Bantul, Beritasatu.com – Sekolah Rakyat (SR) akan resmi dibuka secara serempak pada Senin (14/7/2025). Salah satu lokasi yang siap menyambut siswa adalah SR 19 wilayah Sonosewu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan kapasitas 200 siswa untuk jenjang setara SMA kelas 10.
Kepala Dinas Sosial DIY Endang Patmintarsih mengatakan seluruh persiapan teknis dan non-teknis telah rampung. Salah satu agenda penting yang akan dilaksanakan pada hari pertama adalah pemeriksaan kesehatan bagi seluruh siswa.
“Kami sudah siap semua. Yang pasti pada 14 Juli besok kami menghadirkan para siswa SR untuk mengikuti tes kesehatan. Tes kesehatan itu tidak menggugurkan status diterimanya mereka di SR. Walaupun ditemukan penyakit, hasil tes sebagai rujukan untuk penanganan pengobatan selanjutnya,” kata kepada Beritasatu.com.
Pembukaan SR diawali dengan pemeriksaan kesehatan dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan puskesmas setempat. Usai pemeriksaan, siswa akan mengikuti masa orientasi selama dua bulan sebagai bagian dari adaptasi terhadap sistem pendidikan berasrama dan kedisiplinan baru.
“Orientasi dilakukan mulai tanggal 14. Kami sudah mengundang siswa dan orang tuanya sebanyak tiga kali sebelumnya. Itu bagian dari pengenalan. Mereka sudah tahu gedung sekolahnya, kamarnya, dan sebagainya,” tambah Endang.
Lanjut Endah menyampaikan, SR 19 telah menyiapkan fasilitas pembelajaran dan asrama, meskipun dengan model rehabilitasi bangunan, bukan pembangunan baru. Terdapat dua lokasi utama yakni di Purwomartani dan Sonosewu, masing-masing memiliki karakteristik ruang yang berbeda.
“Kalau di Purwomartani itu satu kamar dua orang. Kalau di Sonosewu, satu kamar bisa bertiga, berempat bahkan enam karena ada yang model dormitory seperti guest house. Kami menyesuaikan kondisi gedung yang ada,” kata Endang.
Sementara itu, Calon Kepala Sekolah SR 19 Bantul, Agus Ristanto, menekankan bahwa konsep Sekolah Rakyat adalah hasil inisiasi Presiden sebagai bentuk nyata pendidikan inklusif dan berkeadilan.
“Konsep awal SR ini rintisan dari Bapak Presiden, yaitu sekolah yang menampung para siswa dari latar belakang ekonomi miskin bahkan ekstrem, berdasarkan data tunggal kesejahteraan nasional (DTSN). Sistem pendidikannya berasrama dengan kurikulum yang merujuk pada Kemendikbudristek,” ujar Agus.