TRIBUNNEWS.COM – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol resmi dimakzulkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Jumat (4/4/2025).
Seoul menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nasional dan kelangsungan demokrasi menyusul pemakzulan Yoon.
Pernyataan resmi ini disampaikan langsung oleh Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam kapasitasnya sebagai Juru Bicara Pemerintah Republik Korea, Yu In Chon.
Dalam surat terbuka kepada media internasional dan koresponden asing di Seoul, Yu menegaskan semua fungsi negara tetap berjalan normal sesuai konstitusi dan hukum Korea.
“Bahkan saat presiden tidak menjabat, pemerintah Korea tetap menjalankan tugasnya,” tulis Yu.
“Kami berupaya keras untuk melindungi kepercayaan warga negara kami dan masyarakat internasional.”
Fokus ke Keamanan dan Ketertiban
Yu menyampaikan pemerintah memperkuat postur keamanan nasional guna mencegah gangguan pertahanan.
Langkah-langkah keamanan dan ketertiban umum juga ditingkatkan untuk melindungi kehidupan sehari-hari warga.
Pemerintah meninjau sistem tanggap bencana dan memastikan tidak ada kekosongan kendali negara selama masa transisi kepemimpinan.
Ekonomi Dipantau Ketat
Selain menjamin stabilitas politik, pemerintah Korea Selatan juga fokus menjaga kestabilan ekonomi nasional.
“Pemerintah memantau pasar keuangan secara ketat dan akan segera merespons isu-isu perdagangan serta diplomatik yang tertunda,” lanjut Yu.
Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan kebijakan penuh untuk mengembalikan kepercayaan dunia usaha dan mempertahankan jalur pertumbuhan ekonomi.
Pemilu Presiden Siap Digelar
Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, Korea Selatan akan menggelar pemilihan presiden baru dalam 60 hari.
Yu menegaskan pemerintah akan memastikan pelaksanaan pemilu berjalan tertib dan lancar.
“Kami akan berupaya maksimal agar pemerintahan berikutnya dapat berjalan sesuai rencana, tanpa gangguan terhadap urusan negara.”
Komitmen Internasional Tetap Kuat
Dalam suratnya, Yu juga menekankan Korea Selatan tetap menjadi anggota yang bertanggung jawab dalam komunitas global.
Kerja sama bilateral dan multilateral, termasuk di bidang ekonomi, budaya, dan keamanan, akan terus berlanjut tanpa hambatan.
“Saya berharap media di seluruh dunia dapat menyampaikan prinsip demokrasi Korea berfungsi sebagaimana mestinya,” tutup Yu.
“Korea menjaga stabilitas politik sambil terus bekerja sama dengan masyarakat internasional.”
Latar Belakang Pemakzulan Yoon
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan secara bulat memutuskan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol atas pelanggaran serius terhadap konstitusi.
Ia dianggap menyalahgunakan kekuasaan setelah menetapkan status darurat militer dan mengerahkan pasukan ke Majelis Nasional pada Desember 2024.
Putusan MK memaksa Korea Selatan menyelenggarakan pemilu presiden baru paling lambat Juni 2025.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)
