Jakarta, CNN Indonesia —
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengirim surat kepada Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya atas kondisi di Jalur Gaza, Palestina, yang kian mengkhawatirkan.
Dalam sebuah surat kepada Presiden DK PBB, Jose Javier de la Gasca Lopez Dominguez, Guterres menyampaikan kecemasannya tentang Gaza sambil menyinggung Pasal 99 Piagam PBB.
Guterres mengatakan aksi Israel di Gaza selama lebih dari delapan pekan ini telah membuat “warga sipil di seluruh Gaza menghadapi bahaya besar”.
“Di tengah pemboman terus-menerus yang dilakukan tentara Israel (IDF), dan tanpa tempat berlindung atau hal-hal penting untuk bertahan hidup, saya memperkirakan ketertiban umum akan segera rusak karena kondisi yang menyedihkan ini,” tulis Guterres, seperti dikutip laman resmi PBB.
“Yang membuat bantuan kemanusiaan yang terbatas sekalipun tidak mungkin dilakukan,” tulisnya.
Dalam surat yang menjadi langkah tak biasanya ini, Guterres juga menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza yang memburuk sehingga bisa menyebabkan bencana bagi warga Palestina.
Dia menuliskan lebih dari 15.000 orang dilaporkan tewas, dengan lebih dari 40 persen di antaranya merupakan anak-anak. Sekitar 80 persen populasi Gaza juga telah dipindahkan secara paksa ke daerah-daerah yang semakin kecil.
Jutaan orang juga mencari perlindungan di UNRWA hingga membuat kondisi “yang penuh sesak, tidak bermartabat, dan tidak higienis.”
Lebih dari itu, sistem perawatan kesehatan di Gaza juga telah runtuh, dengan rumah sakit yang kini berubah menjadi medan perang.
Padahal, ribuan orang mencari perlindungan dan membutuhkan perawatan di sana. Dengan keadaan ini, Guterres pun menyebut akan ada lebih banyak orang yang meninggal dunia akibat tak mendapatkan obat dan perlindungan.
“Situasi yang lebih buruk bisa terjadi, termasuk penyakit epidemi dan meningkatnya tekanan untuk melakukan pengungsian massal ke negara-negara tetangga,” bunyi pernyataan Guterres.
Dia kemudian menggarisbawahi Resolusi 2712 (2023) DK PBB yang menyerukan peningkatan penyediaan pasokan bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga sipil, terutama anak-anak.
“Kondisi saat ini membuat operasi kemanusiaan yang berarti tidak mungkin dilakukan,” kata Guterres dalam surat itu, seraya menambahkan bahwa “tidak ada tempat yang aman di Gaza.”
Bersambung ke halaman berikutnya…
Guterres mengatakan sistem kemanusiaan di Gaza saat ini dihadapkan oleh risiko keruntuhan parah.
Ia pun mendesak komunitas internasional untuk melakukan segala cara guna mencegah hal tersebut dan mengakhiri krisis yang telah berlangsung.
“Saya mendesak para anggota Dewan Keamanan untuk mencegah bencana kemanusiaan. Saya mengulangi seruan saya agar gencatan senjata kemanusiaan segera diserukan. Ini mendesak. Penduduk sipil harus terhindar dari bahaya yang lebih besar,” tulis dia.
“Dengan gencatan senjata kemanusiaan, sarana untuk bertahan hidup dapat dipulihkan, dan bantuan kemanusiaan dapat disampaikan dengan cara yang aman dan tepat waktu di Jalur Gaza.”
Pada pertengahan November, DK PBB akhirnya menyerukan “jeda kemanusiaan” di Jalur Gaza, yang merupakan pertama kalinya dewan itu menetapkan sikap mengenai konflik tersebut, setelah empat rancangan resolusi ditolak melalui veto.
Menurut sumber diplomatik, anggota Dewan Keamanan saat ini sedang mengerjakan rancangan resolusi baru yang berfokus pada bantuan kemanusiaan.
Namun Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood mengatakan resolusi Dewan Keamanan tidak akan berguna pada saat ini.
“Banyak upaya baik yang dilakukan untuk memperbaiki situasi telah terjadi di kawasan ini, dan kita perlu melanjutkannya.”