Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • Bantuan Dilempar dari Helikopter, Pakar Soroti Prosedur Pengemasan

    Bantuan Dilempar dari Helikopter, Pakar Soroti Prosedur Pengemasan

    Yogyakarta, Beritasatu.com — Beredarnya video bantuan untuk korban bencana di Sumatera yang dilempar dari helikopter hingga membuat sebagian logistik, terutama beras rusak memunculkan pertanyaan publik mengenai prosedur penyaluran bantuan udara. 

    Dalam video yang beredar, warga terlihat mengeluh karena bantuan yang jatuh dari udara berantakan dan sebagian tidak lagi layak digunakan.

    Direktur Pusat Penelitian Penanggulangan Bencana Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta Eko Teguh Paripurno menegaskan persoalan utama bukan pada metode pengiriman udara, melainkan pada standar teknis yang tidak dipenuhi.

    Eko menjelaskan pengiriman bantuan menggunakan helikopter merupakan metode standar dalam kondisi darurat, terutama untuk wilayah yang terisolasi.

    “Pengiriman bantuan lewat udara itu menjadi salah satu pilihan moda pengiriman logistik, ini biasa dilakukan ketika mengirimkan ke tempat-tempat yang remote area, berbahaya, dan tidak mudah dijangkau,” jelas Eko kepada Berisatu Jumat (5/12/2025).

    Menurutnya, kondisi di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat saat ini memang masih menyisakan banyak wilayah yang terputus aksesnya, sehingga distribusi udara menjadi pilihan yang tidak terhindarkan. Namun, ia menegaskan setiap pengiriman udara memiliki prasyarat teknis yang harus dipenuhi agar aman dan efektif.

    “Yang jadi masalah sebenarnya bukan mengirim lewat udaranya, tetapi prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi ketika packing. Apakah mau dilempar langsung, apakah dengan parasut, itu yang prasyaratnya tidak dipenuhi sehingga yang terjadi berantakan,” tegas Eko.

    Ia menambahkan standar pengemasan (packing) sangat menentukan keberhasilan distribusi logistik dari udara. Jika barang diputuskan untuk dijatuhkan tanpa parasut, maka kemasan harus dirancang tahan benturan dan tidak mudah pecah.

    “Jadi dikemasnya yang enggak benar dan tentu barangnya apa, harus tahan dilempar kira-kira seperti itu,” pungkasnya.

  • Korban Tewas Banjir Sumatera Masih Bertambah, Ratusan Ribu Orang Mengungsi Nasional 6 Desember 2025

    Korban Tewas Banjir Sumatera Masih Bertambah, Ratusan Ribu Orang Mengungsi Nasional 6 Desember 2025

    Korban Tewas Banjir Sumatera Masih Bertambah, Ratusan Ribu Orang Mengungsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Saat banjir di tiga provinsi Sumatera ditangani, angka masyarakat yang menjadi korban masih terus bertambah.
    Jumlah korban meninggal terus bertambah dan masih banyak masyarakat yang harus mengungsi.
    Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (
    BNPB
    ) per 5 Desember 2025 sore, jumlah korban tewas akibat
    banjir Sumatera
    naik menjadi 867 orang.
    “Total rekapitulasi dari tiga provinsi, total meninggal dunia 867 orang,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam konferensi pers yang digelar secara virtual di kanal YouTube BNPB Indonesia, Jumat (5/12/2025).
    Abdul mengatakan pada hari Jumat kemarin, tim evakuasi di lapangan menemukan 31 jenazah korban banjir di beberapa daerah.
    “Rinciannya, ditemukan 1 jenazah di Tapanuli Tengah, hasil pencarian dari Tim Gabungan di Provinsi Aceh menemukan 20 jenazah, dan di Sumatera Barat ditemukan 10 jenazah,” tuturnya.
    Sementara itu, masih ada 521 orang yang dinyatakan hilang.
    BNPB masih terus melakukan pencarian terhadap para korban.
    Ratusan ribu warga masih harus tinggal di pengungsian karena tidak dapat pulang ke rumahnya yang terkena banjir.
    Berdasarkan data Pusdalops di setiap provinsi, pengungsi paling banyak terdapat di Aceh.
    “Sumatera Utara 51.433 jiwa, Aceh 775.346, dan Sumatera Barat 22.354, sehingga total pengungsi di tiga provinsi ada 849.133 jiwa,” jelasnya.
    Banjir di Sumatera juga menyebabkan kerusakan pada ratusan fasilitas kesehatan.
    Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus mengungkap, setidaknya ada 31 rumah sakit (RS) dan 156 puskesmas yang terdampak.
    “Total faskes yang terdampak itu 31 rumah sakit, 156 puskesmas,” kata pria yang akrab disapa Benny dalam konferensi pers dilihat dari Kompas TV, Jumat (5/12/2025).
    Benny turut merinci berdasarkan daerahnya. Di Aceh ada 13 rumah sakit dan 122 puskesmas terdampak.
    “Lalu Sumatera Utara 18 rumah sakit dan 22 puskesmas, dan Sumatera Barat 9 puskesmas,” lanjutnya.
    Hingga saat ini, ada beberapa rumah sakit dan puskesmas yang belum bisa beroperasi.
    Enam RS di Aceh dan tiga RS di Sumatera Utara yang belum beroperasi.
    Hanya Sumatera Barat yang semua RS-nya sudah beroperasi.
    “Kalau di Sumatera Barat semuanya sudah beroperasi,” kata Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Kemenkes, Sumarjaya, dalam konferensi pers yang disiarkan oleh Kompas TV, Jumat (5/12/2025).
    Sumarjaya mengungkap, dua RS di Langkat Sumut masih terendam banjir sehingga harus menunggu surut dan dibersihkan terlebih dahulu.
    Dua RS ini adalah RS Tanjung Pura dan RS Pertamina Pangkalan Brandan.
    RS Sundari di Medan juga belum bisa beroperasi karena masih tergenang banjir.
    Saat ini, Kemenkes masih melakukan pemetaan terhadap kerusakan yang terjadi di rumah sakit di Aceh.
    Enam RS yang tidak beroperasi di Aceh tersebar ke tiga kabupaten.
    Di Aceh Tamiang ada dua RS yang belum beroperasi, yakni Rumah Sakit Muda Sedia dan Rumah Sakit Pertamina Rantau.
    Di Aceh Utara ada Rumah Sakit Prima Inti Medika yang belum bisa beroperasi akibat bencana.
    Di Aceh Timur terdapat tiga rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Mulia Raya, Rumah Sakit RSUD Graha Bunda, dan RSUD Sultan Abdul Azizsyah.
    “Yang (RS) Abdul Aziz, Sultan Abdul Aziz inilah yang saat ini kita sedang melakukan pembersihan, mengidentifikasi alat kesehatan yang rusak, dan mungkin mobilisasi logistik kesehatan,” kata Sumarjaya.
    Kendati masih ada beberapa rumah sakit yang terkena dampak banjir dan tidak bisa beroperasi, Kemenkes memastikan bahwa semua daerah sudah mendapatkan pelayanan kesehatan.
    “Memang saat ini semua yang ada di tiga provinsi, alhamdulillah, sudah mendapatkan pelayanan kesehatan,” imbuh Sumarjaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diusut Dewas, Digugat di Praperadilan

    Diusut Dewas, Digugat di Praperadilan

    Jakarta –

    KPK telah mengusut perkara korupsi proyek jalan di wilayah Sumatera Utara (Sumut). Dalam perjalanannya, KPK menerima desakan agar segera memeriksa Gubernur Sumut, Bobby Nasution.

    Namun, meski banyak desakan, KPK masih tak kunjung melakukan pemanggilan terhadap Bobby. Sampai akhirnya, pihak deputi, penyidik, hingga jaksa KPK, dipanggil oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

    Pemanggilan terhadap deputi, penyidik, hingga jaksa KPK dilakukan oleh Dewas setelah adanya aduan dari Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia. Aduan ini pun langsung ditindaklanjuti oleh Dewas.

    Ketua Dewas KPK, Gusrizal, mengonfirmasi pemanggilan penyidik KPK selaku Kasatgas Penyidikan KPK AKBP Rossa Purba Bekti. Gusrizal mengatakan Rossa dipanggil Rabu (3/12), pukul 10.00 WIB.

    “Rossa dipanggil jam 10.00 WIB. Benar (pemanggilan) di Gedung C1,” ujar Gusrizal kepada wartawan, Rabu (3/12).

    Gusrizal juga menjelaskan, pemeriksaan terhadap Rossa ini berkaitan dengan pemanggilan Gubernur Sumut Bobby Nasution terkait perkara korupsi jalan Sumut dalam persidangan di PN Tipikor Medan.

    “Masaalah pemanggilan Gubernur Sumut,” tuturnya.

    Pihak KPK, melalui juru bicara, Budi Prasetyo, mengatakan, KPK menghormati pemanggilan ini dan menilainya sebagai bentuk pengawasan dalam memastikan pengusutan perkara yang dilakukan penyidik sudah sesuai ketentuan.

    “Mari kita hormati prosesnya, bahwa pemeriksaan oleh Dewas adalah bagian dari pengawasan guna memastikan setiap pelaksanaan tugas di KPK tidak hanya sesuai dengan ketentuan dan prosedur, namun juga memedomani nilai-nilai etik dan perilaku sebagai insan KPK,” ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (4/12).

    Di sisi lain, Budi memastikan bahwa proses penanganan perkara korupsi proyek jalan Sumut sudah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dia mengatakan semua tahapan juga sudah dilalui dalam penanganan perkara ini.

    “Dalam proses penanganan perkara ini, kami pastikan telah sesuai dengan proses hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, mulai dari tindakan-tindakan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan,” jelas Budi.

    MAKI Ajukan Praperadilan Minta KPK Periksa Bobby

    Desakan agar KPK segera memanggil dan memeriksa Bobby di kasus korupsi proyek jalan Sumut ini kembali muncul. Kali ini, desakan disampaikan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) lewat pengajuan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

    MAKI mengajukan praperadilan terkait dugaan penghentian penyidikan kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut). MAKI meminta hakim memerintahkan KPK untuk memanggil Gubernur Sumut, Bobby Nasution, terkait kasus tersebut.

    Permohonan praperadilan yang diajukan MAKI teregister dengan nomor perkara 157/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Sidang perdana digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (5/12).

    Termohon dalam praperadilan ini yaitu NKRI cq pemerintah negara cq pimpinan KPK RI. Namun, Termohon tidak hadir dan meminta penundaan waktu selama satu pekan untuk menjawab permohonan MAKI.

    “Jadi sidang saya tunda hari Jumat (12/12) depan jam 10.00 WIB pagi dengan acara kehadiran Termohon,” ujar hakim tunggal PN Jakarta Selatan, Budi Setiawan.

    Ditemui usai sidang, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan penyidikan kasus korupsi jalan di Sumut diduga dihentikan karena KPK tidak pernah memeriksa Bobby sebagai saksi di tahap penyidikan. MAKI juga menduga KPK telah mengabaikan atau tidak menjalankan perintah Hakim Pengadilan Tipikor Medan untuk memanggil Bobby sebagai saksi di persidangan terdakwa Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara (Sumut) Topan Obaja Putra Ginting.

    “Sampai kapanpun kalau belum diperiksa ya kita gugat lagi,” ujar Boyamin.

    MAKI memohon hakim memerintahkan KPK menghadirkan Rektor USU Muryanto Amin dalam persidangan Topan Ginting. MAKI juga memohon hakim memerintahkan KPK membawa bukti uang Rp 2,8 miliar untuk dimohonkan penyitaan sebagai penebusan kesalahan karena tidak dicantumkannya dalam surat dakwaan Topan Ginting.

    “Muryanto Amin yang dipanggil dua kali tidak hadir juga tidak dipanggil paksa. Terus surat dakwaan menghilangkan duit Rp 2,8 miliar yang hasil OTT (operasi tangkap tangan). Terus ada beberapa yang isu teman-teman yang ke Dewan Pengawas itu kan ada penghalangan atau penghambatan oleh Satgas, Kepala Satgas untuk menggeledah, menyita dan sebagainya,” ujar Boyamin.

    “Jadi ini kan masuk kategori seperti KUHAP tadi, penelantaran perkara itu adalah dengan cara menelantarkan atau menghentikan secara tidak sah,” tambahnya.

    Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka ialah:
    – Topan Ginting (TOP), Kadis PUPR Provinsi Sumut
    – Rasuli Efendi Siregar (RES), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut
    – Heliyanto (HEL), PPK Satker PJN Wilayah I Sumut
    – M Akhirun Pilang (KIR), Dirut PT DNG
    – M Rayhan Dulasmi Pilang (RAY), Direktur PT RN.

    Topan diduga mengatur perusahaan swasta pemenang lelang untuk memperoleh keuntungan ekonomi. KPK menduga Topan mendapat janji fee Rp 8 miliar dari pihak swasta yang dimenangkan dalam proyek jalan senilai Rp 231,8 miliar itu.

    KPK mengatakan Akhirun dan Rayhan telah menarik duit Rp 2 miliar yang diduga akan dibagikan ke pejabat yang membantu mereka mendapat proyek.

    Halaman 2 dari 2

    (dhn/whn)

  • BMKG Ungkap Wilayah yang Dilanda Hujan Lebat Akhir Pekan Ini

    BMKG Ungkap Wilayah yang Dilanda Hujan Lebat Akhir Pekan Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan potensi hujan lebat pada akhir pekan ini di sejumlah wilayah Indonesia. Beberapa daerah di Sumatera, Jawa, Sulawesi, hingga Maluku diperkirakan mengalami cuaca ekstrem.

    Prakirawan BMKG Yuyun Wulandari menyampaikan dalam prakiraan cuaca daring pada Sabtu (6/12/2025). Ia mengingatkan masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan.

    “Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Banda Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bandar Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara hingga Maluku,” ujarnya.

    Untuk kota-kota besar di Sumatera, BMKG memperkirakan hujan ringan berpotensi terjadi di Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, dan Palembang. Bengkulu diprakirakan mengalami hujan sedang, sedangkan Tanjung Pinang, Pangkalpinang, dan Bandarlampung berpotensi hujan disertai petir.

    Di Pulau Jawa, hujan ringan diprakirakan mengguyur Serang, Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Bandung, dan Yogyakarta berpotensi mengalami hujan intensitas sedang. 

    Di wilayah Kalimantan, Pontianak diperkirakan berawan tebal. Hujan ringan dapat terjadi di Palangka Raya, Samarinda, dan Banjarmasin, sedangkan Tanjung Selor diprediksi mengalami hujan disertai petir.

    Untuk Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram diprakirakan mengalami hujan ringan, sementara Kupang berpotensi hujan sedang. Peringatan juga diberikan untuk wilayah Sulawesi, dengan potensi hujan ringan di Manado, Gorontalo, Palu, dan Kendari, serta hujan sedang di Mamuju dan Makassar. 

    Sementara itu, beberapa wilayah di Indonesia timur, seperti Ternate, Ambon, dan Merauke berpotensi mengalami hujan sedang. Hujan ringan juga diprakirakan turun di Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya.

  • Tiket Pesawat ke Aceh Tembus Rp8 Juta, Menhub: Itu Charter Bukan Reguler

    Tiket Pesawat ke Aceh Tembus Rp8 Juta, Menhub: Itu Charter Bukan Reguler

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi buka suara soal tarif pesawat yang meningkat tajam ke Aceh, usai bencana banjir yang menghadang wilayah tersebut pada pekan lalu. 

    Dudy memastikan bahwa peningkatan tarif tersebut terjadi untuk pesawat charter, bukan penerbangan reguler atau terjadwal.

    Dirinya menjelaskan, tarif pesawat charter memang berbeda dengan pesawat reguler yang telah diatur oleh pemerintah. Sementara untuk charter, menghitung biaya pulang dan pergi pesawat yang tarifnya dibebankan kepada penyewa. 

    “Karena kalau dari Jakarta misalnya kosong kemudian dia kembali, itu yang dia hitung. Jadi memang kalau charter relatif menjadi lebih mahal dari reguler,” jelasnya dalam Media Briefing, Jumat (5/12/2025). 

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa pun menjelaskan, pihaknya memang tidak mengatur tarif pesawat charter, sebagaimana tiket pesawat perintis maupun reguler. 

    Untuk pesawat perintis, tarifnya telah Kementerian Perhubungan tetapkan. Sementara reguler tarifnya telah dibatasi menggunakan Tarif Batas Atas (TBA). 

    “Jadi pada saat tertentu memang ada yang menggunakan charter dan tiket ini yang tidak bisa kita awasi karena memang tidak ada aturannya, kan langsung di-charter satu pesawat dengan sekali perjalanan berapa [harganya] gitu,” jelasnya. 

    Sebelumnya, tarif tiket pesawat menjadi perbincangan di media sosial X, bahwa harga tiket pesawat Wings Air dari Bandara Rembele (TXE) di Bener Meriah menuju Kualanamu mencapai Rp3,5 juta hingga Rp5 juta per orang.

    Harga tersebut melonjak drastis dibandingkan pesawat reguler, yang hanya dibanderol sekitar Rp500.000 per penumpang.

    Bahkan tiket dari Rembele ke Banda Aceh pun dipatok mencapai Rp8 juta per orang, karena menggunakan pesawat charter dari Susi Air. 

    Meski demikian, Susi Pudjiastuti, selaku pemilik maskapai tersebut menegaskan bahwa Susi Air tidak menjual tiket di wilayah Provinsi Aceh, Sumbar, dan Sumut selain untuk Penerbangan Perintis. 

    “Selain perintis tidak ada penerbangan lainnya, kecuali charter,” tulisnya.

    Menurut data yang Susi bagikan, harga penerbangan perintis paling murah yakni Sabang—Banda Aceh senilai Rp164.860 per orang, dan termahal untuk penerbangan Medan—Mandailing Natal yang dibanderol dengan harga Rp702.080.

    Sementara rute Medan—Takengon dibanderol dengan harga Rp554.450 per orang, dan Banda Aceh—Gayo Lues seharga Rp566.750. 

  • Imbas Banjir dan Longsor, Operasional 3 Perusahaan di DAS Batang Toru Dihentikan Medan 6 Desember 2025

    Imbas Banjir dan Longsor, Operasional 3 Perusahaan di DAS Batang Toru Dihentikan Medan 6 Desember 2025

    Imbas Banjir dan Longsor, Operasional 3 Perusahaan di DAS Batang Toru Dihentikan
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memutuskan untuk menghentikan sementara operasional perusahaan Agincourt Resources, PTPN III, dan North Sumatera Hydro Energy (NSHE), pengembang PLTA Batang Toru, pada Jumat (5/12/2025).
    “Berdasarkan temuan lapangan, pemerintah memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan tersebut,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq.
    Langkah tersebut diambil setelah melakukan inspeksi udara dan darat di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS)
    Batang Toru
    dan Garoga.
    Inspeksi tersebut bertujuan untuk memverifikasi penyebab bencana dan menilai kontribusi aktivitas usaha terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor, serta memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan lingkungan hidup.
    Hanif juga mengunjungi PT
    Agincourt Resources
    , PT Perkebunan Nusantara III (
    PTPN III
    ), dan PT
    North Sumatera Hydro Energy
    (NSHE).
    Selain menghentikan operasional, pemerintah juga mewajibkan audit lingkungan sebagai langkah pengendalian tekanan ekologis di hulu DAS yang memiliki fungsi vital bagi masyarakat.
    Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru diwajibkan untuk menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan.
    “Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta. DAS Batang Toru dan Garoga adalah kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial yang tidak boleh dikompromikan,” tegas Hanif dalam keterangan tertulis.
    Hanif menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha di kawasan tersebut, terutama dengan curah hujan ekstrem yang kini mencapai lebih dari 300 mm per hari.
    “Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,” jelasnya.
    KLH/BPLH kini memperketat verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh kegiatan di lereng curam, hulu DAS, dan alur sungai.
    Penegakan hukum akan ditempuh apabila ditemukan pelanggaran yang menambah risiko bencana.
    “Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang bisa dicegah,” ucap Hanif.
    Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menambahkan bahwa hasil pantauan udara menunjukkan adanya pembukaan lahan masif yang meningkatkan tekanan pada DAS.
    “Dari
    overview
    helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara,” ungkap Rizal.
    Lembaga itu memastikan verifikasi lapangan akan terus dilakukan terhadap perusahaan lain yang terindikasi memberikan kontribusi signifikan terhadap tekanan lingkungan di Sumatera.
    Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan penegakan hukum lingkungan sebagai fondasi utama dalam mencegah bencana ekologis dan melindungi masyarakat.
    Langkah tegas ini diambil pasca banjir besar dan longsor yang melanda Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penampakan Pantai Pandan Tapanuli Tengah: Penuh Gelondong Kayu dan Air Cokelat Medan 6 Desember 2025

    Penampakan Pantai Pandan Tapanuli Tengah: Penuh Gelondong Kayu dan Air Cokelat Medan 6 Desember 2025

    Penampakan Pantai Pandan Tapanuli Tengah: Penuh Gelondong Kayu dan Air Cokelat
    Tim Redaksi
    TAPANULI TENGAH, KOMPAS.com
    — Pantai yang terletak di Kota Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kini menyuguhkan pemandangan yang tak biasa dan memprihatinkan.
    Destinasi wisata andalan wisatawan Kota Pandan ini dipenuhi
    gelondongan kayu
    usai diterjang
    banjir bandang
    pada Selasa (25/11/2025) lalu.
    Pantauan Kompas.com di lokasi pada Jumat (5/12/2025) sore, terlihat tumpukan material sisa banjir mendominasi lanskap pantai yang biasanya bersih.
    Aroma lembap dari kayu basah bercampur lumpur sesekali tercium saat angin laut berembus ke arah daratan.
    Terlihat banyak gelondong kayu berserakan di sepanjang hamparan pasir pantai berwarna putih itu.
    Kayu-kayu dengan beragam ukuran, mulai dari ranting kecil hingga batang pohon besar berdiameter lebih dari 30 sentimeter, tersebar acak di bibir pantai, membuatnya terlihat seperti tempat yang tak terawat.
    Sejumlah gelondongan kayu terlihat sudah berubah warna menjadi kehitaman karena digunakan sebagai kayu bakar oleh sejumlah warga saat malam hari, menyisakan sisa abu dan tumpukan kayu yang sebagiannya masih meninggalkan jejak asap.
    Fenomena perubahan warna air laut juga menjadi sorotan.
    Meski air laut di bibir pantai masih terlihat normal dengan warna kebiruan, pemandangan kontras terlihat jelas di kejauhan.
    Air di bagian tengah laut terlihat berwarna keruh dan membentuk garis panjang berwarna cokelat pekat.
    Warna cokelat tersebut merupakan air sisa banjir yang dipenuhi tanah serta lumpur yang terbawa arus banjir.
    Pertemuan antara air tawar yang keruh dan air laut ini terlihat mencolok, meninggalkan jejak tingginya sedimentasi yang terjadi akibat banjir bandang sepuluh hari lalu.
    Di sisi lain, sejumlah anak justru tetap mencoba menjalankan hidup seperti biasa di tengah kondisi tersebut.
    Mereka terlihat tetap menikmati momen berenang di laut, seolah tak terganggu dengan kondisi air yang belum sepenuhnya pulih.
    Anak-anak tersebut bermain air sambil saling melempar bola pasir satu sama lain, diselingi tawa yang terdengar samar dari kejauhan.
    Sementara itu, upaya pemulihan mulai dilakukan warga secara mandiri.
    Sejumlah warga terlihat sibuk mengumpulkan gelondongan kayu untuk dibuang atau dimanfaatkan menjadi kayu bakar, agar pantai kembali terlihat bersih.
    Namun, upaya ini tampak kewalahan menghadapi volume sampah yang cukup masif.
    Terlihat satu orang bertugas menggendong kayu berukuran kecil dan sedang, sementara yang lainnya perlahan mengumpulkannya menggunakan sapu lidi dan alat seadanya.
    Warga pun mengungkapkan harapannya agar pemerintah daerah segera menurunkan alat berat untuk mempercepat proses pembersihan, mengingat
    Pantai Pandan
    adalah salah satu ikon wisata di
    Tapanuli Tengah
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hamil 9 Bulan di Pengungsian Tapteng, Monalisa Bertahan Menunggu Persalinan Tanpa Suami Regional 6 Desember 2025

    Hamil 9 Bulan di Pengungsian Tapteng, Monalisa Bertahan Menunggu Persalinan Tanpa Suami Regional 6 Desember 2025

    Hamil 9 Bulan di Pengungsian Tapteng, Monalisa Bertahan Menunggu Persalinan Tanpa Suami
    Tim Redaksi
    TAPANULI TENGAH, KOMPAS.com
    – Wajah lelah namun tegar tampak jelas pada Monalisa (26), warga asal Pardagangan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ia menjadi korban banjir bandang dan tengah bertahan di posko pengungsian.
    Di tengah hiruk-pikuk posko
    pengungsian
    yang padat, ia duduk dengan perut yang kian membesar. Usia kandungannya kini sudah menginjak sembilan bulan.
    Sudah sepuluh hari
    Monalisa
    terpaksa meninggalkan kenyamanan rumahnya dan tidur beralaskan tikar di pengungsian.
    Namun, beban yang dipikulnya terasa lebih berat karena ia harus melalui masa-masa kritis ini seorang diri, tanpa didampingi sang suami.
    “Sendiri saja memang di sini, karena suami berlayar. Sebatang kara lah di bencana ini,” kata Monalisa saat ditemui Kompas.com di lokasi, Jumat (5/12/2025).
    Di saat ia membutuhkan dukungan fisik dan mental menjelang
    persalinan
    , Monalisa harus menerima kenyataan bahwa suaminya sedang berada jauh di perantauan.
    “Kalau suami alhamdulillah sehat. Suami (di) Batang Arau, Padang,” ujar Monalisa.
    Ia menyebut, suaminya sedang bekerja jauh di laut, sehingga tidak bisa mendampinginya saat
    bencana banjir
    melanda, maupun saat ia bertahan di posko pengungsian.
    Ketidakhadiran sang suami memaksanya bertahan seorang diri menjaga keselamatan janin dalam kandungannya, sekaligus satu anaknya yang masih kecil.
    Monalisa mengenang detik-detik mengerikan saat air banjir bandang datang pada Selasa (25/11/2025) pagi.
    Tanpa suami yang bisa diandalkan untuk membantu evakuasi, ia harus berjuang sendiri menyelamatkan diri.
    “Dari rumah hampir terseret, hampir terseret arus, pegangan aja sama yang ada,” ujarnya.
    Kondisi fisiknya yang sedang hamil tua membuat pergerakannya terbatas, sementara derasnya air terus meninggi hingga 1 meter atau setara pinggang orang dewasa.
    Ia harus sekuat tenaga menahan arus sembari menjaga anaknya agar tidak hanyut.
    “Karena menarik ini (anak), karena air sudah hampir sepinggang. Apalagi hamil kan enggak bisa apa (banyak bergerak) karena kencang air. Tapi alhamdulillah masih dikasih selamat,” tuturnya.
    Beruntung, di tengah kepanikan tersebut, sebuah mobil datang menjemput dan mengevakuasinya keluar dari kawasan yang dinyatakan waspada itu.
    “Karena daerah rumah itu ternyata udah waspada, jadi dijemput sama tim penyelamat itu,” sambungnya.
    Kini, meski menjelang waktu persalinan, Monalisa memilih bertahan di pengungsian dengan fasilitas serba terbatas.
    Rumahnya yang berlumpur setinggi lutut belum layak untuk kembali dihuni.
    Namun, alasan utamanya bukan sekadar kondisi fisik rumah, melainkan ketakutannya menghadapi persalinan sendirian tanpa bantuan medis di tengah kondisi darurat.
    Di rumahnya, akses listrik terputus dan tidak ada sinyal komunikasi.
    Kondisi itu dinilai terlalu berbahaya bagi dirinya yang hidup sendirian dan tengah ditinggal suaminya.
    “Sebenarnya berat (di pengungsian). Tapi karena di sini ada tim medis, terpaksa harus di sini. Kalau di sana (rumah) kan jaringan enggak ada, lampu mati. Otomatis kan awak sendiri. Kalau di sini dirawat,” jelas Monalisa.
    Berdasarkan pemeriksaan dokter, Hari Perkiraan Lahir (HPL) Monalisa jatuh pada 20 Desember 2025.
    Namun, dokter yang memeriksa di pengungsian menyebutkan bahwa kelahiran bisa terjadi lebih cepat atau mundur.
    “HPL-nya itu tanggal 20. Tapi katanya bisa maju, bisa mundur,” ucapnya.
    “Kalau mundur, bisa jadi suami sudah bisa pulang. Tapi kalau maju, enggak tahu ya bagaimana,” sambungnya.
    Di tengah ketidakpastian itu, persiapan menyambut sang buah hati masih jauh dari kata cukup.
    Banjir telah merendam semua pakaian dan perlengkapan bayi yang sempat ia siapkan.
    Sementara itu, kondisi keuangan keluarga yang sedang sulit karena suami merantau menambah beban pikirannya.
    “Apalagi di sini pun juga masih ada kurang sih (bantuannya). Kayak pakaian bayi. Kan semua kena (banjir). Apalagi kondisi keuangan enggak ada,” tuturnya lirih.
    Monalisa pun kini hanya bisa berharap proses persalinannya nanti berjalan lancar dan ia bisa mendapatkan tempat yang lebih layak untuk membesarkan bayinya. Sebab rumahnya masih dipenuhi lumpur.
    Ia juga mengungkap bahwa dirinya selalu berdoa agar sang suami dapat segera pulang dan mendampingi proses persalinannya.
    “Penginnya iya sih, (dapat) tempat yang layak, ada suami. Kalau enggak ada suami, kenapa-kenapa nanti siapa lah yang bawa aku ke rumah sakit,” pungkasnya penuh harap.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kondisi Infrastruktur Transportasi setelah Banjir Bandang di Sumatera

    Kondisi Infrastruktur Transportasi setelah Banjir Bandang di Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan kondisi infrastruktur pasca bencana banjir dan longsor yang menimpa tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.  Dudy melaporkan hasil kunjungannya yang meninjau kondisi bandara, pelabuhan hingga jalur kereta api yang berada disana.

    Dudy menjelaskan, untuk Sumatera Utara, kondisi bandara dan pelabuhan telah beroperasi dengan baik. Ia mengatakan bandara dan pelabuhan masih bisa melayani masyarakat.

    “Kalau di Sumatera Utara alhamdulillah fasilitas bandara dan pelabuhan masih bisa melayani masyarakat maupun para pengguna fasilitas pelabuhan dan bandara,” jelas Dudy saat media briefing Kemenhub, Jumat (5/12/2025).

    Dudy mengungkapkan, untuk jalur kereta api di Sumatera Utara, memang terdampak cukup parah oleh banjir dan longsor. Namun demikian, Dudy mengatakan jalur kereta api sudah beroperasi walau masih dibatasi kecepatannya.

    “Untuk kereta, memang terdampak tetapi alhamdulillah sudah bisa aktif kembali walaupun untuk kecepatan tertentu, ada pembatasan kecepatan,” jelas Dudy.

    Sementara itu di Aceh, Dudy mengatakan Bandara Malikussaleh tetap bisa digunakan terutama untuk penyaluran logistik bantuan kepada masyarakat. Hal serupa juga terjadi untuk pelabuhan di Aceh, terutama di Lhokseumawe.

    “Memang kami melihat di sana seperti yang di Lhokseumawe masih ada bekas-bekas lumpur waktu kami menuju ke arah pelabuhan, tetapi bisa dilalui dan pelabuhan di Lhokseumawe bisa digunakan untuk sebagai tempat untuk menerima bantuan logistik dari luar,” jelas Dudy.

    Namun, Dudy mengatakan untuk Sumatera Barat, dirinya belum sempat mengunjungi kondisi infrastruktur transportasi yang ada di sana. Dia memastikan dalam waktu dekat akan mengecek langsung situasi dan kondisi yang terjadi di provinsi beribukota Padang tersebut.

    “Kami belum sempat ke Sumatera Barat. Mungkin dalam waktu dekat kami akan meninjau khususnya untuk melihat pak dirjen kereta api ya. Nanti akan dilaporkan oleh pak dirjen,” terang Dudy.

    Diketahui, perbaikan sarana dan prasarana transportasi di daerah terus dilakukan seusai terdampak bencana, antara lain di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

    Dudy memastikan proses perbaikan dilakukan secara cepat, terukur, serta mengutamakan keselamatan.

    “Kemenhub telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait agar layanan transportasi dapat kembali berjalan normal secepat mungkin demi mendukung mobilitas dan aktivitas masyarakat,” ujar Dudy.

  • Umrah Saat Bencana, Bupati Aceh Selatan Dicopot dari Jabatan Partai

    Umrah Saat Bencana, Bupati Aceh Selatan Dicopot dari Jabatan Partai

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra resmi mencopot Bupati Aceh Selatan Mirwan MS dari jabatannya sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra setempat. Keputusan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

    “Kami memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” ujarnya.

    Sugiono menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah DPP menerima laporan terkait sikap dan kepemimpinan Mirwan. Namun, Sugiono tidak memerinci sejak kapan pemberhentian itu berlaku.

    Pencopotan ini terjadi di tengah sorotan publik terhadap Mirwan yang sebelumnya menyatakan tidak sanggup menangani bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Di tengah situasi darurat tersebut, Mirwan justru berangkat umrah bersama istrinya pada 2 Desember 2025. Keputusan itu memicu kritik karena wilayahnya masih terdampak bencana.

    Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, pada 5 Desember 2025 menegaskan ia tidak pernah memberikan izin kepada Mirwan untuk berangkat umrah selama masa tanggap darurat berlangsung.