Xcloud.id

Tag: Abdul Fikri Faqih

  • Komisi X DPR: Undang-Undang Penanggulangan Bencana perlu direvisi

    Komisi X DPR: Undang-Undang Penanggulangan Bencana perlu direvisi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengemukakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu direvisi sebab banyak aspek dalam regulasi tersebut yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

    “Bencana tidak hanya disebabkan faktor alam, seperti gempa atau erupsi gunung. Salah satu penyebabnya adalah ketidakpatuhan terhadap kajian lingkungan hidup strategis yang disusun pemerintah. Banyak pembangunan yang seharusnya tidak dilakukan di kawasan rawan bencana justru terus berjalan,” kata Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan Fikri Faqih dalam kunjungan kerjanya ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), beberapa waktu lalu.

    Dia menyoroti Provinsi DIY yang sering disebut sebagai “supermarket bencana” menghadapi beragam ancaman bencana alam, mulai dari gempa bumi hingga erupsi Gunung Merapi yang masih berlangsung.

    “Gempa bumi yang melanda Yogyakarta pada tahun 2006 menjadi pengingat bahwa daerah ini sangat rentan terhadap bencana. Selain itu, erupsi Gunung Merapi juga tetap menjadi ancaman nyata. Perubahan iklim yang mempengaruhi intensitas hujan pun berpotensi meningkatkan risiko banjir,” ujarnya.

    Di sisi lain, Fikri menyoroti ketidakjelasan standar penanggulangan bencana yang berbeda-beda antardaerah. Misalnya, standar bangunan hotel yang seharusnya tahan gempa, namun di lapangan banyak yang tidak diuji kelayakannya.

    “Kami perlu segera menetapkan standar yang jelas dan konsisten di seluruh daerah, termasuk Yogyakarta agar infrastruktur lebih tahan terhadap bencana,” ucapnya.

    Mengenai mitigasi, dia menekankan pentingnya survei mendalam terkait kebutuhan sistem peringatan dini (early warning system).

    Saat ini, BPBD DIY hanya memiliki 11 alat peringatan dini yang dinilai belum cukup untuk mencakup seluruh wilayah.

    “Sebelum menentukan jumlah ideal alat peringatan dini, survei yang komprehensif harus dilakukan terlebih dahulu. Setiap kabupaten/kota di DIY membutuhkan alat yang sesuai dengan karakteristik bencananya masing-masing,” tuturnya.

    Fikri juga mengingatkan bahwa masyarakat harus dilatih sejak dini agar siap menghadapi bencana.

    “Selain mitigasi, adaptasi juga penting. Masyarakat harus diajarkan cara menghadapi bencana sejak dini, termasuk melalui kurikulum pendidikan. Dengan begitu, mereka tidak panik saat bencana terjadi, tetapi dapat merespons dengan lebih terorganisasi,” katanya.

    Untuk itu, dia berharap revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana dapat segera dibahas agar lebih sesuai dengan tantangan dan dinamika bencana yang terus berkembang.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Urusi 5 Kloter per Hari, Petugas Embarkasi Sukolilo Mengaku Kewalahan

    Urusi 5 Kloter per Hari, Petugas Embarkasi Sukolilo Mengaku Kewalahan

    Liputan6.com, Surabaya – Anggota Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Embarkasi Haji Sukolilo, Surabaya. Mereka ingin melihat langsung kesiapan embarkasi terbesar di Indonesia ini dalam menyambut musim haji 2025.

    Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih menyebut bahwa kunjungan tersebut juga untuk belanja masalah agar bisa diselesaikan segera sebelum pelaksanaan musim haji. Ditambahkan bahwa Embarkasi Sukolilo Surabaya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Agama, berbeda dengan embarkasi di Batam dan Jawa Tengah yang berada di bawah naungan pemerintah Provinsi.

    “Banyak dinamika dan problematika yang harus kita antisipasi untuk jemaah haji tahun 2025,” kata legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini.

    Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah potensi kepadatan jemaah atau overload. Fikri menyampaikan bahwa petugas embarkasi merasa kewalahan dengan sistem 5 kloter per hari yang diterapkan pada tahun 2024. Mereka lalu mengusulkan jumlah kloter dikurangi menjadi 4 per hari.

    “Petugas di sini, kalau seperti tahun 2024 dengan 5 kloter setiap hari, mereka sangat kelelahan. Mereka meminta supaya menjadi 4 kloter,” katanya.

    Perubahan ini, menurut Fikri, memerlukan koordinasi yang baik dengan maskapai penerbangan terutama pengaturan jadwal keberangkatan ke Arab Saudi. Pihak-pihak terkait segera diajak berdiskusi untuk mencari solusi terbaik.

    Selain itu, Fikri juga menyoroti perlunya peningkatan fasilitas dan penanganan masalah jemaah haji yang hilang. Banyak pintu keluar yang tidak terkontrol dengan baik sebagai salah satu faktor penyebab jemaah tersesat.

    “Banyak keluhan dari daerah, terutama dari Madura, terkait hal-hal teknis. Misalnya, penggunaan toilet di pesawat. Ini harus diajarkan dan dipraktikkan agar tidak ada masalah,” kata Fikri.

    Di tengah dinamika efisiensi anggaran, ia sependapat dengan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji 2025 harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

     

    Aksi Kocak Pak Bhabin Nyanyi dan Joget Bareng Mbah-mbah di Posyandu Lansia

  • Komisi VIII DPR RI Komitmen Tingkatkan Layanan Haji dan Umrah Bagi Jemaah

    Komisi VIII DPR RI Komitmen Tingkatkan Layanan Haji dan Umrah Bagi Jemaah

    Liputan6.com, Semarang – Komisi VIII DPR RI berkomitmen terus meningkatkan layanan ibadah haji dan umrah bagi jemaah Indonesia. Salah satunya dengan mengevaluasi provider tunggal yang selama ini dijalankan. Anggota Komisi VIII DPR RI Dr Abdul Fikri Faqih mengatakan sejumlah poin tersebut diantaranya adalah antusiasme provider layanan haji dan umrah.

    “Para penyedia layanan haji dan umrah di Arab Saudi menyambut baik langkah Pemerintah Indonesia yang membuka kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi langsung dalam melayani jemaah Indonesia,” kata Fikri.

    Ditambahkan, selama ini partisipasi provider layanan haji dan umrah di Saudi dilakukan secara tidak langsung melalui model “satu pintu” untuk memudahkan koordinasi. Ia berharap dengan dibukanya penawaran langsung, akan terjadi persaingan sehat antar provider dalam hal harga dan kualitas pelayanan.

    Selain itu Fikri mengatakan bahwa provider layanan haji dan umrah di Arab Saudi banyak melibatkan SDM asli Indonesia yang memahami karakteristik dan selera jemaah haji Indonesia. “Poin lain adalah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah mendirikan BPKH Limited di Arab Saudi yang diharapkan menjadi contoh bagi usaha pelayanan haji dan umrah, serta memastikan ketersediaan layanan yang berkualitas,” katanya.

    Disebutkan pula arti penting persaingan sehat dalam penyediaan layanan haji dan umrah. BPKH Limited dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan haji dan umrah. BPKH Limited juga diproyeksikan untuk melayani jemaah dari negara lain di masa mendatang. “Dengan adanya persaingan, jemaah akan diuntungkan dengan harga yang lebih kompetitif dan pelayanan yang lebih baik,” katanya.

  • Berapa Biaya Haji 2025 Yang Disetujui Panja Haji DPR RI?

    Berapa Biaya Haji 2025 Yang Disetujui Panja Haji DPR RI?

    Liputan6.com, Semarang – Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 sebesar Rp89.410.258,79, dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah sebesar Rp55.431.750 disetujui penetapannya oleh FPKS DPR RI 

    Dalam persetujuannya, Fraksi PKS menyampaikan sejumlah catatan. Disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih poin yang dicatat ada beberapa hal. Pertama adalah Proporsi Pembiayaan Haji.

    “Proporsi pembiayaan haji tetap harus mempertahankan keseimbangan yang ditetapkan 2024, yaitu 60% ditanggung melalui Bipih oleh jemaah dan 40% diambil dari Nilai Manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH,” kata Fikri.

    Kementerian Agama juga diminta mempertimbangkan perbedaan harga BPIH berdasarkan kapasitas kursi dan layanan per penerbangan.

    Berikutnya adalah pengurangan durasi Haji. Pemerintah harus berani menyelenggarakan skenario pengurangan durasi haji dari 40 hari menjadi 30 hari.

    “Selain itu, kami juga mendukung Pemerintah mempersiapkan dan mengembangkan ‘Kampung Haji’ sebagai fasilitas yang mendukung kenyamanan jemaah haji,” katanya.

    Rapat Panja DPR dan pemerintah pembahasan biaya haji 2025 digelar sejak 2 hingga 6 Januari 2025. Saat itu, angka biaya haji per jemaah sebesar Rp 65.372.779,49 sesuai diusulkan Kemenag pada 30 Desember 2024.

    Pemerintah awalnya mengusulkan penurunan biaya haji sebesar Rp 55.593.201,57. Akhirnya disepakati biaya haji 2025 yang disetor jemaah sebesar Rp 55.431.750.

    Selain itu, Panja telah bersepakat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446/2025 H sebesar Rp 89.410.258,79. Untuk nilai manfaat dari BPKH kepada masing-masing jemaah haji sebesar Rp33.978.508,01 atau sebesar 38% dari total BPIH.

  • Mimpi Biaya Haji 2025 Bisa Lebih Murah, Ini yang Perlu Dipangkas Versi Anggota DPR

    Mimpi Biaya Haji 2025 Bisa Lebih Murah, Ini yang Perlu Dipangkas Versi Anggota DPR

    Liputan6.com, Semarang – Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M dinilai masih terlalu tinggi. Penyebabnya karena ada pengelolaan yang tak efisien tapi dibebankan kepada jemaah haji.

    Penilaian disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI, Dr Abdul Fikri Faqih dalam rapat perdana Panitia Kerja (Panja) Haji DPR bersama Kementerian Agama (Kemenag). Fikri kemudian meminta sejumlah poin dirasionalisasi agar BPIH dapat ditekan hingga di bawah Rp90 juta.

    “Penyelenggaraan ibadah haji harus lebih baik, dan biayanya harus dibuat seringan mungkin bagi masyarakat. Apalagi saat ini perekonomian masyarakat juga semakin sulit,” katanya.

    Beberapa poin rasionalisasi yang diusulkan Fikri antara lain Biaya Penerbangan. Fikri meminta maskapai dan Pertamina untuk bernegosiasi dan menyerahkan rincian biaya penerbangan agar dapat dikaji ulang. 

    Ia menyorot rencana kenaikan biaya dari Rp 33,4 juta menjadi Rp 34,48 juta per jemaah.

    “Sebaiknya maskapai berembuk dengan Pertamina kemudian dituangkan dalam dokumen angka rinci ke kita agar bisa mengonsolidasikan angka yang rasional, meringankan jemaah tapi pelayanan tetap,” kata Fikri.

    Poin kedua yang disorot Fikri adalah layanan Embarkasi dan Debarkasi. Fikri mempertanyakan rencana kenaikan biaya embarkasi dan debarkasi sebesar Rp92.486 per orang, padahal seharusnya tidak ada biaya tambahan.

    “Ini angkanya Rp92.486/orang, padahal tadi informasinya tidak ada charge, lalu biaya ini untuk apa? PHU harus menjelaskan apakah memang ada kepentingan lain pihak terkait,” kata Fikri.

    Selain itu, Fikri juga meminta agar biaya keimigrasian sebesar Rp13.765 dihapuskan (free charge), dan biaya dokumen perjalanan sebesar Rp308 ribu ditekan.

    Sorotan terakhir adalah penggunaan bus salawat yang banyak keluhan karena kondisi bus sudah tua.

    “Ada salah satu provider bus sholawat di Saudi itu direkturnya orang Indonesia, memang perusahaan busnya milik Saudi, sudah divisitasi tetapi tidak dipakai, padahal busnya baru semua, sementara yang memakai jemaah dari India, Bangladesh,” katanya.

     

  • Biaya Haji 2025, Panja DPR Minta Biaya Sejumlah Komponen Dipangkas

    Biaya Haji 2025, Panja DPR Minta Biaya Sejumlah Komponen Dipangkas

    Bisnis.com, JAKARTA – Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) DPR RI mengusulkan untuk memangkas biaya sejumlah komponen untuk meringankan beban jemaah haji tahun ini, mulai dari biaya penerbangan hingga layanan embarkasi dan debarkasi.

    Anggota Panja Haji DPR Abdul Fikri Faqih meminta maskapai dan Pertamina untuk bernegosiasi dan menyerahkan perincian biaya penerbangan agar dapat dikaji ulang. 

    Permintaan ini seiring adanya rencana untuk mengerek biaya penerbangan dari semula Rp33,4 juta per jemaah menjadi Rp34,48 juta per jemaah, menurut BPIH yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag).

    “Direncanakan naik Rp958.552 menurut BPIH yang diusulkan PHU. Mana komponen yang tidak mendukung, silakan dirundingkan agar kenaikan itu tidak terjadi,” ujarnya dalam rapat perdana Panja Haji bersama Kemenag, dikutip dari laman resmi DPR, Jumat (3/1/2025).

    Selain biaya penerbangan, komponen lain yang disoroti yaitu layanan embarkasi dan debarkasi. Anggota Komisi VIII itu mempertanyakan rencana kenaikan biaya sebesar Rp92.486 per orang. Padahal menurutnya, tidak ada biaya tambahan untuk layanan tersebut.

    Dia juga mendorong agar biaya keimigrasian sebesar Rp13.765 dihapuskan dan biaya dokumen perjalanan sebesar Rp308.000 dapat ditekan menjadi lebih murah.

    Dia mengharapkan, usulan-usulan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Kemenag agar biaya haji tahun ini dapat lebih terjangkau bagi masyarakat.

    Dalam catatan Bisnis, Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan rata-rata biaya haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) jemaah Indonesia pada 1446H/2025M sebesar Rp93.389.684,99 atau Rp93,3 juta. 

    “Untuk 1446H/2025M, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH Rp93,3 juta,” usul Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji di Kompleks Parlemen, Senin (30/12/2024). 

    Secara terperinci, Nasaruddin menuturkan bahwa biaya perjalanan ibadah haji (bipih) atau besaran yang ditanggung jemaah sebesar Rp65,3 juta atau 70% dari BPIH dan subsidi dari nilai manfaat sebesar Rp28 juta atau 30%.

    Komponen utama biaya meliputi penerbangan senilai Rp34,3 juta, akomodasi di Makkah Rp15,2 juta, akomodasi di Madinah Rp4,4 juta, biaya hidup Rp3,2 juta, dan paket layanan masyair Rp8,09 juta.

  • Mulai Lawan Darurat Literasi dengan Gerakan Literasi di Madrasah

    Mulai Lawan Darurat Literasi dengan Gerakan Literasi di Madrasah

    Liputan6.com, Semarang – Anggota Komisi VIII DPR RI, Dr. Abdul Fikri Faqih, mengapresiasi peluncuran buku “Belajar Kepada Muridnya” karya Rektor Universitas Bhamada Slawi, Dr. Maufur. 

    Fikri menilai buku tersebut sebagai salah satu upaya penting dalam mendorong gerakan literasi, khususnya di Kota Tegal dan sekitarnya.

    “Gerakan literasi sangat penting di Indonesia. Meskipun saat ini saya berada di Komisi VIII yang membidangi agama, saya tetap mendukung penuh upaya peningkatan literasi, termasuk di madrasah,” kata Fikri.

    Bedah buku dihadiri oleh berbagai tokoh, antara lain Budayawan Pantura Atmo Tan Sidik sebagai pembedah, Dosen Prodi D3 Keperawatan Bhamada Slawi Dr. Faisaludin sebagai moderator, Staf Ahli Wali Kota Tegal Joko Syukur, Kepala Disdikbud Ismail Fahmi, Ketua Dewan Pendidikan Rismono, Ketua PGSI Krisdianto, Ketua Dewan Kesenian Andi Suruli, Ketua FPSMI Dr. Yusqon.

    Fikri, yang juga penulis buku “Darurat Literasi”, menyoroti hasil studi PISA 2022 yang menunjukkan penurunan skor literasi membaca Indonesia. “Gerakan literasi masih darurat, perlu dorongan lebih lanjut, khususnya di madrasah,” tegasnya.

    Karenanya Abdul Fikri mengaku siap mendorong gerakan literasi di madrasah (GELEM) melalui Komisi VIII DPR RI.

    Ia juga berharap buku “Belajar Kepada Muridnya” dapat menjadi bagian edukasi masyarakat sejalan dengan penerapan kurikulum merdeka.

    “Saya mendorong penuh gerakan literasi madrasah (GELEM),” kata legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jateng IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) ini.

  • Kekurangan Pengawas Madrasah, Kemenag Tak Segera Angkat Calon Yang Lulus Tes

    Kekurangan Pengawas Madrasah, Kemenag Tak Segera Angkat Calon Yang Lulus Tes

    Liputan6.com, Semarang – Anggota Komisi VIII DPR RI Dr Abdul Fikri Faqih menerima kunjungan Komunitas Guru Calon Pengawas Hasil Afirmasi Lulus Uji Kompetensi Kementerian Agama (Kemenag) se-Indonesia.

    Perwakilan dari komunitas guru calon pengawas, Ajid Abdul Majid menyanpaikan persoalan belum dilantiknya ratusan guru menjadi pengawas.

    “Semua prosedur seleksi pengawas telah dilaksanakan. Mulai dari selesai administrasi, ujian berbasis komputer (CBT), menyusun dan mempertahankan makalah,” kata Ajid.

    Ditambahkan, bagi peserta yang lulus harus mengikuti diklat calon pengawas selama 1 bulan di provinsi masing-masing. Sementara bagi peserta yang tidak lulus langsung tereliminasi.

