TRIBUNNEWS.COM – Serangan rudal balistik Rusia di Kota Sumy, Ukraina, pada Minggu (13/4/2025) pagi, menewaskan sedikitnya 34 orang dan melukai 83 lainnya.
Dikutip dari The Guardian, dua rudal menghantam pusat kota yang ramai saat warga sedang menuju gereja untuk merayakan Minggu Palma.
Salah satu rudal menghantam sebuah bus listrik penuh penumpang. Dua anak-anak termasuk di antara korban tewas.
Prancis, Jerman, Inggris dan Italia Mengecam
Presiden Prancis, Emmanuel Macron menyebut serangan ini sebagai bukti bahwa Rusia secara terang-terangan menolak perdamaian dan menghina upaya diplomatik.
“Semua orang tahu bahwa hanya Rusia yang menginginkan perang ini,” ujar Macron dalam pernyataan yang dikutip berbagai media Prancis.
“Hari ini jelas bahwa Rusia sendiri ingin melanjutkannya, menunjukkan penghinaannya terhadap kehidupan manusia, hukum internasional, dan upaya diplomatik yang dilakukan oleh Presiden (Donald) Trump,” katanya.
Macron menegaskan langkah-langkah tegas diperlukan untuk mendorong gencatan senjata.
“Prancis bekerja tanpa lelah untuk mencapai tujuan ini, bersama para mitranya,” tambahnya.
Kanselir Jerman, Friedrich Merz juga mengecam keras serangan tersebut.
Dalam wawancara dengan penyiar ARD, Merz menyebutnya sebagai “tindakan pengkhianatan” dan “kejahatan perang yang disengaja dan terencana”.
Menurutnya, niat baik negara-negara Barat untuk berdiskusi dengan Rusia malah ditafsirkan sebagai kelemahan oleh Presiden Vladimir Putin.
Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni menyebut serangan itu sebagai aksi “pengecut” dan “menghancurkan semua peluang keterlibatan nyata demi perdamaian”.
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengecam keras serangan rudal Rusia yang menewaskan puluhan warga sipil di Kota Sumy, Ukraina.
Dalam pernyataan resminya yang dipublikasikan di platform X, Starmer menyampaikan belasungkawa dan menyerukan gencatan senjata segera.
“Saya terkejut dengan serangan mengerikan Rusia terhadap warga sipil di Sumy, dan pikiran saya tertuju pada para korban serta orang-orang yang mereka cintai di masa tragis ini,” tulisnya.
Starmer menegaskan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menunjukkan komitmen terhadap perdamaian.
Menurutnya, kini giliran Presiden Rusia Vladimir Putin untuk bertindak.
“Putin sekarang harus menyetujui gencatan senjata penuh dan segera tanpa syarat,” tegas Starmer.
Pernyataan ini menambah daftar panjang kecaman internasional terhadap serangan yang terjadi saat umat Kristen Ukraina tengah merayakan Minggu Palma.
Insiden tersebut memicu reaksi keras dari sejumlah pemimpin dunia yang menilai aksi Rusia sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Reaksi Amerika
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump turut mengomentari insiden tersebut saat berbicara kepada wartawan di pesawat kepresidenan Air Force One.
“Saya pikir itu hal yang mengerikan. Dan saya diberitahu mereka melakukan kesalahan,” kata Trump seperti dilaporkan Agence France-Presse.
Ketika ditanya lebih lanjut soal apa yang ia maksud dengan “kesalahan”, Trump menjawab, “Anda akan bertanya kepada mereka,” tanpa memberikan kejelasan lebih lanjut.
Kecaman juga datang dari Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.
Dalam unggahan di akun resminya di platform X, Rubio menulis:
“Amerika Serikat menyampaikan belasungkawa terdalam kami kepada para korban serangan rudal Rusia yang mengerikan hari ini di Sumy. Ini adalah pengingat tragis mengapa Presiden Trump dan pemerintahannya meluangkan begitu banyak waktu dan upaya untuk mencoba mengakhiri perang ini dan mencapai perdamaian yang adil dan abadi.”
Utusan Khusus AS untuk Ukraina, Keith Kellogg, juga mengecam keras insiden ini.
“Serangan Minggu Palma hari ini oleh pasukan Rusia terhadap sasaran sipil di Sumy melewati batas kesopanan apa pun,” katanya.
Analis The Guardian, Dan Sabbagh, menilai bahwa jumlah korban sipil yang tinggi di Sumy dapat mendorong pemerintahan Trump untuk bersikap lebih tegas dalam negosiasi damai dengan Moskow.
Selama dua bulan terakhir, pembicaraan damai berjalan lambat, sementara Washington memilih strategi dialog langsung dengan Rusia namun cenderung bungkam atas serangan terhadap warga sipil.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)
