Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sofyan Arif Candra
TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK – Ratusan masyarakat dari Kecamatan Dongko dan Kecamatan Munjungan menggeruduk Kantor DPRD Trenggalek, Jalan A Yani, Kelurahan Surodakan, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, Senin (18/11/2024).
Mereka menggelar aksi sebagai wujud protes rusaknya jalan yang menghubungkan Desa Masaran, Kecamatan Munjungan dengan Desa Pandean, Kecamatan Dongko via Hutan Plumpit.
Dari massa yang datang, terdapat 20 tukang sayur keliling atau yang biasa disebut tukang etek ikut datang membawa sepeda motor lengkap dengan gerobaknya.
Berbagai tulisan tertempel di gerobak sayur yang sehari-hari mereka gunakan untuk mengais rezeki, mulai dari “Dalan Ajur Ra Iso Tuku Sayur” (jalan hancur tidak bisa jualan sayur), hingga sindiran kepada pejabat Trenggalek “Golek Bukti Ra Golek Janji” (Cari Bukti, Bukan Janji).
Mereka tidak berorasi di depan Gedung DPRD Trenggalek melainkan memilih untuk langsung bertemu dengan anggota DPRD Trenggalek serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mewakili.
Perwakilan warga, Mei Wahyudin menceritakan jalan hutan plompit yang menghubungkan dua kecamatan tersebut jalan rusak parah sepanjang 3 kilometer.
“Kami sering melaksanakan kerja bakti untuk tembel-tembel dan itu kami minta dari masyarakat umum terutama tukang etek, masyarakat yang sering ke pasar legi dan pasar pon kemudian masyarakat yang sering lewat kami mintai bantuan,” kata Mei, Senin (18/11/2024)
Menurut warga Kecamatan Munjungan tersebut, jalan hutan plompit sangat vital bagi masyarakat Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Dongko terutama untuk bekerja dan bertani.
“Dari arah Dongko ke Munjungan saja, tukang etek yang sebelum Subuh sudah melewati jalan itu ada 20 orang lebih, belum lagi petani, dan masyarakat umum yang beraktivitas di siang harinya,” jelas Mei.
Jalan penghubung antar kecamatan tersebut sebenarnya selalu mendapatkan perhatian dari pemerintah kabupaten berupa rehabilitasi jalan, pada tahun ini juga ada pembangunan jembatan di sisi Desa Masaran, Kecamatan Munjungan.
“Namun yang parah 3 kilometer tersebut malah tidak disentuh sama sekali, padahal beberapa kali ada orang jatuh karena rusaknya jalan tersebut, selain itu waktu tempuh juga menjadi lebih lama lebih dari dua kali lipat,” terang Mei.
Hasil dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut pemerintah menyanggupi untuk menganggarkan kembali ruas jalan tersebut senilai Rp 500 juta, namun menurut Mei hal tersebut percuma karena tidak bisa menyelesaikan total 3 kilometer yang rusak.
“Harapan kami ya diperbaiki total 3 kilometer itu, karena kalau dicicil, yang diperbaiki lebih dahulu sudah rusak duluan padahal ruas yang 3 kilometer tersebut belum tuntas,” pungkasnya.
