Soal Pengesahan UU TNI, Anggota DPR RI Bob Hasan Minta Masyarakat Beri Kesempatan Pemerintah Kerja

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU – Anggota DPR RI Bob Hasan menilai pro kontra terkait pengesahan Undang-Undang (UU) TNI merupakan hal yang biasa dalam demokrasi.

Ia meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintahan Prabowo Subianto untuk bekerja.

“Beri kesempatan kepada Pemerintahan Prabowo Subianto untuk bekerja mensejahterakan masyarakat,” kata Bob Hasan, Kamis (27/3/2025).

Namun, ia berharap aksi protes tanpa dasar yang jelas harus segera dihentikan.

“Bahwa wacana dwifungsi ABRI sengaja diembuskan untuk menyudutkan pemerintahan Prabowo Subianto yang fokus bekerja untuk mensejahterakan rakyat,” ucap dia.

Bob Hasan menilai aksi demonstrasi terkait revisi UU TNI tidak bermakna pada kesejahteraan rakyat dan kehilangan substansi.

“Maka aksi-aksi tevisi UU TNI dirasakan tidak mewakili pikiran dan harapan rakyat,” ujar dia.

Menurut dia, isu soal dwifungsi ABRI tidak relevan terhadap isi UU TNI yang dianggap fokus pada penguatan terhadap aktivitas TNI.

“Revisi UU TNI lebih kepada pembentukan norma atau muatan materi dalam UU TNI dimaksud yaitu sebagai pertahanan negara, di mana selama ini TNI berada pada badan-badan terkait dengan bencana alam, bahaya narkotika, dan lain-lain. Hal di luar daripada terkait dengan pertahanan negara, maka personal TNI harus siap mengajukan pensiun dini,” ucap Bob Hasan.

Bob Hasan menyebut Prabowo sedang melakukan aksi bersih-bersih baik di dalam maupun luar negeri. Ia menilai aksi bersih-bersih itu berpotensi menimbulkan perlawanan. 

“Di mana efek dari bersih-bersih ini dimungkinkan berakibat pula adanya kerikil perlawanan, sehingga apapun kebijakan Presiden Prabowo Subianto pasti menuai pro dan kontra,” tutur Bob Hasan.

(TribunJakarta)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya