Tag: A Riza Patria

Ketua KPID DKI puji disertasi anggota Bawaslu soal pengawasan pemilu

Arsip – Anggota Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo (kanan) bersama Ketua KPID DKI Jakarta Puji Hartoyo, dan Anggota Dewan Pers Totok Suryanto dalam kegiatan `Workshop Peliputan Pemilu dan Pilkada 2024` di Jakarta, Kamis (31/10/2024). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa/am.

Ketua KPID DKI puji disertasi anggota Bawaslu soal pengawasan pemilu
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Jumat, 21 Februari 2025 – 07:43 WIB

Elshinta.com – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta, Puji Hartoyo mengapresiasi hasil disertasi Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) Puadi yang berjudul “Problematika Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta”.

“Kami berharap hasil disertasi ini tidak hanya menjadi acuan dan pedoman bagi penyelenggara Pemilu di daerah. Dan jangan sampai ini hanya menjadi dokumen akademik, tetapi juga harus diimplementasikan untuk memperbaiki regulasi dan mekanisme pengawasan pemilu di masa mendatang,” Kata Puji di Jakarta, Kamis (20/2).

Menurutnya, penelitian ini dapat menjadi acuan penting dalam memperkuat sistem pengawasan pemilu, terutama dalam menegakkan aturan dan menjaga independensi lembaga pengawas pemilu di Indonesia. Dia juga menilai kajian yang dilakukan oleh Puadi sangat relevan dan memberikan gambaran jelas mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengawasan pemilu.

Selain itu, Puji juga menyoroti peran media dalam mendukung pengawasan pemilu yang transparan dan akuntabel.

Menurutnya, media memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengawal proses demokrasi, termasuk mencegah penyebaran hoaks, politik uang, dan pelanggaran kampanye di tempat yang dilarang.

“Pengawasan tidak bisa hanya bertumpu pada Bawaslu. Tapi juga media harus menjadi bagian dari ekosistem pengawasan penyelenggaraan Pemilu,” kata Puji.

Karena itu, lanjutnya, KPID terus mendorong agar lembaga penyiaran menjalankan perannya secara profesional dan netral dalam memberitakan proses pemilu.

Pada sisi yang lain, dengan temuan utama dalam disertasi Puadi terkait politik uang, keterbatasan kewenangan Bawaslu, hingga kampanye di tempat pendidikan, Puji berharap ada evaluasi mendalam dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil.

“Kita harus memastikan bahwa pemilu di Indonesia semakin berkualitas. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat lembaga pengawas seperti Bawaslu dan memastikan regulasi yang ada bisa ditegakkan secara efektif,” kata Puji.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu Republik Indonesia (Bawaslu), Puadi, resmi meraih gelar doktor Ilmu Politik di Universitas Nasional (UNAS) setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Problematika Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta”.

Dalam disertasinya, Puadi mengungkap temuannya tentang berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengawasan pemilu, termasuk keterbatasan kewenangan Bawaslu, penindakan pelanggaran pemilu, politik uang, kampanye di tempat pendidikan, serta pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam verifikasi partai politik.

Sebagai dukungan, Puji bersama Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia (Wamendesa), Ahmad Ahmad Riza Patria pun menghadiri acara promosi doktor Puadi di Universitas Nasional (UNAS), Jakarta, Rabu (19/2).

Sumber : Antara

21/02/2025 08:13
Saat Para Mantan Gubernur Jakarta Berkumpul di Sertijab Pramono-Rano Tanpa Jokowi… Megapolitan 21 Februari 2025

Saat Para Mantan Gubernur Jakarta Berkumpul di Sertijab Pramono-Rano Tanpa Jokowi…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Acara serah terima jabatan (sertijab) Gubernur dan Wakil
Gubernur Jakarta

