Bisnis.com, SURABAYA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah angkat suara terkait wacana evaluasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung, yang disebut-sebut ingin diubah lewat mekanisme pemilihan tidak langsung lewat DPRD.
Menurut Said, wacana untuk mengembalikan sistem pilkada tak langsung tersebut padahal hal yang gegabah karena berpotensi menarik mundur demokrasi Indonesia yang selama ini disebutnya sudah berjalan maju.
“Hati-hati. Kita sudah begitu maju, begitu maju. Tiba-tiba ditarik mundur lagi ke belakang, atret,” tegas Said di Surabaya, dikutip Senin (22/12/2025).
Ketua DPD PDIP Jawa Timur ini juga menyatakan, pilkada langsung adalah bagian dari proses pendewasaan demokrasi. Oleh sebab itu, ia menilai wacana pengembalian pilkada ke DPRD perlu dikaji secara komprehensif agar tidak mengorbankan esensi demokrasi yang lebih substantif.
“Sesungguhnya kita mau maju, demokrasi kita. Apa kita akan balik ke demokrasi prosedural atau demokrasi yang substantif?,” katanya.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini juga menyatakan, alasan tingginya biaya politik dalam pilkada langsung tidak bisa dijadikan sebagai alasan tunggal untuk mengubah sistem pemilihan yang telah berjalan sejak 2005 itu. Dirinya justru mempertanyakan apakah mekanisme pemilihan kepala daerah melalui legislator di masing-masing daerah akankah dapat meminimalkan biaya dan bebas dari persoalan serupa.
“Saya minta hati-hati, kaji secara mendalam. Plus minusnya. Jangan ada istilah bahwa kalau demokrasi yang sudah kita jalankan dalam pilkada langsung itu high cost. Apakah lewat DPRD juga tidak high cost pertanyaannya? Jangan-jangan lewat DPRD sama saja,” jelasnya.
Ia mengingatkan, persoalan utama menjalankan demokrasi bukan terletak pada sistem pilkada langsung atau tidak langsung. Namun, bertumpu pada kualitas pendidikan politik yang dijalankan oleh masing-masing partai kepada masyarakat.
“Problemnya bukan itu. Seharusnya problemnya adalah bagaimana partai politik melakukan edukasi terhadap para pemilih, terhadap masyarakat bahwa politik uang itu ternyata buruk bagi kehidupan kita semua,” pungkas Said.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyebut, partainya bakal mendorong evaluasi terhadap sistem pemilihan umum (Pemilu), khususnya mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung yang telah berlangsung sejak 2005. Menurut Cak Imin, sistem pemilihan itu tidak berjalan efektif.
Pernyataan itu disampaikan Cak Imin, saat menghadiri pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Jawa Timur di Surabaya, Jumat (19/12/2025). Agenda tersebut dihadiri segenap jajaran pengurus PKB dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur, sejumlah kepala daerah, serta pengurus struktural PWNU Jawa Timur, termasuk Ketua PWNU Jatim Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.
“Pilkada langsung tidak produktif dan banyak sistem demokrasi yang tidak efektif, kita akan evaluasi,” ucap Cak Imin.
Ia menegaskan, evaluasi tersebut penting dilakukan sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Menurutnya, wacana tersebut bukan hanya pandangan PKB saja. Namun, menjadi kesadaran bersama di kalangan partai politik lainnya.
“Ya Alhamdulillah semua partai menyadari banyak sistem pemilihan umum, dalam paket-paket pemilihan umum yang tidak produktif, pilkada langsung tidak produktif,” tegasnya.
