Merangkum Semua Peristiwa
Indeks

Serunya Nobar Indonesia vs Bahrain di Halaman Kantor Gubernur Jateng, Dipenuhi Poster Tolak UU TNI Regional 26 Maret 2025

Serunya Nobar Indonesia vs Bahrain di Halaman Kantor Gubernur Jateng, Dipenuhi Poster Tolak UU TNI
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        26 Maret 2025

Serunya Nobar Indonesia vs Bahrain di Halaman Kantor Gubernur Jateng, Dipenuhi Poster Tolak UU TNI
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com-
Pertandingan sepak bola Indonesia melawan Bahrain dalam laga ke-7 Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tampak menarik perhatian masyarakat Indonesia, tak terkecuali Kota Semarang.
Puluhan masyarakat berbondong-bondong menuju ke halaman depan Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng) yang terletak di Jalan Pahlawan, Mugassari, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Mereka tampak bersemangat menonton pertandingan Timnas pada malam ini, Selasa (25/3/2025).
Uniknya, di sekeliling layar tancap nonton bareng (nobar)
Timnas Indonesia
di depan Gubernuran itu dipenuhi poster dan tulisan mengenai penolakan UU TNI. Diantaranya seperti “Supermasi Sipil Bukan Lelucon”, “Gamma Never Endgame”, “Sepak Bola Alat Perjuangan Tan Malaka”, “Cabut UU TNI”, dan masih banyak lagi.
Salah satu penonton, Laras (22), mengaku, sengaja datang ke sini bersama kawannya demi menonton aksi Timnas Indonesia melawan Bahrain.
“Saya baru pertama kali ikut nobar pertandingan bola di Semarang, karena baru dua minggu tinggal di sini,” ucap Laras saat ditemui KOMPAS.com, Selasa (25/3/2025) malam.
Melihat banyaknya poster dan tulisan penolakan Undang-Undang TNI, Laras mengaku, cukup terkesan dan mengapresiasi adanya gerakan masyarakat Semarang untuk menyuarakan keresahan bersama.
Menurut dia, adanya aktivitas semacam ini akan meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat terhadap kebijakan yang merugikannya.
“Keren sih, luar biasa banget bisa memperjuangkan hak kita sebagai rakyat ataupun kita sebagai mahasiswa dengan apa adanya,” tutur dia.
Laras menyebut, dirinya juga merasa resah terhadap pengesahan UU TNI. Alasannya, Laras sangat khawatir jika dwifungsi militer akan kembali ditegakkan.
“Itu yang bermasalah banget. Masak kita bakal balik ke Orde Baru lagi? Itu yang paling saya takutkan,” ujar dia.
Sementara itu, salah satu perwakilan Aliansi Masyarakat Sipil Semarang, Mario (25) mengatakan, kegiatan nobar dengan elemen poster penolakan UU TNI ini merupakan salah satu cara untuk menyuarakan keresahan masyarakat terhadap pengesahan UU TNI.
“Bagaimana kita berupaya untuk merebut ruang publik itu sebagai tempat bersama. Di lain sisi lain, kita gunakan sebagai medium untuk menyuarakan terkait kondisi hari ini, seperti RUU TNI,” ujar Mario.
Bahkan, imbuh Mario, sebelum nobar pada malam ini, Aliansi Masyarakat Sipil Semarang sudah bermalam di depan
kantor Gubernur Jateng
selama dua malam berturut-turut.
Mario menyebut, hal tersebut dilakukan sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat.
“Aktivasi di sini adalah bersifat berkepanjangan. Kita saling berjejaring satu sama lain untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak berpihak sama sekali dengan masyarakat. Makanya kita mencoba untuk saling menguatkan koordinasi kita satu sama lain,” tutur Mario.
Aktivitas bermalam itu, imbuh Mario, dilakukan secara konsisten dengan betbagai kegiatan. Diantaranya yaitu berkemah, street football, lomba balap lari, membuat dapur umum, hingga nonton bareng.
Kendati demikian, Mario berharap, aktivitas yang dilakuakan oleh Aliansi Masyarakat Sipil Semarang itu dapat didengar oleh pemerintah.
“Tidak ada target khusus, tapi kita akan bertahan selama mungkin sampai RUU TNI itu dibatalkan. Dan pembahasan-pebahasan RUU yang tidak berpihak kepada rakyat itu juga clear,” ucap Mario.
Bagi Mario, UU TNI harus segera dicabut lantaran tidak memiliki manfaat dan keberpihakan kepada masyarakat sipil sedikit pun.
Tak hanya itu, menurut dia, UU TNI juga akan merugikan anak-anak muda penerus masa depan sepertinya.
“UU TNI harus ditolak karena dari awal dia sudah cacat secara formil. Dia dibahas melalui cara yang sifatnya tertutup. Lalu kita berkaca dari tahun Orde Baru, kita memiliki ingatan kelam terkait hal itu,” pungkas Mario.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Merangkum Semua Peristiwa