Sebut-Sebut Apple, Menperin Bicara Pabrik Tutup-Ungkap Borok Industri

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang buka-bukaan kondisi industri nasional. Sebelum menerima dan melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, di kantornya, Jakarta Senin (6/1/2025), Agus menumpahkan unek-uneknya, mulai dari kebijakan industri yang tidak ada di tangan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), termasuk kebijakan tata kelola ekspor-impor.

Tak hanya itu, cetusnya, ketentuan yang bersangkutan dengan daya saing sektor industri di Tanah Air juga tidak ada di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Padahal, tukasnya, kedua kementerian ini memiliki kepentingan besar untuk pertumbuhan sektor manufaktur dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. 

“Penting untuk diketahui, bahwa kami kedua kementerian merupakan tulang punggung dari perekonomian nasional ini sedang melakukan pertemuan, dan ini akan kami rutinkan. Mudah-mudahan ini jadi satu sinyal kepada pelaku usaha, pelaku industri. Di mana kedua kementerian ini senantiasa melakukan koordinasi untuk mengelola, khususnya kepada kami sektor manufaktur sebagai pembinanya,” kata Agus. 

“Memang, kementerian ini unik. Karena, menurut pandangan saya, ini penilaian yang saya sampaikan secara gurau, tapi saya kira inti dari Menaker itu pertama, tidak boleh ada kehilangan pekerjaan dan kedua harus ada penciptaan lapangan kerja. Kalau dimudahkan bicara itu simplifikasinya,” tambahnya.

Hanya saja, sambung Agus, kebanyakan kebijakannya (terkait lapangan kerja), tidak ada di Kemnaker. 

“Kehilangan pekerjaan dan penciptaan lapangan kerja itu kebanyakan kebijakannya tidak ada di Kemnaker. Jadi, tergantung kementerian lain. Penciptaan lapangan kerja dan kehilangan lapangan kerja itu ada di kementerian lain. Dan salah satu yang penting bagi Kemnaker adalah Kemenperin. Karena Kemenperin tentu suka tidak suka menyerap tenaga kerja cukup besar,” bebernya. 

“Dilalahnya, pertumbuhan sektor manufaktur nasional juga sangat tergantung kebijakan kementerian lain. Contohnya, untuk menumbuhkembangkan sektor manufaktur, beberapa kebijakan memang bukan di kami. Di beberapa pertemuan sudah saya sampaikan. Misalnya, mengenai harga gas untuk industri. Itu satu hal sepele bagi industri, tapi itu daya saing,” tukas Agus,

Hal itu, imbuh dia, jadi contoh bagaimana kebijakan terkait industri tidak menjadi wewenang Kemenperin yang berkebutuhan untuk mendongkrak kinerja industri manufaktur nasional.

“Kebijakan untuk mengelola atau tata kelola ekspor-impor misalnya, berkaitan dengan lingkungan, larangan terbatas, itu bukan di kami, apalagi di Kemnaker. Saya waktu rapat pertama di Kemenko Perekonomian menyampaikan 1 slide mengenai betapa telanjangnya Indonesia dari negara pedagang,” ucapnya.

“Saya pernah tampilkan itu. Telanjang sekali Indonesia terhadap barang-barang yang masuk ke dalam negeri, proteksinya sangat minim, bahkan dibandingkan negara-negara yang kami anggap liberal, mereka lebih protektif dari kita. Mereka measure-nya ribuan, tapi kebijakan itu tidak ada di kami,” sebut Agus.

Belum lagi, tambahnya, kebijakan terkait insentif atau stimulus untuk calon investor juga tidak ada di Kemenperin. 

“Jadi, sama. Sedihnya, yang harus dihadapi Menperin dan Menaker banyak sekali, kita harus koordinasi dengan kementerian lain,” katanya.

“Kalau ada pabrik tutup yang repot Gatot Subroto, antara Kemnaker, Kemenperin, atau keduanya. Tidak perah ada orang datang ke kantor lain karena pabrik tutup. Kami, terus terang, di Kemenperin selalu saya sampaikan kepada teman-teman sekantor saya ini, ke pejabat-pejabat di dalam negeri, ini bukan karena di depan pak Menteri (Menaker) ya, yang saya utamakan adalah penciptaan lapangan kerja,” ujar Agus. 

Foto: (CNBC Indonesia/Ajat Hutdiyanto)
Pertemuan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (6/1/2025). (CNBC Indonesia/Ajat Hutdiyanto)

Dia mencontohkan proses negosiasi yang dilakukannya dengan pihak Apple terkait investasi di Indonesia. 

“Kami sedang bernegosiasi dengan Apple, kami mengedepankan 4 prinsip. Tapi yang terpenting itu job creation. Yang terpenting bagaimana Apple bisa kita arahkan supaya bangun pabrik di Indonesia, itu tujuannya ya penciptaan lapangan kerja,” tegas Agus. 

“Jadi, ini suatu hal baik di awal tahun 2025. Koordinasi antara 2 kementerian di bidang ekonomi yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional,” tutupnya.

(dce/dce)