Anggota DPR soal Garuda: Suntik Dana tanpa Perubahan Budaya, Sulit Sehat Lagi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi VI DPR Fraksi PAN Abdul Hakim Bafagih menyoroti kinerja keuangan Garuda Indonesia yang belum menunjukkan perbaikan signifikan, meskipun mereka telah mendapat berbagai dukungan pemerintah maupun suntikan modal negara.
“Yang bisa memperbaiki Garuda adalah insan-insan di dalamnya. Perbaikan kultur perusahaan itu kunci. Kalau hanya disuntik dana tapi budaya kerja tidak berubah, sulit bagi Garuda untuk sehat kembali,” kata Hakim dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR bersama Garuda Indonesia di Gedung DPR, Senin, (22/9/2025).
Hakim mengingatkan bahwa keberlangsungan maskapai Garuda saat ini tidak terlepas dari peran Panja Penyelamatan Garuda yang dibentuk Komisi VI pada 2022.
Panja tersebut memberikan dukungan penuh terhadap proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan homologasi (kesepakatan debitur-kreditur mengakhiri kepailitan) yang menyelamatkan Garuda dari kebangkrutan.
“Kalau 2022 lalu tidak ada Panja Penyelamatan Garuda, tidak mungkin ada Garuda saat ini. Namun, setelah mendapat suntikan PMN Rp 7,5 triliun, IPO yang menyerap dana Rp 4,75 triliun, hingga dukungan dari Danantara Rp 6,65 triliun, perbaikan yang ditunjukkan belum signifikan,” ujar Hakim.
Hakim mengatakan, ekuitas Garuda terus tergerus, aset menurun, dan meskipun EBITDA (
earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization
/alat ukur laba) pada 2024 serta kuartal I 2025 tercatat positif, kinerja perusahaan masih berujung pada kerugian.
“EBITDA margin di 2024 sebesar 28,5 persen, di kuartal I 2025 turun jadi 27 persen.
Nett loss
marginnya justru lebih besar, sehingga kerugiannya jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya,” tuturnya.
Lalu, Hakim juga menyoroti cadangan keuangan Garuda yang sudah habis sejak 2021.
Selain itu, sejak Initial Public Offering atau IPO pada 2011, hingga kini Garuda belum pernah membagikan dividen.
Dia menilai bahwa perbaikan tidak bisa semata-mata bergantung pada tambahan modal pemerintah, melainkan harus dimulai dari internal perusahaan.
Hakim pun menyentil budaya kerja di Garuda yang membuat maskapai pelat merah itu akan selalu kesulitan untuk sehat kembali.
Lebih jauh, Hakim mempertanyakan masih adanya kebijakan lama yang dinilai tidak produktif, seperti skema minimum jam terbang pilot dan awak kabin.
Hakim menegaskan, diperlukan reformasi menyeluruh agar beban perusahaan lebih efisien.
Selain itu, ia juga menolak wacana penggabungan Garuda dengan Pelita Air, serta meminta penjelasan detail terkait mekanisme dana Rp 6,65 triliun dari Danantara.
“Saya ingin tahu, Rp 6,65 triliun dari Danantara itu mekanismenya apa? Apakah utang, rights issue, atau bagaimana?” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Abdul Hakim Bafagih
-
/data/photo/2020/06/07/5edcb7f8c57ca.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Anggota DPR soal Garuda: Suntik Dana tanpa Perubahan Budaya, Sulit Sehat Lagi
Nasional
23 September 2025")
Anggota DPR soal Garuda: Suntik Dana tanpa Perubahan Budaya, Sulit Sehat Lagi Nasional 23 September 2025
-
Pengamat Tolak Rencana Merger Pelita Air dan Garuda (GIAA), Ini Alasannya
Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat penerbangan sepakat menolak dengan tegas rencana peleburan atau merger maskapai penerbangan milik PT Pertamina (Persero), Pelita Air ke PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA).
Pengamat Penerbangan Alvin Lie menyampaikan bahwa sejak lama dirinya tidak mendukung ide merger maskapai pelat merah. Dirinya lebih mendukung jika tetap ada tiga maskapai yang berdiri dengan brand, karakter, dan segmen pasar masing-masing.
Menurutnya, jika Pelita Air merger dengan Garuda Indonesia, secara otomatis Pelita Air akan hilang. Begitu pula dengan izin usaha maupun izin rute yang telah ada, maka terpaksa dicabut.
“Demikian pula brand value, identitas karakter, dan customer base yang telah dibangun selama ini jadi mubazir. Lenyap,” tuturnya kepada Bisnis, Minggu (14/9/2025).
Dibandingkan merger atau penggabungan, lanjut Alvin, pendekatan berbasis aliansi akan jauh lebih strategis. Contohnya model aliansi global seperti OneWorld, SkyTeam, dan Star Alliance, yang mampu menawarkan sinergi layanan tanpa harus menghilangkan identitas tiap maskapai.
