Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • Legislator PDIP Desak Penetapan Status Bencana Nasional Aceh-Sumatera: Apa Lagi yang Ditunggu?

    Legislator PDIP Desak Penetapan Status Bencana Nasional Aceh-Sumatera: Apa Lagi yang Ditunggu?

    JAKARTA- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Irine Yusiana Roba Putri, mendesak pemerintah segera mengklasifikasikan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Ia menilai, pemerintah lamban menangani situasi bencana ini. 

    Padahal, menurut Irine, jumlah korban, kondisi pengungsian, serta kerusakan infrastruktur sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan dan tidak bisa lagi ditangani hanya oleh pemerintah daerah.

    “Sudah 918 korban jiwa, 582,540 mengungsi, 260 fasilitas umum terdampak, 40 jembatan dan 70 ruas jalanan rusak berat, saya rasa tepat jika Pemerintah menetapkan status bencana nasional pada bencana yang terjadi di Sumatera. Apalagi yang ditunggu?,” ujar Irine, Sabtu, 6 Desember. 

    Irine mengatakan, kondisi para pengungsi sudah semakin sulit akibat fasilitas penampungan yang kurang memadai, terutama dalam penyediaan logistik dan kebutuhan dasar.

    “Sudah ada lebih dari 500 ribu orang yang mengungsi dan puluhan ribu keluarga kehilangan tempat tinggal. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak lokasi-lokasi pengungsian yang minim logistik serta akses air bersih dan layanan medis yang terbatas” katanya.

    Menurut Irine, penetapan status bencana nasional memberikan manfaat signifikan, terutama dalam percepatan penyaluran bantuan oleh pemerintah pusat. Dengan status tersebut, dukungan anggaran dan proses pemulihan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.

    “Salah satu manfaat utama adalah pemerintah pusat dapat memprioritaskan bantuan. Saat status darurat nasional ditetapkan, alokasi anggaran bisa dilakukan secara cepat untuk menyalurkan bantuan, memperbaiki infrastruktur, dan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak,” terang Irine.

    “Dalam artian, ketika Pemerintah pusat turun tangan, proses bantuan bisa lebih cepat dan menyeluruh,” sambung Legislator PDIP dari Dapil Maluku Utara itu.

    Irine juga menekankan pentingnya kebutuhan tambahan tenaga dan sumber daya manusia untuk mempercepat penanganan di wilayah terdampak.

    “Selain itu, status darurat mempermudah koordinasi bantuan di lapangan. Pemerintah pusat bisa menurunkan personel mulai dari relawan, polisi hingga aparat militer untuk memastikan bantuan sampai ke wilayah yang sulit dijangkau” ucap Irine.

    Irine menilai hal ini penting mengingat situasi di lapangan menunjukkan betapa terbatasnya peralatan, logistik, dan dana tanggap darurat yang dimiliki daerah. Karena itu, intervensi Pemerintah pusat dianggap sangat mendesak.

    “Berdasarkan kondisi yang ada di lapangan saat ini di mana alat berat, logistik dan SDM yang sangat terbatas dan juga berbagai daerah tidak memiliki dana tanggap darurat, membutuhkan dukungan dan kendali dari pusat,” ungkapnya.

    Karena itu, Irine menilai, Pemerintah Daerah membutuhkan dukungan pusat untuk penanganan, koordinasi, dan pemulihan bencana banjir ini.

    Lebih lanjut, Irine menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional bukan sekadar formalitas, tetapi langkah penting untuk memastikan percepatan bantuan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.

    “Ini bukan hanya sekedar status, melainkan soal akses para korban terhadap bantuan, kecepatan evakuasi daerah yang terdampak dan kepastian pemulihan. Sehingga saya berharap pemerintah segera menetapkan status bencana nasional pada bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera,” pungkasnya.

  • Banjir Sumatera Membuka Mata tentang Bahaya Deforestasi, Pakar UGM: Kontributor Dosa Ekologis Itu Sudah Saatnya Berhenti

    Banjir Sumatera Membuka Mata tentang Bahaya Deforestasi, Pakar UGM: Kontributor Dosa Ekologis Itu Sudah Saatnya Berhenti

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masih jadi perhatian luas masyarakat. Bukan hanya di Indonesia tetapi juga dunia.

    Arus deras yang menerjang pemukiman warga membawa kayu, lumpur, dan bongkahan tanah yang selama bertahun-tahun terakumulasi pada lereng-lereng curam Bukit Barisan.

    Peristiwa ini tampak hadir secara mendadak, namun akar penyebabnya tersusun dari lapisan geologi, dinamika iklim, dan perubahan ekologis yang berlangsung sejak lama. Ditambah dengan ulah manusia yang melakukan penggundulan hutan.

    Dalam diskusi Pojok Bulaksumur yang berlangsung Kamis (4/12), Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si., IPU., dosen dan peneliti Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, mengurai terkait peristiwa itu.

    Menurutnya, struktur geomorfologi Sumatera membuat wilayah ini memang rentan terhadap luapan besar saat hujan turun.

    Lereng-lereng terjal dari Aceh hingga Lampung mengalirkan air langsung ke dataran rendah, sementara kipas vulkanik menjadi area yang kini banyak ditempati masyarakat. Jalur alami ini mempercepat aliran dan membawa material dalam jumlah besar ketika intensitas hujan meningkat.

    “Dengan pola seperti itu, hujan deras pasti membawa material dalam jumlah besar dan kecepatan tinggi,” ujar Hatma, dikutip dari website resmi UGM, Sabtu (6/12/2025).

    Menurutnya, banjir bandang yang membawa kayu-kayu dan sedimen itu tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekologis yang kian menurun. Pembukaan lahan di daerah hulu, pemukiman yang merangkak naik ke dataran tinggi, serta perubahan fungsi hutan memperbesar limpasan permukaan.

  • Kemenhut Endus Pembalakan Liar jadi Penyebab Banjir dan Longor Sumut

    Kemenhut Endus Pembalakan Liar jadi Penyebab Banjir dan Longor Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkum) mengungkap indikasi kerusakan lingkungan di hulu daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru dan Sibuluan di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.

    Temuan itu didapatkan usai Ditjen Gakkum mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan di wilayah hulu DAS yang diduga memperparah dampak bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menuturkan, kerusakan tutupan hutan di lereng dan hulu DAS diduga menurunkan kemampuan tanah menyerap air. Imbasnya, hujan ekstrem lebih cepat berubah menjadi aliran permukaan (run-off) yang kuat, memicu banjir dan longsor. 

    Menurutnya, material kayu yang terbawa arus menunjukkan dugaan adanya aktivitas pembukaan lahan dan penebangan yang tidak sesuai ketentuan.

    Pihaknya mengaku melihat pola yang jelas, di mana ada kerusakan hutan di hulu akibat aktivitas ilegal, di situ potensi bencana di hilir meningkat drastis. 

    “Aktivitas di PHAT [pemegang hak atas tanah] yang seharusnya legal, terindikasi disalahgunakan menjadi kedok untuk pembalakan liar yang merambah ke kawasan hutan negara di sekitarnya. Ini adalah kejahatan luar biasa yang mengorbankan keselamatan rakyat,” ujar Dwi melalui keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025). 

    Sebagai respons cepat, Ditjen Gakkum Kehutanan membentuk Tim Gabungan untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan terkait dugaan aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan. 

    Dwi menyebut, dari hasil identifikasi awal, 12 subjek hukum baik yang berbentuk korporasi maupun perorangan diduga memiliki keterkaitan dengan gangguan tutupan hutan di wilayah hulu.

    Sejak 4 Desember 2025, tim telah melakukan pemasangan papan larangan (papan informasi) pada 5 lokasi yang terindikasi, yaitu 2 titik pada area konsesi PT TPL, dan 3 titik pada lokasi PHAT atas nama JAM, AR, dan DP. D

    Pada saat bersamaan, Tim PPNS Balai Gakkum Sumatera saat ini juga sedang melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana kehutanan pada salah satu subjek hukum, yaitu pemilik PHAT atas nama JAM, setelah ditemukannya 4 truk bermuatan kayu tanpa dokumen sah (SKSHH-KB).

    Terhadap kasus ini, PPNS mengenakan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp 2,5 miliar. 

    Sejalan dengan tindakan di lapangan, pemanggilan terhadap seluruh 12 subjek hukum dijadwalkan pada Selasa, 9 Desember 2025 untuk pendalaman lebih lanjut.

    Dwi menuturkan bahwa tim di lapangan telah melakukan penyegelan lokasi-lokasi yang terindikasi melakukan aktivitas ilegal. Langkah ini adalah bagian dari upaya verifikasi fakta, pengamanan tempat, serta penyiapan bukti untuk proses penegakan hukum yang adil dan transparan. 

    “Kami juga akan berkoordinasi erat dengan instansi terkait untuk memastikan adanya upaya restorasi hulu DAS dan perlindungan bagi komunitas terdampak,” tegas Dwi.

    Selain pidana kehutanan, Ditjen Gakkum juga tengah mengkaji penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menelusuri dan menyita aset hasil kejahatan kehutanan, serta gugatan perdata berdasarkan Pasal 72 jo. 76 UU Kehutanan untuk memulihkan fungsi ekosistem hutan.

    Kementerian Kehutanan akan menginstruksikan langkah-langkah teknis pemulihan hulu DAS bekerja sama dengan Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. 

    Menurut Dwi, program ini mencakup rehabilitasi vegetasi, penanganan pengendalian erosi, serta penataan kembali alur sungai yang tersumbat material.

    Kementerian Kehutanan menegaskan komitmennya untuk bekerja secara profesional, transparan, dan terpadu dengan semua pemangku kepentingan demi mengungkap akar penyebab kerusakan hulu dan memulihkan fungsi hidrologis DAS. 

    Dwi menambahkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran kehutanan yang berkontribusi pada bencana bukan sekadar tindakan administratif, melainkan upaya perlindungan terhadap keselamatan publik dan ketahanan ekologis bangsa. 

  • Update Korban Banjir Sumatera: Tewas 914 Jiwa dan Hilang 389 Jiwa

    Update Korban Banjir Sumatera: Tewas 914 Jiwa dan Hilang 389 Jiwa

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) melaporkan pembaruan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Per Sabtu (6/12/2025) sore, total korban meninggal tercatat mencapai 914 jiwa.

    Angka ini menunjukkan peningkatan tajam sebanyak 47 jiwa dari hari sebelumnya, yang mencatat 867 korban jiwa. Secara rinci, 914 korban meninggal tersebut terdiri dari 359 jiwa di Aceh, 329 jiwa di Sumatera Utara, dan 226 jiwa di Sumatera Barat.

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan, angka korban bersifat dinamis. “Angka ini bergerak dinamis, di mana ada beberapa korban yang sebelumnya dilaporkan hilang ternyata di beberapa tempat kemudian dinyatakan dalam selamat,” kata Abdul Muhari dalam jumpa pers seperti ditayangkan langsung Youtube BNPB, Sabtu (6/11/2025) sore.

    Sementara jumlah korban meninggal meningkat, daftar korban yang masih dinyatakan hilang mengalami penurunan. BNPB mencatat jumlah korban hilang saat ini adalah 389 jiwa, menurun dari 521 jiwa pada hari sebelumnya. Penurunan ini terjadi setelah beberapa korban yang sebelumnya hilang berhasil ditemukan dalam keadaan selamat.

