Soal Pengumpulan THR Paksa, Pemprov DKI Tindak Tegas Aksi Premanisme

PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak mentoleransi praktik premanisme atau pemaksaan terkait pengumpulan tunjangan hari raya (THR). Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno alias Doel.

Pemprov DKI menolak tegas segala bentuk premanisme dalam pengumpulan THR. Rano mengatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas laporan tersebut.

“Kalau ada laporan terkait pemaksaan atau tindakan yang meresahkan warga, kami akan tindak tegas. Ini tidak boleh dibiarkan,” kata Rano dikutip dari keterangan Pemprov DKI, Minggu 16 Maret 2025.

Dia mengatakan secara budaya, tradisi memberikan THR kepada petugas keamanan dan kebersihan yang telah berjasa bagi lingkungan merupakan hal wajar dan sudah lama terjadi.

Dia menambahkan jika THR dikumpulkan oleh pengurus RW sebagai bentuk apresiasi dari warga secara sukarela, hal itu bisa dimaklumi. Namun, pihaknya tidak dapat membenarkan bila ada indikasi pemaksaan, tekanan, atau praktik premanisme dalam proses pengumpulan THR tersebut.

Politisi PDIP itu mengimbau warga Jakarta agar melaporkan segala bentuk intimidasi atau pemaksaan terkait pengumpulan THR kepada pihak berwenang.

Selain itu, diharapkan partisipasi warga dalam memastikan tradisi berbagi tetap dilakukan dengan semangat gotong royong dan tanpa unsur paksaan.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News