FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usulan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana untuk mengevaluasi Pilkada langsung mendapat dukungan dari Affandi Affan, Praktisi Hukum sekaligus Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah.
Menurutnya, meskipun Pilkada langsung telah memberikan kontribusi besar bagi demokrasi, sistem ini menghadapi tantangan signifikan, termasuk biaya yang sangat tinggi dan ketidakefisienan dalam prosesnya.
“Pilkada langsung sering menguras anggaran negara dan menambah beban ekonomi bagi calon serta masyarakat,” ujar Affandi dalam keterangannya, Sabtu (14/12/2024).
Langkah evaluasi ini dianggap perlu untuk menjaga keberlanjutan demokrasi yang lebih efisien dan berbiaya rendah. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional untuk penataan ulang sistem pemerintahan daerah, sementara UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada membuka ruang untuk melakukan perbaikan guna mengatasi masalah yang ada.
Dalam perspektif teori hukum progresif oleh Prof. Satjipto Rahardjo, hukum harus beradaptasi dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.
“Evaluasi ini diharapkan mampu menghasilkan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat tanpa mengorbankan prinsip demokrasi,” kata Affandi.
Evaluasi Pilkada langsung ini, menurutnya, merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem pemilihan yang lebih efisien, mengurangi pemborosan anggaran, dan meningkatkan kualitas pemimpin daerah, sekaligus menjaga stabilitas politik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi Indonesia.
/data/photo/2024/12/14/675d9dd781271.jpg?w=250&resize=250,140&ssl=1 "Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang")
