Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Melchias Markus Mekeng meminta pupuk bersubsidi dijual langsung di desa. Menurut Mekeng, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menyalurkan pupuk tersebut langsung ke pengusaha lokal di desa dan menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memiliki jaringan sampai ke desa-desa.
“BRI link yang sudah sampai di desa harus dilibatkan. Kerja sama dengan pengusaha lokal di desa. Itu akan efektif memotong rente-rente dalam bisnis pupuk selama ini,” ujar Mekeng di Jakarta, Senin (3/3/2025).
Mekeng menilai sekarang sudah banyak pengusaha lokal yang muncul di desa-desa. Menurut dia, pihak bank berperan memberikan pendampingan dan modal kerja ketika mereka tidak memiliki modal cukup untuk membeli pupuk.
Yang jelas, kata Mekeng, pihak bank tidak mungkin langsung menyetujui saat mereka mengajukan pinjaman, tetapi melihat track record dari peminjam.
“Selama ini, yang bikin mahal karena diambil ke kabupaten. Jika pupuk jual langsung di desa, lewat pengusaha lokal di desa, pasti lebih murah. Mafia yang bermain juga pasti berkurang karena rantai penyaluran pupuk sudah lebih dekat dengan petani,” ujar anggota Komisi XI DPR ini
Mekeng menanggapi keluhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) yang disampaikan ke DPR, pekan lalu. Dalam pertemuan dengan BAKN, kedua kelompok ini menyatakan belum siap terlibat dalam mekanisme baru penyaluran pupuk bersubsidi.
Hal itu karena adanya perubahan skema distribusi pupuk subsidi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Dalam Perpres yang ada, ditetapkan pupuk subsidi disalurkan langsung ke Gapoktan di daerah.
Mekeng memahami ketidaksiapan Gapoktan di berbagai daerah dalam menjadi mitra distributor atau pengecer PT Pupuk Indonesia. Hal itu karena keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Gapoktan.
Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR ini juga menekankan pentingnya pemberantasan mafia pupuk subsidi yang selama ini menghambat distribusi dan menyebabkan harga pupuk melambung. Menurutnya jika persoalan mafia tidak diberantas maka niat baik dalam Perpres yang ada tidak akan berjalan lancar.
“Jika praktik ini terus terjadi, tujuan baik dari Perpres ini tidak akan berjalan optimal, dan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan akan sulit tercapai. Pemerintah perlu memastikan mafia-mafia yang menghambat penyaluran pupuk ini diberantas,” pungkas Mekeng.