TRIBUNNEWS.COM – Rusia dan Ukraina sepakat untuk melakukan gencatan senjata sementara selama 30 hari yang mencakup larangan penargetan serangan terhadap fasilitas energi dan maritim.
Sebelumnya, Kremlin menerbitkan daftar fasilitas energi Rusia dan Ukraina yang tidak boleh menjadi target serangan selama 30 hari.
Daftar Kremlin mencakup kilang minyak, jaringan pipa minyak dan gas, serta pembangkit listrik tenaga nuklir.
“Larangan sementara berlaku selama 30 hari, dimulai 18 Maret, dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak,” kata Kremlin dalam pernyataannya, Selasa (25/3/2025).
“Jika salah satu pihak melanggar gencatan senjata, pihak lain harus menganggap dirinya dibebaskan dari komitmennya terhadap gencatan senjata,” tambahnya.
Menteri Pertahanan Ukraina Rustam Umerov mengatakan Kyiv telah menyetujui dua perjanjian gencatan senjata dengan Rusia yang diumumkan oleh Amerika Serikat pada hari Selasa.
Selain itu, Kremlin dan Washington memuji upaya “negara ketiga” untuk memfasilitasi pelaksanaan perjanjian yang ditandatangani di Arab Saudi.
“Rusia dan Amerika Serikat memuji upaya baik negara-negara ketiga yang bertujuan mendukung pelaksanaan perjanjian di bidang energi dan navigasi maritim,” kata Kremlin, sambil mencatat negara-negara Eropa tetap dikecualikan dari diskusi ini.
Pernyataan Kremlin juga mencatat AS akan membantu memulihkan akses Rusia ke pasar dunia untuk ekspor pertanian dan pupuk.
Namun, Kremlin menyatakan klausul-klausul ini akan berlaku hanya setelah beberapa sanksi dicabut, hal yang tidak diumumkan AS dalam pernyataannya pada hari Selasa, seperti diberitakan Pravda Ukraina.
AS sebelumnya mengatakan telah membuat perjanjian terpisah dengan Ukraina dan Rusia untuk memastikan navigasi yang aman di Laut Hitam dan menegakkan larangan serangan terhadap fasilitas energi di kedua negara.
Rusia dan Ukraina Minta Jaminan
Rusia dan Ukraina meminta jaminan meski keduanya telah menyetujui gencatan senjata sementara selama 30 hari untuk menangguhkan serangan terhadap fasilitas energi dan maritim.
“Jika Rusia melanggar ini, saya akan mengajukan pertanyaan langsung kepada Presiden AS Donald Trump,” kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam konferensi pers di Kyiv pada hari Selasa.
“Jika mereka melanggar ini, dan kami memberikan bukti, kami akan menuntut sanksi, senjata, dan sebagainya,” lanjutnya, seperti diberitakan Kyiv Independent.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengindikasikan Rusia akan membutuhkan jaminan yang jelas.
“Mengingat pengalaman menyakitkan dari perjanjian dengan Kyiv saja, jaminan tersebut hanya dapat berupa perintah dari Washington kepada Zelensky dan timnya untuk melakukan satu hal tertentu,” kata Sergei Lavrov.
Kedua kesepakatan yang dicapai di Arab Saudi menyusul pembicaraan yang diprakarsai oleh Presiden AS Donald Trump.
Sebelumnya, perwakilan AS bertemu dengan perwakilan Ukraina yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Rustem Umerov pada hari Minggu (23/3/2025).
Pada hari berikutnya, perwakilan AS bertemu dengan perwakilan Rusia yang dipimpin oleh Grigory Karasin, ketua Komite Urusan Luar Negeri Dewan Federasi Rusia (majelis tinggi parlemen) dan Sergey Beseda, penasihat direktur Badan Keamanan Rusia (FSB).
AS kemudian mengoordinasikan pernyataan bersama yang dirilis pada Selasa (25/3/2025).
Kesepakatan tersebut merupakan yang pertama yang bertujuan menghentikan serangan energi sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina
