Xcloud.id

Tag: A Riza Patria

  • Wamendagri ungkap 4 langkah strategis pembentukan Kopdes Merah Putih

    Wamendagri ungkap 4 langkah strategis pembentukan Kopdes Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan empat langkah strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Hal ini disampaikannya dalam acara lanjutan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Selasa.

    “Pada intinya ada empat yang menjadi porsi dari Kemendagri yang didorong oleh Pak Menteri untuk dikoordinasikan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Langkah pertama, Kemendagri akan memaksimalkan koordinasi dengan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk memfasilitasi pembentukan koperasi di lebih dari 80 ribu desa dan kelurahan.

    Kedua, melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), Kemendagri akan memberikan pendampingan teknis dalam pembentukan koperasi di tingkat desa.

    “Sesuai harapan Pak Menko [Pangan], kami akan mempercepat pembentukan prototype. Jadi kita pilih beberapa potensi champion yang sudah siap, sama seperti MBG,” ujarnya.

    Langkah ketiga adalah memastikan program koperasi desa terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    “Ini kita dorong untuk diselaraskan, dicantumkan di situ supaya ada landasannya,” ucap Bima.

    Keempat, Kemendagri akan menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan daerah tetap on track dan sesuai dengan target pembentukan koperasi desa.

    Selain menjabarkan langkah strategis, Bima juga menyoroti potensi besar sektor koperasi di Indonesia. Saat ini terdapat lebih dari 51.505 koperasi yang telah eksis, dengan rincian sekitar 5.297 merupakan Koperasi Unit Desa (KUD), sementara sisanya merupakan koperasi non-KUD seperti koperasi simpan pinjam, serta koperasi industri kecil dan kerajinan rakyat.

    “Ini adalah potensi yang harus kita identifikasi lagi, mana yang aktif dan mana yang tidak,” jelasnya.

    Terkait regulasi, Bima menyampaikan bahwa Kemendagri tengah menyusun template Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai panduan teknis pembentukan koperasi. Perkada ini akan mencakup ruang lingkup, mekanisme kerja, dasar hukum, serta peran perangkat daerah terkait, termasuk aspek pengawasan dan pendanaan.

    Kemendagri juga akan menerbitkan surat edaran sebagai panduan penggunaan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT), serta memastikan seluruh proses terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

    “Nah saya kira itu Pak Menteri, kemudian kami siap untuk gaspol membuat piloting di beberapa titik sebagai model bagi perencanaan awal pendirian Koperasi Desa Merah Putih,” pungkas Bima.

    Sebagai informasi, acara ini dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan dihadiri oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.

    Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Dwi Ary Purnomo. Adapun sosialisasi ini juga diikuti oleh para kepala desa dari seluruh Indonesia secara virtual.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri: Kepala daerah berperan dalam pembentukan Kopdes Merah Putih

    Mendagri: Kepala daerah berperan dalam pembentukan Kopdes Merah Putih

    Saya siapkan Surat Edaran Mendagri sebagai payung hukum kepala daerah supaya tidak ragu-ragu menggunakan BTT.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran bupati dan wali kota dalam pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Hal itu disampaikan Tito kepada awak media usai acara Kick-off dan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia (RI) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlangsung secara virtual dari Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

    “Pembentukan koperasi ini sangat memerlukan kerja sama dan langkah-langkah yang dilakukan oleh kepala desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga peran bupati menjadi penting,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Pasalnya, bupati dan wali kota merupakan pejabat pembina dari kepala desa dan BPD.

    Pada saat ini Pemerintah mencanangkan pembentukan koperasi desa sebanyak 80.000 unit.

    Mendagri menegaskan bahwa bupati dan wali kota dapat memfasilitasi pembentukan koperasi tersebut, salah satunya dengan mendukung pembiayaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

    Daerah juga dapat memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk mendukung pembentukan koperasi. Dalam hal ini, pihaknya akan menerbitkan surat edaran (SE) yang dapat menjadi acuan pemda dalam memanfaatkan BTT untuk mendukung pembentukan koperasi.

    “Saya siapkan Surat Edaran Mendagri sebagai payung hukum kepala daerah supaya tidak ragu-ragu menggunakan BTT,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa sumber anggaran koperasi desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta APBD. Masing-masing koperasi membutuhkan dana mulai dari Rp3 miliar hingga Rp5 miliar.

    Menko Pangan meminta kepala desa agar segera menggelar musyawarah desa khusus (Musdessus) untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Zulkifli menegaskan bahwa pembentukan koperasi ini merupakan upaya untuk membangun kekuatan ekonomi dari desa.

    “Pak Presiden Prabowo tidak ingin desa itu tidak berkembang, tidak ingin petani ada yang susah, ingin petaninya makmur, ingin desanya maju, ingin nelayannya maju, ingin memangkas rantai pasok yang panjang,” jelas Zulkifli.

    Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan yang merupakan Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Dalam rapat itu, hadir Menteri Desa (Mendes) dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta pejabat terkait lainnya.

    Forum itu juga diikuti secara virtual oleh kepala desa, BPD, serta jajaran pemerintah desa lainnya dari berbagai daerah.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengelolaan Kopdes Merah Putih harus profesional dan transparan

    Pengelolaan Kopdes Merah Putih harus profesional dan transparan

    Arsip – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi. (ANTARA/HO-Kemenkop)

    Menkop: Pengelolaan Kopdes Merah Putih harus profesional dan transparan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Maret 2025 – 21:12 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pengelolaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih harus profesional dan transparan. Pasalnya, eksistensi Kopdes ini harus berkelanjutan, karena bukan sekadar membangun fisik tapi juga membangun orang dan sistemnya. 

    “Maka, penguatan kelembagaannya harus kuat, sistem dan tata kelolanya harus baik, dan sebagainya,” papar Menkop, usai acara Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) membahas pembentuksn Satgas Koperasi Desa Merah Putih, di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Senin (17/3).

    Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria.

    Menkop Budi Arie meyakini kelembagaan Kopdes Merah Putih bisa segera direalisasikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. “Kita sedang menunggu Inpres yang saat ini dalam tahap harmonisasi, makin cepat makin baik,” ucap Menkop, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Lebih dari itu, Menkop Budi Arie juga berharap para pengurus Kopdes Merah Putih berasal dari pemuda-pemuda desa setempat.

    Ditambahkan Menkop, dari pemetaan desa yang sudah dilakukan, ada desa yang sudah memiliki koperasi, BUMDes, sampai desa yang sama sekali tidak memiliki lembaga ekonomi (BUMDes dan koperasi) sebanyak 9.400 desa. 

    “Karakteristik desa itu unik-unik, tidak bisa sama antar desa itu. Nah, fungsi Satgas Kopdes Merah Putih adalah mengharmonisasi ini semua. Ini kan pekerjaan lintas K/L,” ucap Menkop.

    Sementara Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih harus bisa segera direalisasikan, selambat-lambatnya selama enam bulan ke depan. “Jadi, nanti setelah aturan selesai, ini bisa rampung,” kata Zulkifli.

    Zulkifli menambahkan bahwa koperasi desa itu merupakan hasil dari keputusan musyawarah masyarakat dan pemerintah desa, dimana musyawarah desa yang memutuskan skema pembentukannya. Bila di desa tersebut sudah ada koperasi, Gapoktan, BUMDes, dan lainnya, bisa digabungkan menjadi Kopdes Merah Putih, atau, bisa juga bikin yang baru.

    “Itu semua akan diputuskan oleh musyawarah desa. Para Kades tidak perlu khawatir, karena ini semua untuk kemajuan desa,” kata Zulkifli.

    Terkait anggaran pembentukan Kopdes Merah Putih, Zulkifli menyebutkan nanti akan dikeluarkan aturan berbentuk Instruksi Presiden atau Inpres yang akan segera kita rumuskan.

    Zulkifli menyebutkan bila Kopdes sudah memiliki usaha pokok yang sudah ada dan berjalan, maka mereka yang paling depan dalam pengadaan pupuk bagi petani, pembelian gabah dari petani, hingga menjadi fungsi pergudangan bagi produk-produk petani. “Pokoknya, Kop Des bisa menyuplai aneka kebutuhan masyarakat,” kata Zulkifli.

    Bertahap dan Piloting

    Dalam kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani menekankan bahwa implementasi Kopdes Merah Putih dilakukan secara bertahap/piloting, diprioritaskan bagi desa yang telah memiliki BUMDes dan koperasi untuk menjadi pilot.

    “Kelompok tani yang sudah ada dapat didorong bertransformasi untuk membentuk dan menjadi anggota Kopdes,” kata Menkeu.

    Karena desa memiliki beberapa lembaga ekonomi seperti Kelompok Tani, BUMDes, dan koperasi, maka Menkeu mendorong program Kopdes Merah Putih didesain antara lain untuk mendukung ketahanan pangan.

    Dalam konteks piloting, lanjut Sri Mulyani. BUMDes dan KUD yang telah memiliki usaha menjual sarana produksi pertanian dapat dijadikan pilot Kopdes Merah Putih.

    Menkeu mengusulkan konsep alur proses bisnis pendanaan Kopdes Merah Putih, perlu dimasukin ke Inpres.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Ini Wejangan Jokowi untuk Vicky Prasetyo dan Calon Kepala Daerah, Jaminan 5 Kali Menang Pemilu – Halaman all

    Ini Wejangan Jokowi untuk Vicky Prasetyo dan Calon Kepala Daerah, Jaminan 5 Kali Menang Pemilu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SOLO – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, memberikan wejangan politik ke artis Vicky Prasetyo, Vicky Shu, dan calon kepala daerah.

    Jaminan lima kali Jokowi menang di Pemilu mulai dari tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi, dan Presiden.

    Pasca menerima wejangan dari Jokowi, Vicky Prasetyo tetap melanjutkan niat terjun ke dunia politik. 

    Vicky Prasetyo mengaku menerima wejangan agar tetap berkiprah di politik.

    Salah satu wejangan itu berupa lebih dekat ke masyarakat.

    “Harus punya agresi politik lagi hasrat politiknya jangan hilang. Evaluasi kemarin aku di pilkada. Sama-sama banyak pembelajaran. Rajin turun setiap saat untuk ke depannya waktu ruang yang panjang,” ujarnya.

    Vicky Prasetyo Tetap Terjun ke Politik

    Dia sendiri mengaku masih ingin berkarir di politik mesti telah menemui kegagalan.

    “Ya memang sudah diagendakan kita nanti seperti apa ke depannya. Insyaallah tetap di politik,” jelasnya.

    Ia bersama sejumlah koleganya berencana akan masuk menjadi kader partai.

    Namun ia enggan mengungkapkan partai mana yang akan ia masuki.

    “Ya yang pasti penyesuaian setelah ini. Aku ada Vicky Shu ada teman-teman semua ramai-ramai di satu partai,” tuturnya.

    Pertemuan Jokowi dan Vicky Prasetyo dan Vicky Shu

    Pada Jumat (14/3/2025) ini, Vicky Prasetyo dan Vicky Shu menerima wejangan politik dari Joko Widodo di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah.

    Ini dilakukan Vicky Prasetyo pasca kegagalan di Pilkada Pemalang. Sementara itu, Vicky Shu yang juga calon Wakil Bupati Cilacap tumbang pada Pilkada 2024.

    Pertemuan berlangsung pada Jumat pukul 10.52 WIB. Pertemuan berlangsung setengah jam.

    Di tengah guyuran hujan, ia pun keluar dari dalam kediaman Jokowi sekitar pukul 11.40 WIB. 

    Jokowi Sebut Selebritis Minta Wejangan

    Jokowi mengakui bahwa selebritis tersebut mendatanginya untuk meminta masukan di dunia politik.

    Sebagai orang belum lama terjun di dunia politik, mereka perlu mencari sudut pandang orang berpengalaman.

    Jokowi membenarkan bila Vicky Prasetyo mengunjunginya di Solo. 

    Dia menyebut selebritis yang terjun ke politik itu bertanya banyak hal. 

    Salah satunya tentang sudut pandang politik dari orang yang berpengalaman.

    Sebagai orang belum lama terjun di dunia politik, mereka perlu mencari sudut pandang orang berpengalaman.

    “Ya banyak (minta masukan). Ya soal politik. Kelihatannya seperti itu (Vicky baru saja terjun di dunia politik),” jelasnya. 

    Vicky Prasetyo dan Vicky Shu Gagal di Pilkada

    Vicky Prasetyo dan Mochamad Suwendi maju di Pilkada Pemalang 2024. Mereka mendapat 121.158 suara atau 19,39 persen.

    Mereka di peringkat ketiga setelah Anom Widyantoro-Nurkholes meraih 278.043 suara atau 44,51 persen dan Mansur Hidayat-Muhammad Bobby Dewantara 225.503 suara atau 36,10 persen.

    Sementara itu, Veranita Yudhasoka atau Vicky Shu maju di Pilkada Cilacap 2024 berpasangan dengan Awaluddin Muuri. Mereka meraih 333.258 suara atau 35.22 persen.

    Di urutan pertama ada Syamsul Aulia Rachman-Ammy Amalia Fatma Surya 414.553 suara atau 43,81 persen.

    Sementara itu, Imam Tobroni-Mochamad Sonhaji Imron 127.152 suara atau 13,44 persen, dan Setyo Budi Wibowo-Fahrur Rozi 71.300 suara atau 7,53 persen.

    Rekor Jokowi Menang 5 Kali Pemilu

    Jokowi sudah lima kali menang di Pemilu mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Presiden.

    Joko Widodo pertama kali mengikuti pemilu di Pemilihan Umum Wali Kota Surakarta 2005 yang diselenggarakan 27 Juni 2005.

    Saat itu, Jokowi menggandeng F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil calon walikota Solo.

    Hasilnya, pasangan Jokowi-Rudy memenangkan Pilkada Solo 2005 dengan perolehan 99.747 suara atau 36,62 persen.

    Jokowi-Rudy mengalahkan Achmad Purnomo-Istar Yuliadi (PAN) yang memperoleh 79.213 suara atau 29,08% serta dua kandidat lainnya.

    Jokowi kembali mengikuti Pilkada di tahun 2010.

    Pemilihan Umum Wali Kota Surakarta 2010 diselenggarakan 26 April 2010 untuk memilih Wali Kota Surakarta periode 2010-2015.

    Jokowi kembali menggandeng F.X. Hadi Rudyatmo sebagai calon wakil walikota melawan Eddy Wirabhumi-Supradi Kertamenawi.

    Hasilnya, Jokowi-Rudy meraih kemenangan telak dengan 248.243 suara atau 90,09%.

    Dari Solo, Jokowi “terbang” ke Jakarta untuk mengikuti pemilihan gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017.

    Joko Widodo menggandeng Basuki T. Purnama sebagai calon wakil gubernur.

    Terdapat lima kandidat lain di Pilkada DKI Jakarta 2012 putaran pertama ini, yaitu Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria, Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini, Faisal Batubara-Biem Triani Benjamin, dan Alex Noerdin-Nono Sampono.

    Di putaran pertama, Joko Widodo-Basuki T. Purnama unggul 42,6% diikuti Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dengan 34,05%.

    Kemudian, pada putaran kedua, empat kandidat calon gubernur dan wakil gubernur tereliminasi, tersisa Joko Widodo-Basuki T. Purnama dan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.

    Di putaran kedua yang merupakan penentu, Joko Widodo-Basuki T. Purnama meraih suara paling banyak yaitu 2.472.130 suara atau 53,82%.

