Soal Program Normalisasi Ciliwung, Pramono Anung Jadi Janji Tak Gusur Warga

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjanjikan tak akan melakukan penggusuran terhadap warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung meski normalisasi sungai akan segera dilakukan.

Orang nomor satu di Jakarta ini menyebut, Pemprov DKI Jakarta bakal melakukan pendekatan humanis kepada warga terdampak normalisasi.

“Pada prinsipnya dalam melakukan normalisasi ini, kami akan betul-betul melakukan pendekatan kepada warga secara manusiawi dan kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (14/3/2025).

Pramono menyebut, normalisasi Sungai Ciliwung ini merupakan salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi masalah banjir.

Untuk menjalankan program ini, Pramono pun menemui Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggono dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid pada Kamis (13/3/2025) kemarin.

“Hal-hal yang menjadi hambatan sudah terpecahkan. Menteri PU dan Menteri ATR/BPN akan memberikan dukungan sepenuhnya untuk penanganan banjir di Jakarta yang bersifat medium term,” ujarnya.

Sebagai informasi tambahan, program normalisasi ini merupakan kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat.

Pemprov DKI mendapat tugas untuk melakukan pembebasan lahan di sekitar bantaran kali yang akan dinormalisasi.

Sedangkan pengerjaan fisiknya akan dijalankan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Dalam upaya pembebasan lahan, Pemprov DKI Jakarta pun acap kali menemui sejumlah kendala, salah satunya terkait legalitas kepemilikan tanah.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid pun menegaskan komitmen pihaknya dalam menuntaskan masalah yang dihadapi Pemprov DKI dalam upaya pembebasan lahan tersebut.

Kementerian ATR/BPB bersama Pemprov DKI Jakarta pun menyepakati pembebasan lahan lahan akan dilakukan dari kawasan Pengadegan hingga Rawajati, Jakarta Selatan dengan panjang total mencapai 16 kilometer di sepanjang Sungai Ciliwung.

Lahan yang dibebaskan ini disebutnya setara dengan luasan 11 hektare bidang tanah.

Pada tahap awal, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penetapan lokasi (penlok) pada Maret 2025, diiringi konsultasi publik kedua.

Setelah penlok selesai, dilanjutkan dengan pengadaan tanah yang ditargetkan selesai akhir Mei 2025.

Nantinya, tanay tersebut akan menjadi milik Pemprov DKI yang kemudian akan digunakan untuk pelebaran sungai, sehingga kapasitas dan daya tampung sungai bisa bertambah.

“Panitia pengadaan tanahnya Kementerian ATR/BPN, tanahnya dibeli Pemprov DKI. Jadi, statusnya nanti milik DKI Jakarta,” kata dia.

“Pemprov DKI sudah komitmen tanah itu akan digunakan untuk pelebaran sungai,” tambahnya menjelaskan.

Bila pembebasan lahan ini berjalan sesuai jadwal, maka pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung sudah bisa dimulai di awal Juni 2025.

“Awal Juni sudah bisa dikerjakan, karena lahannya sudah clean and clear, semoga tidak mundur lagi. Semoga berjalan dengan lancar karena ini dilakukan untuk menjaga ekosistem, terutama penanganan banjir di Jakarta dan sekitarnya,” tuturnya.

“Supaya tidak mengganggu kehidupan perekonomian di Jakarta dan kawasan Bodetabek pada umumnya,” sambungnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya