TRIBUNNEWS.COM – Presiden Rusia Vladimir Putin mengusulkan agar negara-negara sekutunya, termasuk Korea Utara dan anggota BRICS, turut serta dalam perundingan gencatan senjata untuk mengakhiri perang di Ukraina.
Dalam pertemuan dengan prajurit di Murmansk, Rusia utara, Putin menyampaikan gagasan bahwa Ukraina dapat ditempatkan di bawah “pemerintahan sementara” sebagai bagian dari proses perdamaian.
Menurut kantor berita negara Rusia, TASS, Putin mengusulkan pemilu baru di Ukraina serta penandatanganan perjanjian damai setelah negara itu berada di bawah administrasi internasional.
“Pada prinsipnya, pemerintahan sementara dapat diperkenalkan di Ukraina di bawah naungan PBB, Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan mitra kami,” kata Putin.
Ia menekankan bahwa langkah ini bertujuan untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan membentuk pemerintahan yang dipercaya rakyat sebelum memulai perundingan damai.
Putin juga menekankan bahwa perundingan damai seharusnya tidak hanya melibatkan Rusia dan Amerika Serikat, tetapi juga negara-negara lain, termasuk China, India, Brasil, Afrika Selatan, serta Korea Utara.
“Ini bukan hanya Amerika Serikat tetapi juga Republik Rakyat Tiongkok, India, Brasil, Afrika Selatan, semua negara BRICS, dan banyak lainnya, misalnya, termasuk Republik Rakyat Demokratik Korea,” kata Putin, dikutip dari Al Jazeera.
Sementara itu, laporan dari militer Korea Selatan menyebutkan bahwa Pyongyang telah mengirim lebih dari 3.000 tentara baru untuk bergabung dengan pasukan Rusia di Ukraina, melampaui 11.000 tentara yang dikirim tahun sebelumnya.
Putin juga menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Eropa meskipun menilai bahwa negara-negara Eropa sering kali bertindak tidak konsisten terhadap Rusia.
“Kami sudah terbiasa dengan hal itu. Saya harap kami tidak akan membuat kesalahan berdasarkan kepercayaan yang berlebihan kepada apa yang disebut mitra kami,” katanya, menurut TASS.
Di sisi lain, Putin memuji Presiden AS Donald Trump, yang menurutnya “dengan tulus mengharapkan berakhirnya konflik ini.”
Pernyataan Putin muncul setelah negosiasi terpisah di Riyadh, Arab Saudi, yang melibatkan pejabat Rusia, Ukraina, dan AS untuk membahas kemungkinan gencatan senjata.
Menurut laporan AS, Kyiv dan Moskow telah sepakat untuk menghentikan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Hitam.
Namun, dalam beberapa hari berikutnya, kedua belah pihak saling menuduh tidak serius dalam pembicaraan damai.
Ukraina menuduh Rusia melancarkan serangan drone terhadap kota Mykolaiv, yang oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky disebut sebagai “sinyal jelas bahwa Moskow tidak menginginkan perdamaian sejati.”
Sebaliknya, Rusia menuduh Ukraina melakukan serangan drone terhadap fasilitas penyimpanan gas dan infrastruktur listrik di wilayah yang dikuasai Rusia, yang dianggap melanggar kesepakatan untuk tidak menyerang fasilitas energi masing-masing.
Media Rusia melaporkan bahwa putaran kedua pembicaraan akan dilanjutkan di Riyadh pada pertengahan April.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)
