Tag: A Riza Patria

  • Budi Arie Luncurkan 1.185 Koperasi Merah Putih di Maluku Utara

    Budi Arie Luncurkan 1.185 Koperasi Merah Putih di Maluku Utara

    Maluku Utara, Beritasatu.com – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria meluncurkan 1.185 Koperasi Merah Putih (KMP) di Maluku Utara di Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, Rabu (4/6/2025). Peluncuran KMP ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa dan mewujudkan swasembada pangan.

    Peluncuran KMP  se-Maluku Utara tersebut ditandai dengan pemukulan tiva oleh Budi Arie didampingi Riza Patria serta gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara dan disaksikan oleh para bupati, wali kota, dan kepala desa.

    “Koperasi Desa Merah Putih se-Maluku Utara sudah selesai 100%, tinggal tahap berikutnya yang namanya pembangunan dan pengoprasian,” ujar Budi Arie, Rabu (4/6/2025).

    Ia meminta agar bupati dan wali kota segera mengirimkan data yang dibutuhkan, untuk mempercepat proses di tingkat kementerian.  Sehingga desa percontohan pengelolaan KMP di daerah masing-masing dapat segera dilaksanakan.

    Budi Arie menegaskan penyaluran anggaran KMP melibatkan lembaga penegak hukum, tujuannya agar pengelolaan dana tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan.

    “Kita libatkan semuanya untuk menimalisir resiko yang mungkin timbul. Kita harus optimis KMP bisa menjadi salah satu solusi masalah keadilan ekonomi,” tegas Budi.

    Sebagai informasi, dalam peluncuran KMP ini Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda telah  menyerahkan Akta Notaris KMP kepada sejumlah kepala daerah, antara lain Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji, Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua, Bupati Halmahera Barat James Uang, Bupati Morotai Rusli Sibua, serta Wakil Bupati Halmahera Selatan, Wakil Bupati Halmahera Timur, Wakil Wali Kota Ternate, dan Wali Kota Tidore Kepulauan.

  • Mendes Gandeng Quantum Akhyar Luncurkan Gerakan Indonesia Menanam

    Mendes Gandeng Quantum Akhyar Luncurkan Gerakan Indonesia Menanam

    Serang

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto sepakat menjalin kerja sama dengan Yayasan Institut Quantum Akhyar, Serang. Kerja sama itu terkait Gerakan Indonesia Menanam (Gerina).

    Adapun penandatanganan kerja sama (MoU) ini juga dihadiri Wamendes PDT Ahmad Riza Patria di Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Serang, Minggu (1/6/2025). Yandri mengapresiasi Ustadz Adi Hidayat karena telah menjadi pilot project dari Gerina.

    “Kami berharap Kabupaten Serang menunjukkan gregetnya untuk mengembalikan kejayaan Banten yang dimulai dari tempat ini,” kata Yandri dalam sambutannya.

    Mantan Wakil Ketua MPR RI itu juga mengimbau para camat dan kepala desa untuk segera menindaklanjuti program Rencana Desa Negara Emas (Radenmas) 2045 yang diinisiasi Yayasan Institut Quantum Akhyar.

    Desa-desa diminta sesuaikan potensi yang dimiliki untuk menjadi Desa Tematik seperti Desa Cabai, Desa Padi atau Desa Ayam Petelur.

    “Hingga nanti ekosistem ekonomi di desa bisa berjalan, utamanya menyambut adanya Koperasi Desa Merah Putih dan kebutuhan Bahan Baku untuk dukung program Makan Bergizi Gratis,” katanya.

    “Kita membersamai dari bawah, dari level desa hingga jika nantinya desa tertata dengan baik maka secara otomatis tingkatan di atasnya lebih mudah di tata,” kata Ustadz Adi Hidayat.

    Kabupaten Serang menjadi titik awal untuk menata 70.000 lebih desa di Indonesia dengan pertimbangan sejarah, karakteristik dan letak strategisnya yang diyakini bisa menopang kekuatan ekonomi Indonesia.

    “Ini gerakan cepat untuk segera ditindaklanjuti, olehnya saya akan segera mengumpulkan OPD terkait untuk petakan potensi desa masing-masing,” kata Bupati Ratu.

    Hingga nanti Desa Tematik di Kabupaten Serang tidak akan tumpang tindih dan menyesuaikan potensi yang dimiliki oleh desa.

    Adapun penandatanganan kerja sama ini juga dihadiri Dirjen PEID Tabrani, Kepala BPSDM Agustomi Masik, dan Kepala Pusdatin Fajar Tri Suprapto dengan Yayasan Institut Quantum Akhyar.

    Mendes Yandri dan Wamendes Ariza kemudian mendapatkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat soal Solusi Penanaman Padi Terapung (Si Opung) yang dikembangkan Quantum Akhyar.

    Tak hanya itu, Yandri, Ariza dan Ustadz Adi Hidayat serta Bupati Ratu kemudian melakukan penanaman bibit pohon durian dan mangga sebagai tanda peluncuran Gerina yang dimulai dari Kabupaten Serang.

    (azh/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Penunjukkan Wamen jadi Komisaris Dinilai Rentan Konflik Kepentingan

    Penunjukkan Wamen jadi Komisaris Dinilai Rentan Konflik Kepentingan

    Bisnis.com, Jakarta — Penunjukkan sejumlah wakil menteri aktif sebagai komisaris di perusahaan dinilai rentan menimbulkan konflik kepentingan.

    Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai bahwa dirinya mengenal baik Nezar Patria ketika aktif sebagai aktivis di PRD dan jurnalis.

    Namun pada akhirnya Refly menyayangkan sikap Nezar Patria yang menerima jabatan rangkap sebagai Komisaris Utama Indosat dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.

    “Padahal dia dulu tuh pejuang, tapi ketika dia masuk lingkaran kekuasaan ternyata sama saja, tidak punya etika,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Jumat (30/5/2025).

    Refly mengemukakan bahwa jabatan wakil menteri tidak pantas menjadi komisaris di perusahaan BUMN, apalagi di perusahaan swasta. 

    “Nanti pasti bakal ada konflik of interest,” katanya.

    Menurut Refly, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa jabatan wakil menteri sama dengan jabatan seorang menteri, sehingga tidak boleh merangkap jabatan.

    “Itu kan sudah ada putusan MK, pernah ada yang uji materi itu dulu. Jadinya wakil menteri itu dilarang rangkap jabatan,” ujar Refly.

    Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk. (ISAT) mengangkat Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, sebagai Komisaris Utama perseroan.

    Nezar menggantikan posisi Halim Alamsyah yang sebelumnya menjabat Komisaris Utama sejak RUPSLB 2021, saat Indosat mulai melakukan merger menjadi Indosat Ooredoo Hutchison.

    Presiden Direktur & CEO ISAT, Vikram Sinha, menyampaikan bahwa perseroan akan tetap fokus memberikan nilai tambah bagi pemegang saham serta mempercepat transformasi menjadi perusahaan berbasis teknologi AI.

    “Komitmen kami adalah memberikan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi para pemegang saham,” kata Vikram dalam keterangan resmi, Rabu (28/5/2025).

    Selain Nezar, sejumlah wakil menteri juga ditetapkan mengisi jabatan sebagai komisaris. Terdapat Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono dan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria.

    Keduanya terpilih usai PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) melakukan perubahan susuran redaksi dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang berlangsung, Rabu (28/5/2025). 

    Vice President Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Saki H. Bramono mengatakan Diaz Hendropriyono ditetapkan oleh para pemegang saham sebagai Komisaris Utama Telkomsel. Diaz merupakan Wakil Menteri Lingkungan Hidup.

    “PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (Telkom Indonesia) dan Singapore Telecom Mobile, Pte. Ltd. (Singtel) selaku pemegang saham Telkomsel telah menetapkan Diaz FM Hendropriyono diangkat sebagai Komisaris Utama,” kata Saki dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (29/5/2025).

    Telkomsel juga mengangkat Ahmad Riza Patria sebagai komisaris. Pria yang disapa Ariza itu juga menjabat sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

    Selain Ariza, Irfan Wahid dan Rico Rustombi juga diangkat sebagai Komisaris. Lalu, Chandra A. Setiawan didapuk sebagai komisaris independen.

    Selain perombakan susunan komisaris, Telkomsel juga menetapkan Stanislaus Susatyo ditetapkan sebagai Direktur Sales.

    “Penetapan susunan baru Komisaris dan Direksi Telkomsel sejalan dengan strategi Telkomsel untuk ikut serta berperan dalam Majukan Indonesia melalui akselerasi pengembangan layanan mobile dan fixed broadband,” terangnya.

  • Susunan Bos Baru Telkomsel Resmi Diumumkan, Ada Nama Diaz Hendropriyono hingga Riza Patria!

    Susunan Bos Baru Telkomsel Resmi Diumumkan, Ada Nama Diaz Hendropriyono hingga Riza Patria!

    Jakarta: PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) resmi melakukan perombakan struktur manajemen dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) hari ini di Kantor Telkomsel Smart Office, Jakarta.
     
    Dua pemegang saham utama, yakni Telkom Indonesia dan Singapore Telecom Mobile (Singtel), menyepakati penunjukan sejumlah nama baru untuk memperkuat posisi strategis perusahaan, terutama dalam menghadapi persaingan industri telekomunikasi digital yang semakin dinamis.
    Diaz Hendropriyono jadi komisaris utama Telkomsel
    Salah satu sorotan utama dari RUPST kali ini adalah penunjukan Diaz F.M. Hendropriyono sebagai Komisaris Utama Telkomsel. 
     
    Selain itu, Ahmad Riza Patria, Irfan Wahid, dan Rico Rustombi juga dipercaya sebagai Komisaris baru. Untuk posisi Komisaris Independen, Chandra A. Setiawan ditunjuk untuk memberikan perspektif objektif di jajaran pengawas.

    Selain itu, di jajaran direksi, Stanislaus Susatyo resmi ditunjuk sebagai Direktur Sales, melengkapi tim kepemimpinan Telkomsel yang sudah ada sebelumnya. Penunjukan ini dinilai strategis untuk memperkuat fokus Telkomsel dalam menggarap pasar mobile broadband dan layanan digital.
     

    Bukan sekadar rotasi, ini langkah strategis Telkomsel
    Vice President Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono, menyampaikan penyegaran susunan pengurus ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat posisi sebagai operator 5G terdepan dan terluas di Indonesia.
     
    Perubahan ini juga diharapkan mendorong pengembangan ekosistem digital nasional secara inklusif dan berkelanjutan.
     
    “Penetapan susunan baru komisaris dan direksi Telkomsel sejalan dengan strategi Telkomsel untuk ikut serta berperan dalam Majukan Indonesia melalui akselerasi pengembangan layanan mobile dan fixed broadband, guna memperkuat ekosistem digital Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan, mendorong dan mengembangkan pemanfaatan teknologi telekomunikasi digital terkini sebagai operator 5G terdepan dan terluas, serta meningkatkan kinerja bisnis perusahaan,” ujar Saki dalam keterangan tertulis, Rabu, 28 Mei 2025.
     
    Berikut susunan lengkap komisaris dan direksi Telkomsel saat ini:
     
    Komisaris Utama: Diaz F.M. Hendropriyono
    Komisaris: Ahmad Riza Patria
    Komisaris: Irfan Wahid
    Komisaris: Rico Rustombi
    Komisaris: Anna Yip
    Komisaris: Yuen Kuan Moon
    Komisaris Independen: Chandra A. Setiawan
     
    Direktur Utama: Nugroho
    Direktur Finance & Risk Management: Daru Mulyawan
    Direktur Sales: Stanislaus Susatyo
    Direktur Network: Indra Mardiatna
    Direktur Planning & Transformation: Wong Soon Nam
    Direktur Information Technology: Joyce Shia
    Direktur Marketing: Derrick Heng
    Direktur Human Capital Management: Indrawan Ditapradana
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Diaz Hendropriyono Diangkat Jadi Komut Telkomsel

    Diaz Hendropriyono Diangkat Jadi Komut Telkomsel

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) pada Rabu (28/5/2025), Diaz FM Hendropriyono diangkat sebagai komisaris utama Telkomsel.

    Sementara itu, Ahmad Riza Patria, Irfan Wahid, dan Rico Rustombi sebagai komisaris, serta Chandra A Setiawan sebagai komisaris independen. RUPST jua menetapkan Stanislaus Susatyo ditetapkan sebagai direktur sales.

    Vice President Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Saki H Bramono menyampaikan, penetapan susunan baru komisaris dan direksi Telkomsel sejalan dengan strategi Telkomsel untuk ikut serta berperan dalam memajukan Indonesia melalui akselerasi pengembangan layanan mobile dan fixed broadband, guna memperkuat ekosistem digital Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan.

