Sempat Ditangkap Saat Demo di DPRD Sumut, Massa Cipayung Plus dan BEMNUS Dibebaskan Medan 27 Agustus 2025

Sempat Ditangkap Saat Demo di DPRD Sumut, Massa Cipayung Plus dan BEMNUS Dibebaskan
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        27 Agustus 2025

Sempat Ditangkap Saat Demo di DPRD Sumut, Massa Cipayung Plus dan BEMNUS Dibebaskan
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
– Sejumlah massa dari Kelompok Cipayung Plus dan BEMNUS yang unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara sempat ditangkap dan diduga dipukuli oleh anggota kepolisian yang berjaga, tetapi sudah dibebaskan.
Penangkapan yang disertai pemukulan itu dilakukan setelah unjuk rasa “Bubarkan DPR” rusuh pada Rabu (27/8/2025) sore.
Pantauan Kompas.com di lapangan, kerusuhan terjadi saat antara polisi dan mahasiswa saling dorong.
Pada saat yang sama, terlihat adanya lemparan berupa tomat ke arah Gedung DPRD Sumut.
Tidak lama kemudian, polisi yang sejak siang berjaga di luar gerbang menepi dan digantikan oleh polisi yang dilengkapi alat-alat pemukul.
Polisi langsung mengejar dan memukul sejumlah massa yang mencoba lari dari upaya pemukulan dan penangkapan.
Massa yang telah bubar secara terpisah terus dikejar polisi menggunakan roda dua.
Salah satu koordinator aksi, Taufiq Pardede, mengatakan bahwa memang sempat ada bentrok dengan pihak kepolisian.
Dia juga mengaku sempat ditangkap dan mengalami tindakan represif dari polisi.
Namun, dia tidak merincikan berapa jumlah rekannya yang ditangkap.
“Semua teman-teman sudah dijemput. Sudah kami bawa pulang. Jadi hari ini tidak ada anggota Cipayung Plus dan BEMNUS yang ditahan,” ujar Ketua Umum IMM Sumut itu, sembari menunjuk dahinya yang luka.
Koordinator aksi lainnya, Chrisye, menyayangkan dan mengecam sikap represif aparat kepolisian kepada kawan-kawannya yang dipukuli saat menyampaikan aspirasi.
“Kami tidak ada niatan untuk melakukan aksi-aksi yang tidak sesuai undang-undang atau melanggar hukum,” ujar Korwil I GMKI tersebut.
Dalam aksi itu, massa menyampaikan kekecewaan atas sikap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Mereka menilai banyak kebijakan yang mengkhianati masyarakat, terutama soal pemberian tunjangan DPR.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.