PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan megaproyek industri baterai listrik senilai Rp96 triliun. Proyek raksasa ini didukung oleh sejumlah perusahan besar seperti PT Antam hingga perusahaan asal China yakni CATL.
Proyek strategis setara USD 5,9 miliar itu diresmikan pada Minggu, 29 Juni 2025 yang akan menjadi tonggak penting pengembangan industri baterai listrik dari hulu ke hilir di Indonesia.
Namun, proyek raksasa baterai listrik itu mendapat soratan dari Climate Rights International (CRI) dan Greenpeace Indonesia. Mereka menyerukan agar pemerintah Indonesia memberikan jaminan lebih besar bahwa berbagai langkah telah dilakukan untuk melindungi lingkungan sekitar di pembangunan di Halmahera Timur, Maluku Utara.
Sementara itu, Jarinagan Advokasi Tambang menyebut pemerintah Indonesia mengejar pertumbuhan ekonomi yang tidak jelas sambil secara sadar mengabaikan jeritan rakyat untuk mengakhiri kerusakan pada lingkungan dan penghidupan masyarakat, seperti dikutip dari South China Morning Post.
Presiden Prabowo Subianto saat peresmian proyek industri baterai listrik terbesar di Asia Tenggara di Karawang, Minggu, 29 Juni 2025.
Halmahera adalah pulau yang berada di Maluku sebelumnya telah mengalami peningkatan kerusakan lingkungan seiring berkembangnya operasi di kawasan industri besar yang menampung tambang nikel terbesar di dunia.
Laporan dari Climate Rights International pada bulan Juni 2025 ini memperingatkan pemerintah Indonesia membiarkan kerusakan lingkungan tak terkendali di sekitar tambang Weda Bay.
Adapun laporan dari media Prancis yakni Agence France-Presse menyebutkan suku Hongana Manyawa atau dikenal Suku Togutil yang hidup di hutan Halmahera terkena dampak operasi penambangan di sana.
Sebagai informasi, proyek raksasa baterai listrik di Indonesia dikembangkan leh PT Aneka Tambang Tbk. (ANTAM), Indonesia Battery Corporation (IBC), dan Konsorsium CATL, Brunp, serta Lygend (CBL).
Dari enam subproyek terintegrasi, lima berlokasi di Halmahera Timur, Maluku Utara, dan satu proyek di Karawang.Pemerintah RI mengklaim proyek ini akan menciptakan 35 ribu lapangan kerja tidak langsung dan 8 ribu pekerjaan langsung, sekaligus memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional.***