Aliansi memberikan potensi pelayanan yang lebih baik, seperti koneksi penerbangan yang mulus (seamless connection), kemudahan connecting flight, hingga kolaborasi dalam pemasaran
“Dalam struktur aliansi, tiga maskapai ini justru bisa menjadi kekuatan kolektif yang lebih tangguh dibanding hanya satu maskapai tunggal dalam menghadapi persaingan pasar,” jelasnya.
Senada, Pengamat Penerbangan Gerry Soejatman menilai bahwa apapun yang terjadi pada akhirnya nanti, baik aliansi maupun merger, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus siaga untuk memastikan kompetisi usaha tetap sehat.
Gerry melihat apabila tidak terjadi merger, tetapi mempertimbangkan kerja sama, aliansi domestik dapat menjadi pilihan. Namun, KPPU harus siaga untuk memastikan bahwa aliansi atau merger tidak menggerus kompetisi.
“Jika merger menciptakan dominasi pasar dan membuahkan anti-competitive behaviour, KPPU harus bertindak tegas demi menjaga kepentingan konsumen dan pasar yang sehat,” jelasnya.
Dampak ke Kinerja
Penolakan pun telah disampaikan oleh wakil rakyat, alias DPR. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PAN Abdul Hakim Bafagih menegaskan bahwa fraksinya menolak rencana tersebut. Menurutnya, kinerja Pelita Air yang kini baik berisiko menjadi buruk usai dilebur ke Garuda Indonesia.
“Ini perusahaan lagi bagus-bagusnya. Kalau kemudian digabungkan, dimerger atau aksi korporasi lain dengan perusahaan yang lagi terseok-seok, yang periode lalu saya ikut memutuskan upaya penyelamatan Garuda, yang sampai sekarang tidak muncul perbaikannya, kasihan Pelitanya,” ujarnya dilansir dari akun Instagram @amanatnasional, Kamis (11/9/2025).
Lebih lanjut, jika spin-off tetap harus dilakukan, Abdul mengusulkan agar Pelita Air dijadikan langsung anak usaha Danantara.
Adapun, isu meleburnya maskapai BUMN dalam Garuda Indonesia kembali mencuat usai pertemuan PT Pertamina (Persero) di DPR.
Di mana Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan bahwa perusahaan-perusahaan pelat merah yang memiliki lini bisnis sejenis bakal digabungkan. Dia mencontohkan, maskapai Pelita Air bakal bergabung dengan Garuda Indonesia.
“Sebagai contoh, untuk airline kami, kita sedang melakukan penjajakan awal untuk penggabungan dengan Garuda Indonesia. Begitu juga untuk sektor insurance, sektor pelayanan kesehatan, hospitality, Patra Jasa, tentunya akan mengikuti roadmap yang sudah dipersiapkan oleh Danantara,” jelas Simon dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (11/9/2025).
Pelita Air sendiri telah beroperasi melayani penerbangan komersial sejak Agustus 2023 menggunakan armada Airbus A320.
Bahkan sepanjang 2024 tingkat keterisian kursi (seat load factor) Pelita Air tercatat sebesar 81%, ditambah ketepatan waktu penerbangan yang konsisten di atas 90%.
Sementara pada Agustus 2025 lalu, Pelita Air juga telah memulai penerbangan internasionalnya, dengan rute perdana Jakarta-Singapura. Pelita Air juga mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 81,34% pada 2024 dan pencapaian laba untuk pertama kalinya sepanjang sejarah perseroan.
-
Pengamat Tolak Rencana Merger Pelita Air dan Garuda (GIAA), Ini Alasannya
Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat penerbangan sepakat menolak dengan tegas rencana peleburan atau merger maskapai penerbangan milik PT Pertamina (Persero), Pelita Air ke PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA).
Pengamat Penerbangan Alvin Lie menyampaikan bahwa sejak lama dirinya tidak mendukung ide merger maskapai pelat merah. Dirinya lebih mendukung jika tetap ada tiga maskapai yang berdiri dengan brand, karakter, dan segmen pasar masing-masing.
Menurutnya, jika Pelita Air merger dengan Garuda Indonesia, secara otomatis Pelita Air akan hilang. Begitu pula dengan izin usaha maupun izin rute yang telah ada, maka terpaksa dicabut.
“Demikian pula brand value, identitas karakter, dan customer base yang telah dibangun selama ini jadi mubazir. Lenyap,” tuturnya kepada Bisnis, Minggu (14/9/2025).
Dibandingkan merger atau penggabungan, lanjut Alvin, pendekatan berbasis aliansi akan jauh lebih strategis. Contohnya model aliansi global seperti OneWorld, SkyTeam, dan Star Alliance, yang mampu menawarkan sinergi layanan tanpa harus menghilangkan identitas tiap maskapai.
Aliansi memberikan potensi pelayanan yang lebih baik, seperti koneksi penerbangan yang mulus (seamless connection), kemudahan connecting flight, hingga kolaborasi dalam pemasaran
“Dalam struktur aliansi, tiga maskapai ini justru bisa menjadi kekuatan kolektif yang lebih tangguh dibanding hanya satu maskapai tunggal dalam menghadapi persaingan pasar,” jelasnya.
Senada, Pengamat Penerbangan Gerry Soejatman menilai bahwa apapun yang terjadi pada akhirnya nanti, baik aliansi maupun merger, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus siaga untuk memastikan kompetisi usaha tetap sehat.
Gerry melihat apabila tidak terjadi merger, tetapi mempertimbangkan kerja sama, aliansi domestik dapat menjadi pilihan. Namun, KPPU harus siaga untuk memastikan bahwa aliansi atau merger tidak menggerus kompetisi.
“Jika merger menciptakan dominasi pasar dan membuahkan anti-competitive behaviour, KPPU harus bertindak tegas demi menjaga kepentingan konsumen dan pasar yang sehat,” jelasnya.
Dampak ke Kinerja
Penolakan pun telah disampaikan oleh wakil rakyat, alias DPR. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PAN Abdul Hakim Bafagih menegaskan bahwa fraksinya menolak rencana tersebut. Menurutnya, kinerja Pelita Air yang kini baik berisiko menjadi buruk usai dilebur ke Garuda Indonesia.
“Ini perusahaan lagi bagus-bagusnya. Kalau kemudian digabungkan, dimerger atau aksi korporasi lain dengan perusahaan yang lagi terseok-seok, yang periode lalu saya ikut memutuskan upaya penyelamatan Garuda, yang sampai sekarang tidak muncul perbaikannya, kasihan Pelitanya,” ujarnya dilansir dari akun Instagram @amanatnasional, Kamis (11/9/2025).
Lebih lanjut, jika spin-off tetap harus dilakukan, Abdul mengusulkan agar Pelita Air dijadikan langsung anak usaha Danantara.
Adapun, isu meleburnya maskapai BUMN dalam Garuda Indonesia kembali mencuat usai pertemuan PT Pertamina (Persero) di DPR.
Di mana Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan bahwa perusahaan-perusahaan pelat merah yang memiliki lini bisnis sejenis bakal digabungkan. Dia mencontohkan, maskapai Pelita Air bakal bergabung dengan Garuda Indonesia.
“Sebagai contoh, untuk airline kami, kita sedang melakukan penjajakan awal untuk penggabungan dengan Garuda Indonesia. Begitu juga untuk sektor insurance, sektor pelayanan kesehatan, hospitality, Patra Jasa, tentunya akan mengikuti roadmap yang sudah dipersiapkan oleh Danantara,” jelas Simon dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (11/9/2025).
Pelita Air sendiri telah beroperasi melayani penerbangan komersial sejak Agustus 2023 menggunakan armada Airbus A320.
Bahkan sepanjang 2024 tingkat keterisian kursi (seat load factor) Pelita Air tercatat sebesar 81%, ditambah ketepatan waktu penerbangan yang konsisten di atas 90%.
Sementara pada Agustus 2025 lalu, Pelita Air juga telah memulai penerbangan internasionalnya, dengan rute perdana Jakarta-Singapura. Pelita Air juga mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 81,34% pada 2024 dan pencapaian laba untuk pertama kalinya sepanjang sejarah perseroan.
-
Pengamat Tolak Rencana Merger Pelita Air dan Garuda (GIAA), Ini Alasannya
Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat penerbangan sepakat menolak dengan tegas rencana peleburan atau merger maskapai penerbangan milik PT Pertamina (Persero), Pelita Air ke PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA).
Pengamat Penerbangan Alvin Lie menyampaikan bahwa sejak lama dirinya tidak mendukung ide merger maskapai pelat merah. Dirinya lebih mendukung jika tetap ada tiga maskapai yang berdiri dengan brand, karakter, dan segmen pasar masing-masing.
Menurutnya, jika Pelita Air merger dengan Garuda Indonesia, secara otomatis Pelita Air akan hilang. Begitu pula dengan izin usaha maupun izin rute yang telah ada, maka terpaksa dicabut.
“Demikian pula brand value, identitas karakter, dan customer base yang telah dibangun selama ini jadi mubazir. Lenyap,” tuturnya kepada Bisnis, Minggu (14/9/2025).
Dibandingkan merger atau penggabungan, lanjut Alvin, pendekatan berbasis aliansi akan jauh lebih strategis. Contohnya model aliansi global seperti OneWorld, SkyTeam, dan Star Alliance, yang mampu menawarkan sinergi layanan tanpa harus menghilangkan identitas tiap maskapai.
Aliansi memberikan potensi pelayanan yang lebih baik, seperti koneksi penerbangan yang mulus (seamless connection), kemudahan connecting flight, hingga kolaborasi dalam pemasaran
“Dalam struktur aliansi, tiga maskapai ini justru bisa menjadi kekuatan kolektif yang lebih tangguh dibanding hanya satu maskapai tunggal dalam menghadapi persaingan pasar,” jelasnya.