    Penetapan tersebut juga untuk mendorong dan mengembangkan pemanfaatan teknologi telekomunikasi digital terkin, serta meningkatkan kinerja bisnis perusahaan.

    Dengan perubahan tersebut, untuk susunan komisaris Telkomsel saat ini sebagai berikut:

    Untuk susunan direksi Telkomsel saat ini sebagai berikut:

    • Direktur Utama : Nugroho
    • Direktur Finance & Risk Management : Daru Mulyawan
    • Direktur Sales : Stanislaus Susatyo
    • Direktur Network : Indra Mardiatna
    • Direktur Planning & Transformation : Wong Soon Nam
    • Direktur Information Technology : Joyce Shia
    • Direktur Marketing : Derrick Heng
    • Direktur Human Capital Management : Indrawan Ditapradana

  • Diaz Hendropriyono Ditunjuk Jadi Komisaris Utama Telkomsel

    Diaz Hendropriyono Ditunjuk Jadi Komisaris Utama Telkomsel

    GELORA.CO – Telkomsel resmi menetapkan perubahan susunan pengurus perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu, (28/5), di Telkomsel Smart Office, Jakarta. Dalam keputusan tersebut, Diaz F.M. Hendropriyono diangkat sebagai Komisaris Utama menggantikan Wishnutama Kusubandio.

    Penunjukan Diaz dilakukan oleh dua pemegang saham utama Telkomsel, yakni Telkom Indonesia dan Singapore Telecom Mobile (Singtel). Pengangkatan ini sekaligus menandai kehadiran sejumlah figur baru di jajaran komisaris Telkomsel, termasuk Ahmad Riza Patria, Irfan Wahid, dan Rico Rustombi sebagai komisaris, serta Chandra A. Setiawan sebagai komisaris independen.

    Dengan demikian, susunan Komisaris Telkomsel terbaru adalah sebagai berikut:

    Komisaris Utama: Diaz F.M. HendropriyonoKomisaris: Ahmad Riza Patria, Irfan Wahid, Rico Rustombi, Anna Yip, Yuen Kuan MoonKomisaris Independen: Chandra A. Setiawan

    Sementara itu, di jajaran direksi, posisi Direktur Sales kini ditempati oleh Stanislaus Susatyo. Ia melengkapi formasi direksi yang saat ini dipimpin oleh Direktur Utama Nugroho, bersama Daru Mulyawan (Direktur Finance & Risk Management), Indra Mardiatna (Direktur Network), Wong Soon Nam (Direktur Planning & Transformation), Joyce Shia (Direktur IT), Derrick Heng (Direktur Marketing), dan Indrawan Ditapradana (Direktur Human Capital Management).

    Vice President Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono, menyatakan bahwa restrukturisasi ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mempercepat pengembangan layanan mobile dan fixed broadband, memperkuat ekosistem digital nasional, serta mempertahankan posisi Telkomsel sebagai operator 5G terdepan dan terluas di Indonesia.

    “Penunjukan pengurus baru ini juga mempertegas komitmen Telkomsel dalam menghadirkan konektivitas, layanan, dan solusi inovatif bagi semua orang, setiap rumah, dan seluruh aktivitas usaha di Indonesia,” ujar Saki dalam pernyataan resminya.

    Penunjukan Diaz Hendropriyono sendiri menarik perhatian publik. Selain dikenal sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ia juga merupakan putra dari Jenderal (Purn) A.M. Hendropriyono. Nama lain yang mencuri perhatian adalah Ahmad Riza Patria, politisi Partai Gerindra dan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

    Jika dibandingkan dengan susunan sebelumnya, sejumlah nama seperti Heri Supriadi, Yose Rizal, dan Sarwoto Atmosutarno tidak lagi tercantum di jajaran Komisaris Telkomsel. 

    Pergantian ini sekaligus mengindikasikan arah baru dalam tata kelola perusahaan yang ingin lebih adaptif terhadap dinamika industri telekomunikasi dan digital yang kian kompetitif.

  • Deadline 31 Mei! Ribuan Desa Dikejar Target Bentuk Kopdes

    Deadline 31 Mei! Ribuan Desa Dikejar Target Bentuk Kopdes

    FAJAR.CO.ID, PALEMBANG– Lebih dari 53 ribu desa di seluruh Indonesia telah menggelar musyawarah desa khusus (musdesus) untuk membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebagai bagian dari program besar pemerintah yang langsung dikawal oleh Presiden Prabowo.

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat peluncuran dan dialog percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di Palembang, Selasa.

    “Hingga hari ini sebanyak 53.592 desa telah menggelar musdesus pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Zulkifli Hasan.

    Untuk mempercepat proses pembentukan koperasi tersebut, Presiden Prabowo telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih. Menko Bidang Pangan ditunjuk sebagai Ketua Satgas tersebut.

    Satgas ini tidak bekerja sendiri. Di dalamnya terdapat pelaksana harian yang terdiri dari wakil-wakil menteri Kabinet Merah Putih dan dibagi dalam empat wilayah utama.

    Wilayah I dipimpin Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan mencakup kabupaten/kota di Jawa Tengah, DIY, dan Kalimantan.
    Wilayah II dikomandoi Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, meliputi Jawa Barat dan seluruh wilayah Sumatera.
    Wilayah III dipegang Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria, yang membawahi DKI Jakarta, Banten, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
    Sementara Wilayah IV dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf untuk wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.

    Struktur Satgas juga diteruskan hingga ke level provinsi dan kabupaten/kota. Di tingkat provinsi, satgas dipimpin oleh gubernur dengan sekretaris daerah sebagai wakil ketua. Di kabupaten/kota, bupati/walikota bertindak sebagai ketua dengan sekda sebagai wakilnya.

  • DKI siap bentuk 267 koperasi kelurahan yang akan beroperasi Oktober

    DKI siap bentuk 267 koperasi kelurahan yang akan beroperasi Oktober

    sudah meminta kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta untuk mengintegrasikan hal tersebut

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap membentuk sebanyak 267 koperasi kelurahan yang seluruhnya akan beroperasi pada Oktober.

    “Kepmennya sudah ada, Inpresnya sudah ada, Perpresnya sudah ada, Kemendagri juga sudah mengatur itu. Kami yakin pada 12 Juli sudah terbentuk (koperasi kelurahan) dan awal Oktober sudah beroperasi,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Pramono mengatakan pembentukan koperasi ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Pramono juga menjelaskan pembentukan 267 koperasi itu juga sudah masuk di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta.

    Pramono mengatakan sudah meminta kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta untuk mengintegrasikan hal tersebut.

    Pamono menjabarkan tujuh hal yang menjadi fokus Pemprov DKI Jakarta dalam pembentukan koperasi tersebut.

    “Yang pertama adalah yang berkaitan dengan kantor koperasi. Jadi di setiap kelurahan harus ada kantor koperasinya. Kedua adalah kios pengadaan sembako. Lalu unit bisnis simpan pinjam, klinik kesehatan, sistem pergudangan dan juga sarana logistik,” jelas Pramono.

    Pagi tadi, telah digelar pula Rapat Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dihadiri lurah seluruh Jakarta serta Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria.

    Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Riza Patria mengatakan pembentukan Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih di seluruh Indonesia direncanakan akan dibentuk sebanyak 80.000 koperasi.

    “Insyaallah nanti tanggal 12 Juli, Hari Koperasi, Bapak Presiden akan me-launching seluruh koperasi termasuk yang ada di DKI Jakarta,” kata Riza.

    Riza optimistis di bawah kepemimpinan Pramono Anung, Jakarta dapat membentuk koperasi kelurahan dengan baik.

    Diketahui, Koperasi Merah Putih merupakan salah satu program strategis kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dalam upaya menciptakan perekonomian nasional yang inklusif, dan berkeadilan, berbasis kekeluargaan dan gotong royong yang diwujudkan melalui pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri minta pemda proaktif dukung siaga tuberkulosis

    Wamendagri minta pemda proaktif dukung siaga tuberkulosis

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (pemda) untuk proaktif mendukung Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

    Hal tersebut disampaikannya dalam acara Peluncuran Nasional Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kantor Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta, Jumat.

    Gerakan ini diluncurkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Ribka menilai Menkes Budi merupakan sosok menteri yang aktif dan peduli terhadap kesehatan masyarakat.

    Menkes juga dinilai rutin berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pelaksanaan program-program kesehatan.

    Ia menegaskan gerakan bersama ini perlu segera direspons cepat oleh seluruh daerah di Indonesia. “Itu yang harus kita sisir, dari Sabang sampai Merauke,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia juga mengimbau agar Pemda dapat mengakomodasi program tersebut, terutama dari sisi anggaran. Ia menekankan, penanganan tuberkulosis memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

    “Sebenarnya dasar regulasinya sudah ada, tinggal implementasi,” ujarnya.

    Ia menambahkan pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap pemda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang telah maupun belum menindaklanjuti program tersebut. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada daerah, termasuk Kelurahan Rambutan, yang telah memberi perhatian terhadap penanggulangan tuberkulosis.

    Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan tuberkulosis merupakan penyakit lama yang telah memakan banyak korban. Namun, menurutnya, penyakit ini dapat disembuhkan karena obatnya tersedia.

    “Jadi kalau ketahuan [orang yang mengidapnya], kalau ketahuan, obatnya ada, bisa diobati, bisa sembuh,” jelas Budi.

    Karena itu, ia menekankan pentingnya mendeteksi orang-orang yang terindikasi mengidap tuberkulosis agar segera mendapatkan pengobatan. Deteksi dini penting dilakukan karena pengidap dapat menularkan penyakit kepada orang lain.

    “Jadi kita cepat kasih obat supaya dia enggak nularin ke mana-mana. Jadi para kader minta bantuan nomor satu, temuin [orang dengan gejala tuberkulosis],” tambahnya.

    Upaya penting lainnya adalah memastikan pengidap menghabiskan obat yang diberikan. Sebab jika pengobatan dihentikan di tengah jalan, proses penyembuhannya akan jauh lebih sulit.

    “Lebih susah lagi nanti obatnya. Jadi tolong bantu saya,” tutur Budi.

    Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Wali Kota Jakarta Timur Munjirin, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Selain itu, hadir pula kader Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan pasien tuberkulosis.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendes Yandri Tergetkan Badan Hukum Kopdes Merah Putih Rampung 12 Juli

    Mendes Yandri Tergetkan Badan Hukum Kopdes Merah Putih Rampung 12 Juli

    Jakarta

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meminta agar pemerintah desa segera melaksanakan musyawarah desa khusus (Musdesus) pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Dia menargetkan seluruh desa telah Musdesus pada akhir Mei ini dan badan hukum Kopdes selesai pada 12 Juli.

    Yandri menjelaskan tahapan-tahapan membangun Koperasi Desa Merah Putih dari awal pembentukan badan usaha sampai penentuan modal dan jenis usaha. Untuk saat ini, Yandri menyebut desa sedang membentuk badan hukum koperasi di tingkat desa.

    “Kita akan mempercepat musyawarah desa khusus. Dari musyawarah desa khusus itu, ada berita acaranya yang nanti akan dibawa ke notaris. Dari notaris akan diusulkan ke Kementerian Hukum untuk dibuat badan hukumnya,” ujar Yandri kepada wartawan di Kota Serang, Banten, Rabu (7/5/2025).

    “Setelah badan hukum dibuat, nanti akan langkah berikutnya, tentang permodalan, tentang gudang, jenis usaha, rekrutmen tenaga kerja, itu tahap berikutnya,” ujar Yandri.

    Yandri menyampaikan sedang menggenjot agar terjadi musyawarah desa khusus untuk membahas Koperasi Desa Merah Putih. Dia menargetkan semua desa sudah melangsungkan Musdesus pada akhir Mei 2025, dan badan hukum koperasi selesai pada Juni 2025.

    “Akhir Mei, semua musyawarah desa khusus selesai. Nanti Juni, kalau bisa persoalan badan hukum di Kementerian Hukum selesai. Jadi 12 Juli mudah-mudahan, seluruh desa, termasuk kelurahan, badan hukum telah ada di Hari Koperasi 12 Juli,” ujarnya.

    Sebelumnya, Yandri Susanto didampingi Wamendes PDT Ahmad Riza Patria menghadiri peluncuran percepatan Musdesus se-Provinsi Jawa Tengah. Musdesus dalam rangka pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Pada kesempatan tersebut, Yandri mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Dalam surat edaran tersebut, sudah diatur alur musyawarah desa khusus, peserta, sampai dengan terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih di 80.000 desa dan kelurahan tersebut.

    Ia mengatakan, peserta musyawarah desa khusus meliputi kepala desa, perangkat desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan anggotanya, tokoh masyarakat, pendamping desa, penyuluh pertanian dan lain sebagainya.

    (aik/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini