Xcloud.id

Tag: A Riza Patria

  • Jawa Timur Capai 100 Persen Posbankum, Dorong Keadilan Restoratif Mulai dari Desa

    Jawa Timur Capai 100 Persen Posbankum, Dorong Keadilan Restoratif Mulai dari Desa

    Surabaya (beritajatim.com) – Kementerian Hukum meresmikan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Jawa Timur di Graha Unesa Surabaya.

    Peresmian ini menandai tuntasnya cakupan 100 persen Posbankum di wilayah Jawa Timur sebagai bagian dari perluasan akses keadilan hingga ke tingkat akar rumput.

    Dalam sambutannya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menautkan kehadiran Posbankum dengan nilai hidup masyarakat Jawa Timur. Ia mengangkat falsafah “Urip Iku Urup” sebagai ruh dari layanan bantuan hukum berbasis desa.

    “Hidup (urip) itu harus menyala dan memberi manfaat bagi orang lain. Filosofi inilah yang menjadi nyawa dari Posbankum. Posbankum hadir bukan sekadar bangunan atau pos jaga, melainkan sebagai cahaya bagi masyarakat,” ujar Supratman dalam kegiatan bertajuk Peresmian Posbankum Desa/Kelurahan dan Pembukaan Pelatihan Peacemaker dan Paralegal Provinsi Jawa Timur ini.

    Karakter masyarakat Jawa Timur yang dikenal egaliter, terbuka, dan blaka suta (apa adanya) dinilai menjadi modal sosial kuat dalam penyelesaian persoalan secara musyawarah. Tradisi rembug desa dan jagongan yang hidup di tengah masyarakat selama ini menjadi landasan penting dalam membangun mekanisme keadilan berbasis dialog.

    “Kehadiran Posbankum bukan untuk menggantikan kearifan lokal, tetapi justru melembagakannya agar lebih kuat. Melalui Posbankum, kita mengedepankan penyelesaian masalah melalui jalur nonlitigasi,” tegas Supratman.

    Ia menegaskan bahwa sengketa tanah, konflik antarwarga, hingga persoalan keluarga seharusnya tidak langsung dibawa ke ranah pidana. Semuanya bisa diselesaikan terlebih dahulu di Posbankum atau Omah Rembug dengan semangat Guyub Rukun.

    Pada kesempatan tersebut, Supratman menyampaikan bahwa Jawa Timur telah berhasil membentuk 8.494 Posbankum. Capaian ini menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu dari 29 provinsi yang telah mencapai 100 persen pembentukan Posbankum.

    Pembentukan Posbankum melengkapi peran 91 Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi di Jawa Timur serta memperkuat fungsi paralegal desa.

    Posbankum juga didukung oleh kepala desa dan lurah yang telah dilatih sebagai Non Litigation Peacemaker. Mereka diharapkan menjadi garda terdepan dalam penyelesaian sengketa secara damai di tingkat lokal.

    Menkum menyoroti 42 orang kepala desa dan lurah dari Provinsi Jatim yang dinyatakan lulus sebagai Non Litigation Peacemaker, dan enam orang di antaranya berhasil meraih Peacemaker Justice Award 2025.

    Secara nasional, hingga akhir 2025 jumlah Posbankum telah mencapai 71.773 atau setara dengan 85,50 persen dari total desa dan kelurahan di Indonesia. Berdasarkan data aplikasi layanan Posbankum, lebih dari 3.839 permasalahan hukum telah ditangani, mulai dari sengketa tanah, gangguan kamtibmas, penganiayaan, pencurian, hutang-piutang, KDRT, waris, perlindungan anak, hingga permasalahan perjanjian.

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berharap Posbankum tidak sakadar menyediakan meja konsultasi hukum, namun menjadi manifestasi bahwa hukum tidak boleh berhenti di kota besar atau hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu saja.

    “Dengan adanya Posbankum, masyarakat kini memiliki ruang untuk bertanya, memahami haknya, menyelesaikan sengketa secara damai, serta mendapatkan pendampingan hukum secara cepat dan tepat,” imbuh Khofifah.

    Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, menyatakan dukungannya terhadap kehadiran Posbankum di desa dan kelurahan sebagai garda terdepan akses keadilan yang mudah, murah, dan terjangkau.

    “Jika bicara membangun desa, jangan hanya membangun jalan, jembatan, atau irigasi. Kita harus membangun rasa aman dan kepastian hukum. Inilah fondasi pembangunan manusia yang berkeadilan,” ungkapnya.

    Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur, Haris Sukamto, mengatakan bahwa capaian 100% Posbankum tidak lepas dari kontribusi dan pola kepemimpinan kolaboratif, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Biro Hukum beserta seluruh jajaran.

    “Ibu Gubernur juga berhasil menggerakkan 2500 Muslimat NU dalam pembentukan paralegal secara nasional dan bahkan memecahkan rekor MURI di tahun ini,” pungkas Haris.

    Kakanwil Kemenkum Jawa Timur menambahkan, sejumlah 229 paralegal telah mendapatkan pelatihan melalui Pelatihan Paralegal Serentak (Parletak) Angkatan I dan II Tahun 2025. Kanwil Kemenkum Jawa Timur berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan, evaluasi, dan peningkatan kapasitas terhadap seluruh paralegal di Posbankum, yang saat ini berjumlah 16.988.

    Melalui peresmian Posbankum di Jawa Timur, Kementerian Hukum menegaskan kembali komitmennya dalam memperluas akses keadilan yang berbasis pada nilai moral, etika, dan kearifan lokal, dengan menempatkan desa sebagai pusat penyelesaian masalah hukum masyarakat. [uci/ted]

  • Gerindra Bela Prabowo usai Disindir Anies: Presiden Rangkul Seluruh Elemen

    Gerindra Bela Prabowo usai Disindir Anies: Presiden Rangkul Seluruh Elemen

    GELORA.CO  – Partai Gerindra merespons pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilai menyindir Presiden Prabowo Subianto terkait pembagian jabatan di Kabinet Merah Putih. Menurut Anies, jabatan publik saat ini diberikan kepada seseorang dengan mempertimbangkan koneksi dibanding melihat kompetensinya

    Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa setiap presiden, termasuk Presiden Prabowo, memiliki cara masing-masing dalam menyusun kabinet.

    “Ya semua presiden punya cara masing-masing ya, menyusun kabinet,” ujar pria yang akrab disapa Ariza itu dikutip, Sabtu (11/10/2025).

    Selain itu, dia juga menyebut Prabowo sangat akomodatif menampung seluruh aspirasi masyarakat. Semua pihak akan diajak bicara untuk membahas persoalan tertentu.

    “Bapak Presiden itu selalu akomodatif, selalu ingin menggerakkan, mengajak seluruh elemen masyarakat berbuat,” tuturnya.

    Ariza juga menekankan, Indonesia merupakan negara yang besar, luas, dan banyak masalah yang sangat kompleks terjadi di Tanah Air. Dia yaki para pejabat publik yang berada di kabinet merupakan putra putri terbaik bangsa yang memiliki kompetensi baik.

    “Jadi, itulah cara Bapak Presiden mengakomodasi semua putra-putri terbaik untuk berbuat ya,” tuturnya.

    Sebelumnya, Anies menyoroti kabinet Prabowo Subianto saat menjadi pembicara kunci alias keynote speaker dalam Dialog Kebangsaan di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (8/10/2025) lalu. Dia menyebut, jabatan publik saat ini diberikan kepada seseorang dengan mempertimbangkan koneksi daripada kompetensi.

    Anies mengatakan, Indonesia tidak akan bisa maju jika jabatan publik diberikan kepada orang yang tidak memiliki kompetensi.

    “Banyak tanggung jawab publik hari ini diberikan bukan karena kompetensi, tapi karena koneksi. Kalau begini, kapan negeri ini bisa maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, bahkan di bawah standar,” kata Anies.

    Dia pun menegaskan bahwa integritas harus menjadi kunci dalam sistem politik. Menurutnya, kebijakan yang mengedepankan rasa keadilan akan muncul seiring integritas yang dikedepankan.

    “Kita perlu wujud dari integritas itu dalam kebijakan yang mencerminkan rasa keadilan, termasuk kesederhanaan di dalam keseharian, terutama mereka-mereka yang jadi panutan di negeri ini,” tuturnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkit Anies yang memberinya nilai 11 dari 100 saat menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan tersebut disampaikan saat berpidato pada Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Senin (29/9/2025). 

    Prabowo mengaku tidak dendam kepada Anies. Kepala Negara awalnya menyampaikan terkait kedewasaan dalam berpolitik dan setiap kontestasi harus siap menang dan juga kalah.

    “Tapi oke, yang lewat, lewat, kita bersatu sekarang untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara, politik seperti itu, ga ada masalah, aku terus terang, saya ga dendam sama Anies (Baswedan), engga,” ujar Prabowo saat berpidato 

    Dia juga mengaku tidak mempermasalahkan nilai 11 dari 100 yang diberikan Anies. Bahkan, dia menyebut Anies membantunya memenangkan Pilpres 2024 usai memberikan nilai tersebut.

    “Kalau dikasih nilai 11 tuh gue gak apa-apa tuh, sebetulnya dia yang bantu aku menang karena emak-emak kasihan,” tuturnya

  • 3 Ketika Anies dan Prabowo Saling Sindir, Gerindra Pasang Badan Nasional

    3 Ketika Anies dan Prabowo Saling Sindir, Gerindra Pasang Badan Nasional

    Ketika Anies dan Prabowo Saling Sindir, Gerindra Pasang Badan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Suasana politik Tanah Air kembali diwarnai saling sindir antara Presiden RI Prabowo Subianto dan lawannya pada Pilpres 2024, Anies Baswedan.
    Keduanya sama-sama melontarkan pernyataan yang membuat publik kembali mengingat ketegangan hubungan mereka dan dinamika di panggung Pilpres 2024.
    Kondisi tersebut bermula dari pernyataan Prabowo yang menyinggung kembali penilaian rendah yang pernah diberikan Anies kepada dirinya saat debat Pilpres 2024.
    Kala itu, Anies memberi nilai 11 dari 100 terhadap kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua.
    Bukan mengungkitnya dengan nada marah, Prabowo justru memilih berkelakar dan menjadikan isu tersebut sebagai candaan.
    Dia menegaskan tidak menyimpan dendam, bahkan menertawakan penilaian rendah itu.
    “Aku tuh terus terang saja loh, saya tuh enggak dendam sama Anies, enggak. Kalau dikasih nilai 11, saya enggak apa-apa tuh,” ujar Prabowo dalam penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
    Pernyataan itu disambut tawa para hadirin.
    Bahkan, Prabowo melanjutkan dengan guyonan yang menyinggung peran “emak-emak” dalam kemenangannya di pilpres.
    “Eh bener loh, sebenernya dia yang bantu aku menang karena emak-emak kasihan. Iya kan?” kata Prabowo disambut tawa hadirin.
    Di balik gurauan itu, Prabowo pun menyelipkan pesan serius tentang kedewasaan berpolitik.
    Dia menekankan pentingnya menerima kekalahan dengan lapang dada, seraya menyinggung perjalanan panjangnya dalam lima kali kontestasi pemilihan umum.
    “Kalau mau belajar kalah, belajar dari Prabowo Subianto. Lima kali pemilihan, empat kali kalah,” ujarnya berkelakar.
    “Dua kali dukung gue, dua kali kalah, yang gue menang, lu enggak dukung lagi,” lanjutnya sambil tertawa.
    Sindiran itu tampaknya tak dibiarkan berlalu begitu saja.
    Dalam kesempatan berbeda, Anies menyinggung praktik pemerintahan Prabowo.
    Eks Gubernur DKI Jakarta itu menilai tata kelola birokrasi dan politik di era sekarang semakin jauh dari prinsip integritas dan meritokrasi.
    Menurut Anies, jabatan publik seharusnya diberikan berdasarkan kompetensi, bukan karena kedekatan politik atau kepentingan kekuasaan.
    “Banyak tanggung jawab publik hari ini diberikan bukan karena kompetensi, tapi karena koneksi. Kalau begini, kapan negeri ini bisa maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, bahkan di bawah standar,” ujar Anies saat menjadi keynote speaker dalam Dialog Kebangsaan di Semarang, Rabu (8/10/2025).
    Anies menilai, sistem yang dibangun pemerintah saat ini tidak lagi berpihak pada kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme.
    Oleh karena itu, dia pun menekankan pentingnya mengembalikan integritas sebagai dasar dalam tata kelola pemerintahan.
    “Kata kuncinya yang harus dikembalikan adalah integritas. Kita perlu wujud dari integritas itu dalam kebijakan yang mencerminkan rasa keadilan, termasuk kesederhanaan di dalam keseharian, terutama mereka-mereka yang jadi panutan di negeri ini,” ucapnya.
    Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menyinggung lemahnya pengawasan ekonomi nasional.
    Menurutnya, masih banyak aktivitas ekonomi yang tidak tercatat atau underground economy, yang menunjukkan rapuhnya sistem pengawasan negara.
    “Menurut saya ini adalah salah satu masalah besar. Karena underground economy khususnya ada dua. Satu adalah kegiatan yang tinggal, dua ada kegiatan yang tidak dilaporkan,” kata Anies.
    Jajaran Partai Gerindra tak tinggal diam menanggapi sindiran Anies terhadap Presiden yang sekaligus ketua umumnya.
    Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta sekaligus Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa Prabowo tidak pernah mengedepankan koneksi dalam memilih pembantunya.
    Riza yang sempat menjadi wakil gubernur mendampingi Anies di DKI Jakarta menyebutkan, Prabowo selalu bersikap akomodatif dan berupaya merangkul semua pihak untuk berkontribusi bagi negara.
    “Semua partai Bapak Presiden ajak, semua ormas, semua organisasi, semua komunitas, pengusaha, bahkan mahasiswa, buruh, pekerja, perempuan, semua elemen masyarakat diajak terlibat aktif,” kata Riza di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).
    Menurut Riza, hal terpenting bukan pada siapa yang dipilih, tetapi pada hasil kerja nyata yang ditunjukkan.
    “Yang penting nanti kita lihat hasilnya apa, apa pendapat masyarakat. Semua program-program yang dibuat Bapak Presiden Prabowo untuk kepentingan rakyat dan bangsa,” ujarnya.
    Riza juga menegaskan bahwa setiap presiden memiliki gaya tersendiri dalam menyusun kabinetnya.
    Khusus Prabowo, kata Riza, memilih merangkul putra-putri bangsa yang terbaik untuk ikut berperan membangun bangsa dan negara.
    “Ya semua Presiden punya cara masing-masing menyusun kabinet. Jadi, itulah cara Bapak Presiden mengakomodir semua putra-putri terbaik untuk berbuat,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dasco ke Kader Gerindra: Bersiaplah, Tiba-tiba Bangun Tidur Sudah Dekat 2029 Nasional 9 Oktober 2025

    Dasco ke Kader Gerindra: Bersiaplah, Tiba-tiba Bangun Tidur Sudah Dekat 2029 Nasional 9 Oktober 2025

    Dasco ke Kader Gerindra: Bersiaplah, Tiba-tiba Bangun Tidur Sudah Dekat 2029
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyinggung pelaksanaan Pemilu 2029 yang sudah dekat, maka kadernya harus bersiap.
    “Dan tentunya kita juga bersiap-siap karena sebentar lagi waktu tidak terasa, tiba-tiba kita bangun tidur sudah dekat-dekat 2029,” ujar Dasco.
    Hal tersebut disampaikan Dasco saat memberi sambutan dalam Munas organisasi sayap Gerindra bernama Perempuan Indonesia Raya (PIRA) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).
    Ketua DPD DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara mengenai pernyataan Dasco itu.
    Riza mengatakan, setiap partai sudah pasti selalu melakukan persiapan, bukan hanya dalam menyambut Pemilu 2029 saja.
    “Ya pertama, setiap partai tentu harus mempersiapkan, tidak hanya menjelang pemilu nanti 2029, tetapi tugas partai adalah sebagai perwakilan daripada masyarakat, terus harus berbuat seperti yang disampaikan oleh Profesor Dasco tadi sebagai ketua harian,” kata Riza saat ditemui di Hotel Bidakara.
    Riza lantas mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada mereka, bahwa Gerindra harus terus berada di tengah masyarakat.
    Dia menyebut, mereka diperintahkan untuk terus mendengar aspirasi masyarakat, keluhan, harapan, serta membantu memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita masyarakat.
    “Dan tentunya tidak kalah penting adalah membantu mengawal program-program Pak Presiden, Pak Prabowo, program pemerintah yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat bangsa, kepentingan rakyat kecil,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sejumlah wakil menteri ditunjuk jadi Wakil Ketua Umum HKTI

    Sejumlah wakil menteri ditunjuk jadi Wakil Ketua Umum HKTI

    HKTI sebagai organisasi kemasyarakatan akan terus memperkuat struktur dan konsolidasi di seluruh daerah untuk mendukung program strategis pemerintah.

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah wakil menteri (wamen) Kabinet Merah Putih ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2025-2030, di bawah kepemimpinan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang telah ditetapkan sebagai Ketua Umum HKTI sejak Juni lalu.

    Mereka dikukuhkan dalam rapat pleno perdana dan pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional HKTI periode 2025-2030, di Jakarta, Jumat,

    Para wamen yang dipercaya mengisi posisi tersebut, antara lain Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Wamen UMKM Helvi Yuni Moraza sebagai Wakil Ketua Umum Bidang UMKM.

    Kemudian, Wamen Kehutanan Rohmat Marzuki sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kehutanan, Wamen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Ketua Umum Pengembangan dan Potensi Desa, dan Wamen Pelindungan Pekerja Migran (KP2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla sebagai Wakil Ketua Umum Digitalisasi Pertanian.

    Sudaryono mengatakan mereka akan memimpin bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian dan kesejahteraan petani.

    Ia menegaskan bahwa HKTI harus menjadi corong, mata, dan telinga pemerintah dalam menyuarakan kepentingan petani.

    Dia mencontohkan bagaimana berbagai urusan petani saling terkait dengan kebijakan lintas kementerian, mulai dari perdagangan komoditas, pengelolaan limbah, pemanfaatan lahan hutan, hingga pengembangan UMKM.

    “Orang menanam cabai di lahan hutan, itu petani binaan Kementerian Kehutanan. Urusan limbahnya masuk ke Kementerian Lingkungan Hidup. HET (harga eceran tertinggi) cabai ditentukan oleh Kementerian Perdagangan,” ujarnya pula.

    “Kemudian, jika ada petani yang mau mengakses KUR (Kredit Usaha Rakyat), bisa melalui Waketum HKTI yang adalah Wakil Menteri UMKM,” katanya lagi.

    Menurutnya, penunjukan para wamen sebagai Wakil Ketua Umum HKTI akan memperkuat koordinasi dan mempercepat akselerasi program-program pemerintah yang menyentuh langsung kehidupan petani.

    Ia menambahkan bahwa HKTI sebagai organisasi kemasyarakatan akan terus memperkuat struktur dan konsolidasi di seluruh daerah untuk mendukung program strategis pemerintah.

    “Setelah ini kami juga akan merapikan (HKTI) di daerah, kemudian kita konsolidasi, kami inventarisir apa yang kami punya dan gagasan apa yang kami punya. Dan juga membentuk badan-badan di mana kami bisa mendukung banyak hal ke pemerintah,” kata Sudaryono.

    Dalam rapat tersebut juga ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina HKTI dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai Ketua Dewan Penasihat.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendes Bicara Upaya Genjot Digitalisasi Desa, Ajak China Kerja Sama

    Mendes Bicara Upaya Genjot Digitalisasi Desa, Ajak China Kerja Sama

    Jakarta –

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memaparkan 12 rencana aksi Kemendes PDT di hadapan Delegasi China Investment Association Overseas Investment Union (CIAOIU).

    Yandri menjelaskan seluruh poin berikut dengan peluang kerja sama yang bisa dilaksanakan Indonesia dan China untuk memajukan desa melalui berbagai bidang.

    Di antaranya terkait digitalisasi desa, hilirisasi, pemuda pelopor desa, penguatan pengawasan dana desa, hingga percepatan pembangunan daerah tertinggal.

    Langkah ini diyakini mampu mempercepat pembangunan desa di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    “Tentang digitalisasi desa. Kami sampaikan 75.266 desa pengawasannya masih tradisional, masih secara manual. Ini juga tantangan bagi kami sementara dana desa dari pemerintah pusat selama sepuluh tahun ini Rp 680 Triliun. Ini pengawasannya agak lumayan sulit karena digitalisasi desa belum maksimal. Ini juga bisa merupakan bagian yang bisa digarap teman-teman dari Tiongkok,” papar Mendes Yandri saat bertemu Delegasi CIAOIU di Operational Room Kemendes PDT Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Sekadar informasi, total dana desa yang digelontorkan sejak 2015 hingga 2025 adalah Rp 680,68 Triliun dan telah menghasilkan 20.503 desa mandiri, 23.578 desa maju, dan menurunkan desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi 9.375.

    Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal ini dipastikan terus merosot dengan bertambahnya desa mandiri dan maju jika ada kolaborasi, baik dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri. Salah satunya adalah Pemerintah Tiongkok yang telah 75 tahun menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia.

    Kolaborasi lain yang bisa dilaksanakan berkaitan dengan hilirisasi. Ada beberapa hal yang bisa dilaksanakan di antaranya dengan memanfaatkan teknologi milik Tiongkok untuk menambah nilai guna produk yang dihasilkan desa di Indonesia.

    Manfaatnya semakin luas tidak hanya menjadikan bahan mentah menjadi produk jadi hingga siap dikonsumsi namun juga meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta membawa perubahan pada status desa.

    Kerja sama Indonesia – Tiongkok merupakan hal yang sangat penting direalisasikan karena dipastikan membawa keuntungan dan kemajuan untuk keduanya. Di antaranya adalah dalam bidang ekonomi, perdagangan, keamanan, maupun pertukaran budaya yang kondisinya sangat baik karena hubungan harmonis pemimpin dua negara ini sebagaimana dikatakan Presiden CIAOIU Liu Xiongying dalam sambutannya.

    “Kami meyakini bahwa di masa mendatang, dengan kerja sama erat antara kedua belah pihak, Tiongkok dan Indonesia akan terus mendorong pembangunan komunitas dengan nasib bersama pada tingkat yang lebih tinggi, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perdamaian dan pembangunan, baik di kawasan maupun di dunia,” katanya.

    Hadir mendampingi Mendes Yandri yaitu Wamendes PDT Ahmad Riza Patria serta Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.

    Selain itu, pertemuan ini dihadiri beberapa tokoh penting dari Beijing Bangzhen Technology, Orenda Green Singapore, Henan Mining Group Import & Export, GEMS Capital Pte Ltd Singapore, Fulong Group, PT Nusantara Garuda Jaya (international trade and logistics), Entrepreneur in tourism and logistics (Pulau Tunda projects, downstream supply chain), Angkasa Pura II (airport logistics and halal cargo), PT Metta Karya Agri (agribusiness and smart farming), dan PT Metta Energi Sejahtera (renewable energy and PLTS projects).

