Liputan6.com, Jakarta – Konflik Palestina-Israel yang kembali memanas pasca gencatan senjata, mendapat perhatian serius dari publik Indonesia di berbagai daerah. Menurut survei terbaru Media Survei Nasional (Median) terhadap para pengguna media sosial, mayoritas netizen berpihak pada Palestina dalam isu kedaulatan negara.
Peneliti senior Median, Rico Marbun, mengungkapkan bahwa isu Palestina memiliki tempat tersendiri dalam kesadaran orang Indonesia. Kesamaan sejarah sebagai bangsa yang pernah mengalami kolonialisme, kedekatan identitas, serta faktor kemanusiaan membuat masyarakat Indonesia merasa memiliki ikatan emosional dengan perjuangan rakyat Palestina.
“Hal ini diperkuat dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang secara konsisten menegaskan dukungan terhadap Palestina, termasuk dalam berbagai pernyataan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kementerian Luar Negeri yang menjadikan Palestina sebagai isu prioritas,” katanya, Rabu (26/3/2025).
Keberpihakan publik Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestin itu, terlihat dalam temuan survei. Menurut Rico, dalam survei ini, Median menanyakan kepada responden mengenai pandangan mereka terhadap solusi damai bagi konflik Palestina-Israel. Dengan tiga opsi yang diajukan antara lain pertama, hanya Israel yang berhak mendirikan negara; kedua, hanya Palestina yang berhak mendirikan negara; dan ketiga, baik Israel maupun Palestina sama-sama berhak mendirikan negara dalam skema solusi dua negara.
“Hasil survei menunjukkan bahwa tidak ada satu pun responden yang menyatakan bahwa hanya Israel yang berhak memiliki negara. Sebaliknya, mayoritas atau 56,9 persen menyatakan bahwa hanya Palestina yang berhak mendirikan negara, sementara 40,5 persen mendukung solusi dua negara, di mana baik Palestina maupun Israel dapat berdiri sebagai negara berdaulat. Serta 2.6 persen tidak tahu,” terangnya.
Menurut Rico, temuan ini mengonfirmasi bahwa masyarakat Indonesia memiliki sikap yang jelas dalam mendukung Palestina.
“Lebih dari separuh responden menegaskan bahwa hanya Palestina yang berhak menjadi negara, sementara sisanya mendukung solusi kompromi berupa dua negara. Tidak ada dukungan sama sekali terhadap gagasan bahwa hanya Israel yang berhak atas kedaulatan,” kata Rico Marbun,” katanya.