Xcloud.id

Tag: A Riza Damanik

  • Kementerian UMKM berkomitmen perkuat legalitas dan pelindungan usaha

    Kementerian UMKM berkomitmen perkuat legalitas dan pelindungan usaha

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkomitmen mempercepat fasilitasi perizinan dan standardisasi produk guna memperkuat legalitas dan pelindungan usaha mikro.

    Hal tersebut dilakukan agar tidak ada lagi kasus seperti yang menimpa Mama Khas Banjar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang terkena kasus hukum karena dugaan pelanggaran penjualan produk tanpa label kedaluwarsa.

    Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik, dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu, mengakui hingga saat ini banyak UMKM yang masih belum memiliki legalitas dan standardisasi produk, sehingga cenderung tidak terlindungi secara hukum dengan memadai.

    “Masih banyak pengusaha mikro yang rendah literasinya terkait legalitas usaha. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap persoalan hukum yang berpotensi mengancam kelangsungan usahanya,” kata Riza.

    Terkait kasus Mama Khas Banjar, Riza memandang penegakan hukum atas pelanggaran tersebut harus mengedepankan aspek pembinaan UMKM dibanding sanksi pidana.

    “Oleh karena itu, dalam rangka melindungi konsumen sekaligus menumbuhkan dunia usaha, Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah akan terus memperkuat pembinaan terhadap UMKM,” kata Riza.

    Ia menyebut pemerintah juga mengimbau agar UMKM dalam menjalankan usahanya harus senantiasa mematuhi perizinan dan pemenuhan standardisasi produk sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    Lebih lanjut, Riza mengatakan pihaknya akan menggelar Festival Pelindungan dan Kemudahan Usaha Mikro yang bertujuan memberikan pelayanan terpadu dan pemberdayaan usaha mikro.

    Festival ini menjadi ruang interaktif yang menjembatani pengusaha mikro dengan layanan pemerintah, edukasi hukum, dan dukungan pengembangan usaha di berbagai daerah dengan melibatkan para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah.

    Festival ini menghadirkan layanan pendaftaran dan penerbitan NIB langsung di lokasi, klinik konsultasi hukum dan perizinan usaha, edukasi perlindungan konsumen dan standar keamanan produk, hingga dialog publik antara pengusaha mikro dan pemangku kebijakan.

    “Ini merupakan salah satu langkah konkret untuk memastikan usaha mikro Indonesia terus tumbuh dan berkembang. Legalitas bukan sekadar soal kepatuhan, tetapi bagian dari pemberdayaan dan peningkatan produktivitas usaha,” kata Riza.

    Ia berharap dengan pendekatan kolaboratif lintas sektor dan layanan yang mendekat ke masyarakat, diharapkan usaha mikro dapat tumbuh dalam ekosistem yang terlindungi, berkelanjutan, serta memiliki daya saing untuk naik kelas.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri UMKM optimalkan kualitas dan kuantitas penyaluran KUR 2025

    Menteri UMKM optimalkan kualitas dan kuantitas penyaluran KUR 2025

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran KUR 2025 Regional Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah di Bandung, Jawa Barat, Senin (24/2/2025). (ANTARA/HO/Kementerian UMKM)

    Menteri UMKM optimalkan kualitas dan kuantitas penyaluran KUR 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengoptimalkan penyaluran program kredit usaha rakyat (KUR) dari segi kualitas dan kuantitas yang harus terus ditingkatkan.

    “Kita tidak ingin KUR ini menjadi hanya sekadar program formalitas dengan mengesampingkan aspek kualitas pendistribusian. Kalau hanya begitu saja, kita tidak akan mampu mengejar target pertumbuhan ekonomi delapan persen,” kata Menteri Maman dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

    Adapun pemerintah menargetkan penyaluran KUR 2025 mencapai Rp300 triliun, yang mana 60 persen penyaluran ditargetkan untuk sektor produksi dengan debitur baru mencapai 2,34 juta dan debitur graduasi mencapai 1,17 juta. Menurut Maman, kesuksesan penyaluran program KUR harus menjadi target bersama agar tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu.

    “Ini target kita bersama. Saya ingin kita punya kesepahaman di antara kita (pemerintah dan penyalur KUR) bahwa ini menjadi target bersama,” ujar Maman.

    Ia melanjutkan KUR merupakan bentuk komitmen dan konsistensi pemerintah untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya untuk UMKM dari sisi perkuatan modal. Maman menegaskan Kementerian UMKM juga berkepentingan untuk meningkatkan kualitas pendistribusian KUR.

    “Kita ingin terbuka permasalahan masing-masing untuk mencapai solusi terbaik supaya pendistribusian KUR berjalan maksimal,” ujar Menteri UMKM.

    “Semangat kami nanti ke depan akan kita ukur seberapa besar impact positif KUR pada tumbuh kembang UMKM. Jangan sampai tidak signifikan. Jadi berpotensi dievaluasi dan dijadikan catatan,” imbuhnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menambahkan Kementerian UMKM berusaha memberikan masukan kepada seluruh pihak agar penyelenggaraan KUR berjalan dengan baik.

    “Kami berusaha untuk memberikan masukan kepada pihak terkait sehingga penyelenggaraan KUR terjamin pengelolaannya secara baik dan mampu berkontribusi positif pada PDB. Kalau ada kendala dari penyalur, silakan berkoordinasi dengan kami,” ujar Helvi.

    Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik menjelaskan rapat koordinasi (rakor) terkait tindak lanjut dari Rapat Komite Pembiayaan UMKM akan digelar di sejumlah wilayah Indonesia.

    “Kami berharap pertemuan ini dapat memberikan manfaat pada UMKM kita berkembang dan naik kelas,” kata Riza.

    Sumber : Antara

  • Tak Hanya Bicara, GP Ansor Turun Langsung Bangun Kesejahteraan Rakyat

    Tak Hanya Bicara, GP Ansor Turun Langsung Bangun Kesejahteraan Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) terus mendorong kemandirian ekonomi Indonesia dengan mengembangkan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). GP Ansor berkomitmen untuk tidak hanya berbicara di mimbar, tetapi juga turun langsung membangun kesejahteraan masyarakat.

    “Dari Jakarta hingga pelosok Indonesia, kami adalah patriot kesejahteraan umat,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor H Addin Jauharuddin dalam acara konsolidasi Komunitas Koperasi dan Pengusaha Ansor bersama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan UMKM di Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

    Menurut Addin, GP Ansor saat ini fokus pada dua aspek utama, yaitu pengembangan dan penguatan sumber daya manusia (SDM) serta ekonomi bisnis organisasi.

    “Kita mampu melakukan apa pun, asal kompak dan bekerja keras. Melalui program ‘Ansor Masa Depan BISA’, mesin organisasi kita akan mengorganisir dan mengorkestrasi anak muda, termasuk dalam inovasi teknologi dan kolaborasi dengan jejaring lembaga terkait,” jelasnya.

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM PP GP Ansor Ahmad Ridwan Hasibuan menambahkan, kegiatan ini akan dilakukan secara paralel di berbagai daerah. Tujuannya untuk mengagregasi potensi ekonomi para kader Ansor yang selama ini masih berjalan sendiri-sendiri agar dapat naik kelas dan semakin kolaboratif.

    Selain sesi diskusi, acara ini juga menghadirkan para pengusaha dan pengelola koperasi terbaik dari kader Ansor di Jawa dan Lampung, yang memiliki total omzet mencapai Rp 2 miliar. Mereka sukses di berbagai sektor usaha, mulai dari ritel, kuliner, pertanian, hingga teknologi.

    Dukungan terhadap inisiatif ini turut datang dari Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Deputi Pembiayaan Syariah LPDB Ari Permana, dan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik.

    Ferry Juliantono menegaskan, GP Ansor merupakan aset besar bagi bangsa. Organisasi ini memiliki kader yang tersebar di berbagai bidang, mulai dari legislatif, Bawaslu, KPU, hingga pendamping dan penggerak desa di seluruh Indonesia.

    “Ansor merupakan aset bangsa, organisasi besar yang punya keragaman kader dari legislatif, Bawaslu, KPU, pendamping desa, penggerak desa yang banyak tersebar di seluruh Indonesia. Itu merupakan aset sosial yang bisa dikembangkan lebih jauh,” ujar Ferry.

    Ia berharap, dengan konsolidasi ekonomi yang efektif, GP Ansor dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian nasional dan memperkuat peran koperasi serta UMKM di Indonesia.

  • Siapkan Modal hingga Rp 500 Juta buat UMKM Mitra MBG, Kementerian Gandeng Himbara

    Siapkan Modal hingga Rp 500 Juta buat UMKM Mitra MBG, Kementerian Gandeng Himbara

    Jakarta –

    Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengusulkan agar UMKM yang menjadi mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat akses permodalan sebesar Rp 500 juta. Sejalan dengan itu, Kementerian UMKM akan menggandeng bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk penyalurannya.

    Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM M Riza Damanik membeberkan alasan dibalik usulan tersebut. Dia menerangkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beberapa waktu lalu. Salah satu persoalan yang dibahas dalam pertemuan tersebut, yakni akses pembiayaan untuk UMKM sebagai mitra BGN.

    “Pembiayaan ini kalau saya ilustrasikan setiap hari misalnya dalam satu dapur itu membutuhkan sekurang-kurangnya Rp 30 juta rupiah untuk belanjanya. Ambil contoh, mereka harus menyiapkan 3000 box, (di mana) satu box-nya dianggap Rp 10.000 berarti sekitar Rp 30 juta,” kata Riza dikutip dari akun Instagram @kementerianumkm, Kamis (30/1/2025).

    Dalam pratek di lapangan, Riza mengungkapkan pembayaran baru bisa dilakukan pada hari ketujuh saat program tersebut mulai dijalankan. Hal ini menjadi sorotan Kementerian UMKM lantaran dapat mempengaruhi keberlangsungan UMKM ke depan.

    “Dalam praktiknya 10 atau 12 hari waktu itu waktu pada saat kami pertemuan menunjukkan ternyata bahwa pembayaran baru bisa dilakukan hari ketujuh. Nah pertanyaannya kalau ini dilakukan secara masif bagaimana mengantisipasinya? Makanya dengan mendorong dengan skema permodalan tadi,” imbuh Riza.

    Riza menekankan Kementerian UMKM akan menggandeng bank-bank BUMN untuk skema penyalurannya. Dia pun menyebut Menteri UMKM Maman akan berkoordinasi lebih lanjut terkait usulan itu. Pada saat yang sama, Riza menyatakan telah siap menyalurkan permodalan hingga Rp 500 juta untuk UMKM mitra BGN.

    “Skema permodalan ini tentu setelah Pak Menteri sudah berkoordinasi dengan sejumlah bank Himbara. Pada prinsipnya hingga Rp 500 juta kita sudah siap untuk memberikan akses pembiayaan kepada UMKM kita,” jelas Riza.

    Secara terpisah, Kepala BGN Dadan Handayana menegaskan bahwa alokasi anggaran yang ada di BGN tidak diperuntukkan untuk pembiayaan UMKM tersebut. Terkait skema pembiayaan, Dadan menyebut diserahkan kepada kementerian terkait. BGN hanya berperan mengambil produk-produk UMKM dan fokus dalam program MBG.

    “BGN fokus menyelenggarakan Program Pemenuhan Gizi Nasional. UMKM dan lain-lain ranahnya kementerian lain. Tapi BGN offtake produk2 UMKM, Koperasi, dan lain-lain,” kata Dadan kepada detikcom.

    (acd/acd)

  • INDEF: Kampus UMKM Shopee Program Pelatihan Terpopuler di Indonesia

    INDEF: Kampus UMKM Shopee Program Pelatihan Terpopuler di Indonesia

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Institute for Development for Economics and Finance (INDEF) melalui riset bertajuk Peran Platform Digital terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia mencatat bahwa program pelatihan yang diadakan Shopee menjadi yang paling banyak diketahui pelaku usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM), dibandingkan program pelatihan dari e-commerce lain.

    Platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, serta Tokopedia selama ini telah berkontribusi aktif melalui berbagai program pelatihan UMKM, yang bertujuan membantu UMKM naik kelas hingga ke pasar global.

    Tiga program pelatihan UMKM yang paling banyak diketahui, adalah Kampus UMKM (Ekspor) Shopee sebesar 25,98 persen, Program Ekspor Shopee (17,32 persen), dan Sekolah Kilat Seller Tokopedia (6,30 persen).

    Riset yang sama memperlihatkan, 34,65 persen dari total responden UMKM mengetahui informasi terkait inisiatif program pelatihan UMKM yang diadakan platform e-commerce. Adapun beberapa program pelatihan itu antara lain, Blibli University, Kampus UMKM (Ekspor) Shopee, Sekolah Kilat Seller Tokopedia, Seller University Tiktok, dan Lazada University.

    Melalui pelatihan itu, para UMKM bisa mendapat pengetahuan mulai dari topik paling mendasar seperti membuat toko di e-commerce, cara pengelolaan, hingga trik penggunaan fitur dan program kampanye untuk meningkatkan pesanan sampai menjangkau pelanggan di luar negeri.

    Secara umum, riset INDEF tersebut mengungkapkan bahwa platform digital memberi kontribusi positif terhadap perkembangan UMKM, antara lain melalui peningkatan omzet dan penciptaan lapangan kerja baru.

    Riza Damanik, Staf Ahli Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Koperasi dan UKM. (Foto: dok. Istimewa)

    Staf Ahli Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Koperasi dan UKM, Riza Damanik mengatakan, kolaborasi antara pemerintah dengan perusahaan digital mutlak diperlukan terkait pendampingan pada proses digitalisasi UYMKM.

    Menurut Riza, inisiatif kolaborasi itu sudah dan masih berjalan sampai saat ini.

    “Kami juga berusaha mendorong mereka untuk semakin aktif dan terlibat untuk terus melakukan pendampingan, selain yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kita berharap engagement-nya juga bisa semakin besar,” katanya.

    Saat ini, pelaku UMKM disebut masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi penggunaan platform digital, antara lain mencakup persaingan yang ketat antar UMKM dalam platform digital (96,46 persen), serta keterampilan tenaga kerja yang kurang terkait penggunaan platform digital (83,46 persen).

    Sejalan dengan data itu, Status Literasi Digital di Indonesia 2023 melalui survei kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Katadata Insight Center (KIC) menyampaikan, nilai total indeks literasi digital Indonesia pada 2023 berada di level 3,65, yang tergolong rendah pada upaya mencapai target indeks maksimal di level 5.

    Riza mengakui, peningkatkan kemampuan digital UMKM itu membutuhkan kerja sama dan keterlibatan seluruh pihak, mulai pemerintah, sektor industri, hingga masyarakat. Karena itu, program pelatihan digital UMKM yang diadakan platform e-commerce itu dinilai membantu mendorong upaya tersebut.

    Terlebih, Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian sebelumnya menyatakan, Indonesia menargetkan 50 persen UMKM jadi digital pada 2030 mendatang.

    (rea/rir)

    [Gambas:Video CNN]