    Selanjutnya para delegasi akan melaksanakan kunjungan ke Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dan Desa Wargasara Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Provinsi Banten.

    (hns/hns)

  • Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

    Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

    Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. 

    Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

    Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

    Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

    Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

    Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

    Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

    Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

    Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

    Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

    Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

    Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

    Gerindra (Total ada 13)

    1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

    2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

    3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

    4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

    6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

    8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

    9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

    10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

    11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

     

    Golkar (Total ada 11)

    1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

    4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

    5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

    7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

    8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

    11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

     

    Demokrat (Total ada 6)

    1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

    2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

    4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

    5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

    6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

     

    PAN (Total ada 7)

    1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

    2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

    3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    4. Menteri Desa: Yandri Susanto

    5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

     

    PKB (Total ada 3)

    1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

    2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

    3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

     

    PBB (Total ada 2)

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

     

    PSI (Total ada 3)

    1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

    2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

     

    Gelora ( Total ada 2)

    1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

    2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

     

    PRIMA (Total ada 1)

    1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

    Nonnparpol: (Total ada 56)

    1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

    2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

    4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

    5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

    6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

    7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

    9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

    11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

    13. Menteri HAM: Natalius Pigai

    14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

    15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

    17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

    18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

    20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

    22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

    23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

    25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

    26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

    27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

    28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

    31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

    32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

    33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

    35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

    36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

    38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

    39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

    40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

    41. MenPANRB: Rini Widyantini

    42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

    43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

    44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

    45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

    46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

    47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

    48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

    49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

    50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

    51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

    52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

    53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

    54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

    55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

    56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

     

  • Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Perombakan atau 
    reshuffle 
    Kabinet Merah Putih pada Rabu (17/9/2025) kemarin turut mengubah komposisi partai-partai politik yang mendapatkan kursi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Ada 11 orang yang dilantik Prabowo untuk masuk jajaran Kabinet Merah Putih, terdiri dari anggota partai politik maupun nonpartai politik.
    Partai Gerindra, misalnya, sebagai partai politik terbesar di Koalisi Indonesia Maju, mendapatkan tambahan kursi dari pos Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang diisi Djamari Chaniago.
    Sebaliknya, PDI-P yang memang berada di luar pemerintahan, kehilangan kursi kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang sebelumnya diduduki politikus PDI-P Hendrar Prihadi.
    Lantas, seperti apa komposisi partai politik di Kabinet Merah Putih setelah reshuffle jilid ketiga? Berikut daftarnya
    1. Djamari Chaniago:  Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
    2. Prasetyo Hadi: Menteri Sekretaris Negara
    3. Sugiono: Menteri Luar Negeri
    4. Supratman AndiAgtas: Menteri Hukum
    5. Fadli Zon: Menteri Kebudayaan
    6. Maruarar Sirait: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
    7. Rachmat Pambudy: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
    8. Ferry Juliantono: Menteri Koperasi
    9. Mochamad Irfan Yusuf: Menteri Haji dan Umrah
    10. Angga Raka Prabowo: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah/Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
    10. Muhammad Syafi’i: Wakil Menteri Agama
    11. Thomas Djiwandono: Wakil Menteri Keuangan
    12. Ahmad Riza Patria: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    13. Sudaryono: Wakil Menteri Pertanian
     
    14. Helvi Yuni Moraza: Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    15. Taufik Hidayat: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga
    16. Dahnil Anzar Simanjuntak: Wakil Menteri Haji dan Umrah
    17. Rohmat Marzuki: Wakil Menteri Kehutanan
    18. Hashim Djojohadikusumo: Utusan Khusus Presiden Iklim dan Energi
    1. Airlangga Hartarto: Menteri Koordinator Perekonomian
    2. Agus Gumiwang Kartasasmita: Menteri Perindustrian
    3. Bahlil Lahadalia: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
    4. Meutya Hafid: Menteri Komunikasi dan Digital
    5. Nusron Wahid: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Wihaji: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    7. Maman Abdurrahman: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    8. Mukhtarudin: Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    9. Lodewijk Freidrich Paulus: Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan
    10. Christina Aryani: Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    11. Dyah Roro Esti: Wakil Menteri Perdagangan
    1. Zulkifli Hasan: Menteri Perdagangan
    2. Yandri Susanto: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    3. Sakti Wahyu Trenggono: Menteri Kelautan dan Perikanan
    4. Budi Santoso: Menteri Perdagangan
    5. Dudy Purwagandhi: Menteri Perhubungan
    6. Hanif Faisol Nurrofiq: Menteri Lingkungan Hidup
    7. Viva Yoga Mauladi: Wakil Menteri Transmigrasi
    8. Bima Arya Sugiarto: Wakil Menteri Dalam Negeri
    9. Zita Anjani: Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata
    1. Agus Harimurti Yudhoyono: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    2. Teuku Riefky Harsya: Menteri Ekonomi Kreatif
    3. Iftitah Suryanegara: Menteri Transmigrasi
    4. Dody Hanggodo: Menteri Pekerjaan Umum
    5. Ossy Dermawan: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Afriansyah Noor: Wakil Menteri Ketenagakerjaan
    1. Muhaimin Iskandar: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    2. Saifullah Yusuf: Menteri Sosial
    3. Faisol Riza: Wakil Menteri Perindustrian
    4. Farida Farichah: Wakil Menteri Koperasi
    1. Yassierli: Menteri Ketenagakerjaan (sosok nonpartai politik yang di-
    endorse
    PKS)
    1. Yusril Ihza Mahendra: Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    1. Raja Juli Antoni: Menteri Kehutanan
    2. Isyana Bagoes Oka: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    3. Giring Ganesha: Wakil Menteri Kebudayaan
    1. Anis Matta: Wakil Menteri Luar Negeri
    2. Fahri Hamzah: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
    1. Agus Jabo Priyono: Wakil Menteri Sosial
    1. Diaz Hendropriyono Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
    1. Muhammad Mardiono: Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
    1. Ahmad Ridha Sabana: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Usai Rapat Bareng Purbaya, Zulhas: Masalah Kopdes Langsung Terjawab

    Usai Rapat Bareng Purbaya, Zulhas: Masalah Kopdes Langsung Terjawab

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyelenggarakan rapat koordinasi terkait Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih dengan sejumlah menteri/lembaga hari ini. Dalam kesempatan tersebut, hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Zulhas mengaku bersyukur berkat kehadiran Purbaya, persoalan keuangan untuk program Koperasi Desa Merah Putih dapat diselesaikan. Salah satu yang menjadi sorotan terkait persoalan peraturan menteri keuangan (PMK) untuk pembiayaan Kopdeskel Merah Putih yang tak kunjung rampung.

    “Sungguh hari ini kami rapat dengan Menteri Keuangan yang sudah 6 bulan berputar-putar. Alhamdulillah hari ini semua masalah kopdes terjawab soal uang,” ujar Zulhas usai mengadakan rapat di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    “Peraturan yang rumit-rumit selama 6 bulan kita rumuskan itu ternyata sekarang 1 hari 2 hari bisa selesai. Oleh karena itu yang pertama, hari ini Rakortas,” tambah Zulhas.

    Dalam rapat tersebut juga hadir Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, hingga Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria.

    Zulhas juga mengakui Purbaya memang bergaya koboi. Namun, hal itu dalam artian yang positif. Dengan kehadiran Purbaya, Zulhas menyebut peraturan-peraturan yang berbelit itu dapat selesai dalam kurun waktu 1,5 jam.

    “Persoalan kami berapa bulan gak selesai-selesai berputar-putar. Hari ini, satu hari ini rapat setengah jam kelar. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Pak Menkeu Purbaya yang hadir disini, di tengah-tengah kita,” jelasnya.

    Zulhas menekankan dukungan keuangan dari pemerintah menjadi hal penting bagi keberlanjutan KopDesKel Merah Putih. Ia pun menyambut baik terkait kebijakan Purbaya yang menempatkan Rp 200 triliun ke Himbara. Nantinya, dana tersebut dapat digunakan untuk menyalurkan pinjaman kredit ke KopDesKel Merah Putih.

    “Ini walaupun sama-sama pemerintah tapi sakingnya Pak Ferry (Menteri Koperasi) ya. Kita berapa lama menunggu ini? Sudah berbulan-bulan ya. Dan sekarang sudah ada, oleh karena itu saya kira pinjaman untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi modalnya sudah ada, sudah ada modalnya,” terang Zulhas.

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan Kopdeskel Merah Putih dapat mengajukan plafon pinjaman Rp 3 miliar. Saat ini setidaknya 1.000 KopDesKel Merah Putih yang mengajukan pinjaman dapat dicairkan mulai hari ini.

    “Kemudian berlanjut, sambil menunggu yang PMK yang baru, nanti 16 ribu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sudah bisa dibantu pencairannya menggunakan ini,” ujar Ferry.

    Tonton juga video “Menkop Ferry Bakal Bahas Anggaran Kopdes Merah Putih ke Menkeu Purbaya” di sini:

    (acd/acd)

  • Kemendagri siapkan aplikasi Jaga Desa kawal APBDes di 75.266 desa

    Kemendagri siapkan aplikasi Jaga Desa kawal APBDes di 75.266 desa

    Program Jaga desa ini merupakan langkah inovatif dan penting untuk dikawal serta diawasi bersama, dikarenakan Indonesia memiliki jumlah desa 75.266

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kejaksaan Agung RI telah menyiapkan aplikasi Jaga Desa dalam rangka mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di 75.266 desa di seluruh Indonesia.

    Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Pemdes Laode Ahmad P. Bolombo saat Sosialisasi Monitoring Village Management Funding Desa/Jaga Desa di Bali, seraya mengatakan Indonesia memiliki jumlah desa sangat banyak, oleh karena itu desa perlu dijaga bersama-sama.

    “Program Jaga desa ini merupakan langkah inovatif dan penting untuk dikawal serta diawasi bersama, dikarenakan Indonesia memiliki jumlah desa 75.266,” kata Laode dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan, ⁠ perjanjian kerja sama ini menjadi langkah bijak untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, kualitas pelayanan publik, serta peningkatan kesadaran hukum bagi Pemerintah Desa dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan Desa yang lebih baik.

    “Dalam hal pelaksanaan APBDes di Desa, diperlukan Sinkronisasi program melalui pendekatan program yang selaras dengan APBN dan APBD, ” ujarnya.

    Jamintel Kejaksaan RI Reda Manthovanis menyatakan,jaksa intelijen akan diturunkan untuk memperhatikan Desa untuk mendukung Program Pembangunan Nasional.

    “Visi-Misi Prabowo-Gibran, mendukung Astacita ke-6, yaitu membangun desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, ” kata Reda.

    Reda memaparkan, berdasarkan Data Perkara Kepala Desa, sebagian besar adalah terkait penyalahgunaan Dana Desa.

    Dengan demikian, penegakan hukum sebagai alternatif terakhir perlu ditegakkan menggunakan pendekatan digitalisasi untuk penanganan penyelewengan anggaran di Desa.

    “Aplikasi Jaga Desa yang dilaunching pada tanggal 7 Februari 2025 bertujuan membantu pengelolaan keuangan Desa agar tertib aturan dan tertib sasaran,” ujarnya.

    Dalam Aplikasi Jaga Desa terdapat tiga kanal Laporan Pengaduan Masyarakat (LAPDU). Yang pertama adalah Kanal LAPDU, untuk melaporkan masalah terkait keuangan desa, seperti adanya ancaman Oknum LSM/Ormas yang menghambat pencairan Dana Desa.

    Kemudian Kanal LAPDU Khusus, merupakan kanal yang hanya bisa diakses oleh Kepala Desa dan Kajari setempat untuk menjamin kerahasiannya. Yang ketiga adalah Kanal Indikasi Penyimpangan, sebagai bahan klarifikasi terhadap pelaporan masyarakat.

    Menurutnya, sistem pengawasan dana desa saat ini telah terintegrasi antara Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung, sehingga proses monitoring dapat berlangsung lebih efektif, terarah, dan mampu meminimalisir potensi penyimpangan penggunaan anggaran di tingkat desa.

    “Melalui Program Jaga Desa, setiap Kades diminta menginput setiap kegiatan berkaitan dengan keuangan negara yang dikelola, sehingga pemanfaatan anggaran desa tepat sasaran,” kata Reda.

    Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Ahmad Riza Patria menyatakan, kerjasama ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi kemajuan pembangunan dan pemerintahan desa.

    Sasaran utama program ini adalah dana desa karena dana desa sejak tahun 2015 menjadi tulang punggung pembangunan di lebih dari 72.000 Desa, dengan total alokasi lebih dari Rp 681 Triliun.

    Oleh karena itu, dengan inovasi program jaga desa, pemerintah Desa semakin tumbuh kesadarannya untuk semakin tertib administrasi dan tepat sasaran dalam pemanfaatan Dana Desa.

    “Jaga Desa mendorong penerapan Digitalisasi di Desa khususnya penertiban pengelolaan keuangan di Desa, sehingga integritas, transparansi, semangat gotong royong dapat dioptimalkan untuk mengawal tertibnya pengelolaan keuangan di Desa, ” paparnya.

    Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster mengapresiasi Penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara Bupati/Walikota dengan Kejari sebagai wujud sinergi dan kolaborasi antara kejaksaan dan pemerintah daerah untuk melakukan inovasi-inovasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa-desa.

    “Pemerintah Provinsi Bali mendukung penuh Tata Kelola Pemerintahan Desa yang bersih dan terbuka, sehingga upaya kolaborasi Pemerintah Pusat, Daerah, Desa, Kejaksaan, TNI, Dunia Usaha dan Rakyat perlu terus digalakkan, ” katanya.

    Terhadap pelaksanaan Jaga Desa, ia menginstruksikan kepada seluruh Perbekel (Kepala Desa), masyarakat dan Pecalang untuk mengawal program dimaksud secara optimal.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.