Xcloud.id

Tag: A Riza Patria

  • Mendag sebut ratusan desa di Indonesia telah siap ekspor produk

    Mendag sebut ratusan desa di Indonesia telah siap ekspor produk

    Kami memetakan ribuan desa yang memiliki potensi ekspor. Dari ribuan itu, saat ini 700 desa siap melakukan ekspor.

    Jembrana, Bali (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan sebanyak 700 desa di Indonesia sudah siap untuk mengekspor produknya ke sejumlah negara.

    “Kami memetakan ribuan desa yang memiliki potensi ekspor. Dari ribuan itu, saat ini 700 desa siap melakukan ekspor,” kata Mendag saat melepas ekspor kakao fermentasi ke Prancis dari Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa.

    Dia mengatakan untuk menumbuhkan ekspor dari desa, pemerintah meluncurkan program Desa BISA Ekspor yang merupakan pengembangan dari Desa Devisa yang digagas Kementerian Keuangan.

    Untuk menjalankan program Desa BISA Ekspor tersebut, kata dia, sejumlah kementerian yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa, Kementerian Pertanian serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bekerjasama.

    “Ada juga pihak swasta termasuk bank yang mendukung program ini. Kami buka akses yang luas bagi ekspor produk desa,” katanya lagi.

    Menurut dia, bagi desa yang sudah siap, pihaknya memfasilitasi dengan pembeli internasional melalui perwakilan dagang di 33 negara.

    Sedangkan untuk desa yang belum siap, namun memiliki potensi, pihaknya membantu pelatihan, pendampingan desain dan standardisasi produk.

    Agar bisa bersaing di pasar ekspor, kata dia, harus dilakukan hilirisasi produk desa sehingga memiliki nilai tambah.

    “Pasar global itu luas dan beragam. Ada segmen untuk bahan mentah, setengah jadi, maupun produk jadi. Kami akan bantu desa agar mampu masuk ke pasar produk jadi, meskipun secara bertahap,” katanya pula.

    Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria yang juga hadir mengatakan desa di Indonesia memiliki potensi besar sektor pertanian, budaya dan produk inovatif.

    Menurut dia, pemerintah pusat akan terus mendukung desa termasuk dari sisi pembiayaan jika dibutuhkan.

    Ia juga mengatakan agar semua program dijalankan dengan prinsip 3T, yaitu Terbaik, Terbanyak, dan Tercepat sesuai pesan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita tidak boleh santai. Produk-produk desa harus terbaik kualitasnya, dalam jumlah yang banyak, dan cepat masuk ke pasar. Ini akan membuka lapangan kerja, meningkatkan ekonomi desa, dan pada akhirnya menyejahterakan masyarakat,” katanya.

    Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mengatakan pihaknya berkomitmen terus mendampingi masyarakat desa agar mampu bersaing di level nasional maupun internasional.

    Program Desa BISA Ekspor, kata dia, menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal.

    “Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, harapannya Jembrana dapat menjadi salah satu pionir desa ekspor yang berdaya saing tinggi di pasar global,” katanya pula.

    Di Kabupaten Jembrana, program ini melibatkan 13 desa dengan 609 petani, yang dalam kesempatan ini mengekspor kakao fermentasi senilai Rp 12 miliar lebih ke Prancis.

    Selain Prancis, kakao fermentasi Jembrana juga menembus pasaran di Jerman, Belanda, Belgia, Jepang, dan Australia.

    Pewarta: Gembong Ismadi/Rolandus Nampu
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Riza Patria Ingatkan Warga Jakarta Jaga Kerukunan di Tengah Situasi Demo Megapolitan 31 Agustus 2025

    Riza Patria Ingatkan Warga Jakarta Jaga Kerukunan di Tengah Situasi Demo Megapolitan 31 Agustus 2025