Pramono Anung
–
Rano Karno
di Balai Kota Jakarta, Kamis (20/2/2025), dihadiri para gubernur dan wakil
gubernur Jakarta
terdahulu.
Adapun sertijab digelar pada Kamis siang, usai Pramono-Rano dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, bersamaan dengan pelantikan kepala daerah lainnya.
Gubernur Jakarta masa jabatan 1997-2007 Sutiyoso dan Gubernur Jakarta periode 2007-2012 Fauzi Bowo menjadi yang pertama tiba di Balai Kota.
Disusul Gubernur Jakarta periode 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang tiba di lokasi sekitar pukul 11.37 WIB.
Ahok tampil rapi mengenakan setelan jas dengan kemeja putih dan dasi merah. Politikus PDI Perjuangan itu pun sempat melambaikan tangan ke awak media saat memasuki Balai Kota.
Tak lama, Gubernur Jakarta masa jabatan 2017-2022 Anies Baswedan tiba sekitar pukul 11.44 WIB. Anies tampak mengenakan kemeja putih dengan jas abu-abu.
Selain itu, hadir pula Gubernur Jakarta periode 2017 Djarot Saiful Hidayat dan Wakil Gubernur Jakarta 2020-2022 Ahmad Riza Patria.
Di hadapan awak media, Anies mengucapkan selamat atas dilantiknya Pramono dan Rano sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.
“Selamat buat Mas Pram, Bang Doel. Semoga hari baik ini jadi awalnya yang baik buat Jakarta,” ucap Anies kepada wartawan.
Anies meyakini, Pramono-Rano akan menjadi pemimpin baru yang hadir di tengah masyarakat.
“Insya Allah, hari baik ini menjadi awalan yang baik bagi rakyat Jakarta. Karena akan hadir, pemerintah yang memerhatikan mereka yang lemah, memberikan kesetaraan, dan rasa keadilan dan kemajuan buat kota ini,” ujar Anies.
Sertijab itu tak turut dihadiri Presiden ke-7 RI sekaligus Gubernur Jakarta periode 2012-2014 Joko Widodo atau Jokowi.
Saat ditanya soal absennya Jokowi, Pramono mengaku tak tahu-menahu. Sebab, bukan dia yang membuat undangan tamu sertijab.
“Yang mengundang acara ini bukan saya. Saya ini baru menjadi gubernur setelah dilantik tadi. Tentunya saya tidak mengundang,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta.
Meski demikian, Pramono bersyukur sertijab itu dihadiri sebagian besar mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.
Kendati Jokowi tidak hadir, Pramono mengaku tetap berdiskusi dengan mantan Wali Kota Solo itu mengenai kepemimpinan Jakarta.
“Saya yakin saya juga berdiskusi secara terbuka dan baik dengan Pak Jokowi untuk Jakarta,” kata dia.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, dirinya tidak bisa sendirian dalam bekerja membangun Jakarta, sehingga dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Karena saya selalu mengatakan bahwa untuk membangun Jakarta itu memerlukan kerja sama dengan semuanya,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/02/2025 08:10
Anies dan Ahok di Balai Kota Bikin Pramono Gembira

Jakarta –

Pramono Anung dan Rano Karno resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Kegembiraan dilontarkan Pramono saat serah terima jabatan karena kehadiran dua mantan Gubernur Jakarta Anies dan Ahok.

Sejumlah mantan Gubernur Jakarta terlihat hadir saat acara serah terima jabatan dari Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi ke Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (20/2). Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok datang mengenakan setelan jas dan dasi merah.

Setelah Ahok merapat ke Balai Kota, giliran mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang tiba di lokasi acara. Anies tampak mengenakan jas dan dasi abu-abu.

Selain Anies dan Ahok, mantan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo atau Foke, Sutiyoso, Soni Sumarsono, hingga Ahmad Riza Patria juga hadir di lokasi serah terima jabatan.

“Selamat buat Mas Pram-Bang Doel, semoga hari baik ini jadi awalnya yang baik buat Jakarta, yang akan hadir pemerintah untuk mereka yang lemah, memberikan kesetaraan, dan rasa keadilan dan kemajuan,” kata Anies.