    BNPB bersama instansi terkait saat ini berupaya terus mengoptimalkan operasi pencarian dan pertolongan. “BNPB akan terus mengoptimalkan operasi pencarian dan pertolongan hingga nanti daftar korban hilang bisa kita minimalkan sekecil mungkin,” tegas Abdul Muhari. 

    Upaya ini dilakukan untuk memberikan kepastian kepada keluarga korban di tengah situasi bencana yang masih berlangsung.

  • Liburan Jadi Mimpi Buruk, Taufiqur Selamat dari Bencana di Aceh

    Liburan Jadi Mimpi Buruk, Taufiqur Selamat dari Bencana di Aceh

    Jakarta, Beritasatu.com – Pedangdut Taufiqur Rahman yang merupakan ajang pencarian bakat khusus dangdut pada tahun 2020 mengalami liburan mencekam di tanah kelahirannya, Pidie Jaya, Aceh Tengah, akhir November 2025.

    Saat menikmati liburan di Takengon, Taufiqur dan tim manajemennya diterjang musibah banjir bandang dan tanah longsor. Meski selamat, mereka harus melewati medan berat untuk kembali ke kota.

    “Saya ini asli kelahiran Pidie Jaya. Saat kejadian, kami sedang liburan ke Takengon, Kecamatan Bintang. Empat hari hujan terus menerus menyebabkan longsor di sekitar villa,” cerita Taufiqur Rahman dikutip dari channel Pagi Pagi Ambyar, Sabtu (5/12/2025).

    Akibat longsor, Taufiqur terisolasi selama tiga malam tanpa listrik dan jaringan telekomunikasi. Akses menuju lokasi terputus, dan sebagian besar rumah warga hancur.

    “Kami menyaksikan langsung bagaimana longsor menghancurkan kampung itu. Untuk keluar, saya harus berjalan berkilo-kilo meter,” ungkapnya.

    Taufiqur dan tim sempat diselamatkan warga menggunakan perahu wisata hingga sampai ke lokasi aman di Kota Takengon, perjalanan yang memakan waktu sekitar satu jam.

    Setelah itu, Taufiqur dievakuasi dengan pesawat Hercules TNI dari Kabupaten Bener Meriah ke Medan, meski harus menunggu antrean selama dua hari.

    “Dari Takengon ke Kabupaten Bener Meriah, kami harus antri dua hari untuk naik Hercules dan langsung dibawa ke Polonia Medan,” katanya.

    Taufiqur menyebut, keluarganya di Pidie Jaya masih kekurangan bantuan dan banyak yang tetap tinggal di pengungsian.

    Ia berharap perbaikan akses jalan, listrik, jaringan telekomunikasi, serta distribusi BBM segera dilakukan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas.

    “Bantuan sudah mulai masuk, tapi masih kurang. Saya merasa bencana ini lebih parah dari tsunami yang pernah kita alami,” tutupnya.

  • Kemenag Data Kerusakan Rumah Ibadah dan Madrasah di Sumatera

    Kemenag Data Kerusakan Rumah Ibadah dan Madrasah di Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Agama (Kemenag) memberikan perhatian khusus kepada wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain doa, perhatian tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan, berbagai komponen di bawah Kemenag, termasuk Baznas dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), telah menyalurkan bantuan secara bertahap. Koordinasi dengan sejumlah lembaga terus dilakukan agar distribusi bantuan berlangsung cepat dan tepat sasaran.

    “Insyaallah secara bertahap, teman-teman dari Baznas, BWI, serta bantuan dari luar negeri yang disalurkan melalui Kementerian Agama sudah dan akan terus kami distribusikan ke tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Besok atau lusa kami akan kembali ke sana,” ujar Menag Nasaruddin Umar di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12/2025).

    Kemenag juga melakukan pendataan terkait madrasah dan rumah ibadah yang rusak atau hancur akibat bencana tersebut.

    “Kami telah mendata jumlah madrasah, masjid, dan rumah ibadah lain yang mengalami kerusakan. Semuanya menjadi perhatian kami,” tegas Nasaruddin.

