provinsi: Sumatera Utara

  • Korban Banjir Sumatera Bisa Ganti Oli Motor Gratis di Bengkel-bengkel Ini

    Korban Banjir Sumatera Bisa Ganti Oli Motor Gratis di Bengkel-bengkel Ini

    Jakarta

    Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak banjir di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, PT Pertamina Lubricants (PTPL) melalui program Peduli Sumatera memberikan bantuan darurat berupa ganti oli motor gratis, serta paket sembako untuk warga di sejumlah titik lokasi terdampak banjir dan longsor. Catat lokasinya.

    Program ini adalah bagian dari komitmen Pertamina Lubricants dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar serta pemulihan mobilitas masyarakat pascabencana, sekaligus mempercepat penanganan pasca bencana di wilayah terdampak.

    Ganti Oli Gratis & Bantuan Sembako untuk Warga Terdampak

    Masyarakat yang motornya terdampak banjir dapat memanfaatkan layanan ganti oli gratis di sejumlah mitra bengkel Pertamina Lubricants hingga 5 Desember 2025. Pertamina Lubricants juga akan mengirimkan 105 drum kosong dan 10 intermediate bulk container (IBC) untuk membantu mobilisasi bahan bakar ke area yang aksesnya tidak bisa dijangkau kendaraan berat.

    Direktur Utama PT Pertamina Lubricants, Sigit Pranowo, menyampaikan bahwa program ini berfokus pada kebutuhan paling mendesak masyarakat.

    “Kami mendoakan seluruh warga yang terdampak diberikan keselamatan, kekuatan, dan pemulihan yang cepat. Semoga layanan ganti oli gratis serta bantuan sembako dari Pertamina Lubricants dapat sedikit meringankan beban di masa sulit ini. Kami akan terus mendampingi masyarakat hingga kondisi berangsur pulih,” ujar Sigit dalam keterangannya.

    Selain untuk masyarakat umum, Pertamina Lubricants juga memberikan dukungan kepada bengkel mitra dan distributor di wilayah terdampak dalam bentuk sembako, tenaga pembersihan rumah, sebagai bagian dari kepedulian berkelanjutan perusahaan.

    Setelah Sumatera Utara dan Barat, PTPL selanjutnya akan menyalurkan program bantuan ini ke beberapa wilayah terdampak banjir yang ada di Aceh. “Program bantuan oli gratis ini diharapkan bisa meminimalisasi dampak kerusakan kendaraan bermotor warga di wilayah terdampak banjir dan longsor,” tambah Sigit.

    Pertamina Lubricants bagi-bagi sembako dan program ganti oli motor gratis buat korban baniir di Sumatera Foto: Dok. Pertamina Lubricants

    Cara Menyelamatkan Motor yang Terendam Banjir

    Salah satu dampak dari banjir yang dirasakan masyarakat di lokasi bencana adalah kerusakan pada kendaraan bermotor mereka. Banyak warga mencoba menyalakan motor setelah banjir surut, padahal langkah tersebut dapat memperparah kerusakan.

    Menurut Technical Specialist Pertamina Lubricants, Tri Purwanto, air yang masuk ke mesin dapat mengubah karakteristik pelumas secara signifikan sehingga tidak lagi mampu melindungi komponen mesin dari gesekan.

    Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut dapat mempercepat keausan komponen, menurunkan performa mesin, dan meningkatkan risiko kerusakan serius termasuk korosi.
    Tri menjelaskan bahwa oli yang tercampur air harus segera dikuras atau dilakukan flushing untuk memastikan tidak ada sisa air di dalam mesin sebelum diisi oli baru. Warna oli yang sudah berubah menjadi kecokelatan dan berbusa seperti susu merupakan tanda jelas bahwa air telah masuk.

    Selain penggantian oli, Tri menyarankan beberapa langkah penting berikut:

    1. Periksa ruang bakar dan lepaskan busi untuk memastikan tidak ada air yang masuk.
    2. Untuk motor matic, cek oli gear dan ganti jika ditemukan indikasi pencampuran air.
    3. Cek filter udara dan knalpot agar benar-benar kering sebelum motor dinyalakan.
    4. Periksa sistem kelistrikan, terutama kabel dan soket, untuk menghindari korsleting akibat sisa air.