Pramono Gembira Anies dan Ahok Rukun

Pramono Anung saat berpidato di acara serah terima jabatan. (Andhika Prasetia/detikcom)

Dalam pidato pertamanya di Balai Kota, Pramono menyinggung hubungan antara Anies dan Ahok. Dua mantan gubernur Jakarta tersebut diketahui sempat berseteru saat Pilkada Jakarta 2017.

Pramono mulanya mengaku tak memiliki beban mengemban tugas sebagai orang nomor 1 di Jakarta. Pramono berjanji akan meneruskan hal baik yang sudah diperbuat oleh gubernur Jakarta sebelumnya.

“Seperti yang saya sampaikan berulang kali, saya nggak punya beban, saya pasti akan meneruskan apa yang baik yang sudah dibuat Bang Yos, apa yang dibuat Bang Foke, oleh Mas Anies, oleh Pak Ahok,” kata Pramono.

Pramono kemudian mengutarakan perasaan gembiranya terkait hubungan Anies dan Ahok. Mantan Seskab itu merasa gembira Anies dan Ahok sekarang sudah rukun.

“Dan saya bergembira sekali apalagi kalau Mas Anies dan Pak Ahok sudah rukun, saya juga bersyukur yang dulu yang namanya Forkabi dan FBR yang dulu nggak pernah bersatu sekarang rukun banget. Ini menunjukkan sudah waktunya Jakarta menatap ke depan untuk bekerja secara serius dan sungguh-sungguh,” tuturnya.

Pramono kemudian meminta bantuan kepada jajaran Pemprov Jakarta untuk menjadikan Jakarta kota yang membanggakan. Politikus PDIP itu menyampaikan terima kasih kepada gubernur Jakarta sebelumnya yang telah meninggalkan legacy.

“Begitu hari ini saya dilantik oleh Bapak Presiden, tadi secara khusus beliau memberi arahan pada saya dan Bang Doel, memang betul-betul saya ingin memperbaiki Jakarta ini,” ucapnya.

“Terutama bagi ASN di Jakarta saya akan menjadi kondaktor yang baik, saya tak akan membawa orang, saya percaya di dalam ASN Jakarta banyak sekali orang baik yang siap bekerja bersama dengan saya dan Bang Doel dan Pak Sekda,” ucapnya.

Halaman 2 dari 2

(rfs/aik)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

20/02/2025 21:38
Anies Baswedan Hadiri Serah Terima Jabatan Pramono-Rano, Jadi Incaran Warga untuk Berswafoto – Halaman all

Setibanya di lokasi, Anies mendapatkan sambutan dari beberapa warga. Bahkan, beberapa di antara mereka berswafoto dengan Anies.

Tayang: Kamis, 20 Februari 2025 13:02 WIB

Tribunnews.com/Fersianus Waku

SERAH TERIMA JABATAN – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tiba di Kantor Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025). Anies datang untuk menghadiri acara serah terima jabatan Gubernur Jakarta dari penjabat (Pj) Teguh Setyabudi ke Pramono Anung.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tiba di Kantor Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Pantauan Tribunnews.com, Anies tiba di Kantor Balaikota sekira pukul 11.43 WIB, mengenakan jas.

Setibanya di lokasi, Anies mendapatkan sambutan dari beberapa warga. Bahkan, beberapa di antara mereka berswafoto dengan Anies.

Anies datang untuk menghadiri acara serah terima jabatan Gubernur Jakarta dari penjabat (Pj) Teguh Setyabudi ke Pramono Anung.

Selain Anies, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria juga sudah tiba di lokasi.

Karpet merah pun tampak dipasang di Kantor Balaikota DKI untuk menyambut kedatangan Pramono Anung dan wakilnya Rano Karno.

Acara serah terima jabatan digelar di Balaikota setelah Pramono-Rano dilantik langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta.

