Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • Ancaman Trauma Pascabencana, Psikolog: Korban Butuh Dukungan Mental

    Ancaman Trauma Pascabencana, Psikolog: Korban Butuh Dukungan Mental

    Jakarta, Beritasatu.com — Bencana alam seperti banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya menimbulkan kerugian materi dan fisik. Lebih dari itu, dampak psikologis terhadap korban pun membutuhkan perhatian serius.

    Menurut psikolog klinis Nena Mawar Sari, korban bencana rentan mengalami trauma berat, sehingga peran dukungan emosional dan sosial menjadi sangat penting untuk pemulihan jangka panjang.

    Nena menyampaikan bahwa bantuan kepada korban seharusnya tidak hanya meliputi makanan, obat-obatan, dan logistik. “Menurut saya yang dibutuhkan pertama adalah dukungan emosional. Ini bentuknya berupa layanan psikologis yang membuat mereka merasa punya ruang aman untuk bercerita, perasaannya tervalidasi, dan bisa mengembalikan sisi trauma yang mungkin terjadi,” ujarnya, dikutip dari Antara, Sabtu (6/12/2025). 

    Dukungan semacam itu perlu hadir segera, agar efek jangka panjang seperti depresi, kecemasan, atau stres pascabencana bisa dikelola dengan baik.

    Lebih dari Sekedar Logistik: Butuh Rasa Aman dan Kebersamaan

    Korban bencana juga sangat membutuhkan informasi transparan tentang lokasi posko bantuan dan kontak darurat, agar tidak merasa terabaikan. Nena menekankan arti penting komunitas dalam memulihkan kesehatan mental.

    “Komunitas yang bisa mengakomodasi, kita bisa kerja sama bekerja sama dan tidak merasa sendirian,” katanya, merujuk aksi sederhana seperti memasak bersama atau bergotong-royong membersihkan rumah.

    Gejala Trauma: Begitu Banyak Bentuknya

    Trauma pascabencana bisa muncul dalam berbagai bentuk, baik psikologis maupun fisik. Menurut Nena, beberapa korban bisa mengalami ingatan berulang tentang kejadian mengerikan, mimpi buruk, hingga penurunan konsentrasi dan kesulitan tidur.

    Gejala fisik pun bisa muncul, seperti gemetar, rasa ingin pingsan saat melihat atau mendengar peristiwa serupa, hingga gangguan kesehatan fisik. Pada kasus lebih parah, bisa berkembang menjadi fobia, depresi, atau gangguan mental serius.

    Anak-anak yang menjadi korban juga tidak luput dari dampak. Untuk mereka, metode pemulihan yang direkomendasikan berbeda, yakni melalui terapi bermain maupun terapi bernyanyi, sehingga beban traumanya bisa disalurkan dengan cara yang lebih ringan dan sesuai usia.

    Peran Terapi, Support Group, dan Layanan Profesional

    Penanganan awal yang bisa dilakukan mencakup terapi kelompok ( support group ) atau konseling individual untuk memulihkan rasa aman. Untuk korban anak, terapi bermain atau bernyanyi sangat direkomendasikan. Nena menekankan bahwa intervensi ini sebaiknya dilakukan oleh psikolog atau konselor terlatih agar hasilnya efektif.

    Di tengah perhatian besar terhadap penyaluran logistik, Nena mengingatkan, kondisi mental sering kali terabaikan, padahal luka batin bisa lebih dalam dan tahan lama dibandingkan luka fisik. Pemulihan trauma bukan proses singkat, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan empati, dukungan sosial, dan akses layanan profesional.

  • Pencarian 3 Warga Hilang di Longsor Arjasari Terus Dilakukan, Akses Sulit Jadi Kendala Bandung 6 Desember 2025

    Pencarian 3 Warga Hilang di Longsor Arjasari Terus Dilakukan, Akses Sulit Jadi Kendala Bandung 6 Desember 2025

    Pencarian 3 Warga Hilang di Longsor Arjasari Terus Dilakukan, Akses Sulit Jadi Kendala
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Tim SAR gabungan berupaya menemukan tiga warga yang hilang akibat longsor di kawasan Bulu Sungai Cibodas, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
    Hingga Sabtu (6/12/2025), proses pencarian dilakukan dengan mengerahkan alat berat dan metode manual karena medan yang sulit.
    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
    BPBD Jawa Barat
    , Bambang Imanudin mengatakan, alat berat sudah dapat masuk ke lokasi, tetapi pergerakannya terbatas.
    “Saat ini alat berat sudah bisa masuk, tapi kami juga melakukan pencarian secara manual dibantu alkon. Akses sangat sulit, sehingga upaya manual tetap dominan,” ujar Bambang saat ditemui di lokasi.
    Ia menuturkan, pencarian sewaktu-waktu dihentikan sementara apabila cuaca gelap atau hujan deras turun.
    Kondisi tersebut dianggap membahayakan tim yang bekerja pada tebing rawan.
    “Jika cuaca tidak memungkinkan, tim akan kami tarik sementara. Begitu cuaca membaik, pencarian dilanjutkan,” katanya.
    Bambang menyampaikan, longsor dipicu hujan deras yang mengguyur kawasan hulu Sungai Cibodas pada Jumat sore.
    Hujan itu memicu retakan awal pada mahkota tebing sebelum akhirnya ambruk dan menimbun rumah warga.
    “Retakan seperti ini seharusnya bisa diantisipasi lebih awal, termasuk percepatan pengalihan warga dari zona rawan,” ujarnya.
    Sebanyak lima rumah rusak berat dan tertimbun material longsor.
    Selain itu, 110 rumah lain berada di zona berpotensi terdampak dan direkomendasikan untuk dikosongkan sementara.
    Tiga warga yang masih dicari yaitu Alfa (15), Citra (20), dan Aisyah (75).
    Ketiganya diduga berada dalam satu rumah saat longsor terjadi. “Mereka masih dalam satu keluarga,” kata Bambang.
    Warga yang tinggal di 110 rumah rawan terdampak telah dievakuasi ke hunian sementara.
    Sebagian mengungsi di rumah-rumah penduduk, sementara lainnya ditampung di GOR desa.
    Total pengungsi mencapai 400 orang dari 110 kepala keluarga.
    BPBD Jawa Barat telah menyalurkan bantuan logistik berupa sembako, air mineral, serta kebutuhan dasar lainnya.
    Bantuan tambahan juga datang dari Dinas Sosial Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung.
    Terkait batas waktu pencarian sesuai SOP penanganan jenazah selama tujuh hari, Bambang mengatakan proses tetap mengikuti prosedur tersebut.
    Namun, pihaknya membuka ruang apabila ada permintaan khusus dari keluarga korban.
    “Jika ada permintaan keluarga, tentu akan kami pertimbangkan. Yang jelas, saat ini pencarian terus kami maksimalkan,” ujarnya.
    Tim masih bekerja di lapangan dengan memadukan peralatan berat dan upaya manual untuk menyingkap timbunan tanah yang mengubur rumah warga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenhut Segel 4 Subyek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera, Delapan Lagi Menyusul Nasional 6 Desember 2025

    Kemenhut Segel 4 Subyek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera, Delapan Lagi Menyusul Nasional 6 Desember 2025

    Kemenhut Segel 4 Subyek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera, Delapan Lagi Menyusul
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa pihaknya menyegel empat subyek hukum yang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir dan longsor di Sumatera.
    Penyegelan ini merupakan tindak lanjut dari operasi yang dilakukan oleh Tim Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
    “Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di DPR, tim kami di lapangan sudah mulai melakukan operasi
    penegakan hukum
    dengan penyegelan 4 subyek hukum dari sekitar 12 subyek hukum yang diduga melakukan pelanggaran berkaitan dengan bencana di Sumatera,” kata Raja Juli, dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
    Raja Juli memastikan bahwa dirinya akan melakukan penindakan hukum secara tegas.
    Ia juga menegaskan tidak akan berkompromi dengan
    perusak hutan
    .
    “Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kompromi bagi siapapun yang terbukti merusak hutan Indonesia. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu,” ujar dia.
    Adapun empat subyek hukum yang disegel berada di Kabupaten Tapanuli Selatan.
    Pertama, areal konsesi TPL Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur.
    Kedua, PHAT Jhon Ary Manalu Desa Pardomuan, Kecamatan Simangumban.
    Ketiga, PHAT Asmadi Ritonga Desa Dolok Sahut, Kecamatan Simangumban.
    Keempat, PHAT David Pangabean Desa Simanosor Tonga, Kecamatan Saipar Dolok Hole.
    Pihaknya melalui Gakkum Kehutanan melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara.
    Pendalaman dilakukan dengan mengumpulkan bukti sampel kayu hingga meminta keterangan.
    Selain itu, ia menyebut pihaknya juga telah mengidentifikasi 8 lainnya untuk segera dilakukan penyegelan.
    Namun, ia belum mengungkapkan delapan subyek hukum itu.
    Ia memastikan akan terus melakukan penyelidikan mendalam yang nantinya dapat berujung pada penetapan pelanggaran pidana maupun denda dalam kasus ini.
    “Selain 4 subyek hukum yang sudah disegel, sebanyak 8 lainnya juga sudah teridentifikasi dan akan segera disegel,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, Raja Juli menyebutkan bahwa instansinya tengah menyelidiki subyek hukum terkait
    bencana banjir
    bandang dan tanah longsor di Sumatera.
    Raja Juli mengungkapkan bahwa tim telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subyek hukum.
    “Gakkum Kehutanan sedang melakukan subyek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar,” kata Raja Juli, dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (4/12/2025) lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diguyur Hujan, Banjir Terjang Ratusan Rumah di Perbatasan Medan-Deli Serdang Medan 6 Desember 2025

    Diguyur Hujan, Banjir Terjang Ratusan Rumah di Perbatasan Medan-Deli Serdang Medan 6 Desember 2025

    Diguyur Hujan, Banjir Terjang Ratusan Rumah di Perbatasan Medan-Deli Serdang
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Hujan deras yang mengguyur selama 2 jam menyebabkan ratusan rumah di sekitar Jalan Stasiun, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara terendam banjir pada Sabtu (6/12/2025).
    Banjir juga menggenangi jalan, sehingga masyarakat terpaksa mencari jalur alternatif.
    Lokasi tersebut merupakan wilayah perbatasan yang menghubungkan Kota
    Medan
    dengan Kabupaten Deli Serdang.
    Pantauan
    Kompas.com
    , hujan mulai melanda lokasi tersebut dari pukul 13.30 hingga 15.45.
    Lalu, banjir tiba dan menggenangi rumah warga di
    Jalan Stasiun
    .
    Ketinggian air berkisar antara 30 hingga 60 cm, warga pun memulai membersihkan rumahnya dengan ember, gayung, hingga sapu.
    Diduga, air yang tergenang disebabkan oleh drainase yang mampet lantaran sampah yang menumpuk.
    Terlihat warga berupaya membersihkannya agar laju air tidak terhambat.
    Di sisi lain, tampak juga banyak posisi rumah yang lebih rendah dari drainase, sehingga ketika air melimpah, rumah-rumah mereka tergenang air.
    “Di sini memang kalau hujan selalu banjir, sudah puluhan tahun terjadi, air melimpah dari drainase,” ujar salah seorang warga, Bambang.
    Selain menggenangi rumah, air juga menggenangi Jalan Stasiun dengan tinggi air berkisar hingga 40 cm, sedangkan panjang lokasi jalan yang tergenang mencapai 100 meter lebih.
    Akibatnya, banyak kendaraan tidak berani melintas.
    Warga memilih memutar melalui Jalan Sari di samping Jalan Stasiun, tetapi ternyata kondisi banjir serupa juga terjadi di sana.
    “Terpaksa saya muter lebih jauh, ke Jalan Marindal (Deli Serdang) demi menghindari banjir ini,” ujar Ahmad, salah seorang pengendara motor.
    Selain itu, tepat di samping Jalan Stasiun, Jalan Aman di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang juga terendam setinggi 50 cm.
    Banjir juga menggenangi jalan dan rumah warga sekitar.
    Warga pun kini tampak bahu membahu membersihkan rumahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banjir Sumatera Hari Ke-10: Aceh Catat Korban Meninggal Terbanyak

    Banjir Sumatera Hari Ke-10: Aceh Catat Korban Meninggal Terbanyak

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Provinsi Aceh tercatat dengan angka korban jiwa tertinggi dalam banjir Sumatera-Aceh dengan 359 korban jiwa dilaporkan.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan peningkatan signifikan pada jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatera. Per Sabtu (6/12/2025) sore, korban jiwa tercatat mencapai 914 orang, bertambah 47 jiwa dari posisi sehari sebelumnya yang berjumlah 867 jiwa.

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari memerinci, Provinsi Aceh mencatat jumlah korban meninggal tertinggi, yakni 359 jiwa. Disusul oleh Sumatera Utara (Sumut) dengan 329 jiwa, dan Sumatera Barat (Sumbar) sebanyak 226 orang.

    “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un, simpati yang mendalam kami sampaikan kepada para keluarga korban,” kata Abdul Muhari saat konferensi pers di Banda Aceh, Sabtu (6/12/2025).

    Diketahui, BNPB mencatat adanya penurunan dalam daftar korban hilang. Dari total tiga provinsi, korban yang masih dalam daftar pencarian tim SAR saat ini berjumlah 389 jiwa. Angka ini berkurang dari laporan sebelumnya yang mencapai 521 jiwa.

    Muhari menjelaskan, angka ini bergerak dinamis karena beberapa korban yang sebelumnya dilaporkan hilang telah ditemukan atau melaporkan diri dalam kondisi selamat. “Data korban hilang yang kemarin berjumlah 521 jiwa, per hari ini berdasarkan rekap Pusdalops BPBD di tiga provinsi menjadi 389 jiwa,” ujarnya.

    BNPB menegaskan terus mengoptimalkan operasi pencarian dan pertolongan. “BNPB terus mengoptimalkan dan melakukan percepatan dalam operasi pencarian dan pertolongan, sehingga angka korban bisa diminimalkan sekecil mungkin,” tutur Muhari. Diharapkan jumlah korban hilang dapat terus menurun.

  • Soal Banjir Sumatera, Zulhas Sebut Tidak Pernah Terbitkan Izin di Tesso Nilo Regional 6 Desember 2025

    Soal Banjir Sumatera, Zulhas Sebut Tidak Pernah Terbitkan Izin di Tesso Nilo Regional 6 Desember 2025

    Soal Banjir Sumatera, Zulhas Sebut Tidak Pernah Terbitkan Izin di Tesso Nilo
    Tim Redaksi
    MATARAM, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan soal banjir yang saat ini menjadi bencana di sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
    Nama Menko
    Zulkifli Hasan
    atau Zulhas belakangan ramai dikait-kaitkan dengan
    kerusakan hutan
    di Sumatera, akibat izin yang dikeluarkan selama menjabat sebagai Menteri Kehutanan. 
    Terkait permasalahan ini, Zulhas secara tegas membantah tudingan tersebut. 
    “Yang kena bencana ini Aceh, nomor dua Sumatera Utara, nomor tiga Sumatera Barat, yang dipermasalahkan
    Tesso Nilo
    . Tesso Nilo itu ada di Riau namanya taman nasional ya,” kata Zulhas di Universitas Muhammadiyah Mataram, Sabtu (6/12/2025). 
    Zulhas mengatakan, tidak ada kaitannya antara Tesso Nilo dengan banjir bandang yang saat ini melanda wilayah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Malaysia dan Thailand. 
    “Jadi tidak ada kaitan Tesso Nilo dengan bencana yang sekarang, enggak tahu nanti, yang sekarang,” kata Zulhas.
    Zulhas menyebutkan bahwa lokasi Tesso Nilo berada di kawasan terpencil dan masuk dalam kawasan taman nasional sehingga tidak mungkin untuk memberikan izin. 
    “Tesso Nilo itu taman nasional tidak ada Kementerian yang memberi izin enggak mungkin, bukan saya. Baik itu Menteri Kehutanan lama maupun saya,” kata Zulhas.
    “Kalau saya kasih izin Tesso Nilo pasti masuk penjara pasti kena pidana,” beber Zulhas. 
    Zulhas juga membantah tudingan terkait pemberian izin pembukaan lahan di tiga kawasan tersebut, selama dirinya menjabat sebagai menteri. 
    “Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, tidak ada lagi lahan yang diberi izin waktu saya menjabat, kenapa? Sudah habis zaman Pak Harto,” kata Zulhas. 
    Zulhas menjelaskan, alih fungsi kawasan hutan di wilayah Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, sudah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda. 
    Saat itu, lahan tersebut diubah menjadi perkebunan karet, perkebunan sawit, perkebunan tebu dan perkebunan tembakau.
    Zulhas juga membantah terkait dirinya yang disebut telah memberikan izin pelepasan kawasan hutan seluas 1,6 juta hektar. 
    Menurut Zulhas, itu bukan merupakan izin terkait pelepasan hutan, melainkan perubahan tata ruang. 
    “Katanya saya beri izin 1,6 juta hektar, itu bukan izin namanya tata ruang, perubahan tata ruang,” terang Zulhas. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tinjau Banjir di Tanjung Pura, Gubernur Bobby Instruksikan Percepatan Perbaikan Tanggul Regional 6 Desember 2025

    Tinjau Banjir di Tanjung Pura, Gubernur Bobby Instruksikan Percepatan Perbaikan Tanggul Regional 6 Desember 2025

    Tinjau Banjir di Tanjung Pura, Gubernur Bobby Instruksikan Percepatan Perbaikan Tanggul
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau kondisi banjir di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumut pada Jumat (5/12/2025).
    Peninjauan tersebut dilakukan sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk bergerak cepat menangani
    banjir
    yang melanda sejumlah desa di Kecamatan
    Tanjung Pura
    akibat tanggul sungai yang jebol.
    Dalam peninjauan itu, Bobby melihat kondisi terkini Desa Pekubuan, termasuk area dekat Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tanjung Pura, yang terdampak cukup parah.
    Selain itu, ia juga menyusuri sejumlah titik yang masih tergenang air, seperti Jalan Pemuda, Jalan Sudirman kawasan Pekan Tanjung Pura, serta Jalan Khairil Anwar, dengan ketinggian air mencapai betis orang dewasa.
    Setelah meninjau kondisi di lapangan, Bobby menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut untuk mempercepat perbaikan tanggul yang jebol.
    “Segera lakukan penanganan agar air bisa surut dan aktivitas masyarakat dapat kembali normal,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (6/12/2025).
    Instruksi Bobby kepada Dinas PUPR sekaligus menindaklanjuti keluhan warga yang mengungkapkan bahwa banjir di daerahnya sudah berlangsung sekitar satu minggu. Mereka mengatakan, penyebab utamanya adalah jebolnya tanggul sungai akibat derasnya arus air.
    “Sudah seminggu lebih kondisi seperti ini. Air masih tinggi, warga mengungsi, listrik padam, jaringan telepon juga tidak stabil,” ungkap Akbar, warga Desa Kubuan.
    Ia menambahkan, warga sempat berupaya menutup tanggul secara swadaya dengan karung berisi pasir, tetapi tidak membuahkan hasil.
    “Tidak tahan juga, jebol lagi. Kalau tanggul diperbaiki, air pasti surut,” ucap Akbar.
    Sementara itu, Kepala
    Dinas PUPR Sumut
    Hendra Dermawan Siregar memastikan pihaknya telah menerima instruksi langsung untuk menindaklanjuti kerusakan tanggul.
    “Kami memang sudah diperintahkan Pak Gubernur untuk segera menangani masalah ini dan itu segera kami lakukan,” ujarnya.
    Sebagai langkah awal, PUPR Sumut akan melakukan pendataan dan pemetaan pada seluruh titik tanggul yang jebol, termasuk memantau dari udara menggunakan
    drone
    untuk mendapatkan visual riil.
    “Kami akan mendata berapa titik dan di mana saja tanggul yang jebol. Kami juga melakukan visualisasi udara untuk memastikan kondisi sesungguhnya. Dalam beberapa hari ini, titik-titik kerusakan akan teridentifikasi, setelah itu langsung kami tangani,” jelas Hendra.
    Ia menegaskan bahwa penanganan tanggul tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab
    Pemprov Sumut
    .
    “Ini tanggung jawab kami. Perbaikan tidak boleh dilakukan sekadarnya, tetapi harus maksimal agar kejadian serupa tidak berulang,” tegas Hendra.
    Pemprov Sumut berkomitmen untuk terus memberikan respons secepat mungkin demi memulihkan kondisi serta memastikan keselamatan masyarakat di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Legislator PDIP Desak Penetapan Status Bencana Nasional Aceh-Sumatera: Apa Lagi yang Ditunggu?

    Legislator PDIP Desak Penetapan Status Bencana Nasional Aceh-Sumatera: Apa Lagi yang Ditunggu?

    JAKARTA- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Irine Yusiana Roba Putri, mendesak pemerintah segera mengklasifikasikan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Ia menilai, pemerintah lamban menangani situasi bencana ini. 

    Padahal, menurut Irine, jumlah korban, kondisi pengungsian, serta kerusakan infrastruktur sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan dan tidak bisa lagi ditangani hanya oleh pemerintah daerah.