    Daftar Bengkel di Sumatera yang Sediakan Program Ganti Oli Motor Gratis:

    Provinsi Sumatera Utara

    1. Pool & Car Wash PT Pertamina Patra Niaga MOR I Pertamina Mor 1: Office, Jl. Yos Sudarso No.8-10, Silalas, Kec. Medan Bar., Kota Medan, Sumatera Utara 20111

    2. PEMS Murah Rezeki Motor: Jl. Perniagaan No. 8A Stabat, Kec. Langkat, Kab. Langkat, Sumatera Utara

    3. Budi Motor: Jl. Mesjid No. 58 Pangkalan Brandan, Kab. Langkat, Sumatera Utara

    4. Tan Jaya Servis: Jl. Tanjung Pura Plawi No. 120 Pangkalan Brandan, Kab. Langkat, Sumatera Utara

    5. PEMS Motor Sumatera Perkasa: Jl. Perhubungan Lau Dendang Depan SPBU 14.203.1149, Medan Tembung, Sumatera Utara

    6. PEMS Linus Jaya Motor: Jl. Sei Merah No. 18E, Bandar Labuhan, Kec. Tj. Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20362

    7. PEMS Wahyu Motor: Jl. Marelan Raya Ps. II No.226c, Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara 20245

    8. Cahaya Kharisma: Jl. Titi Pahlawan No.10, Pekan Labuhan, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara 20254

    9. Rezeki Makmur: Jl. Pinang Baris No. 89C, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara

    10. PEMS Katamso Jaya Motor: Jl. Brigjend Katamso No.245A, Kp. Baru, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20215

    Provinsi Sumatera Barat

    1. SMKN 5 Padang: Ganti oli di lokasi pengungsian Kab. Agam

    2. ⁠Assaru Motor: Jl. Raya Siteba No.29 c, Surau Gadang, Kec. Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat 25146

    3. ⁠Bilboy Motor 2: Jl. Raya Kurao No. 1, Kurao Pagang, Kec. Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat 25173

    4. EQ Motor: Jl. By Pass Km. 18., Koto Panjang Ikua Koto, Kec. Koto Tangah, Kota Padang

    5. Yudira Motor: Jl. Raya Padang Bukittinggi 2×11 Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat

    6. RPM Motor: Jl. Djamaluddin Wak Ketok Ps. Ambacang, Kec. Kuranji, Kota Padang

    7. MW Motor: Jalan Simpang Piai No 74, Kelurahan, Cupak Tangah, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25162

    (lua/din)

  • Didampingi Bobby, Gibran Cek Bantuan Pangan di Gudang Logistik Medan

    Didampingi Bobby, Gibran Cek Bantuan Pangan di Gudang Logistik Medan

    JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau dan memeriksa stok bantuan pangan di gudang logistik yang berada di Pangkalan Udara TNI AU Soewondo, Medan.

    Kunjungan ini menjadi titik akhir Gibran setelah meninjau tiga titik lokasi terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera, dimulai dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat; Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dan Aceh Singkil, Aceh, guna memastikan jalur distribusi bantuan bagi para korban berjalan cepat dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Saat tiba di lokasi, Wapres berkeliling gudang untuk memeriksa berbagai bahan kebutuhan pokok untuk para korban, serta mendengarkan penjelasan Kepala Dinas Teritorial Lanud Soewondo Kolonel Pas Firman Manurung.

    “Ini salah satu satgas udara yang ada di wilayah Sumatera Utara. Bantuan ini sebagian dari masyarakat Medan, dan ini yang terkirim dari Jakarta,” kata Firman dilansir ANTARA, Kamis, 4 Desember.

    Dalam peninjauannya, Wapres melihat secara langsung kondisi penyimpanan berbagai pasokan bantuan yang dialokasikan bagi korban bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera tersebut.

    Wapres menegaskan seluruh proses distribusi bantuan harus berjalan cepat, mengingat tingginya kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak banjir dan longsor.

    Gibran meminta agar manajemen pergudangan, proses bongkar-muat, serta koordinasi antarinstansi terus ditingkatkan agar tidak ada kendala dalam penyaluran bantuan, terutama ke daerah yang aksesnya masih terbatas.

    Wapres juga menginstruksikan agar data penerimaan dan penyaluran bantuan dikelola secara transparan dan terintegrasi, sehingga seluruh pihak dapat memantau pergerakan logistik secara akurat.

    Ia menekankan arahan Presiden Prabowo adalah memastikan seluruh korban bencana segera tertangani, serta bantuan menjangkau setiap wilayah tanpa terkecuali.

    Adapun seluruh bantuan yang masuk dari berbagai pihak melalui Lanud Soewondo akan terus disalurkan ke berbagai wilayah, antara lain Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Lhoksumawe, Rembele, dan berbagai daerah lainnya.

    Sebelum bertolak ke Jakarta, Wapres sempat berpesan kepada Gubernur Bobby dirinya akan kembali meninjau lokasi bencana sepekan ke depan guna memastikan distribusi alat berat berjalan lancar.

    “Minggu depan kita ke sini lagi, ya,” kata Gibran.

  • Pertamina Patra Niaga Sumbagut salurkan bantuan ke 400 operator SPBU

    Pertamina Patra Niaga Sumbagut salurkan bantuan ke 400 operator SPBU

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menyalurkan bantuan makanan tambahan kepada 400 operator stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang bertugas di berbagai titik di Kota Medan, Sumatera Utara.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fahrougi Andriani Sumampouw, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan langkah ini wujud kepedulian perusahaan terhadap para operator sebagai garda terdepan yang terus bekerja menjaga kelancaran layanan energi di tengah situasi bencana.

    Bantuan Pertamina Peduli diberikan kepada operator dari 60 SPBU, yang tetap beroperasi penuh selama 24 jam di masa tanggap darurat sampai dengan 10 Desember 2025.

    Pertamina menilai para operator memiliki peran vital dalam memastikan suplai BBM tetap tersedia bagi masyarakat, terutama saat akses dan mobilitas warga terganggu akibat genangan air di sejumlah kawasan.

    Fahrougi menambahkan langkah ini juga sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh operator yang tak kenal lelah dalam bertugas.

    Ia berharap hadirnya dukungan sampai dengan ini semakin menambah semangat para operator untuk terus melayani masyarakat.

    “Kepada seluruh operator, tetap semangat bekerja, jaga kesehatan. Sebagai garda terdepan pelayanan konsumen, mereka merupakan bagian penting dari Pertamina untuk menjaga suplai energi tetap tersedia di masyarakat dengan situasi kondisi yang tidak mudah saat ini,” ujarnya.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bencana di Sumatra karena Curah Hujan Tinggi

    Bencana di Sumatra karena Curah Hujan Tinggi

    GELORA.CO – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra terjadi karena curah hujan yang tinggi.

    Hal itu dinyatakan Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 4 Desember 2025.

    “Ya ini hujannya yang tinggi, ya. Ya, itu juga salah satu di antara kalau hujan yang tinggi dan segala macam, ya,” kata Bahlil, Kamis.

    Bertemu Prabowo, Bahlil mengaku menyampaikan laporan perkembangan penanganan bencana di Sumatra, mulai dari urusan listrik, BBM, hingga LPG.

    Bahlil juga mengaku Prabowo memintanya terus melakukan percepatan penanganan bencana dan mengerahkan segala upaya melayani masyarakat terdampak.

    “Bapak Presiden memerintahkan agar bisa lebih cepat. Makanya saya kemarin tiga hari di sana kan, di lokasi memastikan itu semua,” ujarnya.

    Bahlil memastikan aliran listrik di wilayah terdampak bencana di Sumatra juga mulai menyala.

    “Tadi saya laporkan ke Bapak Presiden, insyaallah besok malam (hari ini) listrik di Sumatera Utara, di Tapteng, Tapsel, kemudian Sibolga sudah menyala berangsur-angsur dan mulai membaik,” tandasnya.

    Korban Jiwa Capai 836 Orang

    Sementara, berdasarkan laporan BNPB jumlah korban jiwa banjir bandang dan longsor di Sumatra telah mencapai 836 orang dan 518 lainnya masih hilang.

    Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, jumlah korban jiwa mencapai 836 orang berdasarkan data pukul 16.00 WIB, Kamis 4 Desember 2025.

    Baca Juga:

    Jejak Senso di Kayu Gelondongan yang Terbawa Banjir Sumatra, Aroma Kriminal Menyeruak

    “Untuk jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 836 jiwa,” ujar Abdul dalam keterangannya, mengutip Jumat 5 Desember 2025.

    Dia mengatakan, korban meninggal dunia paling banyak ditemukan pada satu hari di Aceh yakni, 48 korban tertimbun tanah longsor. Total, korban meninggal dunia di Aceh menjadi 325 jiwa.

    “Penambahan ini paling banyak atau operasi pencarian paling banyak menemukan jasad korban di Provinsi Aceh, hari ini sebanyak 48 korban sehingga total di Provinsi Aceh menjadi 325 meninggal dunia,” tuturnya.

    Di Sumut, sebanyak 12 jenazah ditemukan, tepatnya di Adiankoting. Lalu, enam jenazah di Sumbar.

    “Di Sumatra Utara, di lokasi pembukaan jalan di Adian Koting itu ditemukan 12 jasad sehingga Sumatra Utara jumlah korban meninggal dunia 311 jiwa,” ujarnya.

    “Untuk Sumbar bertambah 6 korban menjadi 200 jiwa meninggal dunia,” imbuhnya.

    Untuk korban yang masih hilang di Aceh sebanyak 170 jiwa. Di Sumut 127 jiwa dan di Sumbar 221 jiwa.

    “Sumbar masih cukup banyak 221 jiwa sehingga total korban hilang di tiga provinsi yang masih dilakukan upaya pencarian sebanyak 518 jiwa,” katanya.***

  • Ekosistem Pendanaan Bencana di BPDLH

    Ekosistem Pendanaan Bencana di BPDLH

    Bisnis.com, JAKARTA – Di tahun 2018, pemerintah secara resmi mengeluarkan kebijakan terkait Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB).

    Menurut keterangan yang dikutip dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJ SEF), Kementerian Keuangan, PARB adalah sebuah pendekatan komprehensif pemerintah untuk mengelola risiko finansial bencana melalui kombinasi instrumen pembiayaan Pooling Fund Bencana (PFB) baik dana publik APBN/APBD, hibah internasional serta dana-dana bersumber lainnya, yang akan digunakan di periode pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

    Dengan adanya strategi PARB, maka diharapkan ke depannya pemerintah memiliki mekanisme pendanaan bencana yang memadai, tepat waktu dan berkelanjutan demi menciptakan ketangguhan bangsa menghadapi bencana.

    Beberapa pilar utama dari strategi PARB di antaranya: 1) Pooling Fund Bencana (PFB) sebagai mekanisme dana bersama dari berbagai sumber untuk menyediakan pendanaan pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana secara memadai; 2) Transfer Risiko untuk mengalihkan beban finansial besar ke pihak ketiga melalui asuransi (aset pemerintah/BMN) dan reasuransi ketika terjadi bencana melalui kepastian tersedianya dana secara lebih cepat dan pasti; 3) Dana Siap Pakai (DSP) yang dicadangkan di APBN yang harapannya mudah dicairkan dalam waktu singkat untuk kejadian tanggap darurat.

    Peran BPDLH

    Melalui mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana serta Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 47 tahun 2021, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) kemudian diberikan mandat untuk mengelola dana tersebut.

    Hal ini dirasakan selaras dengan tugas dan fungsi BPDLH sendiri sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) yang kemudian diperkuat melalui Perpres Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (PDLH).  

    Perpres Nomor 77 Tahun 2018 menjadi dasar regulasi bagi BPDLH untuk dapat memobilisasi berbagai sumber-sumber pendanaan non publik khususnya dana internasional baik yang bersumber dari MDBs, lembaga multilateral, hubungan bilateral antar negara, philantropi, foundation termasuk sumber pendanaan domestik.

    Hal ini wajib ditempuh mengingat keterbatasan sumber pendanaan APBN, sementara permasalahan lingkungan hidup sangat beragam dan bervariasi dengan total kebutuhan pendanaan yang sangat besar. Sebagai contoh misalnya target komitmen pemerintah untuk mencapai janji Nationally Determined Contributions (NDC) 2030 yang mencapai 281 billion USD, tentu menjadi sangat mustahil jika hanya mengandalkan dana APBN semata.

    Sebagai institusi pengelola dana internasional, BPDLH menerapkan prinsip beyond project atas setiap pengelolaan dana program yang dijalankan melalui penciptaan ekosistem pendanaan yang tematik.

    Untuk PFB sendiri, masuk di dalam kategori ekosistem pendanaan tematik disaster dengan menyasar institusi pemerintah baik di Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Di tahap awal, yang baru saja diluncurkan adalah skema asuransi barang milik negara (ABMN), untuk kemudian segera menyusul mekanisme asuransi parametrik yang juga akan dengan mendorong peran serta Pemerintah Daerah untuk ikut berkontribusi kepesertaan pembelian premi asuransi bencana. Kepesertaan Pemda tentu akan disesuaikan kapasitas fiskal masing-masing serta tingkat risiko bencana yang dimiliki.

    Selain menyasar institusi pemerintah, BPDLH di dalam ekosistem pendanaan disaster juga memberikan layanan kepada masyarakat khususnya petani di daerah rawan bencana melalui program Community Resilience Revolving Fund (CRRF) dengan menggandeng UNDP sebagai mitra kerja utama dan koperasi terpilih sebagai lembaga penyalur.

    Model bisnisnya adalah pendanaan campuran melalui dana bergulir BPDLH kepada para petani di pinggir hutan yang sudah menjadi anggota koperasi di daerah masing-masing. Untuk menjamin supaya koperasi mau melayani anggota yang berdomisili di daerah rawan bencana, UNDP memberikan dukungan dana garansi yang dapat dicairkan oleh koperasi ketika bencana betul-betul terjadi dan menimpa petani anggota koperasi tersebut.

    Khusus terkait PARB sendiri sesuai dengan peta jalan yang disusun, bukan menjadi pesaing atau menghilangkan skema dana cadangan bencana yang dialokasikan melalui APBN.

    Strategi PFB dan transfer risiko diharapkan dapat menjadi penguat atau complimentary skema dana cadangan bencana yang disediakan melalui mekanisme APBN, tanpa harus meniadakan satu dengan lainnya. Kejadian bencana Sumatera yang melanda provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga menegaskan urgensi percepatan skema PARB ini.

    Seluruh pihak tentu sangat berharap agar PARB ini dapat segera terealisasi. Secara teknis, BPDLH bersama beberapa pemangku kepentingan terkait juga bekerja sangat keras agar segera merampungkan seluruh perangkat regulasi dan governance di 2025 ini, sehingga tahun 2026 akan menjadi tonggak bersejarah dimulainya secara penuh implementasi PARB melalui PFB dan Transfer Risiko dengan tetap mendukung strategi DSP. Semoga !!!!

  • Kementerian UMKM adakan layanan pemulihan UMKM di Sumut

    Kementerian UMKM adakan layanan pemulihan UMKM di Sumut

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan layanan pelindungan dan pemulihan bagi para pelaku usaha UMKM yang terdampak bencana banjir di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan UMKM tetap tangguh menghadapi potensi risiko lingkungan dan dinamika ekonomi daerah.

    “Hari ini melalui kegiatan pelindungan dan pemulihan UMKM di Kabupaten Mandailing Natal, kami hadir memberikan layanan langsung bagi para pengusaha UMKM yang membutuhkan peningkatan kesiapsiagaan terhadap risiko lingkungan maupun risiko usaha ke depan,” kata Maman.

    “Pada kesempatan ini, kami juga menyalurkan bantuan bagi UMKM yang terdampak,” ujar dia dalam kunjungannya ke Kabupaten Mandailing Natal, Kamis (4/12).

    Dalam kegiatan tersebut, Kementerian UMKM menggandeng PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, dan pihak lainnya untuk memastikan dukungan akses layanan, pendampingan, serta bantuan menjangkau para pengusaha UMKM secara tepat dan efektif.

    Ia menyampaikan bahwa melalui program pelindungan dan pemulihan UMKM, pihaknya berkomitmen untuk terus hadir mendampingi setiap langkah pemulihan dan penguatan usaha, sehingga UMKM dapat bangkit lebih solid dalam menghadapi berbagai situasi.

    Kegiatan ini juga memfasilitasi UMKM dalam mengakses berbagai layanan penting seperti legalitas usaha, perizinan, dan pembiayaan.

    Maman menekankan pentingnya legalitas usaha sebagai instrumen untuk memitigasi risiko, khususnya ketika terjadi bencana atau kondisi ekonomi yang tidak terduga.

    “Legalitas merupakan alat penting agar UMKM tetap aman dan terlindungi ketika menghadapi kondisi alam atau situasi ekonomi yang tidak dapat diprediksi. Dengan tercatat secara formal, usaha memiliki pegangan kuat untuk bertahan,” ujarnya.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pulsanya Belum Tahu Siapa yang Bayar

    Pulsanya Belum Tahu Siapa yang Bayar

    Liputan6.com, Jakarta – Beredar kabar layanan internet Starlink untuk korban banjir di Sumatra yang harusnya gratis, malah berbayar. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (AD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak angkat bicara.

    Dalam penjelasannya, perangkat keras Starlink didistribusikan oleh Kemenhan. Maruli kemudian melanjutkan terkait pembayaran pulsa.

    “Itu memang perlatan kami dari Kemnhan dan kami juga. memang pulsanya belum tahu siapa yang mau bayar, tapi itu kondisinya,” kata Maruli kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Sebagaimana diketahui, Starlink merupakan penyedia layanan internet satelit berkecapatan tinggi yang dioperasikan SpaceX, perusahaan milik Elon Musk.

    Starlink tidak menggunakan pulsa seperti kartu SIM handphone. Starlink bisa dinikmati dengan membayar biaya langganan bulanan dan pembelian perangkat keras (kit Starlink) di awal.

    TNI mengirim sejumlah Starlink ke beberapa daerah terdampak bencana. Maruli menjelaskan bahwa tujuan pengiriman untuk membantu korban banjir.

    “Semagnat kami untuk membantu kami kirimkan berpuluh Starlink ke daerah bencana,” lanjutnya.

    Personel Komlekdam XX/TIB dikerahkan untuk memasang perangkat Starlink. Total 33 unit perangkat Starlink dari Kemenhan dan 5 unit dari Puskomlekad telah didistribusikan ke Kodim serta titik-titik terdampak bencana.

    Pemasangan dilakukan langsung oleh personel Komlekdam XX/TIB di lokasi yang membutuhkan konektivitas darurat, seperti posko pengungsian, kantor pemerintah daerah, posko BPBD, serta area pencarian dan evakuasi.

    Proses instalasi dilaksanakan secara cepat dan terukur dengan menyesuaikan kondisi medan yang masih dipenuhi material banjir.

    Kehadiran perangkat Starlink dinilai sangat efektif karena mampu menyediakan akses internet berkecepatan tinggi tanpa bergantung pada infrastruktur darat yang banyak mengalami kerusakan.

    Dengan tersambungnya koneksi internet, koordinasi lintas instansi, termasuk TNI, BPBD, Basarnas, pemerintah daerah, dan relawan, dapat dilakukan lebih efektif, terutama untuk pelaporan situasi, pengiriman data, serta penyebaran informasi kepada masyarakat.

  • Kemendagri minta Aceh percepat pencairan BTT untuk tangani bencana

    Kemendagri minta Aceh percepat pencairan BTT untuk tangani bencana

    Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, di masa tanggap darurat ini faktor kecepatan menentukan keberhasilan dalam pemulihan dan penanganan bencana

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali meminta Pemerintah Provinsi Aceh untuk segera mencairkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) untuk percepatan penanganan bencana di daerah tersebut.

    “Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, di masa tanggap darurat ini faktor kecepatan menentukan keberhasilan dalam pemulihan dan penanganan bencana,” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikan Safrizal dalam Rapat Percepatan Penanganan Bencana di Aceh digelar di Kantor Gubernur Aceh yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Sekda Provinsi Aceh, dan pihak terkait lainnya.

    Salah satu kendala utama penanganan bencana di Aceh adalah belum dicairkannya dana Belanja Tak Terduga (BTT) yang sangat dibutuhkan dalam mempercepat penanganan bencana. Rapat ini dimaksudkan pula untuk mengonsolidasikan percepatan pemanfaatan BTT tersebut.

    “Regulasi telah jelas mengatur terkait penggunaan BTT yaitu PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa keadaan darurat yang memenuhi kriteria penggunaan dana Belanja BTT adalah bencana alam. Ini harus dipahami, bahwa kebutuhan dan kendala biaya dapat dipecahkan dengan pemanfaatan BTT sebagai solusi,” ujarnya.

    Dana BTT dapat dimanfaatkan untuk melakukan di 8 area pengadaan barang dan jasa, yakni pencarian dan pertolongan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan dan sandang, pelayanan kesehatan, penampungan dan hunian sementara. Pengaturan ini termaktub dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

    “Dengan skema pengadaan di 8 area, maka dana BTT ini dapat mengurai kebutuhan yang mendesak disamping pemanfaatan BTT ada juga bantuan keuangan dari berbagai Provinsi lainnya seperti Jawa Timur, NTT, Kaltara dan Sulut. Sumber daya ini harus dioptimalkan sesegera mungkin untuk pemulihan” kata Safrizal.

    Menanggapi hal tersebut, Sekda Provinsi Aceh Muhammad Nasir menyampaikan bahwa proses pencairan BTT akan dituntaskan besok. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Aceh juga mendorong pemanfaatan Rp143 miliar di 18 kabupaten/kota se Aceh.

    “Selesai rapat ini, seluruh SKPA terkait harus menuntaskan pekerjaan malam ini juga, sehingga besok BTT dapat dicairkan” kata Nasir.

    Terhambatnya proses pencairan BTT tersebut, menyebabkan tidak optimalnya penanganan bencana banjir, padahal peraturan dengan tegas mengamanatkan langkah percepatan saat terjadi bencana.

    Situasi ini justru berbanding terbalik dengan pemerintah provinsi lain yang berlomba-lomba menyumbangkan APBD-nya untuk membantu penanganan bencana banjir di Sumatera, termasuk Aceh.

    Tercatat Pemprov Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Jawa Timur dan Jawa Barat telah mencairkan dana BTT untuk dialokasikan bagi bantuan bencana banjir Sumatera.

    Safrizal juga kembali menegaskan meski pemerintah pusat hadir untuk membantu, tanggungjawab pemda tidak bisa diwakilkan. Pemerintah hadir langsung untuk menyelesaikan berbagai persoalan di masa tanggap darurat.

    Kementerian Dalam Negeri juga menaruh perhatian serius terhadap percepatan pemanfaatan dana BTT baik di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Sepekan sudah berlalu pascabanjir bandang yang berdampak di 18 Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh, upaya pemulihan terus berlangsung ditengah kondisi masih terputusnya infrastruktur jalan dan jembatan, jaringan komunikasi, dan pengadaan logistik kebutuhan pokok bagi pengungsi dan warga.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Medan Terisolasi Tak Jadi Halangan, XLSMART Maksimalkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Sumatra

    Medan Terisolasi Tak Jadi Halangan, XLSMART Maksimalkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Sumatra

    Liputan6.com, Tapanuli Selatan – Banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra pada akhir November tidak hanya merusak berbagai fasilitas umum, tetapi juga membuat banyak daerah terisolasi. Jalan yang tertutup material longsor, genangan banjir yang masih tinggi, hingga akses yang terputus mempersulit pergerakan bantuan menuju lokasi pengungsian. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi berbagai pihak yang berupaya mengirimkan bantuan darurat bagi warga terdampak.

    Di tengah situasi kritis tersebut, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) berkomitmen untuk hadir melalui program CSR XLSMART Peduli Bencana Sumatera. Tidak hanya memulihkan jaringan telekomunikasi, perusahaan juga bergerak cepat menyalurkan paket bantuan ke wilayah yang mengalami dampak terparah, bekerja sama dengan sejumlah mitra di lapangan.

    Bantuan XLSMART Menembus Daerah Terisolasi

    XLSMART memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dan terukur untuk memenuhi kebutuhan mendesak para pengungsi. Bantuan didistribusikan melalui kolaborasi dengan DT Peduli, UMKM lokal, mitra diler, dan aparat setempat, sehingga memungkinkan mobilisasi logistik ke wilayah yang rutenya sulit diakses.

    Paket bantuan yang dikirimkan mencakup sembako, makanan ringan, minuman, serta kebutuhan bayi dan anak. Seluruh bantuan diarahkan ke enam titik terdampak terberat, yaitu Kabupaten Pidie Aceh, Lhoksumawe, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.

    Distribusi sudah dimulai sejak Jumat (28/11) oleh tim XLSMART Aceh bersama perwakilan DT Peduli, kemudian dilanjutkan kembali pada Senin (1/12) untuk wilayah Padang Pariaman, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal. Untuk titik lainnya, proses distribusi terus berjalan seiring membaiknya akses dan kondisi lapangan.

    Medan Sulit Tak Hentikan Penyaluran Bantuan

    Kondisi geografis dan situasi pascabencana membuat jalur distribusi sangat menantang. Banyak jalur akses yang masih tertutup material longsor, sementara beberapa titik tergenang air sehingga sulit dilintasi kendaraan. Dalam kondisi tertentu, tim harus melakukan evakuasi mandiri terhadap logistik agar bantuan tetap bisa sampai ke titik pengungsian.

    Group Head Region Tradi Sales West Region SMARTFREN XLSMART, Winetou Lubis, menegaskan bahwa perusahaan berupaya maksimal agar bantuan tak terhambat.

    “Selain memaksimalkan terus perbaikan jaringan, kami juga pastikan bahwa kami akan terus mendistribusikan bantuan-bantuan ini ke semua wilayah yang terdampak. Saat ini kami sudah melakukan penyerahan bantuan di 2 titik lokasi yang terdampak yaitu Pidie Aceh dan Padang Pariaman, 2 lokasi yaitu Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal sedang dalam proses perjalanan menuju titik target lokasi, dan akan berlanjut ke 2 lokasi lainnya yaitu Tanah Datar dan Lhoksumawe. Dengan keterbatasan kondisi di lapangan, kami berupaya maksimal agar bantuan bisa didistribusikan ke wilyah-wilayah lainnya yang terdampak. Semoga bantuan yang kami berikan ini dapat sedikit membantu meringankan beban para korban di pengungsian di enam lokasi tersebut.“

    Upaya penyaluran bantuan ini tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga memberikan dukungan moril bagi warga yang terdampak langsung oleh bencana.

    Pemulihan Jaringan Tetap Berjalan Bersamaan

    Di tengah fokus penyaluran bantuan, XLSMART tetap melanjutkan proses pemulihan jaringan telekomunikasi yang terdampak parah. Hingga kini, tercatat 691 BTS mengalami gangguan, terdiri dari 538 BTS di Aceh, 120 BTS di Sumatra Utara, dan 33 BTS di Sumatra Barat.

    Tim teknis bekerja 24 jam penuh, meski akses jalur yang tertutup dan pasokan BBM untuk genset menjadi kendala utama. Namun beberapa area yang sebelumnya padam sudah mulai pulih secara bertahap.

    Tak lupa Winetou juga menyampaikan, “Kami turut berduka dan prihatin atas bencana banjir yang menimpa sejumlah wilayah di Sumatra. Saat ini tim teknis di lapangan terus bekerja intensif selama 24 jam untuk memastikan layanan telekomunikasi tetap tersedia bagi masyarakat serta pihak otoritas yang menangani penanggulangan bencana. Tim kami terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan memobilisasi genset untuk menjaga operasional BTS”.

    Dalam situasi bencana ini, XLSMART menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas jaringan agar tetap dapat mendukung kelancaran komunikasi seluruh pihak di lapangan. Saat ini, layanan XLSMART digunakan oleh sekitar 14 juta pelanggan di Sumatra dan didukung lebih dari 47.000 BTS.

     

    (*)

  • Banggar DPR Dorong Purbaya Gunakan Dana On Call Rp4 Triliun untuk Bencana Sumatra

    Banggar DPR Dorong Purbaya Gunakan Dana On Call Rp4 Triliun untuk Bencana Sumatra

    Bisnis.com, SURABAYA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggunakan dana on call senilai Rp4 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk penanganan bencana ekologis di Sumatra.

    “Pemerintah dapat menggunakan dana on call yang ada di APBN tahun 2025 sebesar Rp4 triliun untuk penanganan bencana di Sumatra,” ungkap Said dalam keterangan resminya, Jumat (5/12/2025).

    Said menjelaskan, dana on call dalam APBN 2025 tersebut dapat digunakan untuk mempercepat proses tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana. 

    Dia menegaskan bahwa pemanfaatan dana tersebut dapat dilakukan pemerintah mengingat banyaknya jumlah korban jiwa yang tercatat, juga ribuan rumah serta fasilitas umum yang mengalami kerusakan parah.

    “Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional. Atas hal itu, saya mengucapkan berbela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban,” ucapnya.

    Ketua DPP PDI Perjuangan itu juga menyebut, anggaran on call tersebut dapat dialokasikan sesegera mungkin untuk pemenuhan kebutuhan pemulihan pascabencana, seperti tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

    Pembiayaan terhadap kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh tersebut dapat ditempuh melalui opsi penggunaan anggaran multiyears, yakni pada anggaran 2026 dan tahun-tahun berikutnya karena pembiayaan kebutuhannya yang sangat besar.

    “Pembiyaan kebutuhan rehabilitasi diperlukan untuk memulihkan layanan umum seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintah, tempat ibadah, serta infrastruktur dasar lainnya,” ucapnya.

    Sementara itu, pembiayaan kebutuhan rekonstruksi meliputi berbagai fasilitas layanan umum yang rusak, seperti lembaga pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, kantor pemerintahan, tempat ibadah, hingga pasar.

    “Kebutuhan anggaran rekonstruksi lebih memerlukan anggaran yang lebih besar lagi,” tegasnya. 

    Guna memberikan respons cepat dan terintegrasi, Said pun berharap pemerintah agar dapat mengerahkan seluruh sumber daya nasional dalam usaha penanganan bencana di Sumut, Aceh, dan Sumbar itu.

    Kebutuhan tanggap darurat, sebut Said, sangat-sangat diperlukan, khususnya di wilayah yang terisolir, agar warga yang terdampak banjir bandang hingga tanah longsor tidak kelaparan.

    “Layanan tanggap darurat ternyata belum menjangkau seluruh korban, lantaran ada sejumlah warga yang terpaksa mengambil barang di toko dan gudang Bulog akibat minimnya bantuan,” ungkapnya.

    Oleh sebab itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini pun menyerukan kepada pemerintah untuk segera menyalurkan kebutuhan tanggap daruat, seperti tempat pengungsian layak, suplai kebutuhan makanan, MCK, selimut, hingga pakaian jadi, secepat-cepatnya ke seluruh daerah yang terdampak.

    Dia juga menegaskan bahwa mereka yang termasuk dalam kelompok rentan, seperti anak-anak, juga sangat perlu untuk diberikan layanan trauma healing pascabencana. “Pada saat yang sama perlu dilakukan search and rescue yang terus massif untuk menemukan korban yang hilang,” pungkasnya.