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

20/02/2025 13:02
Pramono-Rano Sertijab di Balai Kota, Dihadiri Anies hingga Sutiyoso Megapolitan 20 Februari 2025

Pramono-Rano Sertijab di Balai Kota, Dihadiri Anies hingga Sutiyoso
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta
Pramono Anung
dan
Rano Karno
akan melakukan serah terima jabatan (sertijab) di Pendopo Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).
Pengamatan
Kompas.com
di lokasi, berbagai hiasan khas Betawi tampak mewarnai area Balai Kota.
Ornamen kembang kelape warna-warni dipasang di berbagai sudut, menambah kesan meriah dalam agenda krusial pada tahun ini untuk rakyat Jakarta.
Dari gerbang menuju pintu pendopo telah membentang karpet merah sebagai penyambut bagi para pejabat yang hadir.
Samar-samar, terdengar irama musik tanjidor yang diperkirakan berasal dari depan gerbang balai kota.
Sejumlah gubernur terdahulu mulai berdatangan satu persatu dan lekas masuk ke dalam pendopo.
Diketahui, Sutiyoso dan Fauzi Bowo menjadi yang tiba pertama dan sudah berada di dalam ruangan.
Lalu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tiba di lokasi sekitar pukul 11.37 WIB. Ia tampak rapi mengenakan setelan jas dengan kemeja putih dan dasi merah di dalamnya.
Ahok pun menuruti kemauan awak media untuk sedikit melambaikan tangan ke kamera.
“Sudah?” tanya Ahok sambil tersenyum lebar.
Tak lama setelah Ahok masuk ke dalam ruangan, Anies Baswedan ikut menyusul tujuh menit setelahnya atau sekitar pukul 11.44 WIB.
Anies menyempatkan diri untuk menyapa beberapa tamu yang hadir. Dirinya juga sempat menyampaikan ucapan selamat kepada Pramono dan Rano atas jabatan yang kini resmi dipangkunya.
“Selamat buat Mas Pram (Pramono), Bang Doel (Rano). Semoga hari baik ini jadi awalnya yang baik buat Jakarta,” ucap Anies.
Selain itu, mantan wakil gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria juga terlihat hadir ke Balai Kota Jakarta.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/02/2025 12:56
Koalisi permanen perjuangkan kepentingan bangsa

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Wamendes PDT: Koalisi permanen perjuangkan kepentingan bangsa
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Rabu, 19 Februari 2025 – 14:07 WIB

Elshinta.com – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengatakan koalisi permanen yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan bangsa.

“Koalisi permanen yang digagas Pak Prabowo dimaksudkan adalah agar semua partai politik koalisi terus memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat,” kata Riza Patria saat ditemui awak media di Auditorium Universitas Nasional, Jakarta, Rabu.

Hal ini juga sesuai dengan komitmen yang dibangun ketika memulai Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Harapannya juga ke depan koalisi ini terus dapat kontribusi yang terbaik dan terus menjaga kualitas daripada koalisi itu sendiri untuk terus mengisi pembangunan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai 2029.

Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai saat mereka ditemui selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2).

Sumber : Antara

19/02/2025 16:01
Koalisi Prabowo Abadi? Wamendes PDT: Terus Mengisi Pembangunan Indonesia

PIKIRAN RAKYAT – Koalisi yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto direncanakan permanen. Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria.

Ia mengatakan bahwa koalisi bernama Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu, dibentuk demi memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia.

Hal ini dikatakan Riza Patria saat ditemui awak media di Auditorium Universitas Nasional, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025.

“Koalisi permanen yang digagas Pak Prabowo dimaksudkan adalah agar semua partai politik koalisi terus memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat,” kata Riza Patria.

Ia melanjutkan, komitmen ini juga sesuai dengan komitmen yang dibangun ketika memulai KIM hingga KIM Plus di era Pilkada 2024.

“Harapannya juga ke depan koalisi ini terus dapat kontribusi yang terbaik dan terus menjaga kualitas daripada koalisi itu sendiri untuk terus mengisi pembangunan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai 2029.

Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai.

Tepatnya saat keterangan pers selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025.

Sekilas tentang KIM Plus

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai tahun 2029.

Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai saat mereka ditemui selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 14 Februari 2025.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman menyebut partai-partai yang diajak untuk membentuk koalisi permanen merupakan partai-partai KIM Plus yang saat ini mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri dari sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, yakni siantaranya Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

19/02/2025 15:52
Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

12/02/2025 02:18
Kasus Pagar Laut, Kades Kohod Arsin Mangkir Panggilan Bareskrim Hingga Acuhkan Permintaan Kejagung – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Desa Kohod, Arsin bin Sanip tak memenuhi panggilan Bareskrim Polri dan tak mengindahkan permintaan Kejaksaan Agung terkait pengusutan kasus pagar laut di Tangerang Banten.

Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri saat ini sedang mengusut kasus pagar laut di Tangerang Banten yang belakangan ini menjadi sorotan publik.

Kejaksaan Agung saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi di balik terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pagar laut Tangerang.

Sementara Bareskrim Polri mengusut dugaan pemalsuan dokumen terkait terbitnya SHGB dan SHM pagar laut.

Penanganan kasus pagar laut Tangerang yang dilakukan Bareskrim Polri saat ini sudah memasuki tahap penyidikan, sementara penanganan di Kejaksaan Agung masih tahap pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

Kades Kohod Arsin Mangkir Dari Panggilan Bareskrim

Kades Kohod Tangerang, Arsin bin Sanip diketahui mangkir dari undangan Bareskrim Polri untuk diklarifikasi soal kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang.

“Jadi, kepala desa, kami sudah memanggil (diundang untuk klarifikasi), tapi belum hadir,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Namun, undangan klarifikasi dari Bareskrim Polri kepada Arsin tidak bersifat memaksa karena kasus masih dalam tahap penyelidikan saat itu.

“Karena proses klarifikasi, proses lidik, kami undang. Tentu saja kalau undangan, klarifikasi kan sifatnya undangan. Jadi bisa terserah tidak hadir,” ujarnya.

Setelah kasus tersebut masuk dalam tahap penyidikan, Bareskrim Polri pun mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi.

Penyidik akan kembali memanggil 25 orang saksi dalam kasus pagar laut tersebut.

“Ini kita tunggu hasilnya dan disampaikan saat ini adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat hak guna bangunan (SHGB) dan kemudian akan kembali memanggil 25 saksi,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Trunoyudo memastikan, satu saksi yang akan dipanggil dalam proses penyidikan ini adalah Kepala Desa Kohod, Arsin.

“Iya (Kades Kohod), itu masuk bagian daripada yang akan dipanggil,” kata Trunoyudo.

Berbeda dengan tahap penyelidikan, pada tahap penyidikan Arsin tak bisa menolak dan memiliki konsekuensi bila mangkir dari panggilan penyidik.

“Dalam proses penyidikan tentu ada konsekuensi dalam melaksanakan pemanggilan itu wajib untuk dihadiri dan diambil keterangannya,” kata Trunoyudo.

Belum Ada Tersangka

Meskipun Bareskrim Polri telah meningkatkan kasus Pagar Laut ke tahap penyidikan, tetapi belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Diketahui penyelidikan yang dilakukan Bareskrim Polri dilakukan mulai 10 Januari 2025 seiring dengan keluarnya Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Penugasan dari Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim polri.

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan status kasus pagar laut naik ke tahap penyidikan setelah pihaknya melakukan gelar perkara hari ini.

“Dari hasil gelar perkara ditemukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau pemalsuan akta otentik yang selanjutnya kami dari penyidik siap melaksanakan penyidikan lebih lanjut,” ujar Djuhandhani di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Dalam proses penyelidikan tersebut, Bareskrim Polri memeriksa lima saksi satu orang dari kantor jasa surveyor berlisensi Raden Lukman, dua orang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), satu orang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan satu orang dari Bappeda Kabupaten Tangerang.

Selanjutnya penyidik melaksanakan penyidikan secara saintifik terhadap 10 dari 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang telah diserahkan oleh Kementerian ATR/BPN.

“Kita akan mengecek (SHGB dan SHM) ke laboratorium forensik terlebih dahulu,” ucapnya.

Djuhandhani belum membeberkan pihak yang dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan ini.

Hal itu karena saat ini masih tahap awal penyidikan.

“Kita tetap mengedepankan praduga tak bersalah tapi pada prinsipnya, kita sudah mempersiapkan untuk penyidikan lebih lanjut,” katanya.

Kades Kohod Arsin Tak Indahkan Permintaan Kejagung

Belakangan, Kades Kohod Arsin bin Sanip pun tak mengindahkan permintaan Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, Kejagung mengeluarkan surat permintaan kelengkapan dokumen terhadap Kades Kohod Arsin terkait penyelidikan pembangunan pagar laut di perairan Tangerang.

Dalam surat yang ditandatangani Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar per tanggal 21 Januari 2025 itu meminta agar Kades Kohod Arsin melengkapi dokumen berupa buku Letter C terkait kepemilikan tanah di lokasi pemasangan pagar laut di perairan Tangerang Banten.

Namun hingga kini Arsin belum menyerahkan apa yang diminta tim Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) untuk mendalami kasus dugaan korupsi di balik terbitnya SHGB dan SHM pagar laut Tangerang tersebut.

“Belum (Arsin menyerahkan dokumen soal pembangunan pagar laut),” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat dikonfirmasi, Minggu (9/2/2025).

Harli pun mengatakan pihaknya akan terus memantau terus kasus pagar laut tersebut.

Hanya saja Harli enggan membeberkan lebih jauh seperti apa pemantauan yang akan dilakukan pihaknya, pasalnya hal itu saat ini masih bersifat rahasia.

“Kita monitor lah terus, tapi kita enggak bisa sampaikan monitornya. Nanti kita lihat, kan sifatnya Pulbaket,” jelasnya.

Kades Kohod Arsin Diduga Menghilang

Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, Kades Kohod Arsin seolah menghilang.

Edi, pekerja di rumah Kades Kohod mengatakan, Arsin tidak menghilang.

Menurutnya, majikannya itu masih kerap berada di rumah.

“Keberadaan bapak Lurah Arsin sekarang saya belum tahu ya. Tadi saya ketemu jam 9, itu juga beliau mau berangkat,” kata Edi, Sabtu (1/2/2025) dalam tayangan YouTube KompasTV.

“Dia bilang bang saya berangkat dulu, ya udah pak hati-hati, kata saya.”

“Terus juga memang apa yang diberitakan oleh media itu bahwa Pak Lurah Arsin itu kabur, Itu adalah berita yang tidak benar. Setiap harinya Pak Lurah itu ada di rumah,” ucap Edi.

Sementara ada juga kabar yang menyebut bila Arsin saat ini sedang fokus menghadapi proses hukum.

Sebelumnya warga warga yang tergabung dalam Aliansi Tangerang Berdaulat saat berdemo di Kantor Bupati Kabupaten Tangerang, Rabu (5/2/2025) menuntut agar Kepala Desa Kohod, Arsin untuk kooperatif terkait kasus pagar laut.

Terlebih, Kades Kohod mangkir dari panggilan Bareskrim, untuk mengklarifikasi SHGB dan SHM di area pagar laut.

“Kami juga meminta Kepala Desa Kohod untuk kooperatif, apalagi kemarin mangkir dari panggilan Bareskrim, setelah adanya isu dugaan pemalsuan girik di area pagar laut oleh Kades Kohod,” ujar koordinator aksi, Asmudyanto.

Arsin dilaporkan warganya ke inspektorat Pemerintah Daerah (Pemda), terkait dugaan pemerasan dalam kasus pagar laut di Pesisir Kabupaten Tangerang.

“Kepala Desa ini (Arsin) memeras. Memerasnya bagaimana sih? Ini kan desa Kohod kena pembebasan PIK. Jadi warga-warga yang belum memiliki surat tanah, itu diminta untuk mengurus surat-suratnya sehingga menjadi surat yang resmi,” ujar Tim Advokasi Warga Kohod, Henri Kusuma kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).

Henri menjelaskan, Arsin mematok harga yang tinggi kepada warga yang akan mengurus surat tanah.

“Nah, itu dipatok harganya tinggi sekali. Untuk bikin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) aja bisa sampai puluhan juta. Itu hanya untuk mengurus SPPT, padahal itu urusan Rp 300 ribu selesai gitu ya,” paparnya.

Meski Arsin telah dilaporkan ke inspektorat kata Henri, hingga kini belum ada upaya tindak lanjut.

“Tentang pemerasan ini. Ya, lihat sendiri lah, Arsin-nya masih petantang-petenteng ya. Catat aja, petantang petenteng,” ujarnya.

Dikutip dari kompas.tv dalam berita yang tayang pada 4 Februari 2025, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ahmad Riza Patria sempat merespons soal Kades Kohod.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) meminta agar apabila ada perangkat desa terlibat kasus hukum untuk diproses.

Termasuk di dalamnya Kades Kohod, yang juga diperiksa.

Apabila terbukti terlibat pidana, sejumlah sanksi sudah disiapkan.

“Terlibat dari masalah-masalah hukum, tentu kami yang akan minta aparat hukum menindak tegas siapa saja atau kepala desa. Seperti kasus daripada sertifikasi di pagar laut ya, di Tangerang, di Banten. Kepala desa yang terlibat akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Ya tentu nanti ada ketentuannya, dan akan mendapatkan sanksi,” kata Ahmad Riza Patria.

(Tribunnews.com/ fahmi/ reynas/ kompas.com/ kompas.tv/ tribuntangerang.com/ Nurmahadi)

10/02/2025 00:59
Wamendes: Presiden Instruksikan Bahan Pangan Makan Bergizi Gratis dari Desa

Solo, Beritasatu.com – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh bahan pangan untuk program makan bergizi gratis (MBG) berasal dari desa.

“Presiden menghendaki agar kebutuhan makan bergizi gratis dapat dipenuhi oleh desa-desa di seluruh Indonesia,” ujarnya di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (1/2/2025) malam dilansir dari Antara.

Menurut Riza, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus mulai mempersiapkan diri dan berperan aktif dalam penyediaan bahan pangan untuk program tersebut.

“Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi menjadi prioritas dalam program yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional, dengan harapan desa-desa bisa lebih berperan aktif sesuai arahan presiden,” jelas Wamendes Riza Patria.

Melalui langkah ini, diharapkan perputaran ekonomi di desa akan meningkat hingga empat hingga tujuh kali lipat, mengingat adanya aliran dana yang beredar sebagai dampak dari program makan bergizi gratis.

“Oleh karena itu, kami berharap seluruh desa dapat bersiap menghadapi program ini, sehingga menjadi bagian utama dalam pembangunan pedesaan,” tambahnya.

Wamendes juga berharap kebijakan ini dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 7 Tahun 2023, yang mengatur prioritas penggunaan dana desa, termasuk ketentuan batasannya.

“Dalam regulasi tersebut, setidaknya 20% dari dana desa dialokasikan untuk ketahanan pangan. Desa-desa didorong untuk berkontribusi dalam upaya swasembada pangan,” paparnya.

Selain itu, ia menyebutkan rencana pembentukan desa tematik, seperti kampung cabai, kampung padi, kampung durian, desa ikan gabus, desa ikan patin, dan sebagainya.

“Setiap desa diharapkan dapat mengembangkan potensi unggulannya masing-masing, bahkan hingga ke tingkat ekspor. Saat ini, beberapa desa telah berhasil melakukan ekspor, dan diharapkan jumlahnya terus bertambah,” ujarnya.

Melalui berbagai upaya ini, dalam lima tahun ke depan diharapkan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal dapat terus berkurang. “Kita akan mendorong desa berkembang menjadi desa maju dan mandiri,” pungkas wamendes.

02/02/2025 15:33

Tag: A Riza Patria

Kades Kohod Arsin Mangkir Dari Panggilan Bareskrim

Belum Ada Tersangka

Kades Kohod Arsin Tak Indahkan Permintaan Kejagung

Kades Kohod Arsin Diduga Menghilang