Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan 200 sekolah rakyat di seluruh Indonesia pada tahun 2025 untuk memutus rantai kemiskinan. Nantinya sekolah-sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sekolah rakyat memiliki konsep boarding school untuk jejang SD, SMP dan SMA, sehingga seluruh siswa akan tinggal di asrama.
“Kami sudah putuskan juga untuk membangun tahun ini. Kita harap segera akan mulai dibangun 200 sekolah rakyat berasrama,” ujar Prabowo saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Presiden menekankan bahwa program ini bertujuan agar anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan.
“Anak orang kurang mampu, anak orang miskin tidak boleh miskin. Katakanlah bapaknya sekarang pekerjaannya sangat sederhana, dia misalnya tukang pemulung. Anak dan cucunya tukang pemulung tidak boleh jadi tukang pemulung. Dia harus kita berdayakan,” tegasnya.
Dalam rencana tahap awal, sebanyak 53 sekolah akan segera diresmikan dalam waktu tiga bulan ke depan. Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Kementerian Sosial telah memiliki gedung dan lahan yang dapat digunakan, sehingga pembangunan bisa dipercepat dengan hanya melakukan renovasi.
“Yang segera mungkin tiga bulan ini bisa kita resmikan 53 sekolah. Ternyata Kementerian Sosial sudah punya gedung-gedungnya, sudah punya areanya, jadi tinggal kita renovasi sedikit,” kata Prabowo.
Sementara itu, pembangunan 147 sekolah lainnya akan menyusul. Dalam program sekolah rakyat ini, pemerintah menargetkan total sekitar 1.000 murid per sekolah rakyat.
Saat ini, pemerintah juga terus berkonsolidasi dengan bupati, wali kota, dan gubernur sebelum sekolah ini diselenggarakan mulai tahun ajaran 2025-2026.
“Ini rencana kita dan kita akan bangun tahun ini 200 sekolah berasrama tersebut. Satu sekolah kita harapkan 1.000 murid,” beber Prabowo.
Presiden Prabowo juga berharap bahwa dalam lima tahun ke depan, setidaknya setiap kabupaten dapat memiliki satu sekolah rakyat berasrama, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi.