Jakarta, Beritasatu.com – Komisi VII DPR prihatin dengan maraknya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi di lingkungan industri kecil dan menengah (IKM) akibat banjirnya produk impor ilegal di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim mengatakan pemerintah harus melindungi industri kecil dan menengah yang menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional dengan menutup praktik impor ilegal.
“IKM adalah sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Masuknya barang impor ilegal tanpa pengawasan yang ketat tentu berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha mereka,” ujar Chusnunia kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/3/2025).
Chusnunia menilai maraknya impor ilegal mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Hal itu berimbas buruk bagi pada perkembangan industri di Tanah Air.
Menurutnya, diperlukan langkah konkret dari pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), untuk menindak tegas praktik impor ilegal yang merugikan pelaku usaha dalam negeri.
“Pemerintah harus memperketat pengawasan di pintu masuk barang impor, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diterapkan secara efektif. Jangan sampai ketidaktegasan dalam pengawasan menyebabkan industri dalam negeri, khususnya IKM, semakin terpuruk,” jelas dia.
Menurut dia, perlunya keseimbangan dalam kebijakan perpajakan dan insentif bagi industri kecil dan menengah. Dia menilai kebijakan fiskal yang adil akan memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk tetap bersaing secara sehat.
“Kami meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan perpajakan yang selama ini dianggap memberatkan IKM. Di satu sisi, pajak dalam negeri meningkat, sementara di sisi lain barang impor ilegal masuk tanpa beban pajak. Ini tentu menciptakan ketimpangan yang tidak adil bagi para pengusaha lokal,” tegasnya.
Chusnunia meminta pemerintah harus segera memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan dialami IKM, terutama dengan menindak oknum-oknum yang bermain dalam praktik impor ilegal.
“Kami di DPR akan terus mengawal isu ini agar industri kecil dan menengah mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Presiden perlu segera mengambil langkah strategis untuk memastikan bahwa pengusaha lokal tidak terus dirugikan akibat lemahnya pengawasan terhadap impor ilegal,” pungkas dia.