Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Basri Baco: Kalau Pusat Sudah Tentukan, Kita Ikuti Megapolitan 10 Januari 2025

Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Basri Baco: Kalau Pusat Sudah Tentukan, Kita Ikuti
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
DPRD
) Provinsi Jakarta
Basri Baco
mengatakan, pemerintah tengah mewacanakan perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada), di mana gubernur dan bupati/wali kota akan dipilih oleh DPRD, bukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat.
Sementara itu, pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
“Ada wacana di pusat sana terkait pilkada akan dipilih oleh DPRD. Khusus Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif yang akan dipilih langsung oleh warga dan masyarakat,” ucap Baco di Gedung DPRD Jakarta, Jumat (10/1/2025).
Baco menjelaskan, gagasan ini mencuat dalam perayaan Hari Ulang Tahun Partai Golkar yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengungkapkan, sudah ada kesepakatan awal dari para petinggi partai mengenai wacana tersebut.
Menurutnya, sistem Pilkada langsung memiliki sejumlah kelemahan, terutama terkait biaya politik yang tinggi dan praktik transaksional yang sering terjadi.
“Pilkada yang kemarin itu
cost
politik itu terlalu tinggi dan situasi emosional di bawah itu sudah sangat transaksional sekali, yang menang pusing apalagi yang kalah,” kata dia.
Ia juga menyoroti dampak beban psikologis yang dialami kepala daerah terpilih akibat mahalnya biaya politik.
“Kita anggap aja ada niat baik dan positifnya. Tapi ini perlu kajian panjang, tidak cepat juga, tidak mudah juga, kalo dari pusat sudah ditentukan kan kita DKI cuman ngikut. Pasti ada Undang-undangnya dan diputuskan dari pusat, kita ikut-ikut saja,” kata dia.
Secara pribadi, Baco mengaku setuju dengan wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD.
“Kalo saya pribadi, kalo konstituen saya lebih setuju yang penting calegnya dipilih langsung, yang penting legislatif dipilih langsung, presidennya dipilih langsung, gubernur wali kota mah udah ada perwakilan, namanya DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota,” kata dia.
Senada dengan Baco, Ketua DPRD Jakarta
Khoirudin
juga menyampaikan dukungannya. Ia menilai perubahan ini bertujuan untuk menekan biaya politik yang tinggi dalam sistem demokrasi.
“Inikan baru pendapat institusi partai, untuk bisa dilaksanakan tentu menunggu regulasi pemerintah. Alasannya, tentu untuk meminimalisir
cost
yang terlalu besar,
high cost
demokrasi,” kata dia.
Khoirudin, yang berasal dari fraksi PKS, mengungkapkan fraksinya sepakat terhadap wacana tersebut.
“Kalau PKS, seperti yang disampaikan Pak Muzamil setuju untuk pemilihan gubernur di DPRD atau bupati di DPRD tingkat dua,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.