Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • KAI Divre I percepat distribusi BBM di Sumut pascacuaca ekstrem

    KAI Divre I percepat distribusi BBM di Sumut pascacuaca ekstrem

    Medan (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mengatakan terus mempercepat distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sempat terhambat di wilayah Sumatera Utara (Sumut) akibat cuaca ekstrem beberapa waktu lalu.

    ” Upaya ini dilakukan untuk mendukung stabilisasi kebutuhan energi masyarakat maupun industri di Sumut. Adapun jenis BBM yang diangkut melalui layanan angkutan kereta api di Sumut meliputi Pertalite, Bio Solar, dan Pertamax,” kata Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara M As’ad Habibuddin di Medan, Sabtu.

    Ia mengatakan pola operasi angkutan BBM mengalami penyesuaian signifikan pascacuaca ekstrem tersebut.

    “KAI menambah perjalanan angkutan BBM dari 2 perjalanan per hari menjadi 4 perjalanan per hari guna mengakomodir peningkatan permintaan dari Pertamina,” ujar dia.

    Penambahan perjalanan itu mulai diberlakukan pada 28 November 2025 hingga saat ini. Sebelumnya, pada 24–27 November, pasokan stok BBM dari Pertamina ke wilayah Sumatera Utara terkendala akibat cuaca buruk di laut, yang menyebabkan penundaan kedatangan kapal tanker sehingga berimbas pada ketersediaan stok di Siantar maupun Kisaran.

    Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya normalisasi pasokan, ia mengatakan volume BBM yang diangkut melalui kereta api juga meningkat.

    KAI mencatat rata-rata angkutan sebelum cuaca buruk sebanyak 42 gerbong ketel atau sekitar 1.428 KL per hari, dan naik menjadi 48 gerbong ketel atau sekitar 1.632 KL per hari setelah intensifikasi distribusi dilakukan, ujar dia.

    Distribusi BBM melalui kereta api saat ini melayani dua relasi utama, yaitu Labuan – Siantar dan Labuan – Kisaran. Dalam satu rangkaian kereta api, terdiri dari 21 gerbong ketel untuk memastikan kapasitas angkut optimal.

    Di sisi keselamatan, KAI menegaskan bahwa operasi angkutan barang, khususnya BBM, tetap mengedepankan prosedur keamanan dan keandalan perjalanan meski dalam kondisi cuaca ekstrem.

    “Seluruh sarana dipastikan dalam kondisi baik, laik operasi, dan dipantau ketat untuk menjamin perjalanan berlangsung aman dan lancar,” katanya.

    Selain itu, KAI tetap berkoordinasi intensif dengan Pertamina untuk menyesuaikan pola distribusi BBM dengan kebutuhan pasar. Komunikasi yang dilakukan meliputi evaluasi ketersediaan stok di Labuan, permintaan di lapangan, serta kecukupan sarana angkutan via kereta api.

    “KAI berkomitmen penuh untuk mendukung kelancaran pasokan BBM. Penambahan perjalanan kereta angkutan BBM menjadi langkah strategis agar kebutuhan energi masyarakat, industri, dan layanan publik tetap terpenuhi,” kata As’ad.

    Pewarta: Juraidi
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jalur Rel Kereta di Aceh Lumpuh Total, Kemenhub Ngaku Kesulitan Perbaiki

    Jalur Rel Kereta di Aceh Lumpuh Total, Kemenhub Ngaku Kesulitan Perbaiki

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan terpaksa menyetop secara penuh operasional kereta api di wilayah Aceh, sebagai dampak dari bencana banjir yang melanda wilayah Sumatra. 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan jalur rel kereta di Aceh terdampak paling parah bila dibandingkan dengan jalur-jalur rel di Sumatra Utara maupun Sumatra Barat. 

    Bahkan, tim dari kementerian pun belum dapat mencapai titik lokasi jalur di Aceh untuk melakukan peninjauan. 

    “Memang ada permasalahan yang di Aceh, jalur kereta itu setop operasi karena memang kami tidak bisa mencapai jalur kereta tersebut untuk dilakukan perbaikan,” ujarnya dalam Media Briefing, Jumat (5/12/2025).  

    Dudy memperkirakan, perbaikan untuk jalur tersebut akan memakan waktu yang cukup lama karena kondisinya cukup parah dan sulit diakses.

    Berbeda dengan wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat, jalur Medan—Binjau pun kini sudah dapat kereta lewati. 

    “Alhamdulillah kalau Sumatra Utara untuk jalur transportasi kereta, kemudian bandara dan pelabuhan semuanya bisa beroperasi dengan baik,” tuturnya.  

    Adapun, ruas-ruas jalur kereta api yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencakup petak jalur Stasiun Muara Satu –  Stasiun Krueng Geukueh – Stasiun Bungkaih – Stasiun Krueng Mane, Stasiun Krueng Mane – Stasiun Gerugok – Stasiun Kutablang, Bandar Tinggi – Kuala Tanjung, Medan – Binjai, serta beberapa ruas jalur di Kota Pariaman.  

    “Sebagian jalur terdampak longsor cukup parah, dan beberapa ruas seperti di Pariaman sempat terendam air banjir. Kami terus mengupayakan komunikasi dengan teman-teman di lokasi untuk memastikan keamanan mereka sebelum memutuskan untuk melanjutkan proses rehabilitasi,” ungkap Direktur Jenderal Perkeretaapian Allan Tandiono. 

    Dalam memperbaiki jalur-jalur rel di tiga wilayah tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) bersama PT KAI, PT Railink, BPTD, dan Dinas Perhubungan setempat pun telah menerjunkan alat berat, memperkuat tim lapangan, dan menyiapkan skema pengalihan perjalanan di ruas-ruas jalur yang masih terdampak.  

    Beberapa segmen jalur rel yang rusak sementara ini distabilkan dengan pemanfaatan rel bekas dan material penopang lain, selagi menunggu cuaca lebih kondusif untuk rehabilitasi menyeluruh demi menjamin kembali keselamatan dan keandalan operasi kereta api.

    Dalam proses pemulihan pascabanjir Sumatra, Kemenhub telah menyiagakan 39 pesawat udara dan helikopter yang  siap beroperasi melayani pendistribusian bantuan dan evakuasi (penyelamatan).  

    Kemenhub juga mengerahkan empat Kapal Patroli Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP), yaitu KN. Kalimasada – P.115, KN. Trisula – P.111, KN. Sarotama – P.112, dan KN. Rantos – P.210 untuk menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak bencana banjir di wilayah Sumatra.

  • Pascabencana di Sumbar, PLN Berhasil Pulihkan 100% Sistem Kelistrikan

    Pascabencana di Sumbar, PLN Berhasil Pulihkan 100% Sistem Kelistrikan

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) berhasil memulihkan sistem kelistrikan Sumatera Barat (Sumbar) pascabencana banjir dan tanah longsor yang terjadi akhir November lalu. Dengan pulihnya kelistrikan di Sumbar aktivitas masyarakat perlahan dapat kembali berjalan normal.

    Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan apresiasi atas langkah cepat PLN dan kolaborasi lintas sektor dalam pemulihan kelistrikan di berbagai wilayah terdampak bencana.

    “Kami mengapresiasi dedikasi petugas PLN dan seluruh pihak yang bekerja tanpa henti untuk memulihkan kembali listrik di wilayah-wilayah terdampak banjir dan tanah longsor, meski kondisi medan yang sangat berat. Insyaallah listrik sudah bisa dinikmati oleh masyarakat dan aktivitas bisa berjalan seperti biasa,” ucap Mahyeldi, dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/12/2025).

    Berkat kerja keras tim di lapangan, listrik wilayah Sumbar pulih 100% setelah Kabupaten Agam sebagai wilayah terdampak terakhir berhasil dinyalakan pada Jumat (5/12) pukul 17:53 WIB.

    Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo menegaskan hadirnya listrik merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak. Maka sejak awal, pihaknya all out untuk merampungkan proses pemulihan kelistrikan pascabencana di wilayah Sumbar.

    “Sesuai arahan Pemerintah, melalui Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Pak Bahlil Lahadalia, seluruh personel bekerja 24 jam penuh di lapangan untuk memastikan semua titik terdampak mendapatkan suplai listrik kembali. Alhamdulillah, saat ini pasokan listrik Sumatra Barat telah pulih 100%,” ucap Darmawan.

    “Semoga ini semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya serta mengoptimalkan layanan publik,” sambungnya.

    Darmawan juga menyampaikan pemulihan cepat yang dikerjakan tak lepas dari kolaborasi erat berbagai pihak. Menurut Darmawan, sinergi Pemerintah Daerah (Pemda), TNI, Polri, dan masyarakat sangat krusial dalam proses penormalan kelistrikan Sumbar.

    “Kami menyaksikan bagaimana semangat gotong royong benar-benar hidup. Pemerintah Daerah, TNI, Polri, masyarakat, dan tim PLN bergerak sebagai satu tubuh. Ini merupakan misi kemanusiaan untuk mengembalikan terang pascabencana di Sumatera Barat,” ujar Darmawan.

    Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumbar Ajrun Karim menyampaikan proses pemulihan di berbagai lokasi terdampak, seperti Agam, Pasaman Barat, Padang Pariaman, Dharmasraya, Sawah Lunto, Pasaman Timur, Solok, Pesisir Selatan, Padang Panjang, Solok Selatan, dan Kota Padang memiliki tantangan yang besar.

    Menurut Ajrun, penanganan tersebut memerlukan langkah teknis yang kompleks akibat terputusnya akses sejumlah lokasi jaringan listrik tegangan menengah (JTM), jaringan tegangan rendah (JTR) dan gardu distribusi terdampak.

    “Petugas kami bersama TNI, Polri, dan masyarakat menembus jalur terjal, membawa peralatan berat secara manual, dan bekerja hingga malam hari karena akses ke titik-titik lokasi yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki,” ujar Ajrun.

    Ajrun melanjutkan untuk memulihkan kondisi kelistrikan Sumbar pihaknya membangun kembali beberapa tiang jaringan listrik dan gardu trafo distribusi pada sejumlah daerah terdampak.

    “Dalam pemulihan ini, PLN berhasil memasang 619 tiang JTM dan JTR, serta 30,95 kilometer sirkuit (kms) kabel listrik pengganti untuk memastikan suplai listrik untuk masyarakat kembali normal,” pungkasnya.

    Informasi lainnya tentang PT PLN (Persero) yang saat ini di bawah Danantara Indonesia bisa diakses di link ini https://www.danantaraindonesia.co.id/

    (anl/ega)

  • 3 Hari Jalan Kaki, Warga Linge Selamat dari Desa Terisolasi

    3 Hari Jalan Kaki, Warga Linge Selamat dari Desa Terisolasi

    Aceh Tengah, Beritasatu.com — Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kecamatan Linge, Aceh Tengah, sejak Rabu (26/11/2025) menimbulkan kepanikan dan memutus akses utama ke lima desa.

    Debit sungai yang terus meningkat menghanyutkan satu-satunya jembatan penghubung, membuat puluhan warga dan relawan terisolasi tanpa listrik, jaringan telepon, maupun pasokan logistik.

    Peristiwa ini dialami warga setempat serta puluhan peserta Festival Nenggeri Linge, termasuk tim dari HAkA (Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh) yang sudah berada di Kampung Linge sejak 24 November 2025. Sejak awal kedatangan, cuaca terus memburuk. Hujan deras berkepanjangan memutus jaringan telekomunikasi dan aliran listrik.

    Pada Rabu (26/11/2025) siang, rombongan mencoba keluar desa untuk mencari jaringan maupun listrik, tetapi gagal dan kembali. Pada Kamis (27/11/2025), situasi makin genting setelah jembatan penyeberangan ditemukan hilang total tersapu arus sungai yang membawa batang-batang kayu besar.

    Dengan logistik menipis dan kondisi yang makin berbahaya, sebanyak 22 orang, termasuk penulis, memutuskan mengevakuasi diri keluar dari Linge. Proses penyelamatan dimulai dengan menyeberangi sungai menggunakan perahu karet.

    Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki menyusuri jalur yang tertutup material longsor. Sesekali, warga membantu dengan memberikan tumpangan mobil hingga titik jalan yang kembali terputus.

    Banyak anggota rombongan kelelahan. Beberapa harus digendong warga. Mereka melewati jalur berlumpur sejauh ratusan meter serta menempuh perjalanan puluhan kilometer dengan kondisi medan ekstrem.

    Memasuki hari ketiga perjalanan menuju Takengon, rombongan akhirnya mencapai Isaq, posko terakhir yang masih dapat dijangkau kendaraan. Di lokasi tersebut, tim rescue HAkA menjemput para korban dan memberikan penanganan lanjutan.

    Hingga kini, akses menuju Kecamatan Linge masih terputus. Proses evakuasi serta pendataan korban terus dilakukan pihak terkait. Semoga cuaca segera membaik dan bantuan dapat menjangkau desa-desa terdampak.
     

  • Tok! Ini Rincian Lengkap Bipih dan BPIH Haji 2026 untuk Semua Embarkasi

    Tok! Ini Rincian Lengkap Bipih dan BPIH Haji 2026 untuk Semua Embarkasi

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan nilai manfaat.

    Melansir Antara, Sabtu, 6 Desember 2025 berdasarkan salinan Keppres itu, penetapan BPIH ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

    Dalam Keppres tersebut, Presiden menetapkan besaran BPIH 2026 dan Bipih jamaah haji reguler 2026 untuk setiap embarkasi.
     

    Daftar besaran BPIH 2026 per embarkasi
    Aceh: Rp78.324.981
    Medan: Rp79.379.071
    Batam: Rp87.380.981
    Padang: Rp81.085.481
    Palembang: Rp87.422.481
    Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, Bekasi): Rp91.758.281
    Solo: Rp86.448.981
    Surabaya: Rp93.860.981
    Balikpapan: Rp88.791.481
    Banjarmasin: Rp88.754.481
    Makassar: Rp89.108.738
    Lombok: Rp88.167.381
    Kertajati: Rp91.774.581
    Yogyakarta: Rp86.170.981
    Daftar besaran Bipih Haji Reguler 2026
    Sementara itu, Bipih jamaah haji reguler 2026 juga ditetapkan sebagai berikut:

    Aceh: Rp45.109.422
    Medan: Rp46.163.512
    Batam: Rp54.125.422
    Padang: Rp47.869.922
    Palembang: Rp54.206.922
    Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, Bekasi): Rp58.542.722
    Solo: Rp53.233.422
    Surabaya: Rp60.645.422
    Balikpapan: Rp55.575.922
    Banjarmasin: Rp55.538.922
    Makassar: Rp55.893.179
    Lombok: Rp54.951.822
    Kertajati: Rp58.559.022
    Yogyakarta: Rp52.955.422

    Nilai manfaat yang dialokasikan bagi jamaah haji reguler mencapai Rp6,69 triliun dan digunakan untuk menutupi berbagai komponen layanan, seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina, perlindungan jemaah, pembinaan jemaah, serta pelayanan umum di dalam negeri maupun Arab Saudi. Sementara itu, nilai manfaat yang diperuntukkan jamaah haji khusus ditetapkan sebesar Rp7,23 miliar.
     

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan nilai manfaat.
     
    Melansir Antara, Sabtu, 6 Desember 2025 berdasarkan salinan Keppres itu, penetapan BPIH ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
     
    Dalam Keppres tersebut, Presiden menetapkan besaran BPIH 2026 dan Bipih jamaah haji reguler 2026 untuk setiap embarkasi.
     

    Daftar besaran BPIH 2026 per embarkasi
    Aceh: Rp78.324.981
    Medan: Rp79.379.071
    Batam: Rp87.380.981
    Padang: Rp81.085.481
    Palembang: Rp87.422.481
    Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, Bekasi): Rp91.758.281
    Solo: Rp86.448.981
    Surabaya: Rp93.860.981
    Balikpapan: Rp88.791.481
    Banjarmasin: Rp88.754.481
    Makassar: Rp89.108.738
    Lombok: Rp88.167.381
    Kertajati: Rp91.774.581
    Yogyakarta: Rp86.170.981
    Daftar besaran Bipih Haji Reguler 2026
    Sementara itu, Bipih jamaah haji reguler 2026 juga ditetapkan sebagai berikut:

    Aceh: Rp45.109.422
    Medan: Rp46.163.512
    Batam: Rp54.125.422
    Padang: Rp47.869.922
    Palembang: Rp54.206.922
    Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, Bekasi): Rp58.542.722
    Solo: Rp53.233.422
    Surabaya: Rp60.645.422
    Balikpapan: Rp55.575.922
    Banjarmasin: Rp55.538.922
    Makassar: Rp55.893.179
    Lombok: Rp54.951.822
    Kertajati: Rp58.559.022
    Yogyakarta: Rp52.955.422
     
    Nilai manfaat yang dialokasikan bagi jamaah haji reguler mencapai Rp6,69 triliun dan digunakan untuk menutupi berbagai komponen layanan, seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina, perlindungan jemaah, pembinaan jemaah, serta pelayanan umum di dalam negeri maupun Arab Saudi. Sementara itu, nilai manfaat yang diperuntukkan jamaah haji khusus ditetapkan sebesar Rp7,23 miliar.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Tok! Ini Rincian Lengkap Bipih dan BPIH Haji 2026 untuk Semua Embarkasi

    Tok! Ini Rincian Lengkap Bipih dan BPIH Haji 2026 untuk Semua Embarkasi

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan nilai manfaat.

    Melansir Antara, Sabtu, 6 Desember 2025 berdasarkan salinan Keppres itu, penetapan BPIH ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

    Dalam Keppres tersebut, Presiden menetapkan besaran BPIH 2026 dan Bipih jamaah haji reguler 2026 untuk setiap embarkasi.
     

    Daftar besaran BPIH 2026 per embarkasi
    Aceh: Rp78.324.981
    Medan: Rp79.379.071
    Batam: Rp87.380.981
    Padang: Rp81.085.481
    Palembang: Rp87.422.481
    Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, Bekasi): Rp91.758.281
    Solo: Rp86.448.981
    Surabaya: Rp93.860.981
    Balikpapan: Rp88.791.481
    Banjarmasin: Rp88.754.481
    Makassar: Rp89.108.738
    Lombok: Rp88.167.381
    Kertajati: Rp91.774.581
    Yogyakarta: Rp86.170.981
    Daftar besaran Bipih Haji Reguler 2026
    Sementara itu, Bipih jamaah haji reguler 2026 juga ditetapkan sebagai berikut:

    Aceh: Rp45.109.422
    Medan: Rp46.163.512
    Batam: Rp54.125.422
    Padang: Rp47.869.922
    Palembang: Rp54.206.922
    Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, Bekasi): Rp58.542.722
    Solo: Rp53.233.422
    Surabaya: Rp60.645.422
    Balikpapan: Rp55.575.922
    Banjarmasin: Rp55.538.922
    Makassar: Rp55.893.179
    Lombok: Rp54.951.822
    Kertajati: Rp58.559.022
    Yogyakarta: Rp52.955.422

    Nilai manfaat yang dialokasikan bagi jamaah haji reguler mencapai Rp6,69 triliun dan digunakan untuk menutupi berbagai komponen layanan, seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina, perlindungan jemaah, pembinaan jemaah, serta pelayanan umum di dalam negeri maupun Arab Saudi. Sementara itu, nilai manfaat yang diperuntukkan jamaah haji khusus ditetapkan sebesar Rp7,23 miliar.
     

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan nilai manfaat.
     
    Melansir Antara, Sabtu, 6 Desember 2025 berdasarkan salinan Keppres itu, penetapan BPIH ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
     
    Dalam Keppres tersebut, Presiden menetapkan besaran BPIH 2026 dan Bipih jamaah haji reguler 2026 untuk setiap embarkasi.
     

    Daftar besaran BPIH 2026 per embarkasi
    Aceh: Rp78.324.981
    Medan: Rp79.379.071
    Batam: Rp87.380.981
    Padang: Rp81.085.481
    Palembang: Rp87.422.481
    Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, Bekasi): Rp91.758.281
    Solo: Rp86.448.981
    Surabaya: Rp93.860.981
    Balikpapan: Rp88.791.481
    Banjarmasin: Rp88.754.481
    Makassar: Rp89.108.738
    Lombok: Rp88.167.381
    Kertajati: Rp91.774.581
    Yogyakarta: Rp86.170.981
    Daftar besaran Bipih Haji Reguler 2026
    Sementara itu, Bipih jamaah haji reguler 2026 juga ditetapkan sebagai berikut:

    Aceh: Rp45.109.422
    Medan: Rp46.163.512
    Batam: Rp54.125.422
    Padang: Rp47.869.922
    Palembang: Rp54.206.922
    Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, Bekasi): Rp58.542.722
    Solo: Rp53.233.422
    Surabaya: Rp60.645.422
    Balikpapan: Rp55.575.922
    Banjarmasin: Rp55.538.922
    Makassar: Rp55.893.179
    Lombok: Rp54.951.822
    Kertajati: Rp58.559.022
    Yogyakarta: Rp52.955.422
     
    Nilai manfaat yang dialokasikan bagi jamaah haji reguler mencapai Rp6,69 triliun dan digunakan untuk menutupi berbagai komponen layanan, seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina, perlindungan jemaah, pembinaan jemaah, serta pelayanan umum di dalam negeri maupun Arab Saudi. Sementara itu, nilai manfaat yang diperuntukkan jamaah haji khusus ditetapkan sebesar Rp7,23 miliar.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Raja Juli Jawab Desakan Mundur, Siap Dievaluasi di Tengah Sorotan Banjir Aceh dan Sumatera

    Raja Juli Jawab Desakan Mundur, Siap Dievaluasi di Tengah Sorotan Banjir Aceh dan Sumatera

    GELORA.CO  — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan kesiapannya untuk dievaluasi secara menyeluruh menyusul banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa pekan terakhir.

    Di tengah sorotan publik terhadap penanganan bencana hidrometeorologi tersebut, Raja Juli menyebut kritik sebagai bagian dari dinamika demokrasi sekaligus ekspresi ekspektasi masyarakat terhadap kinerja kementeriannya.

    Usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Raja Juli menuturkan bahwa fokus utamanya tetap pada upaya mitigasi dan percepatan penanganan dampak bencana.

    “Tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa,” ujar politisi Partai Solidaritas Indonesia itu, menambahkan bahwa setiap masukan dari publik akan dijadikan bahan refleksi dan perbaikan.

    Sorotan terhadap kementeriannya kian mencuat seiring meluasnya dampak banjir dan longsor di sejumlah daerah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi.

    Meski demikian, Raja Juli menyebut desakan agar dirinya mundur dari jabatan merupakan bagian wajar dari kritik politik.

    Ia menegaskan bahwa jabatan menteri sepenuhnya berada di bawah kewenangan presiden.

    Prakiraan Cuaca Sabtu 6 Desember, Tiga Wilayah Jakarta Berpotensi Hujan

    Prakiraan Cuaca Sabtu 6 Desember, Tiga Wilayah Jakarta Berpotensi Hujan

    “Posisi saya itu ketetapan. Pengangkatan dan pencopotannya ada di tangan presiden,” katanya.

    “Saya yakin namanya kekuasaan itu milik Allah. Itu hak prerogatif kepala negara” jelasnya lagi.

    Pernyataan tersebut disampaikan setelah anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menyinggung praktik yang terjadi di Filipina, ketika dua menteri negara tersebut memutuskan mundur karena merasa gagal menangani banjir.

    Rahmat menyebut langkah demikian sebagai bentuk keberanian moral sekaligus tanggung jawab etis dalam memegang jabatan publik.

     “Tidak ada salahnya juga seorang menteri pamit dari kursi pemerintahan.

    Apalagi jika mereka tidak sanggup menangani bencana. Itu adalah tugas yang mulia,” ujarnya dalam rapat tersebut.

    Rapat kerja itu berlangsung dinamis dengan sejumlah anggota dewan meminta kejelasan strategi mitigasi jangka panjang pemerintah, termasuk penguatan tata kelola kawasan hutan dan pengendalian alih fungsi lahan.

    Selain itu, DPR menuntut agar kementerian lebih proaktif memetakan titik-titik rawan bencana serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.

    Di tengah tekanan dan kritik yang mengemuka, Raja Juli berulang kali menegaskan bahwa kementerian sedang bekerja memperkuat sistem peringatan dini, restorasi kawasan hulu, serta memperluas program rehabilitasi lahan dan hutan.

    Ia memastikan evaluasi internal tengah dilakukan, sembari menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden terkait langkah-langkah strategis berikutnya

  • Menteri LH Cabut Operasional 3 Perusahaan yang Diduga Biang Kerok Banjir Sumut

    Menteri LH Cabut Operasional 3 Perusahaan yang Diduga Biang Kerok Banjir Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menghentikan sementara izin operasional tiga perusahaan yang diduga menjadi penyebab atau biang kerok banjir di Sumatra Utara (Sumut). 

    Ketiga perusahaan itu, yakni PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE).

    Penghentian sementara operasi perusahaan tersebut dilakukan usai Hanif melakukan inspeksi udara dan darat di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga.

    Pemantauan itu dilakukan guna memverifikasi penyebab bencana serta menilai kontribusi aktivitas usaha terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor. Hal ini juga sekaligus memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan lingkungan hidup.

    Hanif mengatakan bahwa berdasarkan temuan lapangan, pemerintah memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan tersebut. Pihaknya juga mewajibkan audit lingkungan sebagai langkah pengendalian tekanan ekologis di hulu DAS yang memiliki fungsi vital bagi masyarakat.

    “Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan. Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta,” ujar Hanif melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (6/12/2025).

    Dia menegaskan bahwa DAS Batang Toru dan Garoga adalah kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial yang tidak boleh dikompromikan.

    Hanif juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha di kawasan tersebut. Ini terutama dengan curah hujan ekstrem yang kini mencapai lebih dari 300 mm per hari.

    “Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,” jelasnya.

    Kementerian Lingkungan Hidup kini memperketat verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh kegiatan di lereng curam, hulu DAS, dan alur sungai. Menurut Hanif, penegakan hukum akan ditempuh apabila ditemukan pelanggaran yang menambah risiko bencana.

    “Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang bisa dicegah,” ucapnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Rizal Irawan menyebutkan hasil pantauan udara menunjukkan adanya pembukaan lahan masif yang memperbesar tekanan pada DAS.

    “Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara,” ungkap Rizal.

    Pihaknya pun memastikan verifikasi lapangan akan terus dilakukan terhadap perusahaan lain yang terindikasi memberi kontribusi signifikan terhadap tekanan lingkungan di Sumatera. Pemerintah, kata Rizal, berkomitmen menjadikan penegakan hukum lingkungan sebagai pondasi utama dalam mencegah bencana ekologis dan melindungi masyarakat.

  • Melawan Batuk dan Diare Pasca-Banjir, Ini Keluhan Terbanyak Warga Tapteng yang Ditangani Tim Medis

    Melawan Batuk dan Diare Pasca-Banjir, Ini Keluhan Terbanyak Warga Tapteng yang Ditangani Tim Medis

    Liputan6.com, Jakarta – Layanan kesehatan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatra Utara, dipastikan berjalan optimal. Hingga Jumat (5/12/2025), sebanyak 5.700 warga telah mendapatkan pelayanan medis dari tim kesehatan gabungan.

    Keluhan kesehatan yang paling banyak ditangani meliputi batuk, flu, gatal-gatal, mual, dan diare, yang umum muncul pascabencana.

    Plt Direktur RSUD Pandan, dr. Fadli Syahputra, menyampaikan bahwa RSUD Pandan tetap berfungsi maksimal karena tidak terdampak langsung oleh banjir. Rumah sakit juga menerima dukungan tambahan berupa enam dokter spesialis dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU).

    Kepala Dinas Kesehatan Tapteng, Lisnawati Panjaitan, menegaskan bahwa tidak ada kendala berarti dalam pelayanan kesehatan di lapangan, meskipun dua puskesmas sempat terdampak dan kini sudah beroperasi kembali.

    “Kami langsung turun ke rumah-rumah warga dan membentuk posko. Sampai hari ini sudah ada 63 posko kesehatan di seluruh Kabupaten Tapteng,” kata Lisnawati dari Pusat Informasi Kemkomdigi di GOR Pandan, Jumat (5/12/2025).

    Pelayanan diberikan melalui sistem door-to-door, puskesmas, posko kesehatan, hingga layanan rujukan di RSUD Pandan. Untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi, tenaga kesehatan TNI diturunkan menggunakan helikopter.

    “Situasi warga Tapanuli Tengah yang terdampak banjir semua terlayani dengan baik. Di hari kedua setelah bencana, seluruh tenaga kesehatan sudah aktif di titik-titik lokasi banjir,” ujarnya.

     

    Misteri gelondongan kayu yang terbawa hanyut dalam bencana banjir bandang di Sumatra mulai terjawab. Kapolri, Jend. Listyo Sigit Prabowo mengungkap tim di lapangan menemukan bahwa ada bekas mesin gergaji di gelondongan kayu yang terseret banjir.

  • Sempat Terputus Imbas Bencana, Akses Tarutung-Sibolga Sumut Terbuka 38 Km

    Sempat Terputus Imbas Bencana, Akses Tarutung-Sibolga Sumut Terbuka 38 Km

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, dan unsur teknis lainnya terus mempercepat penanganan darurat bencana yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan intensitas hujan yang sangat tinggi mencapai 118 mm/hari selama hampir sepekan di wilayah Sibolga menyebabkan kerusakan infrastruktur dan gangguan akses transportasi di lebih dari 40 kecamatan.

    Bencana khususnya berdampak pada wilayah Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kota Medan, Deli Serdang, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, hingga sejumlah kota/kabupaten lainnya.

    Sebagian besar wilayah ini tercatat sempat mengalami banjir, banjir bandang, dan longsor akibat luapan sungai serta lereng yang labil setelah hujan berintensitas tinggi.

    “Prioritas pertama adalah membuka akses jalan agar seluruh bantuan dan peralatan dapat masuk dengan aman. Kementerian PU akan terus menambah dukungan alat berat dan personel sesuai kebutuhan, serta bekerja erat dengan BPBD dan pemerintah daerah agar penanganan berlangsung efektif,” kata Dody dalam keterangan resminya, Sabtu (6/12/2025).

    Dalam hal ini, salah satu penanganan terbesar dilakukan pada ruas Tarutung-Sibolga-Barus sepanjang 64 km, yang sempat terputus akibat longsor besar di lebih dari 30 titik. Hingga 4 Desember 2025 sepanjang 38 km akses sudah berhasil dibuka, Penanganan difokuskan pada titik longsor besar di KM 38-39.

    “Kendala utama adalah tidak tersedianya ruang pembuangan material longsoran, serta banyaknya kendaraan besar yang tertimbun sehingga pekerjaan harus dilakukan secara hati-hati dan estafet,” terangnya.

    Sebanyak 9 unit excavator dan 1 unit dozer (milik BBWS Sumatera II, Waskita, Wika), 1 Unit Backhoe Loader (milik BBPJN Sumut), 2 Unit Dump Truck dan 2 Mobil Tangki Air (milik BPBPK Sumut), dan 1 Unit Backhoe Loader (milik Dinas PU Provinsi Sumut), 1 Unit Excavator (milik TNI AD), dan 1 Unit Wheel Loader (milik PT. Hutama Karya) diterjunkan untuk melakukan penanganan.

    Kementerian PU melalui BBWS Sumatera II juga memberikan dukungan penanganan banjir di Kota Medan yang melanda 14 kecamatan yakni Kecamatan Medan Marelan, Medan Barat, Medan Baru, Medan Deli, Medan Helvetia, Medan Johor, Medan Labuhan, Medan Maimun, Medan Petisah, Medan Polonia, Medan Selayang, Medan Sunggal, Medan Timur, dan Medan Tuntungan.

    Dukungan Penanganan Banjir di Kota Medan berupa, perahu karet untuk evakuasi warga, distribusi selimut, kasur, kebutuhan dasar, dan pemasangan hidran umum untuk mendukung ketersediaan air bersih di lokasi pengungsian.

    Kemudian Tim TRC BBWS Sumatera II melakukan asesmen cepat di Kabupaten Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan. Pemerintah daerah telah mengaktifkan dapur umum serta melakukan evakuasi warga terdampak. Kementerian PU juga mendukung mobilisasi alat berat serta hidran umum, toilet portable, dan mobile toilet untuk penanganan kebutuhan sanitasi darurat.

    Sebaran alat dan bahan yang disiagakan untuk mempercepat penanganan darurat, Kementerian PU dengan mengerahkan alat berat sebanyak 63 unit alat sudah berada di lapangan dan 21 unit dalam proses mobilisasi termasuk excavator long arm, excavator standard, loader, wheel loader, hingga dozer.

    Sebanyak 131 bahan konstruksi juga telah tersedia, termasuk geobag, bronjong kawat, rangka besi hidran umum, hidran umum portabel, toilet portable, dan mobile toilet. Selain itu Stok BBM sebanyak 3.000 liter tersedia untuk memastikan alat dapat beroperasi berkelanjutan di lokasi bencana.

    Kementerian PU memastikan penanganan darurat akan terus dilakukan hingga seluruh akses vital kembali berfungsi. Selain itu pihaknya juga mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi hujan susulan serta mengikuti arahan pemerintah daerah terkait keselamatan.

    (igo/eds)