RI Punya Program Bangun 3 Juta Rumah, Gasnya Bakal Pakai Ini..

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memiliki program pembangunan 3 juta rumah per tahun, yang akan dimulai pada awal tahun 2025. Untuk mendukung itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan jaringan gas (jargas) sambungan rumah (SR) yang akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tersebut.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menyatakan, pada pemerintahan sebelumnya, pihaknya sudah melakukan koordinasi untuk membangun jargas pada program pembangunan rumah.

“Kita sudah sempat koordinasi bersurat dari Menteri ke Menteri sudah. Nah ini kita mau melanjutkan koordinasi itu,” ungkap Laode, di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Meskipun tak sepenuhnya untuk 3 juta rumah, Laode menegaskan, pihaknya mengejar target pembangunan jargas untuk 2,5 juta sambungan rumah seperti yang sudah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).

“Nah sekarang kita belum sampai (2,5 juta SR), baru 850 ribu SM. Berarti kan PR-nya masih lebih dari 1,5 juta ya. Yang harus kita kejar, nah 1,5 juta itu harus bisa nih 5 tahun. Gimana caranya,” terang Laode.

Untuk mendukung terciptanya pembangunan jargas sesuai target, pemerintah sedang menyiapkan aturan baru. Di mana, kelak pembangunan Jargas bisa dilakukan oleh pihak swasta dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Ditargetkan, Perpres itu bisa rampung dalam 100 hari dalam target Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Melalui skema KPBU itu, pemerintah akan melakukan lelang wilayah dalam pembangunan Jargas tersebut. Nah, kemungkinan lelang akan dimulai pada tahun 2025.

“Jadi 2025 kita lelang, mudah-mudahan ada pemenangnya. 2026 kita akan konstruksi awal untuk Jargas KPBU,” terang Laode.

Memang, sejauh ini pembangunan Jargas masih menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dilakukan oleh BUMN. Artinya, pemerintah masih mengambil peran besar dalam pembangunan Jargas ini.

Diharapkan, dengan skema KPBU bisa terbangun sebanyak 200 ribu sambungan rumah. “Nah nanti pelaku usaha ini mengungkan ini kalau sudah di 200 ribu SR,” jelas Laode.

Untuk menumbuhkan minat badan usaha swasta membangun Jargas, kata Laode, pihaknya akan memberikan Dukungan Kelayakan atau Viability Gap Fund (VGF) atau dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi.

“Kalau KPBU itu bisa diberikan VGF, begitu dia konstruksi dia kan butuh investasi. (Contoh) 100% investasi dibantu 49% oleh pemerintah. Maksimal ya, maksimal 49%. Oleh Kementerian Keuangan,” tegas Laode.

(pgr/pgr)