    Rival mereka, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli kalah dengan perolehan 2.120.815 suara atau 46,18%.

    Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (disingkat Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019.

    Pemilihan umum ini diikuti oleh dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla.

    Hasilnya, pasangan Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla memenangkan Pilpres 2014 dengan perolehan 70.997.833 atau persentase 53.15%.

    Sedangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 62.576.444 suara dengan 46.85%.

  • Kemendes PDTT dan Kejaksaan Agung Bersinergi Cegah Kebocoran Dana Desa

    Kemendes PDTT dan Kejaksaan Agung Bersinergi Cegah Kebocoran Dana Desa

    JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meminta pendampingan dari Kejaksaan Agung dalam pengelolaan dana desa. Hal ini disampaikan Menteri Desa, Yandri Susanto, saat bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Rabu, 12 Maret.

    Dalam pertemuan tersebut, Yandri Susanto yang didampingi Wamen (Wakil Menteri) Desa, Ahmad Riza Patria, menekankan pentingnya sinergi antara Kemendes dan aparat penegak hukum dalam mengawasi dana desa yang jumlahnya sangat besar. Ia menyebut bahwa selama 10 tahun terakhir, dana desa yang telah digelontorkan mencapai Rp610 triliun, dengan alokasi tahun 2025 sebesar Rp71 triliun.

    “Kami butuh kolaborasi dengan aparat penegak hukum karena memastikan dana desa digunakan dengan benar bukan tugas yang ringan. Ada banyak kepala desa yang kurang memahami tata kelola keuangan, sehingga perlu pendampingan agar mereka tidak terjebak dalam penyalahgunaan,” ujar Yandri.

    Salah satu bentuk dukungan Kejaksaan Agung adalah aplikasi Jaga Desa (Jaksa Garda Desa), yang memungkinkan kepala desa melaporkan permasalahan di wilayahnya secara langsung. Aplikasi ini juga menjadi alat pencegahan dan pembinaan dalam pengelolaan dana desa agar terhindar dari potensi penyimpangan.

    Yandri juga mengungkapkan bahwa sejumlah kepala desa diketahui menyalahgunakan dana desa untuk judi online dan pembuatan website fiktif. Kemendes telah melaporkan temuan ini ke aparat penegak hukum agar ada efek jera.

    “Kami sudah serahkan data lengkap dari PPATK ke aparat penegak hukum. Kami tidak akan menyebutkan detailnya, biarlah pihak berwenang yang mengungkap semuanya secara terang-benderang,” jelasnya.

    Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa Kejaksaan Agung berkomitmen penuh dalam mengawal dana desa, baik melalui pendekatan preventif maupun represif.

    “Kami akan melakukan pendampingan penuh. Jika ada kebocoran, pasti akan kami tindak,” tegasnya.

    Yandri menyinggung program baru pemerintah, yakni Koperasi Desa Merah Putih, yang akan menyalurkan lebih banyak dana ke desa. Menurutnya, program ini harus dikawal ketat agar tidak disalahgunakan oleh oknum kepala desa.

    “Koperasi ini harus didukung penuh karena bisa mempercepat pembangunan desa dan mewujudkan visi Presiden Prabowo, yaitu membangun Indonesia dari desa,” ujarnya.

  • 70.000 Koperasi Desa Siap Entaskan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

    70.000 Koperasi Desa Siap Entaskan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah semakin serius dalam menekan kemiskinan ekstrem di desa. Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk 70.000 koperasi desa (kopdes) Merah Putih, yang akan diluncurkan pada 12 Juli 2025 bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi optimistis koperasi desa akan menjadi motor penggerak ekonomi desa sehingga mampu mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

    “Melalui koperasi desa ini, kita bisa membangun simpul ekonomi dari desa, memperpendek rantai distribusi, dan menstabilkan harga kebutuhan pokok,” ujar Budi Arie, Senin (10/3/2025).

    Bagaimana Koperasi Desa Merah Putih Bekerja?

    Sebanyak 70.000 Koperasi Desa Merah Putih nantinya akan mengelola rantai pasok sembako, kebutuhan primer, dan distribusi logistik. Kemenkop akan membentuk koperasi ini melalui tiga pendekatan utama, yaitu membangun koperasi baru, revitalisasi koperasi yang sudah ada, dan mengembangkan koperasi eksisting.

    Selain itu, koperasi desa juga akan berfungsi sebagai agregator harga hasil pertanian, memastikan hasil tani, ternak, dan produk desa dapat diolah serta dipasarkan dengan lebih efisien.

    Target Ambisius, Tim Khusus Dibentuk!

    Wamenkop Ferry Juliantono menegaskan untuk memastikan target 70.000 koperasi desa dapat terealisasi, pemerintah akan membentuk tim khusus. Tim ini akan menjalin komunikasi dengan perangkat desa, menyediakan modul pendirian koperasi, dan mengawal musyawarah desa untuk pembentukan koperasi.

    Sementara itu, Wamendes PDT Ahmad Riza Patria menyebut koperasi desa akan menghadirkan gerai desa sebagai pusat distribusi hasil tani, ternak, dan produk lokal lainnya.

    Koperasi Jadi Solusi Atasi Kemiskinan Desa

    Wamensos Agus Jabo menilai koperasi adalah jawaban mendesak untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di desa, terutama bagi 40% penduduk desa yang mayoritas bekerja sebagai buruh tani.

    “Dengan adanya koperasi desa, kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara signifikan,” pungkas Agus Jabo terkait kemiskinan ekstrem.

  • Penerapan EBT di Perdesaan Penting untuk Pelayanan Publik

    Penerapan EBT di Perdesaan Penting untuk Pelayanan Publik

    loading…

    Diskusi Publik Optimalisasi Pemberdayaan Peran Desa dalam Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Mewujudkan Net Zero Emission di Gedung Makarti Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, Jakarta, Kamis (6/3/2025). FOTO/IST

    JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia mendorong penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam pelayanan publik. Penerapan EBT dalam pelayanan publik tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan, tetapi juga mempercepat transformasi menuju pemerintahan yang lebih hijau.

    Hal ini disampaikan Anggota Ombudsman RI Hery Susanto dalam Diskusi Publik Optimalisasi Pemberdayaan Peran Desa dalam Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Mewujudkan Net Zero Emission di Gedung Makarti Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Menurut Hery, EBT terdiri dari dua kategori, yaitu energi baru seperti hidrogen dan nuklir, serta energi terbarukan seperti energi surya, air, dan lainnya.

    “Dengan dukungan kebijakan yang tepat, EBT dapat membantu meningkatkan kualitas layanan publik serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat,” katanya, Jumat (6/3/2025).

    EBT memiliki beberapa keunggulan, di antaranya ramah lingkungan, sumber daya berlimpah, dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun, penerapannya juga menghadapi tantangan seperti investasi awal yang besar, ketergantungan pada kondisi alam, dan kapasitas penyimpanan energi yang terbatas.

    Hery menyoroti bahwa persentase penggunaan EBT terus meningkat dari tahun ke tahun, tetapi masih belum mencapai target yang ditetapkan. Ia berharap EBT dapat masuk ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang kebanyakan wilayah pedesaan.

    “Listrik masuk daerah 3T, maka pelayanan publik juga akan meningkat. Produktivitas pun akan tercipta,” katanya.

    Ia menjelaskan, desentralisasi EBT untuk desa yang masuk kawasan hutan dan 3T itu perlu dilakukan, sebab sulit terakses infrastruktur listrik maka pengembangan EBT bisa menjadi alternatif.

    Potensi EBT di Desa
    Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria menyatakan Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat besar, tetapi pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Menurutnya, desa-desa harus memanfaatkan EBT dan menjadi desa mandiri energi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kemandirian energi desa sudah tidak bisa ditunda lagi. BUMDes harus menjadi pengelola energi di desa,” ujar Riza.

