TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia berhasil menjaga keamanannya dari serangan teroris dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2023 hingga kini, Indonesia tercatat tidak mengalami serangan teroris secara terbuka, atau yang sering disebut dengan zero terrorist attack.
Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan menjelaskan, salah satu kunci keberhasilan ini adalah penerapan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE). Keberhasilan ini adalah capaian signifikan dari implementasi fase pertama RAN PE yang dimulai sejak 2021.
“Saya kira nol-nya angka serangan teroris di Indonesia atau yang sering disebut sebagai zero terrorist attack sejak 2023 itu merupakan salah satu yang bisa kita catat sebagai capaian dari penerapan atau implementasi RAN PE fase pertama,” kata Halili dalam keterangannya, dikutip Jumat (28/3/2025).
Halili menjelaskan, RAN PE adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi ekstrimisme berbasis kekerasan yang berujung pada terorisme. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga negara seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat seperti SETARA Institute.
Tiga pilar utama dalam RAN PE adalah pencegahan, penegakan hukum, dan kemitraan. Semua kegiatan tersebut diatur dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).
“RAN PE itu merupakan agenda sistematis dari negara untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan pendekatan utama yaitu soft approach,” ujar Halili.
Fase pertama RAN PE berlangsung dari 2021 hingga 2024, dengan berbagai program seperti mitigasi, pemetaan aktor teroris, pembekalan aparatur daerah, dan pelibatan masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
Halili mengungkapkan, penerapan RAN PE fase pertama telah memberikan dampak positif, baik yang terukur maupun yang tidak terukur. Dampak terukurnya adalah terciptanya zero terrorist attack.
“Fenomena zero terrorist attack itu adalah dampak terukur yang bisa kita lihat, yakni tidak ada serangan teroris yang sifatnya terbuka dan mematikan di Indonesia,” jelasnya.
Sementara, dampak tidak terukur yang muncul adalah kesadaran masyarakat akan keberadaan ekstremisme dan pentingnya mitigasi serta kemampuan untuk mencegahnya secara dini.
Halili juga berharap bahwa pelaksanaan RAN PE fase kedua pada 2025-2029 akan terus memberikan dampak positif dalam mencegah dan menanggulangi terorisme. Target utamanya adalah pencegahan serangan teroris secara terbuka.
“Saya kira target paling utama adalah pencegahan agar tidak terjadi serangan terorisme yang bersifat terbuka. Ini bisa kita jadikan acuan efektivitas implementasi RAN PE fase kedua. Karena kita tahu serangan teroris itu selalu melahirkan berbagai kerugian, mulai dari kerugian jiwa, fisik, ekonomi, sosial dan budaya, bahkan kerugian politik,” ujar Halili.
Untuk fase kedua RAN PE, BNPT akan fokus pada penguatan program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional, yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menambahkan bahwa penguatan program-program tersebut sejalan dengan visi dan misi presiden dalam RPJMN 2025-2029, khususnya dalam koordinasi dan sinergi antara instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan serta penanggulangan aksi terorisme.
“RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi presiden, salah satunya terkait koordinasi antarinstrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme. Di sinilah peran RAN PE sangat penting,” ujar Eddy.
