Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • Selain Hal Teknis, Teknisi BTS Harus Punya Skill Khusus Ini

    Selain Hal Teknis, Teknisi BTS Harus Punya Skill Khusus Ini

    Kepulauan Anambas –

    Menjadi seorang teknisi tower BTS (base transceiver station) tak hanya mengandalkan ilmu mengenai jaringan dan teknis. Di luar itu, ada skill tertentu yang harus dikuasai oleh seorang teknisi BTS.

    “Untuk menjadi site engineering, selain skill kita juga harus berani juga sih memanjat tiang-tiang ini,” ujar Jubir Firdaus (24) salah seorang site keeper di Kepulauan Anambas kepada detikcom beberapa waktu lalu.

    Kemampuan memanjat dan tak takut ketinggian merupakan modal awal bagi seorang teknisi BTS. Bayangkan saja, hampir setiap hari mereka mengecek komponen jaringan dan menaiki tower BTS yang tingginya mencapai puluhan meter.

    Apalagi bagi seorang teknisi yang bertugas di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) seperti Daus, harus siap menerabas medan yang lebih menantang. Untuk menjangkau lokasi tower BTS, Jubir harus mengarungi lautan dan mendaki perbukitan, seperti tower BTS yang berlokasi di Pulau Keramut.

    “Kita harus banting tulang juga. Karena bisa kita lihat akses kita bagaimana, terus menuju ke site itu bagaimana, contoh salah satunya di (pinggir) laut. Ini kan harus kuat fisik jug kita. Salah satunya kalau suka mabuk di laut, ya harus kuat-kuat juga. Ataupun yang suka mendaki atau segala macam ya, harus kuat napas juga,” ungkap Daus.

    Foto: dok. Rifkianto Nugroho/detikcom

    Site BTS di Pulau Keramut berdiri kokoh di atas bukit yang memancarkan sinyal 4G. BTS yang dihuni operator XL Axiata tersebut dibangun menggunakan dana USO (universal service obligation) yang dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Komdigi). Total ada 29 BTS di Kepulauan Anambas yang dibangun menggunakan dana USO.

    Bahkan Daus pernah menerjang badai ketika akan mengecek site BTS di Pulau Siantan yang lokasinya di depan Pulau Jemaja. Padahal saat itu ia menaiki kapal kecil atau pompong untuk menuju ke sana.

    “Kemarin saya kena badai, cukup lumayan parah juga, barang-barang saya ada yang tenggelam, seperti GPS atau pun tas safety. Peralatan safety saya hilang juga, termasuk baju,” kata Daus.

    “Kenapa saya mau menjaga tower di sini, salah satunya saya lebih menikmati keindahan-keindahan alam di Indonesia ini. Kedua saya lebih suka berbaur dengan masyarakat berbagai macam budaya yang ada di Indonesia,” tutur Daus.

    Foto: dok. Rifkianto Nugroho/detikcom

    Di Kepulauan Anambas Daus turut memelihara sebanyak 12 site tower BTS yang berada di beberapa pulau seperti Pulau Jemaja, Pulau Tunggak, Pulau Keramut, dan Pulau Siantan.

    detikcom bersama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengadakan program Tapal Batas untuk mengulas perkembangan ekonomi, wisata, infrastruktur, dan pemerataan akses internet di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Ikuti terus berita informatif, inspiratif, unik dan menarik dari program Tapal Batas di tapalbatas.detik.com!

    (prf/ega)

  • Diah Permatasari Siap Buka-bukaan di Trik Talk BTV

    Diah Permatasari Siap Buka-bukaan di Trik Talk BTV

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas Diah Permatasari mengaku kerap diratukan oleh suaminya, Anton Wahyu Djatmiko. Diah Permatasari akan buka-bukaan soal kehidupannya di Trik Talk BTV.

    Diah Permatasari merupakan aktris senior yang dikenal luas berkat perannya sebagai Mariam di sinetron bergenre horor “Si Manis Jembatan Ancol” pada 1994.

    Ia memulai karier sebagai model majalah ini banyak membintangi judul film dan serial televisi yang membuat namanya semakin dikenal. Pernikahannya dengan Anton Wahyu Djatmiko pada 1997 telah dikaruniai dua orang anak yang beranjak dewasa.