    Kemandirian energi akan menjadi program prioritas Kementerian Desa. “Dengan energi yang mandiri, industrialisasi pedesaan akan semakin berkembang dan kesejahteraan masyarakat desa bisa terwujud,” katanya.

  • Budi Arie Beberkan Alasan Prabowo Mau Bentuk 70 Ribu Desa Koperasi

    Budi Arie Beberkan Alasan Prabowo Mau Bentuk 70 Ribu Desa Koperasi

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk 70 ribu koperasi desa. Sejalan dengan itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjelaskan alasan Prabowo mendirikan koperasi yang bertajuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tersebut.

    Budi Arie mengatakan Kopdes bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat desa. Untuk itu, Kemenkop telah melakukan koordinasi bersama dengan kementerian/lembaga terkait hari ini, mulai dari Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Sosial, hingga Badan Pangan Nasional.

    “Kita sudah menyepakati. Pertama bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat desa. Yang kedua, Koperasi Desa Merah Putih ini bisa berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia,” kata Budi Arie usai Rapat Koordinasi di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2025).

    Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan pihaknya akan membentuk tim yang lebih spesifik untuk menindaklanjuti pembentukan kopdes ke depan. Nantinya, setiap desa akan dipersilakan untuk bermusyawarah terkait pembentukan kopdes tersebut.

    “Dalam itu nanti dilanjutkan dengan pembentukan kooperasinya nah kementerian koperasi nanti akan memberikan modul-modul pelatihan dan lain-lainnya termasuk juga penyusunan pengurus koperasi. Karena pengurusan koperasi ini juga akan kita latih semodern mungkin karena nanti mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bisnis proses dan bisnis modelnya. Sehingga nanti koperasi desa Merah Putih ini akan bisa berkesinambungan bisa lebih cepat untuk bisa memaksimalkan sampai kepada tujuan memberantas kemiskinan ekstrem maupun untuk pengembangan ekonomi di masyarakat,” ujar Ferry.

    Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria menambahkan seluruh perangkat desa nantinya akan dilibatkan dalam pembentukan kopdes tersebut. Rencananya, setiap desa akan koperasi sembako, apotek, hingga cold storage untuk hasil perikanan.

    “Prinsipnya di setiap desa nanti ada gerai-gerai yang dapat memastikan semua hasil desa hasil tani, hasil nelayan hasil ternak bisa dapat disimpan, diolah, dikelola dan dipasarkan untuk kebutuhan masyarakat desa untuk antardesa bahkan untuk kebutuhan ekspor ke depan,” tutur Riza.

    (kil/kil)

  • 130 hari kerja, Presiden ingatkan menteri fokus jalankan prioritas

    130 hari kerja, Presiden ingatkan menteri fokus jalankan prioritas

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto di hadapan jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih serta kepala-kepala badan dan lembaga mengingatkan mereka untuk fokus menjalankan program-program prioritas pemerintah.

    Dalam pertemuan yang berlangsung selama 2 jam lebih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, Presiden meminta para pembantunya itu untuk tidak ragu menjalankan program-program yang berjalan, sembari menerima kritik dan masukan-masukan karena itu dapat membuat pemerintah semakin cermat ke depannya.

    “Arahan Presiden meminta kami semua bekerja dengan baik, memastikan Indonesia harus menjadi negara yang dapat membanggakan. Program yang sudah berjalan on the track dengan baik, dan segera disusul dengan program yang selalu memastikan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat terlebih masyarakat kecil. Presiden sangat concern dapat mengangkat derajat hidup masyarakat kecil,” kata Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Tertinggal Republik Indonesia Ahmad Riza Patria saat ditemui selepas acara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Dia kemudian melanjutkan beberapa program prioritas yang menjadi sorotan, diantaranya makan bergizi gratis (MBG), kemudian rencana membentuk koperasi desa.

    “MBG akan terus ditambah dan ditingkatkan. Kedepan, akan dibangun koperasi desa sehingga di seluruh desa apa yang menjadi kebutuhan desa terpenuhi, kemudian kebutuhan pokok masyarakat desa bisa dipenuhi. Hasil bumi, tani, nelayan, juga disiapkan gudang, storage di seluruh desa, dan juga dapat dipasarkan, dan dibeli dengan harga yang baik,” kata Reza Patria.

    Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut beberapa arahan Presiden Prabowo mencakup pentingnya pendidikan untuk semua, dan program-program yang dapat memutus rantai kemiskinan.

    “Presiden menyatakan bahwa kita harus memotong rantai kemiskinan dengan menyekolahkan orang tidak mampu di sekolah terbaik. Jadi, ini hal-hal yang ditekankan Beliau. Jangan ragu terhadap program prioritas yang berjalan. Kritikan wajar. Kritikan membuat kita semakin cermat dan waspada,” kata Bima Arya.

    Bima melanjutkan Presiden juga memerintahkan jajaran menterinya untuk membangun sekolah-sekolah unggulan untuk rakyat, dan memperbaiki sarana prasarana pendidikan, serta sekolah-sekolah yang ada di pelosok-pelosok negeri.

    Dalam pertemuan yang diselingi dengan acara buka puasa bersama itu, Presiden juga menilai dalam periode 130 hari pertama pemerintahannya, program-program yang diluncurkan berjalan dengan baik. Presiden juga menilai menteri-menterinya solid.

    “Beliau memberikan apresiasi dan menyemangati semua,” kata Bima Arya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Livia Kristianti
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gerindra Jakarta Singgung Komitmen Prabowo Perjuangkan Program Prorakyat – Halaman all

    Gerindra Jakarta Singgung Komitmen Prabowo Perjuangkan Program Prorakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta memperingati HUT yang ke-17 bersama dengan masyarakat. Rangkaian kegiatan tersebut digelar di Padepokan Ciliwung, Jakarta Timur. 

    Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menjelaskan bahwa kegiatan ini sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bahwa Gerindra harus dekat dengan rakyat.

    Dalam kesempatan ini, Gerindra DKI Jakarta memberikan santunan Yatim dan Duafa, Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan membagikan sembako kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial.

    “Alhamdulillah hari ini kami Gerindra DKI Jakarta dapat kembali hadir di tengah-tengah masyarakat sesuai arahan ketua umum kami yaitu Bapak Prabowo Subianto, dalam rangka memperingati hari jadi Partai Gerindra yang ke-17,” ujar Ariza Patria dalam keterangannya, Minggu (23/2/2025)

    Selain santunan, pemeriksaan kesehatan gratis dan pembagian sembako, perayaan HUT Gerindra DKI Jakarta juga menyertakan kegiatan Bersih-bersih Sungai Ciliwung, Penanaman Pohon, Senam Gemoy dan Lomba Mewarnai Anak-anak.

    Ariza menegaskan bahwa pencapaian terbesar Gerindra di usia ke-17 adalah berhasil mengantarkan Ketua Umum Partai, Prabowo Subianto, sebagai Presiden Republik Indonesia.

    “Pada ulang tahun ke-17 ini, partai kita bersyukur bisa menempatkan kader terbaiknya sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau adalah Ketua Umum dan Ketua Pembina kami, H. Prabowo Subianto,” kata Ariza.

    Sementara itu, Sekretaris Gerindra DKI Jakarta, Rany Mauliani menyebutkan, dengan semangat ulang tahun ke-17, Gerindra DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam menjaga lingkungan serta memperjuangkan program-program pro-rakyat yang mendukung kemajuan Jakarta dan Indonesia.

    “HUT kami kali ini, tidak hanya kami isi dengan sejumlah kegiatan sosial, tetapi juga dengan kegiatan yang bermanfaat untuk melestarikan lingkungan seperti bersih-bersih sungai ciliwung dan menanam pohon” kata Rany.

    Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahunnya sebagai wujud nyata komitmen Partai Gerindra dalam mendukung pembangunan bangsa, terutama dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan rakyat, sejalan dengan visi dan misi partai dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.