Senada, Pengamat Penerbangan Gerry Soejatman menilai bahwa apapun yang terjadi pada akhirnya nanti, baik aliansi maupun merger, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus siaga untuk memastikan kompetisi usaha tetap sehat.
Gerry melihat apabila tidak terjadi merger, tetapi mempertimbangkan kerja sama, aliansi domestik dapat menjadi pilihan. Namun, KPPU harus siaga untuk memastikan bahwa aliansi atau merger tidak menggerus kompetisi.
“Jika merger menciptakan dominasi pasar dan membuahkan anti-competitive behaviour, KPPU harus bertindak tegas demi menjaga kepentingan konsumen dan pasar yang sehat,” jelasnya.
Dampak ke Kinerja
Penolakan pun telah disampaikan oleh wakil rakyat, alias DPR. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PAN Abdul Hakim Bafagih menegaskan bahwa fraksinya menolak rencana tersebut. Menurutnya, kinerja Pelita Air yang kini baik berisiko menjadi buruk usai dilebur ke Garuda Indonesia.
“Ini perusahaan lagi bagus-bagusnya. Kalau kemudian digabungkan, dimerger atau aksi korporasi lain dengan perusahaan yang lagi terseok-seok, yang periode lalu saya ikut memutuskan upaya penyelamatan Garuda, yang sampai sekarang tidak muncul perbaikannya, kasihan Pelitanya,” ujarnya dilansir dari akun Instagram @amanatnasional, Kamis (11/9/2025).
Lebih lanjut, jika spin-off tetap harus dilakukan, Abdul mengusulkan agar Pelita Air dijadikan langsung anak usaha Danantara.
Adapun, isu meleburnya maskapai BUMN dalam Garuda Indonesia kembali mencuat usai pertemuan PT Pertamina (Persero) di DPR.
Di mana Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan bahwa perusahaan-perusahaan pelat merah yang memiliki lini bisnis sejenis bakal digabungkan. Dia mencontohkan, maskapai Pelita Air bakal bergabung dengan Garuda Indonesia.
“Sebagai contoh, untuk airline kami, kita sedang melakukan penjajakan awal untuk penggabungan dengan Garuda Indonesia. Begitu juga untuk sektor insurance, sektor pelayanan kesehatan, hospitality, Patra Jasa, tentunya akan mengikuti roadmap yang sudah dipersiapkan oleh Danantara,” jelas Simon dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (11/9/2025).
Pelita Air sendiri telah beroperasi melayani penerbangan komersial sejak Agustus 2023 menggunakan armada Airbus A320.
Bahkan sepanjang 2024 tingkat keterisian kursi (seat load factor) Pelita Air tercatat sebesar 81%, ditambah ketepatan waktu penerbangan yang konsisten di atas 90%.
Sementara pada Agustus 2025 lalu, Pelita Air juga telah memulai penerbangan internasionalnya, dengan rute perdana Jakarta-Singapura. Pelita Air juga mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 81,34% pada 2024 dan pencapaian laba untuk pertama kalinya sepanjang sejarah perseroan.
-
Bos Bank BUMN Buka Suara soal Penghapusan Tantiem
Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto memastikan tantiem untuk komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dihapus. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato Rancangan Undang-undang APBN 2026 dan Nota Keuangan, di DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Dalam pidatonya, ia tak segan meminta jajaran komisaris BUMN mundur jika tidak sepaham tentang penghapusan tantiem. Karena menurutnya, tantiem hanya akal-akalan semata komisaris BUMN untuk meraup keuntungan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Hery Gunardi, hanya menjawab singkat. Menurutnya, tantiem menjadi tugas para pemegang saham.
“Tantiem tugasnya pemegang saham, bukan kita,” kata Hery kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Adapun pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI bersama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Komisi VI turut menyoroti isu tantiem tersebut.
Anggota Komisi VI DPR RI, Abdul Hakim Bafagih, menekankan kebijakan tantiem tidak menurunkan kinerja Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pasalnya, Himbara menyumbang dividen yang besar terhadap negara.
“Dengan kemarin ada statement ada tantiem, ini kan cukup membikin wadidaw-wadidaw baik di seluruh insan BUMN. Nah saya mencoba melihat data capaian dividen yang diberikan oleh Himbara kepada negara, baik dari BRI di Rp 25,7 triliun, kemudian Mandiri Rp 17,1 triliun, BNI Rp 6,2 triliun, BTN Rp 420 miliar,” jelasnya dalam RPD bersama Himbara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
“Yang kami khawatirkan itu, dengan adanya gejolak atau statement yang seperti itu, ini jangan kemudian ini menurunkan performa daripada performa Himbara. Karena target capaian dividen yang diharapkan di tahun 2025 ini untuk kemudian bisa direalisasikan di 2026 itu kami harapkan tetap bisa meningkat. Jangan kemudian ini menurunkan motivasi daripada seluruh teman-teman di Himbara,” imbuhnya.
Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani, memastikan komisaris BUMN tidak lagi mendapat tantiem. Rosan menyebut, Danantara juga sudah memangkas jajaran komisaris. Untuk struktur komisaris di perbankan BUMN misalnya, ia menyebut telah melakukan pemangkasan menjadi 5-6 dari sebelumnya berjumlah belasan.
“Tantiem untuk komisaris sudah kita hilangkan dan juga untuk direksi-komisaris, perhitungan tantiemnya hanya didasarkan, hanya dari operasional atau pendapatan perusahaan tersebut,” ujar Rosan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan tantiem komisaris dan direksi BUMN dihapus. Ia menegaskan, direksi dan komisaris yang tidak setuju bisa mengundurkan diri jika tidak setuju dengan keputusannya.
Pasalnya, Prabowo menyebut ada komisaris yang hanya mengikuti rapat sebulan sekali, tetapi menerima tantiem puluhan miliar. Ia juga menilai, tantiem hanya akal-akalan semata. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato Rancangan Undang-undang APBN 2026 dan Nota Keuangan, di DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
“Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia tidak menerima Tantiem, berhenti! Banyak anak-anak muda yang mampu yang siap menggantikan mereka,” tegas Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Tonton juga video “Dasco Benarkan Tantiem BUMN Dihapus Bisa Hemat hingga Rp 18 T” di sini:
(kil/kil)
-
Zulhas Umumkan Pengurus Baru PAN, Targetkan 4 Besar di Pemilu 2029
Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan alias Zulhas, secara resmi mengumumkan susunan pengurus baru Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN periode 2024–2029 dalam acara halalbihalal yang digelar di Rumah DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Zulhas menyampaikan ambisinya untuk membawa PAN masuk ke jajaran empat besar partai politik nasional pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.
“Saya meyakini, insyaallah, 2029 Partai Amanat Nasional sekurang-kurangnya masuk empat besar. Syaratnya satu: satu komando. Hentikan pertengkaran politik internal, kita harus fokus capai tujuan,” ujar Zulhas di hadapan para kader dan pengurus baru PAN.
Berikut adalah susunan lengkap kepengurusan DPP PAN 2024–2029:
Ketua Umum: Zulkifli Hasan
Wakil Ketua Umum: Viva Yoga Mauladi, Yandri Susanto, Zita Anjani, Eddy Soeparno, Saleh Partaonan Daulay, Nazaruddin Dek Gam, Sakti Wahyu Trenggono, Priyo Budi Santoso
Sekretaris Jenderal: Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio)
Bendahara Umum: Pangeran Khaerul SalehBadan-Badan Kepengurusan:
Badan Pemenangan Pemilu:
Banten, Papua, Maluku: Yandri Susanto, Dudy Purwaghandi
Jabar, Jatim, NTT, NTB, Bali: Bima Arya Sugiarto
Jawa Tengah: Sakti Wahyu Trenggono
Sulawesi: Ashabul Kahfi
DKI Jakarta, Sumatra, Yogyakarta: Budi SantosoBadan Pengawas dan Disiplin Partai:
Ketua: Putri Zulhas
Wakil Ketua: IrvanBadan Strategis dan Komunikasi:
Ketua: Zita AnjaniBadan Pembina Organisasi dan Keanggotaan:
Ketua: Viva Yoga Mauladi
Wakil Ketua: Tedi KurniawanBadan Pencalegan:
Ketua: Dessy Ratnasari
Badan Advokasi:
Ketua: Sarifuddin Sudding
Wakil Ketua: Endang AgustinaBadan Pemberdayaan Perempuan dan Anak:
Ketua: Lula Kamal
Wakil Ketua: Nisya AhmadBSN (Badan Saksi Nasional):
Ketua: Erwin IzharuddinBadan Pengkaderan dan Amanat Academy:
Ketua: Saleh Daulay
Wakil Ketua: Arizal Tom LiwafaBadan Sosial:
Ketua: A Bakri
Wakil Ketua: Farah Putri NahliaBadan Pendidikan Nasional:
Ketua: Dewi CoryatiBadan Pemberdayaan Bantu Desa:
Ketua: Intan Fauzi
Wakil Ketua: Herry DermawanBadan Luar Negeri:
Ketua: Eddy Soeparno
Wakil Ketua: Surya Utama (Uya Kuya)Badan Sayap Partai:
Ketua: Slamet AryadiBadan Pengembangan Seni dan Budaya:
Ketua: Sigit Purnomo (Pasha Ungu)Badan Kepemudaan dan Olahraga:
Ketua: Verrel Bramastya
Wakil Ketua: Abdul Hakim BafagihBadan Instruktur Nasional:
Ketua: Didik J RachbiniBadan Tenaga Kerja:
Ketua: Muazzim AkbarBadan Hubungan Antar Lembaga:
Ketua: Priyo Budi Santoso
Wakil Ketua: Simon Petrus KamlasiZulhas menegaskan bahwa semangat soliditas dan kesatuan arah menjadi kunci utama untuk mewujudkan target politik partai. “Bukan soal posisi, tapi soal kontribusi nyata untuk kemajuan partai dan bangsa,” jelasnya menutup pengumuman pengurus baru PAN.
-
PAN umumkan jajaran pengurus DPP periode 2024-2029
Sumber foto: Radio Elshinta/ Arie Dwi Prasetyo
PAN umumkan jajaran pengurus DPP periode 2024-2029
Dalam Negeri
Editor: Valiant Izdiharudy Adas
Minggu, 20 April 2025 – 16:03 WIBElshinta.com – Partai Amanat Nasional (PAN) mengumumkan susunan jajaran lengkap pengurus DPP periode 2024-2029, pada Minggu (20/4) hari ini. Hal ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (20/4), seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Arie Dwi Prasetyo.
“Ini sudah diumumkan pengurus yang kemarin, tetapi ini saya ulang saja. Karena kemarin baru secara umum sekarang mulai ada dibagi. Nanti yang belum kebagian akan disusulkan kemudian,” sambungnya.
Dari nama-nama yang disebutkan, mereka juga diberikan tugas untuk Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan datang.
“Saudara-saudara, ada dua yang kita lakukan. Partai kita bikin ringkas saja. Satu tujuannya pemenang Pemilu. Itu yang paling penting. Oleh karena itu, pemenang Pemilu-nya kita bagi tugas,” ujar Zulhas
Dalam kepengurusan baru tersebut, Zulkifli Hasan (Zulhas) masih menjabat sebagai Ketua Umum. Sementara posisi Sekretaris Jenderal PAN baru diisi oleh Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio.
Berikut susunan kepengurusan DPP PAN 2024-2029:
Ketua Umum: Zulkifli Hasan
Sekretaris Jenderal: Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio)
Bendahara Umum: Pangeran Khairul Saleh
Wakil Ketua Umum:
Viva Yoga Mauladi
Yandri Susanto
Zita Anjani
Eddy Soeparno
Saleh Partaonan
Nazaruddin Dek Gam
Sakti Wahyu Trenggono
Priyo Budi Santoso
Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu):
Yandri Susanto: Banten, Papua, Maluku
Bima Arya Sugiarto: Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, NTB, Bali
Sakti Wahyu Trenggono: Jawa Tengah
Dudi Purwagandhi: Kalimantan
Ashabul Kahfi: Sulawesi
Budi Santoso: DKI Jakarta, Sumatera, Yogyakarta
Badan Pengawas dan Disiplin Partai:
Ketua: Putri Zulkifli Hasan
Wakil: Irvan Herman
Badan Strategi dan Komunikasi Partai: Zita Anjani
Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan:
Ketua: Viva Yoga Mauladi
Wakil: Tedi Kurniawan
Badan Pencalegan:
Ketua: Dessy Ratnasari
Wakil: Slamet Nur Achmad
Badan Advokasi:
Ketua: Sarifuddin Suding
Wakil: Endang Agustina
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak:
Ketua: Lulu Kamal
Wakil: Nisya Ahmad
Badan Saksi Nasional:
Erwin Izharuddin
Badan Pengkaderan dan Amanat Academy:
Ketua: Saleh Daulay
Wakil: Arizal Tom Luwafa
Badan Sosial:
Ketua: A. Bakri
Wakil: Farah Putri Nahlia
Badan Pendidikan Nasional:
Dewi Coryati
Badan Pemberdayaan Bantu Desa (Buruh, Nelayan, Tani, UMKM, Desa):
Ketua: Intan Fauzi
Wakil: Herry Dermawan
Badan Luar Negeri:
Ketua: Eddy Soeparno
Wakil: Surya Utama (Uya Kuya)
Badan Sayap Partai:
Slamet Ariyadi
Badan Pengembangan Seni dan Budaya:
Sigit Purnomo (Pasha Ungu)
Badan Kepemudaan dan Olahraga:
Ketua: Varrel Bramasta
Wakil: Abdul Hakim Bafagih
Badan Instruktur Nasional:
Didik J. Rachbini
Badan Tenaga Kerja:
Muazzim Akbar
Badan Hubungan Antar Lembaga:
Ketua: Priyo Budi Santoso
Wakil: Simon Petrus Kamlasi
Sumber : Radio Elshinta
-
Susunan Pengurus PAN 2024-2029: Zulhas Tetap Ketum, Trenggono Waketum
Bisnis.com, Jakarta — Partai Amanat Nasional (PAN) telah mengumumkan susunan kepengurusan terbaru untuk periode 2024-2029. Zulkifli Hasan tercatat menduduki posisi sebagai Ketua Umum PAN.
