Merangkum Semua Peristiwa
Indeks

Putra Kecamatan Maju Pilkada, Polisi Antisipasi Pengerahan Massa Saat Pencoblosan

Putra Kecamatan Maju Pilkada, Polisi Antisipasi Pengerahan Massa Saat Pencoblosan

Liputan6.com, Pekanbaru – Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, mendapat sorotan berbeda dari daerah lainnya karena ada warganya menjadi salah satu calon kepala daerah pada Pilkada 2024. Hal ini dikhawatirkan berpengaruh kepada netralitas aparatur kecamatan dan pedesaan.

Sebagai antisipasi, Polsek Kabun gelar pertemuan dengan perangkat terkait di aula kecamatan. Sejumlah tokoh agama dan masyarakat diajak berdialog untuk meminimalisir adanya politik identitas yang berbau suku, agama, ras dan antar golongan.

“Ada wakil calon bupati merupakan warga Kecamatan Kabun, tentu ini sedikit banyaknya akan berdampak dengan situasi politik di wilayah ini,” kata Kapolsek AKP Aguswandi mewakili Kapolres AKBP Budi Setiyono SIK, Jumat siang, 8 November.

Agus meminta camat dan perangkatnya tetap netral. Kepolisian mewanti-wanti jangan sampai ada aparatur pemerintah mengarah masyarakat kepada salat satu calon ataupun ikut mengampanyekan, baik secara diam-diam apalagi terbuka.

“Jangan sampai ada pelanggaran Pilkada, tetap jaga netralitas, biarkan masyarakat memilih sesuai keinginannya,” ujar Agus.

Selain itu, Agus juga membahas persiapan tahapan Pilkada, khususnya hari pencoblosan yang tidak sampai 3 pekan lagi. Menjelang hari itu, tugas aparatur kecamatan ataupun desa bakal meningkat.

Salah satunya adalah distribusi logistik Pilkada dari KPU kabupaten ke panitia pemilihan kecamatan hingga desa. Semuanya harus siap tanpa ada kesalahan persiapan, termasuk penentuan lokasi tempat pemungutan suara dan distribusi surat undangan memilih.

“Semuanya harus dimatangkan agar Pilkada ini berjalan kondusif, lancar dan tidak ada keributan karena tidak bisa memilih,” ucap Agus.

Agus menyebut koordinasi menjelang hari pencoblosan bakal ditingkatkan. Termasuk pengawalan kampanye yang dilakukan oleh pasangannya calon kepala daerah untuk Riau ataupun kabupaten.

“Semua pihak harus memantau, berkoordinasi kalau ada kendala dan Polri siapa mengawal sampai tuntas,” ujarnya.

 

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.