Senator Asal Sulsel Kritik Rencana Menhut Ubah 20 Juta Hektare Hutan Jadi Lahan Pangan

Liputan6.com, Makassar – Anggota DPD RI Al Hidayat Samsu menyoroti rencana Menteri Kehutanan untuk mengubah 20 juta hektare hutan menjadi lahan pertanian dan energi. Menurutnya, rencana itu adalah kado mengkhawatirkan di awal tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.

“Rencana kebijakan ini mengancam keberlanjutan lingkungan, merusak ekosistem yang sudah kritis, dan memarjinalisasi masyarakat adat dari wilayah nenek moyang mereka,” kata Al Hidayat Samsu dalam keterangannya, Selasa (6/1/2025). 

Visi ini tidak hanya mempercepat penggundulan hutan yang telah menjadi isu serius di Indonesia, tetapi juga menyingkirkan data empiris yang menunjukkan keadaan hutan yang semakin memburuk. Apalagi berdasarkan data Forest Watch Indonesia (2021) menunjukkan bahwa area hutan alami di Indonesia terus menurun yakni dari 106 juta hektare di tahun 2000 menjadi hanya 82 juta hektare pada 2017.

Deforestasi bukan sekadar angka, melainkan bahaya nyata bagi kehidupan masyarakat terutama masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya dari hutan yang lestari. Banjir dan kekeringan yang salah satunya disebabkan deforestasi yang massif mengakibat jutaan orang menderita.

Menurut data BNPB, sejak tahun 2000, banjir telah terjadi sebanyak 14.545 kali, berdampak pada 33,3 juta jiwa masyarakat di penjuru Tanah Air, mengakibatkan lebih dari 23 ribu orang meninggal, dan menyebabkan ribuan lainnya hilang.

Di sisi lain, kekeringan telah memengaruhi 17,3 juta orang, termasuk petani yang kehilangan sumber penghidupan mereka. Berdasarkan survey BPS, jumlah petani gurem atau petani yang memiliki tanah di bawah 0,5 hektar hingga tidak memiliki tanah terus mengalami kenaikan dari 14 juta orang pada 2013 menjadi 16,89 juta jiwa pada 2023.

Ironisnya, penebangan hutan juga berlangsung di wilayah yang seharusnya dilestarikan. Sebanyak 31 taman nasional, 45 cagar alam, dan 26 suaka satwa dilaporkan telah mengalami deforestasi selama tahun 2023. Kondisi ini menggambarkan kurangnya pengawasan dan ketidakseriusan pemerintah dalam merawat area konservasi.