    Riza Patria Ingatkan Warga Jakarta Jaga Kerukunan di Tengah Situasi Demo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua DPD Gerindra Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengingatkan warga Ibu Kota untuk menjaga kerukunan di tengah situasi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini.
    Ia menilai, sebagian demonstrasi yang terjadi di sejumlah titik Jakarta sudah melenceng dari tujuan awal.
    “Untuk itu kita tidak boleh berdiam diri, tugas kita menjaga kedaulatan bangsa dan menjaga agar warga tetap rukun dan damai,” ujar Riza dalam keterangannya yang diterima
    Kompas.com
    , Minggu (31/8/2025).
    Menyikapi situasi saat ini, Gerindra Jakarta memutuskan mengganti rangkaian lomba yang semula dijadwalkan untuk memeriahkan puncak peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan doa bersama.
    Menurut Riza, kegiatan bertajuk ‘Doa Bersama untuk Indonesia Raya’ ini dilakukan di Lapangan Bola GOR Cendrawasih, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/8/2025).
    Ribuan kader Gerindra dan warga Jakarta disebut turut hadir memeriahkan peringatan kemerdekaan dan doa bersama tersebut.
    “Gerindra percaya bahwa kekuatan bangsa ini lahir dari doa rakyatnya dan terjaga melalui solidaritas sesama,” kata Riza.
    Dalam acara itu, Gerindra Jakarta menghadirkan sejumlah kegiatan sosial, di antaranya pengobatan gratis, pembagian paket sembako, dan kuliner UMKM gratis.
    “80 tahun bangsa Indonesia telah merdeka atas perjuangan para pahlawan kita. Kita yang merdeka punya kewajiban mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya,” ujar Riza.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gerindra DKI gelar doa bersama untuk keselamatan bangsa

    Gerindra DKI gelar doa bersama untuk keselamatan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta menggelar doa bersama untuk keselamatan bangsa pada momentum perayaan HUT Ke-80 RI yang digelar di Lapangan Bola Cendrawasih, Jakarta Barat, Sabtu (30/8).

    “Gerindra percaya bahwa kekuatan bangsa ini lahir dari doa rakyatnya dan terjaga melalui solidaritas sesama,” kata Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Jakarta, Sabtu.

    Ariza menegaskan bahwa perayaan kemerdekaan bukan sekadar seremonial, melainkan wujud rasa syukur atas perjuangan para pahlawan bangsa.

    Untuk itu, kata dia, warga Jakarta harus menjadi contoh dalam menjaga harmoni sosial. Bagi warga Jakarta tugas masyarakat membangun kota Jakarta, membangun warga agar menjadi warga yang mementingkan kerukunan, kedamaian, kebersamaan, keakraban, saling gotong royong, saling memaafkan, saling membantu.

    “Kenapa kita perlu merayakan? Merayakan dalam arti bersyukur kepada Allah. 80 tahun bangsa Indonesia telah merdeka atas perjuangan para pahlawan kita. Kita yang merdeka punya kewajiban mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Sementara itu, Sekretaris DPD Gerindra DKI Jakarta Rany Mauliani mengatakan acara ini menjadi momentum silaturahmi dengan masyarakat, meski semula direncanakan dengan konsep perlombaan.

    Namun, kata dia, konsep diubah karena melihat situasi dan kondisi unjuk rasa yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk DKI Jakarta.

    “Kami ingin melaksanakan kegiatan perayaan seperti pada umumnya, tapi mengingat situasi di Jakarta yang memang sedang tidak kondusif, kami langsung putar haluan untuk mengadakan doa bersama,” katanya.

    Rany mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi sesama anak bangsa.

    Ia juga mengingatkan agar aspirasi masyarakat disampaikan dengan cara yang baik tanpa merusak fasilitas umum.

    “Jangan mengekspresikan diri dengan emosi, juga merusak aset, karena kita juga yang rugi, kita juga yang menjadi susah nantinya. Yang pasti kalau kita bersatu, kita damai, apapun aspirasinya bisa disampaikan dengan cara yang lebih baik,” ujarnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Affan Dikenal sebagai Ojol Rajin, Beli Tanah dan Motor untuk Adiknya Nasional 29 Agustus 2025

    Affan Dikenal sebagai Ojol Rajin, Beli Tanah dan Motor untuk Adiknya Nasional 29 Agustus 2025

    Affan Dikenal sebagai Ojol Rajin, Beli Tanah dan Motor untuk Adiknya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang meninggal dunia usai dilindas mobil polisi dikenal sebagai sosok yang rajin semasa hidupnya.
    Kenangan itu disampaikan keluarga Affan kepada Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, saat menemani Presiden Prabowo Subianto mengunjungi keluarga Affan di Jl Blora, Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2025) malam.
    “Alhamdulillah juga Affan bisa menabung dan sudah memberikan tanah di Lampung dan juga sudah bisa memberikan motor untuk adik perempuannya,” kata Riza.
    Affan yang meninggal di usia 21 tahun pada Kamis (28/8/2025) adalah pemuda yang putus sekolah sejak usia 14 tahun, namun dia rajin bekerja membantu keluarga.
    “Affan itu putus sekolah umur 14 tahun, bekerja sebagai penjaga portal di depan,” kata Riza.
    Politikus Partai Gerindra dan mantan Wakil Gubernur Jakarta ini mengatakan Affan menabung selama dua tahun dan bercita-cita membelikan rumah untuk ibunya. Cita-cita itu tercapai.
    “Cita-citanya ingin membelikan rumah untuk ibunya, karena selama ini tinggal di Jakarta mengontrak seperti rumah tadi yang sangat kecil memprihatinkan dengan dua kamar,” ujarnya.
    Affan mampu membelikan tanah di Lampung dan sepeda motor untuk adiknya karena Affan sangat rajin bekerja sebagai pengemudi ojol, bekerja sejak pagi hingga malam hari.
    “Ini contoh anak-anak yang punya kepedulian pada keluarga. Mudah-mudahan seluruh anak Indonesia menjadikan Affan contoh orang yang sayang pada orangtua, pada adik, dan keluarganya, bekerja untu keluarga,” tuturnya.
    Prabowo melayat ke rumah Affan dan menyampaikan bantuan rumah untuk keluarga Affan.
    “Bapak (Prabowo) menyampaikan dukacita yang mendalam, dan juga Bapak memberikan bantuan. Tentu ini bentuk keprihatinan Bapak sebagai Presiden,” kata Riza.
    Kata Riza, keluarga Almarhum Affan menyampaikan terima kasih kepada Prabowo atas bantuan yang diberikannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendes Sebut MBG dan Kopdes Bisa Dongkrak Ekonomi Desa, Begini Caranya

    Mendes Sebut MBG dan Kopdes Bisa Dongkrak Ekonomi Desa, Begini Caranya

    Jakarta –

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menekankan pentingnya konsolidasi seluruh organisasi desa untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program prioritas yang ia soroti adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menurutnya, desa dapat menjadi penyedia utama bahan pangan sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan program nasional, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal.

    “Kalau desa mampu menyiapkan bahan bakunya, maka perputaran ekonomi desa akan semakin hidup dan masyarakat ikut merasakan manfaatnya,” kata Yandri dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Merah Putih, Rabu (27/8/2025).

    Koperasi Merah Putih

    Yandri juga menekankan penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, mulai dari sembako, pupuk, hingga gas LPG. Ia memastikan bahwa pemerintah memberikan dukungan penuh berupa pinjaman tanpa agunan, bunga rendah, serta pasokan langsung dari BUMN.

    “Koperasi ini tidak akan merugi jika kepala desa benar-benar serius mengawalnya sesuai Permendesa Nomor 10 Tahun 2025. Saya minta kades memanfaatkan kewenangan itu untuk kepentingan masyarakat,” tegas mantan Wakil Ketua MPR RI tersebut.

    Sementara itu, Ketua Umum Apdesi Anwar Sadat mengajak seluruh kepala desa di Indonesia menjadikan Munas ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, desa harus menjadi garda depan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

    “Apdesi siap bergandengan tangan dengan Kementerian Desa maupun kementerian lain. Kolaborasi konkret adalah kunci agar desa benar-benar menjadi pilar kemajuan bangsa,” ujar Anwar.

    Ketua Panitia Munas, Risti Yuni Lestari, menyampaikan apresiasi atas dukungan Mendes PDT, Wamendagri, dan para pejabat kementerian lainnya. Ia menegaskan bahwa Apdesi Merah Putih berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.

