Xcloud.id

Tag: Abdul Azis

  • Kasus Proyek RSUD Kolaka Timur, KPK Limpahkan Berkas ke PN Kendari

    Kasus Proyek RSUD Kolaka Timur, KPK Limpahkan Berkas ke PN Kendari

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor pada PN Kendari, terkait kasus suap proyek pembangunan RSUD di Kolaka Timur (Koltim)

    Pelimpahan berkas menandakan perkara siap disidangkan. Dua orang yang disidang adalah Arif Rahman dan Deddy Karnady yang telah dipindahkan ke Rutan Kelas IIA Kendari. Mereka diduga memberikan suap kepada Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis.

    “Karena proses pelimpahan surat dakwaan dan berkas perkara Terdakwa Arif Rahman dkk ke Pengadilan Tipikor pada PN Kendari rampung, hari ini (27/10), telah selesai dilaksanakan proses pemindahan tempat penahanan dari kedua Terdakwa tersebut ke Rutan Kelas IIA Kendari,” kata Jaksa KPK Muhammad Albar Hanafi dalam keterangan tertulis, Senin (27/10/2025).

    Albar menyampaikan, berdasarkan informasi SIPP PN Kendari, sidang perdana pembacaan surat dakwaan dilakukan pada Rabu (29/10/2025) di Pengadilan Tipikor pada PN Kendari pukul 09.00 Wita dan para Terdakwa akan dihadirkan langsung di ruang sidang. 

    Selama proses pemindahan dari Jakarta ke Kendari, terdakwa dikawal ketat oleh Tim Jaksa dan pengawal internal KPK. Setibanya di Kendari, terdakwa dijemput menggunakan mobil tahanan milik Kejaksaan Negeri Kendari sekaligus pengawalan dari personil Kejari dan Brimob Polda Sulawesi Tenggara. 

    “Koordinasi intensif dengan pihak Kejari Kendari maupun Polda Sulawesi Tenggara turut dilaksanakan untuk mendukung kelancaran selama proses persidangan,” ucapnya. 

    Kasus Suap di Kolaka Timur

    Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Kolaka Timur mendapatkan nilai proyek sebesar Rp126,3 miliar dari total anggaran alokasi Kemenkes atau Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025 senilai Rp4,5 triliun untuk program peningkatan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe D menjadi tipe C.

    KPK mendeteksi adanya tindak pidana korupsi dan menggelar OTT di tiga wilayah yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Jakarta.

    Di Sulawesi Tenggara tepatnya di Kendari menangkap 4 orang yaitu Ageng Dermanto selaku PPK Proyek Pembangunan RSUD di Kolaka Timur, Harry Ilmar pejabat PPTK proyek pembangunan RSUD di Kolaka Timur, Nova Ashtreea pihak swasta dari staf PT PCP, dan Danny Adirekson Kasubbag TU Pemkab Kolaka Timur.

    Sedangkan di Jakarta, KPK menangkap Andi Lukman Hakim PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD, Deddy Karnady pihak PT PCP, Nugoroho Budiharto pihak swasta PT PA, Arif Rahman-Aswin-Cahyana selaku KSO PT PCP.

    “Saudara ABZ [Abdul Azis] bersama GPA [Gusti Putu Artana] selaku Kepala Bagian PBJ Pemkab Koltim, DA, dan selaku Kepala Dinas Kesehatan Koltim, menuju ke Jakarta, diduga untuk melakukan pengkondisian agar PT. PCP memenangkan lelang Pembangunan RSUD Kelas C Kab. Koltim, yang telah diumumkan pada website LPSE Koltim,” kata Asep saat konferensi pers, Sabtu (9/8/2025).

    Asep menceritakan pada bulan Maret 2025, Ageng Dermanto menandatangani kontrak kerja pembangunan RSUD dengan PT PCP sebesar Rp126,3 miliar.

    Di bulan April 2025, Ageng Dermanto memberikan Rp30 juta kepada Andi Lukman di Bogor. Di sisi lain, sepanjang bulan Mei-Juni, Dedy Karnady menarik sekitar Rp2,09 miliar yang kemudian menyerahkan Rp500 juta kepada Ageng Demanto di lokasi pembangunan RSUD Kolaka Timur.

    Asep menjelaskan pada pertemuan itu, Deddy menyampaikan permintaan Ageng kepada PT PCP terkait komitmen fee sebesar 8%.

    Lalu, Deddy menarik cek Rp1,6 miliar pada bulan Agustus untuk diserahkan kepada Ageng dan Ageng menyerahkan kepada Yasin selaku staf dari Abdul AzAzis.

    Tak hanya itu, Deddy kembali memberikan Rp200 juta kepada Ageng. Sedangkan PT PCP juga melakukan pencarian cek Rp3,3 miliar.

    “Tim KPK kemudian menangkap Sdr. AGD [Ageng Dermanto] dengan barang bukti uang tunai sejumlah Rp200 juta, yang diterimanya sebagai kompensasi atau bagian dari komitmen fee sebesar 8% atau sekitar Rp9 miliar, dari nilai proyek pembangunan RSUD Kab. Koltim sebesar Rp126,3 miliar,” terang Asep.

    Setelah melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan dua alat bukti yang cukup, KPK menetapkan Abdul Azis, Andi Lukman, Ageng Dermanto, Deddy Karnady, dan Arif Rahman.

  • GP Ansor laporkan program Trans7 tentang tayangan pesantren ke KPI 

    GP Ansor laporkan program Trans7 tentang tayangan pesantren ke KPI 

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (LBH PP GP Ansor) secara resmi melaporkan program “Xpose Uncensored” yang ditayangkan Trans7 ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat karena dinilai menyinggung kalangan pondok pesantren dan kia.

    “Kami menilai tayangan “Xpose Uncensored” pada 13 Oktober 2025 memuat konten yang menghasut, mendiskreditkan, serta merendahkan martabat kiai dan pesantren,” kata Ketua Tim Advokasi LBH PP GP Ansor Afriendi Sikumbang usai menyerahkan laporan ke KPI Pusat di Jakarta, Rabu.

    Ia menilai tayangan itu bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga mengandung unsur pidana sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 36 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran.

    Terkait laporan dugaan pidana di bidang penyiaran, LBH PP GP Ansor meminta KPI untuk menindaklanjuti laporan ke Mabes Polri karena peran KPI berdasarkan nota kesepahaman (MoU) antara KPI-Polri mengenai penegakan hukum penyiaran.

    “Kami menilai tayangan itu bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga mengandung unsur pidana karena merendahkan martabat kiai dan pesantren,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) DKI Jakarta tersebut.

    Pihaknya juga mendesak KPI Pusat untuk bersikap tegas menghentikan secara permanen program ‘Xpose Uncensored Trans7 karena hingga saat ini gelombang protes dan kemarahan dari masyarakat semakin meluas.

    “Kami meminta KPI Pusat responsif atas tayangan yang meresahkan ini,” kata dia.

    LBH PP GP Ansor juga mendesak KPI meminta agar PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (Trans7) melakukan tindakan tegas terhadap penanggung jawab program “Xpose Uncensored” dan evaluasi menyeluruh terhadap program-program siaran lainnya yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.

    “Stasiun televisi harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika, norma agama, sosial, dan budaya yang selama ini dijaga dan dihormati masyarakat Indonesia,” kata Ketua KPID Sumatera Barat periode 2014-2018 tersebut.

    Ketua LBH Tim Advokasi LBH PP GP Ansor Afriendi Sikumbang, didampingi Idrus Maulana, Yapiter Marpi, Andi Muh Riski, Abdul Azis, dan Muhammad Arif Fathoni menyerahkan laporan terkait program Trans 7 ke KPI Pusat di Jakarta, Rabu (15/10/2025) (ANTARA/HO-GP Ansor)

    Sementara itu, Komisioner Koordinator Bidang Kelembagaan KPI Pusat I Made Sunarsa menyatakan akan menindaklanjuti aduan LBH PP GP Ansor sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

    Sebelumnya, Production Director Trans7, Andi Chairil menyampaikan permohonan maaf secara terbuka terkait tayangan program “Xpose Uncensored” edisi 13 Oktober 2025 yang menuai kecaman publik karena dinilai menyinggung kalangan pondok pesantren dan kiai di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.

    Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui video resmi yang diunggah di kanal YouTube Trans7 Official, Selasa (14/10).

    Dalam video itu, pihak Trans7 menegaskan bahwa tidak ada unsur kesengajaan untuk menyinggung atau merendahkan lembaga pesantren maupun tokoh agama mana pun.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Bogor Siapkan Kenaikan Bantuan Desa dari Rp 1 Miliar Jadi Rp 1,5 Miliar Per Desa Bandung 4 Oktober 2025

    Bupati Bogor Siapkan Kenaikan Bantuan Desa dari Rp 1 Miliar Jadi Rp 1,5 Miliar Per Desa Bandung 4 Oktober 2025

    Bupati Bogor Siapkan Kenaikan Bantuan Desa dari Rp 1 Miliar Jadi Rp 1,5 Miliar Per Desa
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten Bogor berencana menaikkan plafon bantuan keuangan desa dari Rp 1 miliar menjadi Rp 1,5 miliar per desa per tahun.
    Rencana ini merupakan bagian dari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Akselerasi Pembangunan Perdesaan yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi.
    Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menjelaskan bahwa penyusunan regulasi tersebut dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk perwakilan dari 40 DPK Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) se-Kabupaten Bogor.
    “Kita ingin Perbup ini benar-benar aplikatif dan sesuai kebutuhan. Karena itu, masukan dari kepala desa dan jajaran Apdesi sangat penting. Jangan sampai ada aturan yang justru melampaui kewenangan atau bertentangan dengan regulasi di atasnya,” ujar Rudy di Cibinong, Jumat (3/10/2025).
    Lebih lanjut, Rudy menjelaskan bahwa bantuan keuangan desa tidak hanya akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga akan memberikan ruang bagi program non-infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

    Program non-infrastruktur tersebut meliputi minimal satu desa satu sarjana setiap tahun, pengelolaan sampah, pemberdayaan UMKM, serta dukungan untuk kegiatan sosial-keagamaan di tingkat desa.
    Rudy menegaskan bahwa pembangunan desa merupakan kunci percepatan pembangunan Kabupaten Bogor secara keseluruhan.
    Ia menilai dukungan dari pemerintah desa, mulai dari RT, RW, hingga kepala desa, sangat penting untuk mewujudkan target pembangunan daerah.
    “Kalau kita ingin percepatan pembangunan, maka kuncinya ada pada pemerintah desa. Dukungan dari mereka sangat penting agar pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia bisa berjalan optimal,” kata Rudy.
    Ketua Apdesi Kabupaten Bogor, Abdul Azis Anwar, mengapresiasi langkah Bupati Rudy yang melibatkan langsung para kepala desa dalam perumusan arah anggaran tahun 2026.
    Menurutnya, hal ini merupakan terobosan penting dalam perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan desa.
    “Saya sudah dua periode jadi kepala desa, baru kali ini anggaran desa benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa,” ucap Abdul Azis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HUT ke-24, Kemkomdigi Beri Edukasi soal Bahasa Isyarat

    HUT ke-24, Kemkomdigi Beri Edukasi soal Bahasa Isyarat

    Jakarta: Direktorat Jenderal Komunikasi dan Media (Ditjen KPM) Kementerian Komunikasi Digital menggelar acara dengan tajuk mengenal isyarat, menebar manfaat memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional dan HUT ke-24 Kemkomdigi di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.

    Kegiatan ini diharapkan momentum memperkuat semangat solidaritas sosial dan meneguhkan komitmen Kemenkomdigi dalam membangun ekosistem komunikasi digital yang sehat, inklusif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

    “Saya sangat mengapresiasi kepedulian para pegawai Kemkomdigi dan museum-museum di TMII serta masyarakat yang turut mendonorkan darahnya pada kegiatan ini,” ujar Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Fifi Aleyda Yahya, dalam keterangan resminya, dilansir pada Senin, 28 September 2025.

    Acara tersebut menghadirkan dua kegiatan utama bersamaan pada Minggu pagi, 28 September 2025, yang berlangsung sejak pukul 09.00-12.00 WIB, terdiri dari Muspen Talk: “Kenal Isyarat” di Museum Penerangan (Muspen) TMII dan Bakti Sosial Donor Darah di Plaza Kori, dekat pintu masuk TMII.

    Muspen Talk: “Kenal Isyarat” menghadirkan ruang temu antara teman tuli dan teman dengar. Hal ini menggambarkan upaya nyata Muspen dan Ditjen Komunikasi Publik dan Media dalam menyetarakan hak komunikasi bagi semua, sejalan dengan tema global “No Human Rights Without Sign Language Rights”.

    Pada kesempatan tersebut, forum Muspen Talk turut mendorong teman dengar untuk mendukung teman tuli agar mereka berkomitmen dalam memahami, menghormati dan mempromosikan kebutuhan serta hak teman tuli.

    Para narasumber, yakni Phieter Angdika dan Abdul Azis, pendiri Podcast Beriuh, mengajak 30 peserta dengar untuk mengenal budaya tuli sekaligus mempelajari dasar Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) bersama 15 teman tuli.

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Museum Penerangan, Mashuri Nur, menjelaskan acara ini digelar di Muspen sesuai fungsinya sebagai ruang edukasi publik dan mendorong akses komunikasi yang setara dan inklusif. Selain itu, bahasa isyarat adalah bahasa universal dan jembatan komunikasi yang memungkinkan semua orang, terutama komunitas tuli, dapat berkomunikasi dengan adil dan ramah.

    “Hari ini bukan hanya soal belajar bahasa isyarat, tetapi juga langkah awal menjadi orang yang peduli, mau belajar, dan berdiri bersama komunitas tuli dalam membangun komunikasi yang setara dan inklusif,” kata Mashuri saat ditemui di Musium Penerangan.

    Selain edukasi bahasa isyarat, rangkaian acara diisi aksi sosial berupa donor darah yang melibatkan pegawai Kemkomdigi, pengelola TMII, dan masyarakat umum dengan target 50 hingga 75 pendonor. Selain donor darah, panitia membagikan healthy kit kepada 100 peserta sebagai dukungan terhadap gaya hidup sehat masyarakat.

    Kegiatan sosial ini mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian kolektif Kemkomdigi untuk berbagi kehidupan, sekaligus mempererat rasa kebersamaan antar komunitas yang hadir.

    “Targetnya kita memang 50-100 orang tapi misalkan memang antusias yang lebih kita bisa melanjutkan,” ujar Mashuri.

    Jakarta: Direktorat Jenderal Komunikasi dan Media (Ditjen KPM) Kementerian Komunikasi Digital menggelar acara dengan tajuk mengenal isyarat, menebar manfaat memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional dan HUT ke-24 Kemkomdigi di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.
     
    Kegiatan ini diharapkan momentum memperkuat semangat solidaritas sosial dan meneguhkan komitmen Kemenkomdigi dalam membangun ekosistem komunikasi digital yang sehat, inklusif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
     
    “Saya sangat mengapresiasi kepedulian para pegawai Kemkomdigi dan museum-museum di TMII serta masyarakat yang turut mendonorkan darahnya pada kegiatan ini,” ujar Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Fifi Aleyda Yahya, dalam keterangan resminya, dilansir pada Senin, 28 September 2025.

    Acara tersebut menghadirkan dua kegiatan utama bersamaan pada Minggu pagi, 28 September 2025, yang berlangsung sejak pukul 09.00-12.00 WIB, terdiri dari Muspen Talk: “Kenal Isyarat” di Museum Penerangan (Muspen) TMII dan Bakti Sosial Donor Darah di Plaza Kori, dekat pintu masuk TMII.
     
    Muspen Talk: “Kenal Isyarat” menghadirkan ruang temu antara teman tuli dan teman dengar. Hal ini menggambarkan upaya nyata Muspen dan Ditjen Komunikasi Publik dan Media dalam menyetarakan hak komunikasi bagi semua, sejalan dengan tema global “No Human Rights Without Sign Language Rights”.

    Pada kesempatan tersebut, forum Muspen Talk turut mendorong teman dengar untuk mendukung teman tuli agar mereka berkomitmen dalam memahami, menghormati dan mempromosikan kebutuhan serta hak teman tuli.
     
    Para narasumber, yakni Phieter Angdika dan Abdul Azis, pendiri Podcast Beriuh, mengajak 30 peserta dengar untuk mengenal budaya tuli sekaligus mempelajari dasar Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) bersama 15 teman tuli.
     
    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Museum Penerangan, Mashuri Nur, menjelaskan acara ini digelar di Muspen sesuai fungsinya sebagai ruang edukasi publik dan mendorong akses komunikasi yang setara dan inklusif. Selain itu, bahasa isyarat adalah bahasa universal dan jembatan komunikasi yang memungkinkan semua orang, terutama komunitas tuli, dapat berkomunikasi dengan adil dan ramah.
     
    “Hari ini bukan hanya soal belajar bahasa isyarat, tetapi juga langkah awal menjadi orang yang peduli, mau belajar, dan berdiri bersama komunitas tuli dalam membangun komunikasi yang setara dan inklusif,” kata Mashuri saat ditemui di Musium Penerangan.
     
    Selain edukasi bahasa isyarat, rangkaian acara diisi aksi sosial berupa donor darah yang melibatkan pegawai Kemkomdigi, pengelola TMII, dan masyarakat umum dengan target 50 hingga 75 pendonor. Selain donor darah, panitia membagikan healthy kit kepada 100 peserta sebagai dukungan terhadap gaya hidup sehat masyarakat.
     
    Kegiatan sosial ini mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian kolektif Kemkomdigi untuk berbagi kehidupan, sekaligus mempererat rasa kebersamaan antar komunitas yang hadir.
     
    “Targetnya kita memang 50-100 orang tapi misalkan memang antusias yang lebih kita bisa melanjutkan,” ujar Mashuri.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (AZF)

  • Kasus Eks Bupati Kolaka Timur, KPK Periksa Kepala Biro di Kemenkes Jadi Saksi Nasional 22 September 2025

    Kasus Eks Bupati Kolaka Timur, KPK Periksa Kepala Biro di Kemenkes Jadi Saksi Nasional 22 September 2025

    Kasus Eks Bupati Kolaka Timur, KPK Periksa Kepala Biro di Kemenkes Jadi Saksi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Liendha Andajani, sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur (Koltim) pada Senin (22/9/2025).
    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Senin.
    KPK juga turut memanggil beberapa saksi, di antaranya Gusti Putu Artana selaku Ketua Pokja; Harry Ilmar selaku Pengelola Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Dinas PUPR Kabupaten Kolaka Timur; Dany Adirekson selaku Kasubag TU Kolaka Timur/Anggota Kelompok Kerja di Kabupaten Kolaka Timur; Haeruddin selaku PNS; dan Nia Nursania selaku Staf Direktorat Jenderal Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI.
    Meski demikian, Budi belum menyampaikan materi yang akan didalami dalam pemeriksaan para saksi tersebut.
    Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, salah satunya adalah Bupati Abdul Azis.
    “KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima orang sebagai tersangka,” kata Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2025) dini hari.
    1. Abdul Azis (ABZ) selaku Bupati Kolaka Timur atau Kotim
    2. Andi Lukman Hakim (ALH) selaku Person In Charge (PIC) atau penanggung jawab Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk Pembangunan RSUD
    3. Ageng Dermanto (AGD) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek RSUD Koltim
    4. Deddy Karnady (DK) selaku pihak swasta PT Pilar Cerdas Putra (PCP)
    5. Arif Rahman (AR) selaku pihak swasta Kerja Sama Operasi (KSO) PT PCP.
    Berdasarkan keterangan Asep Guntur Rahayu, Deddy Karnady dan Arif Rahman dari pihak swasta diduga memberi suap.
    “Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Asep.
    Adapun Abdul Azis dan Andi Lukman Hakim adalah pihak penerima suap.
    “Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Asep.
    Para tersangka ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Gedung Merah Putih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KRI Bima Suci-945 sandar di Dermaga Hatta Makassar

    KRI Bima Suci-945 sandar di Dermaga Hatta Makassar

    Kami sangat senang dan bersyukur, dengan kehadiran KRI Bima suci di kota ini yang bukan hanya menjadi momen kebanggaan, tetapi juga semangat persatuan laut dan darat dalam satu nafas kebaharian Indonesia

    Makassar (ANTARA) – Kapal Latih kebanggaan TNI AL, KRI Bima Suci-945, sandar di Dermaga Hatta Selatan, Makassar untuk melakukan pelatihan di wilayah Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) VI di Makassar.

    “Ini dalam rangka Lattek Pelayaran Kartika Jala Krida (KJK) 2025 oleh taruna AAL tingkat III a
    Angkatan ke-72,” kata Kodaeral VI Laksamana Muda TNI Andi Abdul Azis di Makassar, Sabtu.

    Kedatangan taruna Akademi Angkatan Laut.(AAL) tersebut disambut dengan semangat dan sorak-sorai saat parade roll saat di atas tiang kapal yang menampilkan kekompakan, kedisiplinan dan semangat juang bahari sejati.

    “Momen seperti ini merupakan satu hal yang menarik dan disambut dengan gembira, baik lingkup TNI AL maupun masyarakat setempat,” kata Azis.

    Kondisi itu terlihat saat iring-iringan KAL Mamuju-II.6-64 dan KAL Suluh Pari II-6-60 serta enam kapal pinisi tradisional yakni Pinisi Tungguma, Adama, Kita, Malaika dan Nusantara turut mengiringi kedatangan KRI Bima Suci di perairan Makassar.

    Sementara itu, masing-masing kapal membawa delegasi penuh warna dari pengurus daerah Kodaeral VI Gabungan Jalasenastri Koarmada RI, putra putri maritim Indonesia PPMI, Pramuka Saka Bahari, serta siswa-siswi dari satuan pendidikan cabang Makassar Yayasan Hangtuah menyambut penuh semangat.

    Sementara itu, komandan KRI Bima Suci Letkol Laut (P) Sugeng Hariyanto yang juga menjabat sebagai dan satgas kjk 2025, memimpin penurunan pasukan dan menerima penghormatan dan pengalungan syal tradisional dari Komandan Kodaeral VI, kemudian dilanjutkan dengan penampilan atraktif Tari Paduppa yang memperkaya nuansa budaya dalam semangat kebangsaan.

    Sugeng mengatakan pihaknya sangat terharu menerima sambutan dan antusiasme masyarakat kota Makassar.

    “Kami sangat senang dan bersyukur, dengan kehadiran KRI Bima suci di kota ini yang bukan hanya menjadi momen kebanggaan, tetapi juga semangat persatuan laut dan darat dalam satu nafas kebaharian Indonesia,” jelasnya.

    Dia mengatakan, kunjungan KRI Bima Suci di Makassar ini, membawa makna strategis yang lebih luas, karena bukan hanya pelayaran latihan, melainkan menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan diplomasi memperkenalkan budaya maritim bangsa serta memberikan pengalaman berharga pada taruna taruni AAL, karena akan membentuk karakter dan jiwa kepemimpinan mereka di masa mendatang.

    Pewarta: Suriani Mappong
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Kasi Pidsus Kejari Kolaka Yayan Alfian terkait Suap RSUD Koltim

    KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Kasi Pidsus Kejari Kolaka Yayan Alfian terkait Suap RSUD Koltim

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwal ulang pemanggilan Yayan Alfian selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kolaka terkait dugaan suap pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur (Koltim).

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penjadwalan ulang dilakukan karena Yayan tak hadir. Pemeriksaannya perlu dikoordinasikan kepada pihak Kejaksaan Agung (Kejagung).

    “Masih dikoordinasikan kembali nanti akan dijadwalkan ulang,” kata Budi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Sabtu, 20 September.

    Sementara pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Yayan dimintai keterangan karena diduga mengetahui dugaan suap pembangunan RSUD Kolaka Timur. Dia dipanggil pada Kamis, 18 September.

    “Ya, tentunya yang bersangkutan (dipanggil karena, red) ada kaitannya dengan perkara yang sedang kita tangani,” kata Asep kepada wartawan yang dikutip Jumat, 19 September.

    Asep belum memerinci kaitan antara kasus suap itu dengan Yayan. Dia hanya memastikan sosok ini mengetahui praktik lancung yang sedang diusut.

    Adpun Yayan sudah pernah dimintai keterangan pada 28 Agustus tapi tak dijelaskan soal hadir atau tidaknya oleh KPK.

    Pemeriksaan Yayan ketika itu dijadwalkan di Ditreskrimum Polda Sultra. Dia diperiksa bersama sejumlah saksi lain, salah satunya Ageng Adrianto yang merupakan pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Koltim.

    “Jadi aparat penegak hukum itu, apakah aparat penegak hukum itu kemudian melakukan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sedang dilakukan atau juga ada kaitannya kemungkinan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Jadi kan ada pekerjaannya, untuk mendapatkan pekerjaan itu kan ada proses-prosesnya pasti ada kaitannya,” ungkap Asep.

    “Karena tidak mungkin kami memanggil seseorang untuk diminta keterangan sebagai saksi apabila tidak ada kaitannya dengan perkara,” sambung dia.

    Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis sebagai tersangka dugaan suap pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) bersama empat orang lainnya. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 7 Agustus 2025.

    Abdul Azis diduga meminta fee proyek sebesar 8 persen atau Rp9 miliar dari pembangunan RSUD Kolaka Timur yang nilainya mencapai Rp126,3 miliar.

    Kemudian ditetapkan juga empat tersangka, yakni PIC Kementerian Kesehatan untuk Pembangunan RSUD Andi Lukman Hakim, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan RSUD Kolaka Timur Ageng Dermanto, perwakilan dari PT Pilar Cerdas Putra (PCP) Deddy Karnady, dan KSO PT PCP Arif Rahman.

    Deddy Karnady dan Arif Rahman sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

    Sementara Abdul Azis, Ageng Dermanto, dan Andi Lukman sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

  • 6 Personel TNI AD Dievakuasi dari Kerusuhan Yalimo, 3 Luka Berat Nasional 18 September 2025

    6 Personel TNI AD Dievakuasi dari Kerusuhan Yalimo, 3 Luka Berat Nasional 18 September 2025

    6 Personel TNI AD Dievakuasi dari Kerusuhan Yalimo, 3 Luka Berat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tim gabungan TNI-Polri berhasil mengevakuasi enam personel TNI AD Satgas Maleo Kopassus yang terkepung di belakang Pos Satgas Maleo, Kampung Pirip, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, Selasa (16/9/2025) sore.
    Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menjelaskan bahwa pada pukul 18.16 WIT, enam personel berhasil diselamatkan dan dibawa ke Mapolres Yalimo.
    “Tim medis langsung memberikan perawatan intensif kepada tiga anggota yang mengalami luka parah, yaitu Sertu Nando Manurung, Sertu Kantum, dan Letda Inf Supardi,” kata Faizal dalam keterangan tertulis, Kamis (18/9/2025).
    Faizal mengatakan, ketiga personel yang mengalami luka berat kini menjalani perawatan di RS Er Dabi, Yalimo.
    Adapun evakuasi terhadap para personel TNI dimulai pukul 17.26 WIT dengan pengerahan tiga unit kendaraan roda enam dan tiga unit kendaraan roda empat.
    Operasi dipimpin Ipda Abdul Azis dari Satbrimob Polda Papua bersama personel TNI dan Polres Yalimo.
    Saat proses berlangsung, tim gabungan sempat mendapat serangan massa dari berbagai sisi, namun berhasil dipukul mundur.
    Kerusuhan Selasa (16/9/2025) itu dipicu aksi penyerangan massa terkait kesalahpahaman antarpelajar yang melibatkan sekelompok siswa SMA Negeri 1 Elelim.
    Bentrokan kemudian meluas hingga menyebabkan sekitar 500 warga mengungsi ke Mapolres Yalimo.
    Puluhan bangunan terbakar, di antaranya ruko, kos-kosan, rumah dinas Pemkab Yalimo, kantor dinas, serta fasilitas TNI-Polri.

    Belasan kendaraan roda dua dan roda empat juga hangus terbakar.
    Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Adarma Sinaga, menambahkan bahwa sejumlah aparat juga menjadi korban serangan.
    “Beberapa anggota kami mengalami luka, di antaranya Briptu Fitrah H. Naing terkena lemparan batu di wajah, Briptu Muh Aksa Almuthadin terkena panah di kepala, serta seorang prajurit TNI bernama Charles mengalami luka di bagian belakang kepala,” ungkapnya.
    Hingga Selasa (16/9/2025) malam, aparat keamanan masih berjaga di sekitar Pospol Elelim dan Mapolres Yalimo.
    Jaringan listrik padam serta kebakaran di sejumlah titik belum terkendali.
    Evakuasi terhadap warga pendatang yang masih bersembunyi di rumah maupun ruko juga belum dapat dilakukan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Geger Penemuan 2 Mayat di Kebun Alpukat, Awalnya Curiga Gundukan Sampah dan Batu

    Geger Penemuan 2 Mayat di Kebun Alpukat, Awalnya Curiga Gundukan Sampah dan Batu

     

    Liputan6.com, Singkawang – Penemuan dua mayat yang terkubur di kebun alpukat di Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Sabtu siang (13/9/2025), masih menjadi misteri. Polisi Polres Singkawang sampai saat ini masih menyelidiki temuan mayat tersebut.

    “Dua mayat itu ditemukan warga yang sempat curiga melihat adanya gundukan sampah rumput dan batu di kebun tersebut,” kata Kepala Kepolisian Sektor Singkawang Selatan Inspektur Polisi Satu Aditya Arya Nugroho, Minggu (14/9/2025).

    Setelah gundukan tanah itu digali, warga terkejut mendapati mayat laki-laki dengan pakaian dan sarung pisau yang diduga milik korban.

    Identitas kedua mayat itu, yakni EA (23) dan H (32), keduanya warga Jalan Nunga, Kelurahan Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur.

    “Keduanya petani dan dilaporkan hilang pihak keluarga sejak Rabu (10/9) lalu. Keluarga bahkan telah membuat laporan orang hilang ke Polres Singkawang pada Kamis (11/9),” ujarnya.

    Setelah mendapati laporan penemuan mayat, personel Polres Singkawang bersama Polsek Singkawang Selatan segera mendatangi lokasi penemuan mayat untuk melakukan olah TKP dan penyelidikan.

    Saat ini, kedua mayat sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Azis, Singkawang, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk autopsi

    “Kami juga telah melakukan olah TKP dan mengamankan lokasi, selanjutnya mengumpulkan barang bukti, serta meminta keterangan para saksi yang mengetahui peristiwa tersebut,” ujarnya.

    Kasus penemuan mayat ini masih terus ditangani Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Singkawang.

    “Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap penyebab kematian korban dan kemungkinan adanya dugaan tindak pidana di balik peristiwa tersebut,” ujarnya.

  • KPK Periksa Yaqut, Dalami Kronologi Pembagian Kuota Haji

    KPK Periksa Yaqut, Dalami Kronologi Pembagian Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA – Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan eks mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas pada Senin (1/9/2025) untuk mendalami kronologi pembagian kuota haji 2024.

    Pasalnya, kuota haji yang seharusnya 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk haji khusus, justru menjadi 50:50. Sehingga hal ini melanggar ketentuan yang berlaku.

    “Terkait dengan pemeriksaan terhadap saudara YCQ dalam perkara kuota haji. Penyidik mendalami terkait dengan kronologi kuota tambahan yang kemudian melalui keputusan menteri dilakukan plotting-nya  atau pembagian kuota haji khusus dan juga kuota haji reguler. Jadi asal-muasalnya didalami oleh penyidik, kronologisnya, sehingga kemudian dilakukan plotting 50 persen, 50 persen itu seperti apa,” jelas Budi kepada wartawan.

    Selain itu, materi pemeriksaan juga mendalami aliran dana dari pembagian kuota haji, sehingga penyidik KPK mengetahui pihak-pihak yang terlibat.

    Pemeriksaan Yaqut hari ini adalah pemeriksaan pertama pada tahap penyidikan. Nantinya KPK akan memanggil saksi-saksi lainnya yang diduga mengetahui perkara ini.

    Termasuk para travel, sebagai pihak yang mengakomodir perjalanan haji jemaah Indonesia. Sebab, diduga agen travel melakukan pengkondisian pembagian kuota haji.

    “KPK mendalami terkait dengan aliran uang yang mengalir dari para travel atau pengelola Biro Perjalanan Haji kepada pihak-pihak terkait di Kementerian Agama,” jelasnya.

    Diketahui, Yaqut diperiksa sebagai saksi. KPK telah menerbitkan surat pencegahan ke luar negeri bagi Yaqut, pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur,  dan Ishfah Abdul Azis sebagai mantan stafsus Yaqut.

    Selain itu, KPK telah melakukan penggeledahan di rumah Yaqut dan mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik.

    Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, pada perkara ini KPK menemukan transaksi jual beli kuota haji.

    “informasi yang kami terima itu, yang [kuota haji] khusus itu di atas Rp100 jutaan, bahkan Rp200-Rp300 gitu ya. Bahkan ada yang furoda itu hampir menyentuh angka Rp1 M per kuotanya, per orang,” kata Asep, Rabu (27/8/2025).

    Asep mengatakan selisih dari tarif tersebut kemudian disetorkan travel untuk oknum di Kementerian Agama mencapai US$2.600 sampai US$7.000 per kuota atau sekitar Rp40,3 juta sampai Rp108 juta.

    “Jadi kalau yang besaran US$2.600 sampai US$7.000 itu untuk kelebihannya yang disetorkan ke Oknum di Kementerian Agama,” jelasnya.