Sebagian Massa Batal Unjuk Rasa pada 13 Agustus, Gerpab: Bukan Karena Dibayar Sudewo Regional 9 Agustus 2025

Sebagian Massa Batal Unjuk Rasa pada 13 Agustus, Gerpab: Bukan Karena Dibayar Sudewo
Editor
PATI, KOMPAS.com
– Massa aksi unjuk rasa 13 Agustus 2025 Pati mulai terbelah.
Sebagian simpul massa memutuskan batal berdemonstrasi karena merasa tuntutan mereka sudah dipenuhi Bupati Pati Sudewo.
Sementara, masih ada pula kelompok yang mengatakan bakal tetap menggelar aksi unjuk rasa dengan tuntutan Sudewo lengser.
Kelompok yang memutuskan batal berunjuk rasa di antaranya ialah Gerakan Pati Bersatu (Gerpab) yang dikomandoi Cahya Basuki alias Yayak Gundul dan Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (Aspirasi).
Mereka menyatakan tetap akan datang pada aksi 13 Agustus, namun konsep kegiatan bukan lagi unjuk rasa, melainkan tasyakuran dan istighosah.
Hal itu mereka sampaikan usai berdialog dengan Bupati Pati Sudewo di sebuah restoran di Jalan Diponegoro, Jumat (8/8/2025) sore hingga malam.
Pertemuan tersebut, menurut Sudewo, difasilitasi oleh Kapolresta Pati Kombespol Jaka Wahyudi dan Dandim Pati Letkol Arm Timotius Yogi.
Koordinator Gerpab, Yayak Gundul, bahkan menerbitkan surat khusus yang menyatakan pembatalan aksi unjuk rasa.
Dia mengatakan, pihaknya sudah tidak punya alasan lagi untuk “berkonflik” dengan Bupati Pati Sudewo.
Sebab, tuntutannya agar kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dibatalkan sudah dipenuhi.
“Dengan kerendahan hati dan kelegowoan, Bapak Bupati Sudewo hadir diskusi memberi penjelasan terkait isu yang terjadi di Pati yaitu kenaikan PBB-P2. Alhamdulillah dibatalkan. Oleh sebab itu mohon teman-teman semua warga Pati supaya diimbau, karena tuntutan sudah dipenuhi, mohon tanggal 13 tidak ada kegiatan yang mengatasnamakan itu,” kata Yayak.
Dia mengajak masyarakat Pati agar menjaga kondusivitas. Jangan sampai dimasuki pihak tidak bertanggungjawab yang sengaja ingin Pati gaduh.
“Kenyataannya bupati mau duduk bareng, minum kopi bareng. Jangan ada opini Bupati Sudewo tidak mau bertemu warganya,” katanya.
“Ini kita buktikan hari ini, bukan karena saya dibayari Pak Sudewo,” ujar dia.
Sementara, Bupati Pati Sudewo berterima kasih pada Kapolresta dan Dandim yang telah memfasilitasi pertemuannya dengan para aktivis.
“Sudah kumpul, curhat-curhatan, dengan teman-teman aktivis ini berkat bantuan Kapolresta dan Dandim. Kami saling curhat, jadi plong, bisa tahu isi hati masing-masing,” kata dia.
Sudewo menambahkan, karena pihaknya sudah memenuhi tuntutan mereka secara tuntas, maka para aktivis tersebut berkomitmen untuk bersama-sama menjaga situasi aman dan kondusif.
“Jadi nanti tanggal 13 Agustus bukan demo, melainkan diganti acara tasyakuran dan doa bersama untuk Pati, supaya situasi Pati yang kelihatannya panas ternyata baik-baik saja, rakyatnya rukun,” kata dia.
Namun demikian, Sudewo menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menganggap tabu aksi demonstrasi. Baginya, itu merupakan salah satu cara menyampaikan aspirasi. Yang penting, jangan anarkis dan jangan sampai membuat kegaduhan.
“Karena kalau anarkis, yang rugi bukan saya, tapi rakyat Pati sendiri. Kalau Pati gaduh, mengganggu iklim investasi. Investor jadi tidak mau datang, padahal itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan,” kata dia.
Koordinator Lapangan (Korlap) Penggalangan Donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, mengatakan bakal tetap berunjuk rasa pada 13 Agustus 2025.
Sekalipun Sudewo menyatakan telah membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2.
Teguh meyakini, jika benar Sudewo membatalkan kenaikan pajak, hal itu bukan karena hati nurani, melainkan karena terpaksa akibat tekanan publik.
“Kalau dia memang prorakyat, harusnya sejak awal tidak ada pemikiran dia untuk menaikkan pajak. Ini dia batalkan karena ada tekanan dari warga. Kalau dia ngomong akan membela rakyat, saya katakan itu bullshit,” kata Teguh.
Lagipula, menurut Teguh, problem kepemimpinan Sudewo bukan hanya terkait isu pajak ini. Isu ini hanya menjadi titik kulminasi, puncak kemarahan masyarakat, dari tindak-tanduk Sudewo sebelumnya.
“Bukan hanya masalah pajak, ada arogansi dan lain-lain. Pajak hanya isu utama, ada persoalan lain di tata kelola pemerintahan Sudewo yang penuh keburukan. Artinya seperti itu. Pati hanya akan damai dan sejahtera kalau dia turun,” tegas dia.
Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul
Setelah PBB Pati Batal Naik: Massa Aksi Unjuk Rasa 13 Agustus Terbelah
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.