  • Pemulihan Aceh: Kementerian PKP Siapkan Hunian dan Fasilitas Publik

    Pemulihan Aceh: Kementerian PKP Siapkan Hunian dan Fasilitas Publik

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memulai perencanaan rekonstruksi fasilitas publik, agar pemulihan Aceh berjalan cepat. Yang menjadi fokus pemulihan antara lain masjid, jalan lingkungan, dan ruang bermain anak.

    Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menjelaskan, strategi kementerian dalam menangani dampak banjir besar yang melanda Aceh. “Percepatan ini bukan untuk mendahului proses tanggap darurat, tetapi sebagai upaya paralel agar tidak terjadi kekosongan waktu ketika fase rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai,” ujar Imran di Jakarta, Sabtu (6/12/2025).

    Sejak Selasa (2/12/2025), Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) telah berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menteri Ara menekankan, rehabilitasi dan rekonstruksi harus dimulai sejak masa tanggap darurat guna mempercepat pemulihan kondisi masyarakat.

    Sebagai langkah awal, Menteri Ara membentuk satuan tugas (satgas) percepatan pascabencana yang dibagi menjadi tiga tim untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tim untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah lebih dahulu bergerak melakukan peninjauan lapangan, sementara tim Aceh menyusul kemudian karena kendala penerbangan.

    Setibanya di Aceh, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran didampingi Direktur Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan Hari Rubiyanto dan Staf Khusus Menteri Salamuddin Daeng, segera menggelar pertemuan strategis dengan Pemerintah Aceh. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Istri Gubernur Aceh, Marlina Muzakir, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, T Aznal Zahri.

    Dalam pertemuan itu, perwakilan Kementerian PKP menyampaikan permintaan maaf atas kedatangan yang mendadak, sekaligus menjelaskan urgensi instruksi Menteri Ara. “Kami mohon maaf jika kedatangan mendadak, sekaligus menjelaskan instruksi khusus Menteri Ara yang meminta percepatan penanganan dilakukan secara terukur dan cepat,” kata Imran.

  • Habiburokhman soal Bencana Sumatera Dikaitkan dengan Zulhas: Agak Lucu

    Habiburokhman soal Bencana Sumatera Dikaitkan dengan Zulhas: Agak Lucu

    Jakarta –

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman angkat bicara soal bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang dikaitkan dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). Habiburokhman menilai lucu jika bencana bencana tersebut dikaitkan dengan sosok Zulhas.

    Hal itu disampaikan Habiburokhman dalam acara diskusi Total Politik bertema ‘Gejolak Jelang 2026: Dampak Politik Pisau Hukum Prabowo’ di ASA Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12/2025). Mulanya, Habiburokhman mengatakan pengusutan tindak pidana ekologi bisa membutuhkan waktu belasan tahun.

    “Tindak pidana ekologi itu pengusutannya bisa belasan tahun, dampaknya juga sangat luas terjadi. Jadi nggak mungkin ini sekadar karena perbedaan politik menjadikan alat untuk men-judgment pihak tertentu. Ndak mungkin,” ujar Habiburokhman dalam diskusi.

    Habiburokhman mengatakan Zulhas menjabat sebagai Menteri Kehutanan di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hanya lima tahun. Menurutnya, kerusakan kawasan alam sudah rusak jauh sebelum Zulhas menjabat.

    “Paling gampang misalkan sekarang, orang dikait-kaitkan dengan Pak Zulhas. Saya agak lucu melihatnya, Pak Zulhas itu cuman lima tahun jadi Menteri Kehutanan ya di jamannya Pak SBY, padahal kerusakannya jauh terjadi sebelum itu. Sudah rusak juga gitu,” ujarnya.