    Dalam kesempatan itu, Mendes Yandri bersama Wakil Menteri PDT Ahmad Riza Patria, Wamendagri Ribka Haluk, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, serta Ketua Umum Apdesi meluncurkan Aplikasi Desa Merah Putih sebagai inovasi digital yang diharapkan memperkuat pelayanan desa.

    Melalui forum ini, pemerintah bersama Apdesi menegaskan kembali peran desa bukan sekadar objek pembangunan, melainkan motor utama yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat dan memperkuat ketahanan nasional.

    Lihat juga Video: Kopdes Merah Putih Dibentuk Agar Subsidi Tepat Sasaran

    (ily/ara)

  • Harmonisasi aturan pembiayaan Kopdes rampung

    Harmonisasi aturan pembiayaan Kopdes rampung

    Wamenkop Ferry Juliantono saat Rapat Koordinasi tingkat kementerian/lembaga dan BUMN di Jakarta, Jumat (22/8/2025). Foto: Kemenkop

    Wamenkop: Harmonisasi aturan pembiayaan Kopdes rampung
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Jumat, 22 Agustus 2025 – 19:37 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan proses harmonisasi aturan pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel) telah selesai. Ditargetkan pekan depan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) bisa diterbitkan sehingga Kopdes dapat segera mengakses pembiayaan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono yang juga sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih mengatakan harmonisasi diperlukan karena seluruh prosedur pembiayaan Kopdes/Kel Merah Putih didasarkan pada Peraturan Menteri.

    Aturan Menteri itu yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/2025 Tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Kopdes dan juga Peraturan Menteri (Permen) Desa dan PDT Nomor 10/2025 Tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Kopdes.

    “Kita akan segera keluarkan Juklak dan Juknis dari Satgas Nasional untuk digunakan oleh Koperasi Desa Merah Putih dan menjadi pedoman kepada Satgas di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota,” kata Wamenkop Ferry saat Rapat Koordinasi tingkat kementerian/lembaga dan BUMN di Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kasan, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad P. Bolombo, dan sejumlah perwakilan Kementerian/Lembaga lainnya serta pimpinan perwakilan Bank Himbara.

    Keberadaan Juklak dan Juknis ini kata Ferry, menjadi pedoman dasar dan penting untuk mempercepat operasionalisasi ribuan Kopdes di seluruh Indonesia. Aturan teknis yang akan diterbitkan tersebut sekaligus menjawab masukan dari DPR maupun perbankan terkait kriteria dan prosedur dasar Kopdes/ Kel penerima pinjaman.

    “Hasil RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Komisi VI ada rekomendasi masing-masing bank Himbara membuat aturan teknis terhadap Kopdes yang akan disalurkan. Kami pahami itu karena kita juga sedang menunggu PMK soal penempatan dana pemerintah di Bank Himbara,” jelas Ferry.

    Terbitnya Juklak dan Juknis, sebanyak 7.000an dari 16.000 Kopdes yang sudah terdaftar melalui microsite diproyeksikan dapat segera mengakses pembiayaan ke Bank Himbara untuk tahap awal. Tahap awal ini akan difokuskan pada Kopdes/ Kel yang telah memiliki sarana fisik yang memadai dan juga ekosistem bisnis yang sudah berjalan.

    “Mereka bisa mengakses (pembiayaan) untuk tahap awal, mulai dari akhir Agustus-September ini secara bertahap. Verifikasi terhadap Kopdes/ Kel yang memenuhi kriteria sedang kita lakukan,” kata Wamenkop Ferry.

    Dalam rakor ini, Wamenkop Ferry mengapresiasi inisiatif dari seluruh anggota Bank Himbara yang sigap menyusun aturan teknis mandiri terkait skema penyaluran pembiayaan bagi Kopdes/ Kel Merah Putih untuk menyempurnakan aturan teknis yang akan ditetapkan oleh Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih.

    “Penyusunan aturan teknis dari setiap anggota Himbara ini sebenarnya cantolannya adalah tetap PMK Nomer 49/ 2025. Kemudian Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Menteri (10/2025) untuk prosedur penyaluran,” kata Wamenkop.

    Di dalam juklak dan juknis tersebut memuat beberapa aspek penting yang perlu dilakukan Kopdes/ Kel Merah Putih untuk mengakses pembiayaan ke Bank Himbara seperti prosedur pengajuan proposal dan aspek teknis lainnya. Dikatakan Wamenkop Ferry bahwa salah satu kendala yang akan dihadapi untuk percepatan penyaluran pembiayaan kepada Kopdes/ Kel adalah keterbatasan penyusunan proposal dan minimnya kapasitas pengurus menjadi salah satu fokus pemerintah.

    Kemenkop mengambil peran sebagai penanggung jawab pelatihan pembuatan proposal bisnis agar koperasi siap secara administratif maupun manajerialnya. Dengan adanya aturan yang lebih sederhana, pengawasan yang kuat, serta pelatihan yang terintegrasi, pemerintah optimistis pembiayaan Kopdes/ Kel Merah Putih oleh Himbara dapat berjalan efektif.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, mengingatkan agar seluruh Kementerian/ Lembaga (K/L) yang terlibat untuk terus menjalin koordinasi yang erat dan saling gotong royong.

    “Ini etape berikutnya yang lebih sulit karena yang kita kerjakan ini bisnis yang harus untung. Jadi semua K/L harus merasa saling memiliki terhadap program Kopdes/ Kel Merah Putih ini dan jangan hanya menganggap sebagai pelengkap saja,” ujar Riza. Dalam memperkuat fungsi pengawasan, Riza mengusulkan adanya satgas di tingkat kecamatan.  Hal ini diperlukan agar tingkat kegagalan dari Kopdes/ Kel Merah Putih dapat ditekan.

    Penulis: Rama Pamungkas/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV Nasional 16 Agustus 2025

    Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV Nasional 16 Agustus 2025

    Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di mimbar pidato perdananya sebagai Presiden RI di MPR, Prabowo Subianto tampil galak terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut terus merugi tapi memanjakan para dewan direksi.
    Prabowo menyampaikan pidato kenegaraannya di sidang Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025), sore kemarin.
    Prabowo mengupas habis masalah BUMN yang terus-menerus merugi.
    Tapi di sisi lain, Prabowo heran dewan direksi dan komisaris BUMN mendapatkan tantiem, atau duit penghargaan yang nilainya bisa menyentuh Rp 40 miliar per tahun.
    Dikutip dari Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/2009, tantiem memiliki pengertian penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau diberikan kepada direksi dan dewan komisaris persero apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian.
    “Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun,” ujar Prabowo.
    Atas dasar ini juga, Prabowo menghapus klausul tantiem ini.
    “Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget! Saya potong, setengah komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.
    Prabowo mengatakan, dirinya sudah memerintahkan kepada Danantara untuk tidak memberikan tantiem kepada direksi yang perusahaannya merugi.
    Selain itu, kata Prabowo, kalaupun suatu perusahaan BUMN mengalami keuntungan, untungnya harus nyata.
    “Untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu, keberatan, segera berhenti saudara-saudara sekalian,” tegasnya.
     
    Atas penghapusan tantiem ini dari BUMN yang merugi, Prabowo menantang para direksi dan komisaris yang tidak menerima sistem baru tersebut.
    Karena menurut Prabowo, hal yang tidak masuk akal adalah perusahan merugi tetapi foya-foya membayar kinerja direksi yang tak mampu membuat perusahaan untung.
    Sebab itu, Prabowo menantang bagi direksi dan komisaris yang keberatan tak ada tantiem untuk mundur dari jabatan.
    “Tapi, ini serius, tidak masuk akal. Jadi, direksi dan komisaris, kalau keberatan tidak bersedia tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka,” ujar Prabowo.
    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad turut mengaminkan kebijakan Prabowo atas penghilangan tantiem bagi BUMN yang merugi.
    Dia mengatakan, kebijakan itu bisa menghemat pengeluaran negara hingga Rp 18 triliun.
    Dasco yang merupakan Ketua Harian Partai Gerindra ini menyebut, tidak hanya tantiem yang dihilangkan, Prabowo juga memangkas jumlah komisaris perusahaan BUMN.
    “Ya, “Ya, memang kebijakan itu sudah disampaikan sekitar satu setengah bulan yang lalu. Bahwa pertama, pengurangan jumlah komisaris, itu lebih dari separuh komisaris di satu BUMN jumlahnya dikurangi,” ujar Dasco.
    “Lalu yang kedua, memang tantiemnya ditiadakan. Dan itu, kalau saya tidak salah, ada penghematan sekitar Rp 17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada,” sambung dia.
    Selain itu, Dasco juga mengungkapkan strategi Prabowo menempatkan 30 wakil menteri menjadi komisaris BUMN.
    Dia mengatakan, para wamen tersebut tak hanya untuk gaya-gayaan dan mendapat penghasilan lebih dari jabatan komisaris.
    Tetapi juga untuk menjadi “CCTV” Prabowo mengawasi kinerja BUMN yang selama ini terus merugi.
    Para wamen ini juga disebutkan tidak mendapatkan tantiem sebagai komisaris.
    “Justru memang wamen-wamen itu ditaruh oleh Presiden untuk perpanjangan tangan pemerintah,” imbuh dia.
    Berikut ini daftar 30 wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di BUMN:
    1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).
    2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero).
    4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).
    6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero).
    7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
    8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia.
    9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
    10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel).
    11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero).
    12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
    13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika.
    17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
    18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
    19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero).
    20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
    21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
    25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
    26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia.
    28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.
    29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi.
    30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dukung Pertanian Berkelanjutan, Bank Mandiri Kembangkan Budidaya Sorgum di Kabupaten Bogor – Page 3

    Dukung Pertanian Berkelanjutan, Bank Mandiri Kembangkan Budidaya Sorgum di Kabupaten Bogor – Page 3

    Liputan6.com, Bogor – Sebagai bagian dari komitmennya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, Bank Mandiri melalui program Mandiri Sahabat Desa menggulirkan inisiatif pemberdayaan pertanian sorgum di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Kolaborasi ini dijalankan bersama Koperasi Produsen Gerak Nusantara Bogor Raya (K-GNBR) guna mendorong pertumbuhan ekonomi desa berbasis pertanian berkelanjutan.

    Melalui program ini, Bank Mandiri memberikan edukasi teknis pertanian modern dan pelatihan intensif selama 10 bulan. Sebanyak 50 peserta dilatih budidaya sorgum, sementara 50 lainnya dibekali keterampilan mengolah sorgum menjadi pakan ternak. Tak hanya itu, 100 peserta juga mendapat pelatihan pengolahan sorgum skala besar dan produksi tepung sorgum, sebagai upaya menciptakan nilai tambah dari hasil panen sekaligus mendorong inovasi agrikultur di tingkat desa.

    Tak berhenti di situ, Bank Mandiri juga mendistribusikan alat produksi pertanian berupa mesin rontok, sosoh, dan penepung sorgum, serta mesin chopper batang daun sorgum, dan alat olahan turunannya. Termasuk edukasi terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong akses pembiayaan produktif juga diberikan kepada petani guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat.

    Dalam menyukseskan program ini, Bank Mandiri berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor serta Tambiyaku sebagai salah satu alumni Wirausaha Muda Mandiri (WMM) tahun 2023 yang telah berpengalaman dalam bidang pertanian dan pengolahan produk pertanian.

    Adapun peluncuran Mandiri Sahabat Desa ini ditandai dengan pemotongan bulir dan batang daun sorgum serta uji coba mesin sosoh dan penepung bantuan dari Bank Mandiri pada Rabu (30/07) di Kabupaten Bogor. Kegiatan ini disaksikan oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)Ahmad Riza Patria, ⁠Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal PDT Tabrani, Regional CEO Bank Mandiri Region V/Jakarta 3 Lourentius Aris Budiyanto serta Founder dan CEO Tambiyaku Muhammad Bayu Hermawan.

    Wakil Menteri Desa dan PDT, Ahmad Riza Patria, menyampaikan bahwa sorgum bukan sekadar komoditas alternatif, tetapi bagian penting dari strategi besar ketahanan pangan nasional.

    “Sorgum adalah cermin kemandirian desa. Melalui budidaya sorgum, kita bukan hanya menanam benih pangan, tetapi juga benih harapan, kedaulatan, dan kemajuan desa. Kegiatan ini merupakan wujud nyata gotong royong dalam pembangunan desa, sekaligus bentuk nyata dari kolaborasi octahelix yang melibatkan dunia usaha termasuk perbankan, komunitas, dan masyarakat desa. Inilah bukti bahwa membangun desa adalah tanggung jawab kolektif bangsa,” paparnya.

    Ia menegaskan bahwa inisiatif seperti ini merupakan inspirasi bagi seluruh pihak bahwa desa bisa menjadi pusat inovasi dan ketahanan, bukan hanya sekadar penerima pembangunan, tetapi pelaku utama pembangunan itu sendiri.

    “Kami berharap program Mandiri Sabahat Desa ini mampu meningkatkan hasil panen, menciptakan lapangan kerja baru, serta melibatkan perempuan desa dalam pembudidayaan sorgum. Langkah ini turut berperan dalam mengaktifkan lahan-lahan tidur tidak produktif di Kecamatan Jasinga dan mendukung ketahanan pangan lokal,” tambah Regional CEO Bank Mandiri Region V/Jakarta 3 Lourentius Aris Budiyanto.

    Langkah strategis Bank Mandiri ini sejalan dengan semangat HUT Ke-80 Kemerdekaan RI, Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Juga sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam hal mewujudkan kedaulatan pangan, mengaktifkan lahan tidur, dan mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah.

    Lantaran, program berkelanjutan ini bisa meningkatkan penyediaan panen hingga 40-50 ton per bulan dari lahan seluas 10 hektar. Sekaligus meningkatkan nilai jual sorgum menjadi Rp 5.000–6.000/kg.

    Aris menyebut Mandiri Sahabat Desa dirancang khusus untuk memberdayakan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan yang berfokus pada peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Program ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

    “Kami ingin membangun desa yang lebih kompetitif dan mandiri, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus memperluas program Mandiri Sahabat Desa lewat kolaborasi dengan berbagai pihak,” tutup Aris.

     

    (*)

  • Pram harap Ancol “rebranding” agar lebih kekinian

    Pram harap Ancol “rebranding” agar lebih kekinian

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap manajemen Ancol mau mengubah citranya (rebranding) dari kondisi saat ini agar lebih kekinian.

    “Karena tadi kebetulan saya pergi dengan anak saya dan menantu saya, kemudian saya tanya sama mereka, kapan kamu ke Ancol terakhir kali? Waktu SMA. Jadi, kebayang dan saya akan membuat dan meminta kepada manajemen Ancol untuk me-‘rebranding’ wajah Ancol agar lebih kekinian,” katanya saat meresmikan halte Transjakarta rute Ancol – Blok M di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu.

    Pram menyebutkan dengan melakukan hal itu akan mengubah pandangan masyarakat, terutama masyarakat DKI Jakarta terhadap Ancol.

    “Sehingga dengan begitu, saya meyakini mudah-mudahan wajah Ancol akan semakin berubah, jangan kayak orang tua,” katanya.

    Apalagi dengan diresmikannya halte Transjakarta di dalam Ancol, menurut Pram, akan menambah daya tarik masyarakat untuk mau mengunjungi Ancol.

    Berdasarkan laman resmi korporat Ancol, Kawasan Ancol sendiri mulai dikembangkan sejak oleh Presiden RI pertama, Ir. Soekarno, pada akhir Desember 1965.

    Saat itu, presiden memerintahkan dan menunjuk Gubernur DKI Jakarta, Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo menjadi Pelaksana Pembangunan dan Pengembangan Daerah Ancol untuk mengembangkan Ancol sebagai sebuah destinasi wisata.

    Pengembangan proyek Ancol terus berjalan hingga 1966 dan di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta – Ali Sadikin, seluruh pengerjaan seluruh proyek Ancol beralih kepada Badan Pelaksana Pembangunan (BPP) Proyek Ancol yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya PT Pembangunan Jaya.

    Pada 19 Oktober 1966, dalam kapasitasnya sebagai BPP Proyek Ancol, PT Pembangunan Jaya berperan dalam mempersiapkan seluruh tahapan perencanaan proyek, mulai dari penyiapan konsep pengembangan, strategi, rencana induk (master plan) hingga kegiatan pembangunan lainnya, termasuk strategi pemasaran.

    Seiring berjalannya waktu, BPP Proyek Ancol mulai melakukan pembenahan secara internal menyusul perubahan status badan hukumnya menjadi PT Pembangunan Jaya Ancol (“Ancol”) melalui Akta Perubahan No. 33 tanggal 10 Juli 1992.

    Pada 2 Juli 2004, PT Pembangunan Jaya Ancol resmi menyandang status Perusahaan Terbuka dengan komposisi kepemilikan saham Ancol otomatis mengalami perubahan yakni Pemda DKI Jakarta masih bertindak sebagai pemegang saham utama namun total kepemilikan sahamnya 72 persen, PT Pembangunan Jaya memiliki 18 persen dan publik memiliki sisanya sebesar 10 persen.

    Juli 2002

    Data penelusuran ANTARA menyebutkan, “rebranding” berupa peluncuran identitas merek dan logo baru, terjadi pada Jumat, 22 Juli 2022, bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke‑30 PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk sebagai perusahaan pengelola Taman Impian Jaya Ancol .

    Pada saat itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria secara simbolis meresmikan logo baru di area Symphony of The Sea, Ancol, Jakarta Utara.

    Logo baru dirancang dengan bentuk huruf “A” berwarna biru laut, berganti dari desain sebelumnya yang lebih berwarna dan memiliki elemen lumba-lumba.

    Rangkaian perubahan ini juga memperkenalkan slogan baru: “Masuki Ruang Keajaiban” atau “Enter The Heaven of Wonder” .

    Perubahan identitas ini dimaksudkan sebagai bagian dari transformasi setelah masa berat pandemi COVID‑19, sekaligus upaya memperkuat daya tawar Ancol sebagai destinasi wisata kelas dunia yang inklusif dan menyenangkan untuk seluruh keluarga.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengurus Apkasi 2025-2030 Resmi Dikukuhkan, Bupati Lahat Bursah Zarnubi Jadi Ketua Umum – Page 3

    Pengurus Apkasi 2025-2030 Resmi Dikukuhkan, Bupati Lahat Bursah Zarnubi Jadi Ketua Umum – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) resmi dikukuhkan pada Kamis (17/7/2025) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, terpilih untuk memimpin Apkasi periode 2025-2030 sebagai ketua umum (ketum).

    Bursah terpilih setelah Apkasi melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) keenam tahun 2025 yang digelar pada 30 Mei 2025 di Minahasa Utara.

    Selain ketua umum, salah satu keputusannya yang lain adalah menetapkan sekretaris jenderal (sekjen) Apkasi masa bhakti 2025-2030. Hasilnya, Bupati Minahasa Utara Joune J.E. Ganda terpilih sebagai sekjen.

    Pengukuhan Dewan Pengurus Apkasi 2025-2030 ini dihadiri langsung oleh sejumlah menteri dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Di antaranya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang memimpin langsung pengucapan janji pengukuhan dewan pengurus Apkasi 2025-2030.

    Hadir pula Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR RI Cucun Samsurijal, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, hingga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.

    Ketua Umum Apkasi 2025-2040, Bursah Zarnubi, mengatakan pengukuhan dewan pengurus Apkasi yang baru menjadi momentum penting menjadi wadah mempererat hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dia berharap, melalui Apkasi hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat bakal semakin harmonis.

    “Kita dengan pemerintah pusat yang kadang-kadang harmonis, bersalaman-bersalaman, tapi kadang-kadang ada ketegangan, terutama di dalam perbedaan kepentingan melihat undang-undang maupun praktik-praktik kita bernegara,” kata Bursah.

    Selain itu, Bursah menyampaikan Apkasi juga merupakan institusi yang strategis. Apkasi, kata dia lahir sebagai instrumen mengintensifkan dan mengefektifkan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999.

    “Karena itu kehadiran Apkasi bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang tidak penting, tapi memang direncanakan oleh pemerintah pada waktu itu untuk mengawal pelaksanaan otonomi daerah di seluruh wilayah Indonesia,” ucap Bursah.

    Apkasi Tuntut Pemerintah Serius Pertahankan Pilkada Langsung