    Salah satu anak Diah yaitu Marciano Nicholas Reynard berusia 18 tahun ternyata mengikuti jejak ibunya di dunia entertainment. Paras tampan serta postur tubuh atletis serta berukuran tinggi itu membuat dirinya sangat cocok untuk menjadi model.

    Benarkah Diah meminta putranya untuk meniti karier di dunia entertainment? Saksikan Trik Talk malam ini Jumat (22/11) pukul 18.30 WIB hanya di BTV!

    BTV bisa disaksikan di kanal 26 untuk Jabodetabek, Cilegon, Serang, kanal 29 untuk Bandung dan Palembang, kanal 35 untuk Yogyakarta dan Surakarta, kanal 38 untuk Balikpapan, kanal 39 untuk Semarang, kanal 30 untuk Banjarmasin, kanal 31 untuk Lebak, kanal 32 untuk Surabaya, kanal 34 untuk Medan dan kanal 48 untuk Batam.

    Ayo follow akun media sosial BTV @btvidofficial (IG, Tiktok, Facebook,Twitter), serta subscribe channel Youtubenya di @BeritaSatuChannel.

  • Bawaslu lakukan patroli pengawasan pada masa tenang Pilkada 2024

    Bawaslu lakukan patroli pengawasan pada masa tenang Pilkada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan melakukan patroli pengawasan pada masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjelaskan patroli pengawasan ini bertujuan menjaga alur masa tenang agar masyarakat tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

    “Kami melakukan patroli masa tenang untuk menjaga alur masa tenang ini supaya baik dilakukan oleh masyarakat, dan tidak dilakukan hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan,” kata Bagja saat ditemui awak media di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat.

    Sebagai informasi, Bawaslu akan melakukan patroli masa tenang pada H-3 pemungutan suara pilkada, yakni pada 23 sampai 26 November 2024.

    Dia menyebutkan patroli pengawasan masa tenang pilkada melibatkan panitia pengawas pemilihan kecamatan (Panwascam) hingga aparat keamanan. Bawaslu juga mengajak tokoh masyarakat untuk berkeliling melakukan patroli.

    Bagja mengatakan patroli pengawasan ini dilakukan secara bergiliran untuk menghindari kelelahan. Hal ini pun sudah disampaikan kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

    Pria asal Medan ini berharap aparat keamanan di seluruh daerah mampu melakukan penyelidikan dengan baik.

    Selain itu, Bagja mengungkapkan Bawaslu telah melakukan pemetaan terhadap daerah rawan serangan fajar di Indonesia.

    “Ada pemetaan, teman-teman provinsi dan kabupaten kota turun,” ujarnya.

    Apabila pada saat patroli pengawasan terdapat temuan serangan fajar, Bawaslu akan melaporkannya ke pihak kepolisian.

    “Tidak lanjutnya kepada kepolisian, karena ini tentunya pidana pemilih,” pungkas Bagja.

    Sanksi bagi yang melakukan politik uang (money politic) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota, diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang.

    Berikut bunyinya:

    – Ketentuan larangan politik uang pada pemilihan
    Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016
    (1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

    (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

    (3) Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    (4) Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
    a. Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
    b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
    c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

    – Ketentuan sanksi politik uang pada pemilihan
    Pasal 187A UU Nomor 10 Tahun 2016
    (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

    (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Begini Profil dan Rekam Jejak 5 Dewan Pengawas KPK 2024-2029 – Espos.id

    Begini Profil dan Rekam Jejak 5 Dewan Pengawas KPK 2024-2029 – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Anggota DPR memasukkan kertas suara saat voting pemilihan dan penetapan calon pimpinan (Capim) KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2024). (Antara/Dhemas Reviyanto)

    Esposin, JAKARTA — Komisi III DPR RI menetapkan lima orang anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024–2029, Kamis (21/11/2024). Lima nama peraih suara terbanyak setelah melalui rangkaian seleksi serta penjabaran visi dan misi.

    Setelah pemilihan di internal Komisi III selesai, lima nama itu selanjutnya akan diajukan dalam rapat paripurna dan terakhir diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Promosi
    BRI Bagikan Strategi Pengelolaan Keuangan dan Investasi bagi Generasi Muda

    Dilansir Antara, berikut lima orang calon Dewas KPK terpilih berdasarkan pemungutan suara oleh Komisi III DPR RI:

    1. Benny Jozua Mamoto

    Benny Jozua Mamoto adalah anggota Dewan Pengawas KPK periode 2024–2029 berlatar belakang purnawirawan perwira tinggi Polri dengan pangkat terakhir inspektur jenderal polisi.

    Beberapa jabatan pernah diembannya sebelum terpilih sebagai Dewan Pengawas KPK, antara lain Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Direktur Badan Narkotika Nasional, dan Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN).

    2. Wisnu Baroto yang pria berlatar belakang jaksa yang terpilih menjadi anggota Dewan Pengawas KPK periode 2024–2029.

    Komisi antirasuah bukan tempat yang asing bagi pria yang pernah menjadi ditugaskan sebagai jaksa penuntut umum (JPU) di KPK. Beberapa kasus yang pernah ditanganinya, antara lain kasus suap Bagir Manan, penyimpangan pengurusan paspor di KJRI Penang, Malaysia, dan kasus korupsi Hamdani Amin pada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Berdasarkan penelusuran, Wisnu Baroto pernah mengemban jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bandung dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan

    3. Gusrizal

    Gusrizal adalah anggota Dewan Pengawas KPK periode 2024–2029 yang berlatar belakang hakim.

    Berdasarkan penelusuran Gusrizal saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan juga pernah menjadi Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Salah satu perkara yang pernah disidangkan Gusrizal adalah pemberian USD900.000 dari mantan Direktur Bank Indonesia Iwan R. Prawiranata kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Salman Maryadi. Saat itu, Iwan sempat terjerat dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

    4. Sumpeno

    Sumpeno adalah anggota Dewan Pengawas KPK periode 2024–2029 yang juga berlatar belakang hakim.

    Berdasarkan penelusuran, Sumpeno pernah menjadi Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salah satu perkara yang disidangkannya adalah kasus suap tiga hakim serta panitera di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dengan terdakwa OC Kaligis.

    Saat ini Sumpeno menjabat sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Jakarta.

    5. Chisca Mirawati

    Chisca Mirawati adalah anggota Dewan Pengawas KPK periode 2024–2029 dengan latar belakang profesional di bidang keuangan.

    Rekam jejaknya di bidang keuangan, antara lain sebagai Direktur Kepatuhan di PT Bank MNC Internasional Tbk, Standard Chartered Bank (Indonesia), dan PT Bank Oke Indonesia Tbk.

    Chisca juga merupakan pendiri firma hukum CMKP Law-Chisca Mirawati, Kanya & Partners yang berkantor di Jakarta.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Infografis Pertarungan King Maker Pilgub 2024 di Kandang Banteng dan Peta Dukungan Paslon – Page 3

    Infografis Pertarungan King Maker Pilgub 2024 di Kandang Banteng dan Peta Dukungan Paslon – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pilgub 2024 pada 27 November mendatang diprediksi sejumlah pengamat politik berlangsung sengit di lumbung suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Terutama di Jawa Tengah (Jateng), Bali, dan Sumatera Utara (Sumut), termasuk di Jakarta.

    Pasangan calon atau paslon, baik didukung PDIP maupun Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus bersaing ketat di lumbung suara partai berlambang banteng moncong putih.. Bahkan, 2 mantan Presiden RI, yakni Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo atau Jokowi “turun gunung”.

    Baik Megawati maupun Jokowi pun mengeluarkan pernyataan ihwal Pilgub 2024. Terutama sejumlah pilgub yang menyedot perhatian publik lantaran PDIP maupun KIM plus menjagokan paslon masing-masing.

    Jokowi, misalnya. Presiden ke-7 RI ini menjelaskan kehadiran dirinya di sejumlah pertemuan dengan paslon dan pendukung ataupun relawannya, sebagai suatu bentuk usaha merebut suara rakyat demi memenangi Pilkada 2024.

    “Faktanya sepertinya memang harus bekerja keras. Saya datang, karena memang saya mendukung. Di Jawa Tengah saya datang, saya diundang ke Jakarta, karena saya mendukung,” kata Jokowi di Jakarta, Senin 18 November 2024.

    Megawati seakan tak mau kalah. Presiden ke-5 RI ini mengingatkan tidak boleh ada kekuatan mana pun yang dapat menghalang-halangi kebebasan rakyat untuk memilih.

    Ketua Umum PDIP ini mengaku mendengar banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral di pilkada serentak 2024. Megawati mendapati laporan sejumlah pimpinan institusi negara diduga memaksa rakyat mendukung salah satu paslon tertentu dengan berbagai iming-iming.

