Jakarta, CNN Indonesia —
Skotlandia bakal melarang pejabat pemerintah menggunakan aplikasi WhatsApp dan ponsel pribadi untuk ‘menjalankan tugas resmi’.
Kebijakan tersebut diumumkan oleh Wakil Menteri Pertama Skotlandia, Kate Forbes, pada Selasa (17/12) kemarin.
Forbes mengatakan semua layanan pesan WhatsApp bakal dilarang digunakan oleh para pejabat pemerintah di negaranya mulai musim semi 2025 mendatang.
Kebijakan ini diberlakukan setelah pemerintah Skotlandia menemukan banyak pejabat yang menghapus pesan WhatsApp selama pandemi COVID-19.
Saat itu, layanan pesan WhatsApp meningkat karena banyak pejabat yang bekerja dari rumah.
“Penggunaan aplikasi perpesanan seluler meningkat selama pandemi karena staf bekerja dari jarak jauh dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sulit,” kata Forbes dilansir Sky News.
“Setelah merefleksikan praktik kerja kami, kami sekarang menerapkan perubahan pada penggunaan aplikasi pengiriman pesan seluler,” lanjut Forbes.
Meski begitu, Skotlandia bakal tetap mengizinkan para pejabat untuk menggunakan aplikasi pesan yang disetujui pemerintah, seperti Teams dan Email.
Semua aplikasi bertukar pesan tersebut bisa digunakan pejabat pemerintah Skotlandia untuk berkomunikasi soal pekerjaan.
Pejabat Skotlandia sendiri didorong untuk menerapkan “standar keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas” ketika menjalankan tugasnya.
Oleh karena itu, menghapus pesan WhatsApp yang banyak terjadi pada masa pandemi COVID-19 lalu dianggap sebagai pelanggaran karena dikhawatirkan pesan tersebut mengandung hal penting atau bahkan hal negatif.
Soal hal ini, beberapa pejabat Skotlandia sudah mengatakan bahwa semua pesan yang dihapus di aplikasi WhatsApp yang ada di ponsel mereka sama sekali tidak berhubungan dengan pekerjaan.
(gas/dna)