Selain Zulhas, raja menara BTS sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono ditunjuk menjadi Wakil Ketua Umum PAN.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di sela-sela acara Halal Bihalal yang digelar di Rumah DPP PAN Jakarta Selatan, hari ini Minggu 20 April 2025.
Tidak hanya Wahyu Sakti Trenggono yang ditunjuk menjadi wakil ketua umum, tetapi masih ada tujuh wakil ketua umum lainnya yaitu Viva Yoga Mauladi, Yandri Susanto, Zita Anjani, Eddy Soeparno, Nazaruddin Dek Gam, Saleh Partaonan Daulay, dan Priyo Budi Santoso.
Sementara itu, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dipercayakan mengisi posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN. Sementara posisi Bendahara Umum DPP PAN diisi oleh Pangeran Khaerul Saleh.
Bapillu DPP PAN:
Wilayah Jabar, Jatim, NTT, NTB, Bali: Bima Arya
Jawa Tengah: Sakti Wahyu Trenggono
DKI Jakarta, Sumatra, Yogyakarta: Budi Santoso
Badan Pengawas & Disiplin Partai: Putri Zulkifli Hasan
Badan Strategis & Komunikasi: Zita Anjani
Badan Pencalegan: Desy Ratnasari
Badan Advokasi: Sarifuddin Sudding
Badan Pemberdayaan Perempuan & Anak: Lula Kamal
BSN (Badan Saksi Nasional): Erwin Izharuddin
Badan Luar Negeri: Eddy Soeparno dan Uya Kuya
Badan Seni dan Budaya: Sigit Purnomo (Pasha Ungu)
Badan Kepemudaan dan Olahraga: Verrel Bramastya, Rasyid Rajasa dan Abdul Hakim Bafagih
Badan Pendidikan Nasional: Dewi Coryati
Badan Gubungan Antar Lembaga: Priyo Budi Santoso, Sudibyo dan Simon Petrus Kamlasi
Badan Tenaga Kerja: Muazzim Akbar
Badan Instruktur Nasional: Didik J Rachbini
Badan Pemberdayaan Bantu Desa: Intan Fauzi dan Herry Dermawan
Badan Sosial: A. Bakri dan Farah Putri Nahlia
Badan Pengkaderan dan Amanat Academy: Saleh Daulay dan Arizal Tom Liwafa
Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotan: Viva Yoga Mauladi dan Tedi Kurniawan -
Zulkifli Hasan Umumkan Susunan Pengurus DPP PAN Periode 2024–2029, Ini Daftarnya – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) telah mengumumkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN untuk periode 2024–2029. Pengumuman ini disampaikan dalam acara halal bihalal yang digelar di Kantor DPP PAN, Jakarta, pada Minggu (20/4/2025).
Susunan pengurus ini merupakan hasil dari Kongres ke-VI PAN yang berlangsung pada 23 Agustus 2024, di mana Zulhas terpilih kembali sebagai Ketua Umum secara aklamasi, melanjutkan kepemimpinannya sejak 2015.
Dalam struktur kepengurusan baru pan ini, sejumlah tokoh lama tetap menempati posisi strategis, didampingi oleh sejumlah wajah baru.
Berikut adalah susunan lengkap DPP PAN periode 2024–2029:
Ketua Umum: Zulkifli Hasan
Wakil Ketua Umum:
Viva Yoga Mauladi
Yandri Susanto
Zita Anjani
Eddy Soeparno
Saleh Partaonan Daulay
Nazaruddin Dek Gam
Sakti Wahyu Trenggono
Priyo Budi SantosoSekretaris Jenderal: Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio)
Bendahara Umum: Pangeran Khaerul Saleh
Badan Pemenangan Pemilu:
Wilayah Banten, Papua, Maluku: Yandri Susanto
Wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, NTB, Bali: Bima Arya Sugiarto
Wilayah Jawa Tengah: Sakti Wahyu Trenggono
Wilayah Sulawesi: Ashabul Kahfi
Wilayah DKI Jakarta, Sumatra, Yogyakarta: Budi SantosoBadan Pengawas dan Disiplin Partai:
Badan Strategis dan Komunikasi Partai:
Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan:
Ketua: Viva Yoga Mauladi
Wakil Ketua: Tedi KurniawanBadan Pencalegan:
Ketua: Desy Ratnasari
Wakil Ketua: Slamet Nur AchmadBadan Advokasi:
Ketua: Sarifuddin Sudding
Wakil Ketua: Endang AgustinaBadan Pemberdayaan Perempuan dan Anak:
Ketua: Lula Kamal
Wakil Ketua: Nisya AhmadBadan Saksi Nasional (BSN):
Ketua: Erwin Izharuddin
Badan Pengkaderan dan Amanat Academy:
Ketua: Saleh Daulay
Wakil Ketua: Arizal Tom LiwafaBadan Sosial:
Ketua: A. Bakri
Wakil Ketua: Farah Putri NahliaBadan Pendidikan Nasional:
Badan Pemberdayaan Bantu Desa:
Ketua: Intan Fauzi
Wakil Ketua: Herry DermawanBadan Luar Negeri:
Ketua: Eddy Soeparno
Wakil Ketua: Surya Utama (Uya Kuya)Badan Sayap Partai:
Badan Pengembangan Seni dan Budaya:
Ketua: Sigit Purnomo (Pasha Ungu)
Badan Kepemudaan dan Olahraga:
Ketua: Verrel Bramastya
Wakil Ketua: Abdul Hakim BafagihBadan Instruktur Nasional:
Ketua: Didik J Rachbini
Badan Tenaga Kerja:
Badan Hubungan Antar Lembaga:
Ketua: Priyo Budi Santoso
Wakil Ketua: Simon Petrus KamlasiDengan terbentuknya struktur kepengurusan ini, PAN diharapkan dapat lebih solid dan efektif dalam menjalankan peran politiknya, serta memperkuat kontribusinya dalam pembangunan bangsa.
