Sengketa Tanah Sekolah di Garut, Siswa Ngadu ke Rumah Dinas Wabup Bandung 13 Januari 2026

Sengketa Tanah Sekolah di Garut, Siswa Ngadu ke Rumah Dinas Wabup
Tim Redaksi
GARUT, KOMPAS.com
– Kembali masuk sekolah usai libur panjang akhir semester menjadi momen yang ditunggu banyak siswa, termasuk Salsabila, siswi kelas XI SMA Yayasan Baitul Hikmah (YBHM) Garut. Namun, ekspektasi Salsabila untuk bercanda dan belajar bersama guru di hari pertama tidak terwujud.
Pada Senin (12/1/2026), gerbang sekolahnya justru digembok rapat. Tidak ada satu pun guru maupun siswa yang bisa masuk. Mereka hanya bisa berkumpul di depan gerbang sambil menyaksikan aksi unjuk rasa kelompok massa yang memperjuangkan tanah wakaf tempat sekolah itu berdiri.
“Ekspektasi saya salah,” ucap Salsabila penuh rasa kecewa saat ditemui di tengah aksi unjuk rasa, Selasa (13/1/2026).
Hampir satu tahun ini, para siswa dan guru
SMA YBHM Garut
merasa tidak nyaman setelah adanya pihak yang memasang plang klaim kepemilikan lahan pada Maret 2025.
Sengketa antara pihak yayasan dan pengusaha yang dikabarkan ingin mengubah sekolah menjadi pusat perbelanjaan tersebut terus memanas.
Kondisi ini membuat kegiatan belajar mengajar sering terganggu oleh aksi dan reaksi kedua belah pihak. Siswa sering kali terjebak dalam situasi unjuk rasa yang melelahkan secara fisik maupun psikis.
“Kita capek dibawa kesana kemari, kita hanya ingin belajar dengan tenang bersama guru,” ucap Susi, siswa lainnya, sembari menahan tangis.
Susi mengaku trauma karena tidak pernah membayangkan sekolahnya akan menjadi objek sengketa tanah. “Sedih saya lihat anak-anak lain ke sekolah, sementara saya harus disini,” katanya.
Pada Selasa (13/1/2026), perwakilan siswa dan guru mendatangi Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Provinsi Jawa Barat, lalu berlanjut ke Rumah Dinas Wakil Bupati Garut. Di sana, para siswa difasilitasi oleh Wakil Bupati Garut
Putri Karlina
untuk beristirahat di sebuah kafe agar terpisah dari kerumunan massa aksi.
“Saya enggak mau ikut campur soal sengketa tanah, saya hanya minta hak saya untuk belajar dilindungi,” kata Salsabila menahan emosi.
Feti Ferawati, seorang guru honorer yang sudah 18 tahun mengajar di sekolah tersebut, mengungkapkan bahwa sejak Desember 2025, ruang kelas sudah tidak bisa ditempati. Padahal, ada 150 siswa yang terbagi dalam enam rombongan belajar (rombel) yang membutuhkan kepastian tempat belajar.
“Konfliknya sejak Maret 2025, terus berlanjut sampai akhir Desember kemarin, selesai UAS kita sudah nggak bisa masuk kelas. Guru dan anak-anak inginnya bisa sekolah lagi di sekolah yang sekarang, kalau pindah anak-anak juga kasihan harus ada ongkos ke sekolah dan lainnya,” jelas Feti.
Meskipun merasa lelah, Salsabila mencoba mengambil hikmah dari situasi pelik ini. Ia mengaku jadi lebih memahami arti demokrasi dan hak-hak anak yang harus dilindungi negara. Ia berharap pemerintah segera memberikan solusi nyata, terutama bagi siswa kelas XII yang akan menghadapi ujian akhir.
“Pendidikan kan hak saya, saya minta pemerintah melindungi hak saya,” ujar Salsabila.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.