    “Sedangkan kami, peserta seleksi yang lulus sampai terakhir dan dapat sertifikat calon pengawas, mengalami masalah, setelah kami lulus diklat tahun 2022, kami tidak diangkat jadi pengawas, walaupun sebagian kami telah memasukkan bahan pengusulan dengan seluruh persyaratan yang telah terpenuhi,” kata Ajid.

    Menurutnya, kendala pengangkatan, karena usia. “Padahal saat sertifikat kompetensi kami terima, usia kami masih mencukupi,” katanya.

    Abdul Fikri Faqih dari Komisi VIII DPR RI menyebut bahwa sesuai aturan seharusnya para guru calon pengawas itu bisa diangkat.

    “Saya mendukung mereka diangkat sebagai pengawas, karena seharusnya peraturan (pembatasan usia) tidak berlaku surut bagi mereka,” kata Fikri.

    Ditambahkan bahwa madrasah di Indonesia membutuhkan banyak pengawas. Dari jumlah madrasah di Indonesia saat ini lebih dari 53 ribu madrasah, jumlah pengawas baru sekitar 3,5 ribu menurut data Kemenag tahun 2022.

    “Tak sebanding rasio pengawas dengan jumlah madrasah yang dibina, yakni kekurangan sekitar 8 ribu pengawas,” katanya.

    Para calon pengawas madrasah itu berjuang, dan 700 orang terangkat jadi pengawas madrasah dari 1.395 orang yang telah lulus uji kompetensi. Sementara sisanya belum diangkat.

    Menurut Fikri, mereka telah melalui semua tahapan hingga memperoleh sertifikat kompetensi. 

     

    Kasihan, Kisah Petani Miskin Terpaksa Jual Bongkahan Tanah Sawah Demi Hidupi Keluarga

  • Progres Renovasi Stadion Kanjuruhan Malang Masih 30 Persen

    Progres Renovasi Stadion Kanjuruhan Malang Masih 30 Persen

    Malang (beritajatim.com) – Progres sementara renovasi stadion Kanjuruhan Malang masih berjalan diangka 30 persen. Padahal akhir bulan Desember 2023 lalu, PT Waskita Karya selaku pelaksana pengerjaan renovasi mengatakan sudah mencapai 20 persen.

    Dengan demikian, selama kurun waktu tiga bulan lamanya, progres renovasi sampai Maret 2024 ini hanya mencapai 10 persen saja. Meski renovasi stadion pasca Tragedi Kanjuruhan bakal ditargetkan selesai akhir tahun 2024 ini.

    “Kendala belum disampaikan, cuma target selesai Desember 2024. Kemudian, atas permintaan Pak Bupati, minimal bulan Agustus sudah mencapai 90 persen karena lapangan itu akan digunakan upacara ulang tahun kemerdekaan,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih usai meninjau renovasi stadion Kanjuruhan, Kamis (14/3/2024) kemarin.

    Sementara itu, saat disinggung tentang target itu, Project Manager PT Waskita Karya Vino Teguh Pramudya menyampaikan bulan Agustus dimungkinkan rampung 80-90 persen. Baik itu pengerjaan rumput lapangan, maupun track atletik.

    “Cuma tinggal finishing saja. Maintenance serta penyelesaian minor,” kata Vino.

    Vino menjelaskan, untuk mengejar target tersebut, pihaknya mengaku sudah membagi tiga shift dalam setiap harinya. Karena ada beberapa perubahan yang harus diganti di sana.

    “Seperti pagar, lahan parkir. Dan ada kegiatan-kegiatan struktur lainnya yang belum masuk di desain. Tapi mau gak mau kami laksanakan untuk menunjang renovasi ini,” katanya.

    Terkait struktur bangunan yang sudah berubah, Vino mengaku pada penguatan struktur, baik pilar-pilar bangunan yang tadinya berdiameter 45 menjadi 70. Kemudian penambahan micropile atau pondasi bor dengan diameter 30 senti yang masif dilakukan di 240 titik.

    “Atap eksisting kami ganti dengan space frame lebih update. Jangkauan penutupnya lebih panjang sampai sebelum track atletik,” tegasnya.

    Vino menambahkan, untuk semua tangga di gate exit, dilakukan pembongkaran total. “Karena memang kami lihat dari struktur eksistingnya, kecuraman tangga yang ada belum memenuhi SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Oleh karena itu, kami melakukan renovasi struktur tangganya kami bangun ulang lebih landai untuk memenuhi poin-poin SLF,” Vino mengakhiri. (yog/ian)