    “Lalu di mana dalam konteks hukum ya, pertanggungjawaban hukumnya Pak Zulhas di mana? Sangat susah kalau sekadar setiap dinamika, setiap peristiwa itu sekadar dijadikan alat untuk mencari siapa yang salah berdasarkan asumsi kelompok masing-masing. Nggak akan selesai. Nah, orang-orang yang seperti itu menurut saya orientasinya juga bukan kemanusiaan, kalau itu sekadar dijadikan alat politik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Habiburokhman mengatakan penyelesaian masalah dengan orientasi kemanusiaan tidak hanya mencari siapa yang salah tapi mencari apa yang salah.

    Sebagai informasi, isu pelepasan 1,6 juta hektare (ha) kawasan hutan era Menteri Kehutanan Zulhas kembali mencuat. Penelusuran dokumen hukum negara menunjukkan kebijakan ini murni langkah administratif tata ruang, bukan pemberian izin konsesi sawit.
    Dasar Hukum

    Pelepasan 1,6 juta ha kawasan hutan ini mempunyai dasar hukum SK Menteri Kehutanan No. 673/Menhut-II/2014 dan SK 878/Menhut-II/2014. Kebijakan yang ditandatangani Zulhas pada akhir masa jabatannya tersebut adalah keputusan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan.

    Kebijakan ini merupakan legitimasi hukum atas revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau yang lama tertunda.

    Fakta Hukum

    Dalam SK Menhut tersebut, tidak ada klausul pemberian izin baru bagi perusahaan untuk membuka hutan lindung. Kebijakan tersebut diambil untuk menyesuaikan kondisi de facto di lapangan.

    Banyak lahan yang tercatat masih “hutan” di peta lama, namun sudah menjadi permukiman dan pusat aktivitas masyarakat selama bertahun-tahun.

    Pemerintah pusat merespons surat usulan resmi dari: gubernur, bupati, wali kota, dan aspirasi masyarakat se-Riau. Penyerapan usulan atau aspirasi ini bertujuan memberikan kepastian ruang pembangunan daerah.

    (mib/aud)

  • Banjir Sumatera, Rieke Pitaloka Ingatkan Dana Siap Pakai Rp 4 Triliun

    Banjir Sumatera, Rieke Pitaloka Ingatkan Dana Siap Pakai Rp 4 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas sekaligus anggota DPR Rieke Diah Pitaloka meminta publik berhenti berkutat pada polemik status bencana lokal atau nasional. Menurutnya, penanganan bencana di tiga wilayah Sumatera harus melibatkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah secara terpadu.

    “Stop polemik status bencana nasional atau tidak, tapi berikan dukungan kepada pemerintah. Penanganan pascabencana harus dilakukan secara nasional. Koordinasi antara pusat dan daerah melibatkan seluruh kementerian dan lembaga dalam satu gerak langkah di bawah kontrol presiden,” kata Rieke Diah Pitaloka dikutip dari Instagram miliknya, Sabtu (6/12/2025).

    Rieke Dia Pitaloka menegaskan, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk penanganan bencana di seluruh Indonesia.

    “Berdasarkan info dari Badan Anggaran DPR RI, ada dana siap pakai on call 2025 senilai Rp 4 triliun. Kita harus mengawasi agar anggaran sampai dan tepat sasaran, tanpa penyalahgunaan oleh pejabat maupun aparat penegak hukum,” tegasnya.

    Ia menekankan, perlunya evaluasi izin pengelolaan tambang dan perkebunan agar bencana serupa tidak terulang di daerah lain.

    “Kita mendorong proses relokasi, penyaluran dan distribusi bagi korban bencana, serta dukung pemulihan fasilitas publik yang hancur agar bisa kembali digunakan masyarakat,” tambahnya.

    Berdasarkan data BNPB per 4 Desember 2025, bencana banjir dan tanah longsor akhir November lalu telah berdampak di 50 kota/kabupaten di Sumbar, Sumut, dan Aceh.

    Adapun jumlah korban, yaitu di Sumatera Utara sebanyak 299 korban meninggal, Aceh 277 korban meninggal, Sumatera Barat 200 orang meninggal.

