Setop Pengguna Baru di Indonesia, SKSG UI: Pemerintah Perlu Audit Starlink! – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia menuai kritik dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) terkait komitmen mendasar Starlink, seperti kedaulatan jaringan, pendirian kantor kendali lokal, dan penyerapan tenaga kerja Indonesia yang belum juga terealisasi.

Starlink bahkan dianggap mendapatkan keistimewaan regulasi untuk mengakses spektrum frekuensi dan infrastruktur telekomunikasi nasional tanpa pengawasan penuh dari dalam negeri.

SKSG UI sebelumnya telah memperingatkan potensi ancaman terhadap berbagai aspek kedaulatan Indonesia akibat kehadiran Starlink yang tidak diatur secara ketat.

Kekhawatiran tersebut meliputi hilangnya kontrol atas spektrum nasional, rentannya perlindungan data pribadi, hingga risiko penyebaran gerakan separatisme digital di wilayah-wilayah strategis dan sensitif.

Terlebih, perusahaan penyedia layanan internet berbasis satelit milik Elon Musk itu baru saja menyetop penerimaan pelanggan baru di Indonesia.

“Akibat karpet merah untuk Starlink, kini mereka dengan leluasa dapat menghentikan layanan tanpa pemerintah memiliki daya tawar. Pertanyaannya, bagaimana penataan internet di Indonesia ke depannya?,” Muhamad Syauqillah, seorang peneliti dari SKSG UI, mempertanyakan hal tersebut.

SKSG UI juga menyoroti potensi risiko layanan internet Starlink dalam menjangkau wilayah terpencil seperti Papua tanpa harus melalui jaringan telekomunikasi nasional.

“Ini bukan hanya persoalan konektivitas, melainkan tentang siapa yang memegang kendali informasi di wilayah yang rawan akan gerakan separatis,” ucap Syauqillah dalam keterangannya, dikutip Selasa (15/7/2025).