Soal RUPS Bank SulutGo, Wali Kota Gorontalo Kritik Gubernur

Juru Bicara Gubernur Gorontalo Supriyanto Radjak menjelaskan, memang ada kekecewaan dari sejumlah kepala daerah di Gorontalo selaku pemegang saham menanggapi hasil RUPS LB BSG. Kekecewaan itu sudah dikomunikasikan dengan Gubernur Gusnar Ismail. Pemprov juga akan meninjau ulang rencana penambahan modal Rp5 miliar ke BSG. Rencana itu sempat dikemukakan pada RUPS Tahunan 2025, namun berubah setelah RUPS LB yang dilakukan setelahnya.

“Namun setelah hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang tidak menempatkan perwakilan Gorontalo pada jajaran direksi maupun komisaris, maka rencana kebijakan penambahan modal tersebut ditinjau ulang,” kata Supriyanto melalui keterangan tertulisnya, Kamis (8/4/2025).

Lebih lanjut kata pria yang akrab disapa David itu, Pemprov Gorontalo melalui Badan Keuangan juga akan melakukan kajian dan peninjauan kembali kebijakan BSG sebagai Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Termasuk melakukan kajian terhadap posisi Gorontalo sebagai pemegang saham BSG. “Kajian memperhatikan ketentuan perundang-undangan terkait posisi bank daerah sebagai RKUD,” katanya.

Sementara itu, Divisi Corporate Secretary (Corsec) Bank SulutGo (BSG), Hence Rumende, memilih tidak banyak berkomentar saat dimintai tanggapan terkait sejumlah kepala daerah yang mempertimbangkan untuk menarik saham dari BSG pasca pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Ketika dikonfirmasi awak media, Hence menyatakan bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam pelaksanaan rapat tersebut. “Saat Rapat RUPS kemarin hanya kepala daerah yang merupakan pemegang saham ada di dalam,” kata Hence Rumende.

Ia menjelaskan, bahwa rapat RUPS dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dilaksanakan secara tertutup, sehingga hanya dihadiri oleh para pemegang saham diantaranya kepala daerah. Menurut Hence, bahkan pihak direksi maupun komisaris tidak diizinkan berada di dalam ruangan saat rapat berlangsung. “Direksi dan komisaris saja tidak bisa ada di dalam. Apa yang terjadi di dalam saat rapat RUPS kami tidak bisa jawab, yang tahu itu hanya bupati, wali kota dan gubernur,” tegasnya.