-
Laba Melesat, Komisi VI DPR Harap Kelanjutan Inisiatif Strategis Inalum – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat mendukung anggota holding MIND ID, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), untuk menjalankan rencana-rencana strategisnya guna mampu memberi dampak dan kontribusi yang lebih besar bagi negara.
Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim menyampaikan bahwa Inalum memiliki roadmap pengembangan bisnis yang tergolong matang. Realisasi kinerja perusahaan pada 2024 juga tercapai dengan sangat baik, yang membuktikan bahwa eksekusi dari perencanaan berjalan dengan sangat baik.
“Kami apresiasi untuk Inalum, roadmap-nya jelas, timeline-nya jelas, dan dipimpin oleh pemimpin muda. Kami berharap bisa menularkan ke perusahaan lainnya dan semoga bisa tercapai program-programnya serta menjadi perusahaan yang lebih baik,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Abdul Hakim Bafagih menyampaikan pencapaian kinerja keuangan Inalum sudah tercapai sesuai rencana. Dirinya pun mendukung Inalum untuk dapat melantai di pasar modal agar mampu melakukan ekspansi operasional yang lebih kuat lagi.
“Semoga bisa menjadi contoh bagi anggota holding lainnya, kecil tapi sehat dan lancar untuk rencana IPO 2026. Kami berharap dapat dijelaskan program jangka panjangnya agar dana yang nanti terhimpun dari pasar modal digunakan secara optimal,” katanya.
Direktur Utama Inalum Ilhamsyah Mahendra menerangkan realisasi produksi selama 2024 mencapai 274.230 ton aluminium, tumbuh 27,6 persen secara tahunan (YoY). Adapun penjualan tercatat 276.381 ton, tumbuh 25,6% YoY.
Dengan demikian, pendapatan Inalum pada 2024 mencapai US$715,99 juta, naik 9% YoY, dengan EBITDA mencapai US$183,9 juta, tumbuh 213% YoY, dan laba bersih mencapai US$173,29 juta, naik 99% YoY. Perseroan juga konsisten menjaga indikator keuangan dalam rentang yang aman sehingga mampu mendukung kinerja operasional yang berkelanjutan selama 2024.
Ilhamsyah menyampaikan bahwa ke depan perseroan akan konsisten meningkatkan kapasitas produksi agar mampu menjawab amanah dari pemerintah agar Inalum mampu meningkatkan penguasaan pasar domestik atau swasembada aluminium, dengan kebutuhan yang besar mencapai 1,2 juta ton per tahun.
Inalum saat ini pun berupaya meningkatkan kapasitas produksi smelter grade alumina refinery (SGAR), yang kapasitas produksi alumina saat ini 1 juta ton menjadi 2 juta ton. Perseroan juga tengah merencanakan penambahan kapasitas aluminium sebesar 600.000 ton.
“Memang kami akan terus kejar dan menjadi konsentrasi kami ke depan. Dengan revenue kami sekitar Rp10 triliun per tahun saat ini, dapat meningkat menjadi Rp44,9 triliun, artinya naik 4 kali lipat,” katanya.
Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID, Dilo Seno Widagdo, menyampaikan bahwa Inalum didorong untuk menjadi penggerak dalam integrasi hilirisasi bauksit hulu hingga hilir.
Inalum akan terus memperkuat kapasitas produksinya sehingga Indonesia akan mampu mendapatkan pasokan aluminium yang berasal dari mineral dalam negeri.
Hal ini tentunya akan memperkuat kinerja perusahaan sekaligus dapat membantu pemerintah dalam menghemat devisa karena berhasil menekan impor bahan baku.
“Kami percaya Inalum memiliki potensi yang sangat besar, dan kami akan terus dorong Inalum mampu menjalankan dan menyelesaikan inisiatif-inisiatif strategisnya,” katanya.