    “Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari money politics (politik uang).” ujar Megawati di Jakarta, Rabu 20 November 2024.

    Paslon didukung Megawati maupun disokong Jokowi dan KIM plus bakal bertarung di Pilgub Jateng, Bali, dan Sumut. Bagaimana petanya? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Warga +62 Lebih Pilih Berobat ke Penang, Biaya RS di RI Lebih Mahal?

    Warga +62 Lebih Pilih Berobat ke Penang, Biaya RS di RI Lebih Mahal?

    Jakarta –

    Tak sedikit masyarakat Indonesia yang berobat di luar negeri daripada di Indonesia. Hal ini terungkap dari data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, yang menyebut salah satu alasan masyarakat berobat ke luar negeri karena harganya yang murah.

    Data tersebut juga mengungkap Malaysia menjadi negara yang paling banyak dikunjungi oleh warga Indonesia untuk menjalani pengobatan.

    Beberapa warga Indonesia di media sosial bahkan mengaku lebih memilih berobat ke Penang, Malaysia, dibandingkan di dalam negeri. Beberapa menyoroti terkait pelayanan dan harga yang lebih murah.

    “Mostly orang Sumut berobat di penang, karena harganya lebih murah daripada berobat umum di medan. Dari aku yang selalu berobat ke penang,” imbuh pengguna X.

    “Dokter-dokter sama perawatnya juga ok kok, sistem RS di Indonesia perlu distandarisasi. Pantesan aja banyak yang berobat ke Penang,” kata pengguna lainnya.

    Siasat Kemenkes Mengatasi Biaya Berobat Mahal di RI

    Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI Azhar Jaya mengatakan pihaknya sampai saat ini mencari upaya untuk mengatasi pengobatan mahal di Indonesia.

    Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang membuat biaya berobat di Indonesia lebih mahal dibandingkan di luar negeri. Terlebih, pihaknya saat ini tengah bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengurangi pajak, sehingga tarif yang diberikan bisa lebih kompetitif.

    “Walaupun belum tentu semuanya karena pajak, tapi faktor-faktor X yang di luar itu yang perlu kita tingkatkan,” imbuhnya saat ditemui di kantor Kemenkes RI, (21/11/2024).

    Dirinya juga berharap nantinya obat-obatan bisa diproduksi di Indonesia untuk mengurangi pembiayaan berobat yang mahal. Mengingat saat ini tak sedikit obat yang masih diimpor dari luar negeri.

    “Di samping itu tadi, hospitality-nya daripada dokter di Indonesia juga harus kita tingkatkan. Jangan sampai dokter melihat istilah komunikasi dengan pasiennya itu susah. Kalau di luar negeri kan dokter punya waktu lebih. Nah ini semuanya kita akan rancang, masih dalam proses penilaian ke depan, di dalam langkah memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia,” katanya lagi.

    Next: Berobat di RI Mahal?

    Simak Video “Video: IDI soal Fenomena Pasien RI Berobat ke Luar Negeri”
    [Gambas:Video 20detik]

  • Niat Adukan Kasusnya, Jaksa Jovi Andrea Malah Dicecar DPR Nasional 22 November 2024

    Niat Adukan Kasusnya, Jaksa Jovi Andrea Malah Dicecar DPR Nasional 22 November 2024

    Niat Adukan Kasusnya, Jaksa Jovi Andrea Malah Dicecar DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Jaksa Jovi Andrea
    Bachtiar justru mendapat sentimen negatif, alih-alih mengantongi dukungan
    Komisi III
    DPR, kala membongkar praktik rekan kerjanya, Nella Marsella, yang kerap pamer atau
    flexing
    menggunakan mobil dinas milik Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tapanuli Selatan, Siti Holija Harahap.
    Jovi didampingi dua kuasa hukumnya, Ahmad Husein Batubara dan Andy Harahap, ketika mendatangi Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (21/11/2024) siang. Niatnya, Jovi ingin mencari solusi atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang kini tengah menjeratnya.
    Jaksa fungsional di Kejari Tapanuli Selatan ini kini berstatus terdakwa usai dijerat dengan Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bahkan, kini ia telah dituntut dua tahun penjara atas tuduhan menyebarkan informasi yang melanggar kesusilaan di media sosial.
    Anggota Komisi III DPR, Rudianto Lalo menilai bahwa kasus yang dihadapi Jovi merupakan kasus sepele. Meskipun, kasus ini berpotensi mencoreng nama baik institusi Adhyaksa.
    Sebagai informasi, kasus ini berawal ketika Jovi, dalam unggahan di akun media sosialnya, mengungkap kebiasaan flexing Nella menggunakan mobil dinas Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Innova milik Siti Holija Harahap.
    Padahal, menurut Jovi, Nella bukanlah ajudan Siti Holija, melainkan pengawal tahanan.
    Rudianto pun memandang bahwa aksi saling serang antar pegawai kejaksaan di media sosial akan dianggap publik sebagai ajang lucu-lucuan.
    “Aspiratif sekali Komisi III, kasus yang menurut saya sepele bisa kita rapat hari ini. Tapi ini mencoreng Kejaksaan,” ucapnya.
    Dia menyarankan pihak Kejaksaan Agung menyelesaikan kasus ini dengan restorative justice.
    “Kenapa tidak dicoba itu. Panggil korban, panggil pelaku, jangan kita mempermalukan institusi. Malu-maluin saja ini,” ujar politikus Partai Nasdem ini.
    Senada, anggota Komisi III DPR RI lainnya, Mangihut Sinaga tak sepakat dengan cara Jovi yang memviralkan kebiasaan flexing Nella. Sebab, menurutnya, ada prosedur lain yang bisa ditempuh Jovi bila menganggap tindakan tersebut tidak sesusai dengan norma yang berlaku.
    “Di mana letak dari pada satu tanggung jawabmu sebagai anak buah yang patuh kepada pimpinan? Sebenarnya ini kau (cukup) komunikasikan, tidak perlu menggunakan media-media untuk membangun opini lalu menyudutkan dan menyalahkan. Ini yang terjadi saya lihat,” ujar Mangihut.
    Sementara itu, Jovi membantah tuduhan yang dilayangkan oleh pihak Kejaksaan, yang menyebut dirinya menuding Nella Marsela menggunakan mobil dinas untuk berkencan dan berhubungan intim.
    “Betapa jahatnya Kejaksaan Republik Indonesia memframing bahwa saya telah menuduh Nella Marsela menggunakan mobil dinas kepala Kajari Tapanuli Selatan untuk berhubungan badan. Padahal sebenarnya bukan hal itu,” ungkap Jovi dalam rapat.
    Menurutnya, alasannya mengunggah foto Nella menaiki Pajero di akun media sosialnya adalah untuk memberikan kritik. 
    Sebab, ia heran dengan tingkah Nella yang bukanlah seorang ajudan Kajari Tapanuli Selatan, melainkan hanya pengawal tahanan. Akan tetapi, Nella justru bisa mendapatkan akses untuk menggunakan mobil dinas Kajari Tapsel.
    “Saya hanya melakukan yang pertama mengkritik saudara Nella Marsela yang suka pamer foto atau
    flexing
    menggunakan mobil dinas Pajero Sport Kajari Tapsel supaya berhenti melakukan hal tersebut,” lanjut Jovi.
    “Karena statusnya harus kita ketahui bukan jaksa melainkan pengawal tahanan dan juga bukan seorang ajudan di dalam SK,” sambungnya.
    Jovi mengungkapkan bahwa ia sengaja mengunggah foto tersebut untuk mengingatkan agar tidak sembarangan menggunakan fasilitas negara. 
    “Mobil dinas Kajari Tapsel dan semua Kajari Tapsel yang mayoritas statusnya pinjam pakai dari Pemda Tapanuli Selatan, artinya dibeli dari uang rakyat, khususnya Tapanuli Selatan, supaya tidak disalahgunakan,” jelasnya.
    Menurut Jovi, Nella sering memamerkan atau flexing penggunaan mobil dinas milik Kajari Tapsel Siti Holija Harahap.
    Sebab, kata Jovi, penggunaan fasilitas negara seperti mobil dinas harus disertai izin tertulis dari Kajari Tapsel.
    “Nella pernah beberapa kali menggunakan mobil dinas, bukan hanya ke pasar, jadi di luar jam kerja, tanpa adanya Kajari,” kata Jovi.
    Selain itu, Jovi juga menyatakan bahwa Nella tinggal di rumah dinas Kajari Tapsel.
    Dia menyebut Nella telah tinggal di rumah dinas bersama Kajari Tapsel sejak Siti Holija menjabat.
    “Sejak awal Ibu Siti Holija Harahap menjabat sebagai Kajari Tapanuli Selatan, sampai beliau dimutasi menjadi salah satu inspektur muda di Jaksa Agung Muda Pengawasan,” tambahnya.
    Di sisi lain, Jovi menilai, ada intervensi dalam laporan yang dibuat Nella. Ia mengklaim, intervensi itu datang dari Kejari Tapsel dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mempengaruhi kesaksian di persidangan.
    “Bagaimana tidak ada kriminalisasi terhadap saya, dan itu terbukti bahwa ada intervensi terhadap saksi saya, agar tidak memberikan keterangan di persidangan,” ujarnya di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada Senin malam (18/11/2024).
    Jovi juga menyoroti ketidakhadiran Siti Holija di persidangan, meskipun ia hadir pada konferensi pers yang digelar Polres Tapsel saat kasus ini masih dalam tahap penyidikan.
    Ia menegaskan bahwa apa yang dialaminya adalah upaya untuk menjebloskannya ke penjara dan mengeluarkannya dari institusi kejaksaan.
    “Saya bukan jaksa bajingan. Saya tidak pernah memeras, saya tidak pernah menerima suap,” tegasnya.
    Sementara itu, Nella Marsela mengeklaim bahwa laporan ke polisi dibuatnya tanpa intervensi dari pihak Kejaksaan, khususnya Kajari Tapsel.
    Keputusan untuk melapor kepolisian diambil karena Nella dan keluarganya merasa dirugikan dengan unggahan-unggahan Jovi di media sosial.
    Sebab, kata Nella, tudingan Jovi kepada dirinya membuat dia mendapatkan komentar negatif dan dicap buruk oleh banyak pihak.
    “Saya melaporkan ke kantor polisi tidak ada intervensi dari siapa pun pimpinan. Saya melaporkan ke polisi itu adalah atas dukungan dari keluarga saya pimpinan. Dan saya melapor pun dikawani keluarga saya,” ujar Nella di ruang rapat Komisi III DPR RI, kemarin.
    Dengan suara bergetar, Nella pun mempertanyakan alasan Jovi menulis berbagai tudingan terhadap dirinya di media sosial.
    Padahal, kata Nella, Jovi bisa berbicara secara dengan dirinya apabila ingin menyampaikan suatu kritik.
    “Apabila memang saya menurutnya, saya pimpinan, tidak ada salahnya untuk dia membilang langsung kepada saya pimpinan. Tidak harus dimasukkannya saya di media sosialnya pimpinan,” ucap Nella.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jika salah pasal tipikor dan pemerasan

    Jika salah pasal tipikor dan pemerasan

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Dugaan pungli PTSL Medan Satria, Kejari: Jika salah pasal tipikor dan pemerasan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 November 2024 – 19:10 WIB

    Elshinta.com – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi Imran Yusuf menyatakan, tengah menyelidiki dugaan pungutan liar (pungli) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Satria.

    “Dari informasi yang kami terima, terindikasi adanya permintaan atau pungutan uang kepada masyarakat yang ingin mendapatkan layanan PTSL oleh oknum-oknum tertentu,” kata Imran  kepada wartawan pada Rabu (20/11/2024).

    Ia menyebut, apabila video pernyataan masyarakat dan informasi yang diterima terbukti valid, maka aparat penegak hukum pasti akan melakukan tindak lanjut.

    Ia mengungkapkan laporan dan informasi tersebut telah diteruskan kepada Kasi Intel untuk melakukan pengumpulan data dan keterangan secara tertutup, serta peninjauan.

    “Kemungkinan hari ini tim akan turun ke lapangan untuk memvalidasi informasi awal dengan kondisi di lapangan,” ungkapnya.

    Ia menjelaskan, Kejari Kota Bekasi akan mengambil dua pendekatan dalam penyelidikan ini.

    Pertama, mencegah kegagalan program PTSL yang merupakan program pemerintah yang sangat mulia.

    “Kita tidak mau program ini gagal dan mendapatkan respon negatif. Kita akan melakukan langkah-langkah mitigasi dan pencegahan dampak luas dari perbuatan tersebut,” papar Imran.

    Kedua, Kejari Kota Bekasi akan berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Bekasi untuk menyelidiki sejauh mana perbuatan tersebut terjadi.

    “Jika memang ranahnya mengarah pada tindak pidana, pasti kami dari penegak hukum yang akan menanganinya,” tuturnya.

    Ia menerangkan, langkah ini akan dilakukan secara simultan, namun dengan tetap menjaga agar situasi di masyarakat tidak semakin gaduh.

    Ia menyebut, terdapat pasal yang akan dikenakan jika terbukti terjadi tindak pidana.

    “Ada beberapa ketentuan yang mungkin beririsan, seperti pasal 2 dan 3 UU Tipikor, pasal 12E, atau pasal pemerasan. Namun yang terpenting adalah kita mendudukkan dulu peristiwanya dan melihat apakah kita bisa mengkonstruksikannya secara lengkap. Jika terbukti, penegakan hukum akan kita lakukan,” terang Imran.

    Ia memaparkan, oknum lurah Medan Satria ketika terbukti bersalah, maka akan dilakukan penindakan.

    “Kalau secara valid dapat kita pastikan peristiwa pidana terjadi, besar kemungkinan kita sampai ke arah penindakan. Tapi kalau skalanya masih bisa kita cegah, kita akan mendudukannya secara objektif,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Kamis (21/11). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bimtek KPPS Pilkada 2024 se Kabupaten Langkat berakhir hari ini

    Bimtek KPPS Pilkada 2024 se Kabupaten Langkat berakhir hari ini

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Bimtek KPPS Pilkada 2024 se Kabupaten Langkat berakhir hari ini
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 November 2024 – 17:57 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 11.606 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan bertugas pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara mengikuti bimbingan teknis (bimtek). Bimtek dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Langkat. Hal itu disampaikan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Langkat, Imran Lubis, Rabu (20/11).

    Imran Lubis menjelaskan anggota KPPS mengikuti bimbingan teknis  yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kecamatan. Bimtek dimulai tanggal 15-20 November, materi dalam bimtek difokuskan pada tugas dan tanggungjawab anggota KPPS, terutama terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada hari pemungutan suara, 27 November 2024.

    Selain itu, para anggota KPPS juga diberikan pemahaman mengenai prosedur yang harus dijalani di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Diketahui, total anggota KPPS yang dilantik untuk Pilkada Serentak 2024 berjumlah 11.606 orang, yang akan bertugas di 1.658 TPS yang tersebar di Kabupaten Langkat.

    “Bimtek dilaksanakan oleh jajaran kami di kecamatan (PPK Red) tidak hanya KPPS bimtek juga diberikan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa/kelurahan. Masa kerja anggota KPPS untuk Pilkada Serentak ini mulai 7 November hingga 8 Desember 2024,” pungkas Imran seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Kamis (21/11). 

    Sementara itu Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Secanggang Kusmiono mengatakan, bimtek untuk KPPS dan PPS di Kecamatan Secanggang dilaksanakan dari tanggal 17 dan berakhir tanggal 20 November bertempat di gedung serba guna PSHT Kelurahan Hinai Kiri, Kecamatan Secanggang.   

    “Kami melaksanakan bimtek selama empat hari kepada 721 anggota KPPS dan 51 anggota PPS se Kecamatan Secanggang. Saya berharap kepada seluruh jajaran KPPS Pilkada Serentak 2024 di Kecamatan Secanggang untuk selalu menegakkan nilai-nilai dasar organisasi dengan menanamkan nilai-nilai profesional, mandiri, dan berintegritas. Selain itu, saya berharap, anggota KPPS ini dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.

    Kegiatan pembukaan bimtek KPPS dihadiri Camat Secanggang Persadanta Sembiring dan Lurah Hinai Kiri, Syandra Handi Wijaya dengan menghadirkan Narasumber dari PPK Kecamatan Secanggang masing-masing Kusmiono, Muhammad Yusuf Kurniawan, Ouda  Syahputra, Eka Rahman dan Wahyu Ari Anggada.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Garuda Tebar Diskon Tiket Pesawat Domestik & Internasional, Cek Rutenya!

    Garuda Tebar Diskon Tiket Pesawat Domestik & Internasional, Cek Rutenya!

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) akan menawarkan sejumlah promo menarik dalam Garuda Indonesia Travel Festival (GATF) 2024 yang diselenggarakan pada 29 November hingga 1 Desember 2024 di Istora Senayan, Jakarta. 

    Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani mengungkapkan, Garuda Indonesia bekerja sama dengan Bank Mandiri menghadirkan GATF yang menjadi puncak dari rangkaian acara GATF yang telah berlangsung sejak 25 Oktober 2024 di berbagai kota besar Indonesia maupun mancanegara. 

    “GATF tahun ini diselenggarakan untuk mendukung tekad pemerintah menghadirkan layanan penerbangan yang mudah diakses masyarakat, khususnya menjelang periode peak season Natal dan Tahun Baru mendatang. Kami harap gelaran GATF kali ini dapat membantu memenuhi kebutuhan akan tiket penerbangan dengan harga terjangkau,” kata Tsani dalam keterangan resmi, Kamis (21/11/2024).  

    Adapun, Garuda Indonesia menghadirkan sedikitnya 500.000 kursi penerbangan dengan harga khusus untuk periode perjalanan hingga akhir tahun 2025. Sementara itu, pada GATF Jakarta kali ini, Perusahaan memproyeksikan tingkat kunjungan mencapai hingga 50.000 pengunjung.

    Garuda juga menetapkan tiket masuk GATF 2024 sebesar Rp50.000, atau promo tiket masuk Rp1 untuk nasabah Bank Mandiri, para pengunjung berkesempatan untuk mendapatkan harga khusus di sejumlah rute domestik maupun internasional di antaranya sebagai berikut dengan harga mulai dari:

    Promo tiket pesawat Garuda Indonesia rute domestik:

    •              Jakarta – Denpasar pp, Rp1,8 jutaan

    •              Jakarta – Medan pp, Rp2,4 jutaan

    •              Jakarta – Jayapura pp, Rp6,1 jutaan

    •              Jakarta – Balikpapan pp, Rp2 jutaan

    •              Jakarta (Halim Perdanakusuma) – Surabaya pp, Rp1,3 jutaan

    •              Jakarta – Manado pp, Rp3,2 jutaan

    Promo tiket pesawat Garuda Indonesia rute internasional:

    •              Jakarta – Singapura pp, Rp2,7 jutaan

    •              Jakarta – Shanghai pp, Rp5 jutaan

    •              Jakarta – Haneda pp, Rp5,8 jutaan

    •              Jakarta – Sydney pp, Rp7,8 jutaan

    •              Jakarta – Hong Kong pp, Rp3,7 jutaan

    •              Jakarta – Amsterdam pp, Rp8,4 jutaan

    Selain itu, tiket penerbangan dengan harga spesial juga terdapat pada sejumlah maskapai mitra, seperti KLM, Air France, ITA Airways, Qatar Airways, Qantas, dan Bangkok Airways. Bank Mandiri, yang menjadi mitra perbankan dalam acara GATF 2024, turut memberikan berbagai keuntungan tambahan bagi nasabahnya.  

    “Nasabah Bank Mandiri dapat menikmati cashback hingga Rp5 juta, hadiah undian berupa tiket pulang-pergi ke Singapura, serta bonus e-kupon hingga Rp1,1 juta,” ungkap Tsani.  

    Dia juga menambahkan bahwa pengunjung dapat memanfaatkan beragam keuntungan lainnya melalui program frequent flyer GarudaMiles. Penawaran tersebut mencakup Welcome Bonus sebanyak 2.024 Miles untuk anggota baru, diskon hingga 50% untuk penukaran tiket penghargaan, bonus hingga 2.000 Miles untuk pembelian GarudaMiles Gold Privilege, dan pengalaman penukaran GarudaMiles mulai dari 250 Miles.

    Selain itu, tersedia juga promosi pembelian Miles dengan bonus hingga 100% dan diskon hingga 30% untuk penukaran Miles pada maskapai mitra (SkyTeam).  

    Garuda Indonesia pun menyediakan berbagai promo menarik lainnya, seperti penawaran Buy 2 Get 3 untuk layanan GarudaPriority Service dan akses lounge eksekutif, diskon hingga 40 kilogram untuk prepaid baggage, serta potongan harga hingga 50% pada GarudaShop. 

    Promosi lain mencakup diskon Rp1 juta untuk pemesanan hotel melalui Aero Hotel Management, diskon 10% untuk paket roaming internasional, serta tarif khusus untuk layanan iklan di pesawat, seperti headrest cover dan sampling produk.  

    Selain itu, terdapat program Flash Sale yang memberikan kesempatan diskon 50% untuk GarudaPriority Service, Garuda Indonesia Executive Lounge diskon 50%, dan prepaid baggage diskon 50%.