    Selain itu, masih terdapat 564 orang hilang, 2.600 orang terluka, dan 3,3 juta jiwa terdampak. Kerusakan meliputi pemukiman, jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, kantor, sekolah, dan rumah ibadah.

  • Sistem Kelistrikan Sumbar Pulih 100% Pascabencana Banjir

    Sistem Kelistrikan Sumbar Pulih 100% Pascabencana Banjir

    Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) berhasil memulihkan 100% kelistrikan di Sumatra Barat pascabencana banjir dan tanah longsor yang terjadi akhir November lalu.

    Listrik wilayah Sumatra Barat pulih 100% setelah Kabupaten Agam sebagai wilayah terdampak terakhir berhasil dinyalakan pada Jumat (5/12/2025).

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, hadirnya listrik merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak. Maka, pihaknya berupaya merampungkan proses pemulihan kelistrikan pascabencana di wilayah Sumatra Barat.

    Dia menyebut, seluruh personel bekerja 24 jam di lapangan untuk memastikan semua titik terdampak mendapatkan suplai listrik kembali.

    “Alhamdulillah, saat ini pasokan listrik Sumatra Barat telah pulih 100%. Semoga ini semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya serta mengoptimalkan layanan publik,” ucap Darmawan melalui keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025).

    Darmawan juga menyampaikan, pemulihan cepat yang dikerjakan tak lepas dari kolaborasi erat berbagai pihak. Menurutnya, sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat sangat krusial dalam proses penormalan kelistrikan Sumatra Barat.

    “Kami menyaksikan bagaimana semangat gotong royong benar-benar hidup. Pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat, dan tim PLN bergerak sebagai satu tubuh. Ini merupakan misi kemanusiaan untuk mengembalikan terang pasca bencana di Sumatra Barat,” ujarnya.

    Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat, Ajrun Karim menyampaikan, proses pemulihan di berbagai lokasi terdampak, seperti Agam, Pasaman Barat, Padang Pariaman, Dharmasraya, Sawah Lunto, Pasaman Timur, Solok, Pesisir Selatan, Padang Panjang, Solok Selatan, dan Kota Padang memiliki tantangan yang besar.

    Menurutnya, penanganan tersebut memerlukan langkah teknis yang kompleks akibat terputusnya akses sejumlah lokasi jaringan listrik tegangan menengah (JTM), jaringan tegangan rendah (JTR) dan gardu distribusi terdampak.

    “Petugas kami bersama TNI, Polri, dan masyarakat menembus jalur terjal, membawa peralatan berat secara manual, dan bekerja hingga malam hari karena akses ke titik-titik lokasi yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki,” tutur Ajrun.

    Dia menyebut, untuk memulihkan kondisi kelistrikan Sumatra Barat, pihaknya membangun kembali beberapa tiang jaringan listrik dan gardu trafo distribusi pada sejumlah daerah terdampak.

    “Dalam pemulihan ini, PLN berhasil memasang 619 tiang JTM dan JTR, serta 30,95 kilometer sirkuit (kms) kabel listrik pengganti untuk memastikan suplai listrik untuk masyarakat kembali normal,” katanya.

    Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi langkah cepat PLN dan kolaborasi lintas sektor dalam pemulihan kelistrikan di berbagai wilayah terdampak bencana. Dengan pulihnya kelistrikan di Sumatra Barat, aktivitas masyarakat perlahan dapat kembali berjalan normal.

    “Kami mengapresiasi dedikasi petugas PLN dan seluruh pihak yang bekerja tanpa henti untuk memulihkan kembali listrik di wilayah-wilayah terdampak banjir dan tanah longsor, meski kondisi medan yang sangat berat. Insyaallah listrik sudah bisa dinikmati oleh masyarakat dan aktivitas bisa berjalan seperti biasa,” ucap Mahyeldi.