    “Sudah 918 korban jiwa, 582,540 mengungsi, 260 fasilitas umum terdampak, 40 jembatan dan 70 ruas jalanan rusak berat, saya rasa tepat jika Pemerintah menetapkan status bencana nasional pada bencana yang terjadi di Sumatera. Apalagi yang ditunggu?,” ujar Irine, Sabtu, 6 Desember. 

    Irine mengatakan, kondisi para pengungsi sudah semakin sulit akibat fasilitas penampungan yang kurang memadai, terutama dalam penyediaan logistik dan kebutuhan dasar.

    “Sudah ada lebih dari 500 ribu orang yang mengungsi dan puluhan ribu keluarga kehilangan tempat tinggal. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak lokasi-lokasi pengungsian yang minim logistik serta akses air bersih dan layanan medis yang terbatas” katanya.

    Menurut Irine, penetapan status bencana nasional memberikan manfaat signifikan, terutama dalam percepatan penyaluran bantuan oleh pemerintah pusat. Dengan status tersebut, dukungan anggaran dan proses pemulihan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.

    “Salah satu manfaat utama adalah pemerintah pusat dapat memprioritaskan bantuan. Saat status darurat nasional ditetapkan, alokasi anggaran bisa dilakukan secara cepat untuk menyalurkan bantuan, memperbaiki infrastruktur, dan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak,” terang Irine.

    “Dalam artian, ketika Pemerintah pusat turun tangan, proses bantuan bisa lebih cepat dan menyeluruh,” sambung Legislator PDIP dari Dapil Maluku Utara itu.

    Irine juga menekankan pentingnya kebutuhan tambahan tenaga dan sumber daya manusia untuk mempercepat penanganan di wilayah terdampak.

    “Selain itu, status darurat mempermudah koordinasi bantuan di lapangan. Pemerintah pusat bisa menurunkan personel mulai dari relawan, polisi hingga aparat militer untuk memastikan bantuan sampai ke wilayah yang sulit dijangkau” ucap Irine.

    Irine menilai hal ini penting mengingat situasi di lapangan menunjukkan betapa terbatasnya peralatan, logistik, dan dana tanggap darurat yang dimiliki daerah. Karena itu, intervensi Pemerintah pusat dianggap sangat mendesak.

    “Berdasarkan kondisi yang ada di lapangan saat ini di mana alat berat, logistik dan SDM yang sangat terbatas dan juga berbagai daerah tidak memiliki dana tanggap darurat, membutuhkan dukungan dan kendali dari pusat,” ungkapnya.

    Karena itu, Irine menilai, Pemerintah Daerah membutuhkan dukungan pusat untuk penanganan, koordinasi, dan pemulihan bencana banjir ini.

    Lebih lanjut, Irine menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional bukan sekadar formalitas, tetapi langkah penting untuk memastikan percepatan bantuan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.

    “Ini bukan hanya sekedar status, melainkan soal akses para korban terhadap bantuan, kecepatan evakuasi daerah yang terdampak dan kepastian pemulihan. Sehingga saya berharap pemerintah segera menetapkan status bencana nasional pada bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera,” pungkasnya.

  • Banjir Sumatera Membuka Mata tentang Bahaya Deforestasi, Pakar UGM: Kontributor Dosa Ekologis Itu Sudah Saatnya Berhenti

    Banjir Sumatera Membuka Mata tentang Bahaya Deforestasi, Pakar UGM: Kontributor Dosa Ekologis Itu Sudah Saatnya Berhenti

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masih jadi perhatian luas masyarakat. Bukan hanya di Indonesia tetapi juga dunia.

    Arus deras yang menerjang pemukiman warga membawa kayu, lumpur, dan bongkahan tanah yang selama bertahun-tahun terakumulasi pada lereng-lereng curam Bukit Barisan.

    Peristiwa ini tampak hadir secara mendadak, namun akar penyebabnya tersusun dari lapisan geologi, dinamika iklim, dan perubahan ekologis yang berlangsung sejak lama. Ditambah dengan ulah manusia yang melakukan penggundulan hutan.

    Dalam diskusi Pojok Bulaksumur yang berlangsung Kamis (4/12), Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si., IPU., dosen dan peneliti Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, mengurai terkait peristiwa itu.

    Menurutnya, struktur geomorfologi Sumatera membuat wilayah ini memang rentan terhadap luapan besar saat hujan turun.

    Lereng-lereng terjal dari Aceh hingga Lampung mengalirkan air langsung ke dataran rendah, sementara kipas vulkanik menjadi area yang kini banyak ditempati masyarakat. Jalur alami ini mempercepat aliran dan membawa material dalam jumlah besar ketika intensitas hujan meningkat.

    “Dengan pola seperti itu, hujan deras pasti membawa material dalam jumlah besar dan kecepatan tinggi,” ujar Hatma, dikutip dari website resmi UGM, Sabtu (6/12/2025).

    Menurutnya, banjir bandang yang membawa kayu-kayu dan sedimen itu tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekologis yang kian menurun. Pembukaan lahan di daerah hulu, pemukiman yang merangkak naik ke dataran tinggi, serta perubahan fungsi hutan memperbesar limpasan permukaan.

  • Kemenhut Endus Pembalakan Liar jadi Penyebab Banjir dan Longor Sumut

    Kemenhut Endus Pembalakan Liar jadi Penyebab Banjir dan Longor Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkum) mengungkap indikasi kerusakan lingkungan di hulu daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru dan Sibuluan di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.

    Temuan itu didapatkan usai Ditjen Gakkum mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan di wilayah hulu DAS yang diduga memperparah dampak bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menuturkan, kerusakan tutupan hutan di lereng dan hulu DAS diduga menurunkan kemampuan tanah menyerap air. Imbasnya, hujan ekstrem lebih cepat berubah menjadi aliran permukaan (run-off) yang kuat, memicu banjir dan longsor. 

    Menurutnya, material kayu yang terbawa arus menunjukkan dugaan adanya aktivitas pembukaan lahan dan penebangan yang tidak sesuai ketentuan.

    Pihaknya mengaku melihat pola yang jelas, di mana ada kerusakan hutan di hulu akibat aktivitas ilegal, di situ potensi bencana di hilir meningkat drastis. 

    “Aktivitas di PHAT [pemegang hak atas tanah] yang seharusnya legal, terindikasi disalahgunakan menjadi kedok untuk pembalakan liar yang merambah ke kawasan hutan negara di sekitarnya. Ini adalah kejahatan luar biasa yang mengorbankan keselamatan rakyat,” ujar Dwi melalui keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025). 

    Sebagai respons cepat, Ditjen Gakkum Kehutanan membentuk Tim Gabungan untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan terkait dugaan aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan. 

    Dwi menyebut, dari hasil identifikasi awal, 12 subjek hukum baik yang berbentuk korporasi maupun perorangan diduga memiliki keterkaitan dengan gangguan tutupan hutan di wilayah hulu.

    Sejak 4 Desember 2025, tim telah melakukan pemasangan papan larangan (papan informasi) pada 5 lokasi yang terindikasi, yaitu 2 titik pada area konsesi PT TPL, dan 3 titik pada lokasi PHAT atas nama JAM, AR, dan DP. D

    Pada saat bersamaan, Tim PPNS Balai Gakkum Sumatera saat ini juga sedang melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana kehutanan pada salah satu subjek hukum, yaitu pemilik PHAT atas nama JAM, setelah ditemukannya 4 truk bermuatan kayu tanpa dokumen sah (SKSHH-KB).

    Terhadap kasus ini, PPNS mengenakan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp 2,5 miliar. 

    Sejalan dengan tindakan di lapangan, pemanggilan terhadap seluruh 12 subjek hukum dijadwalkan pada Selasa, 9 Desember 2025 untuk pendalaman lebih lanjut.

    Dwi menuturkan bahwa tim di lapangan telah melakukan penyegelan lokasi-lokasi yang terindikasi melakukan aktivitas ilegal. Langkah ini adalah bagian dari upaya verifikasi fakta, pengamanan tempat, serta penyiapan bukti untuk proses penegakan hukum yang adil dan transparan. 

    “Kami juga akan berkoordinasi erat dengan instansi terkait untuk memastikan adanya upaya restorasi hulu DAS dan perlindungan bagi komunitas terdampak,” tegas Dwi.

    Selain pidana kehutanan, Ditjen Gakkum juga tengah mengkaji penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menelusuri dan menyita aset hasil kejahatan kehutanan, serta gugatan perdata berdasarkan Pasal 72 jo. 76 UU Kehutanan untuk memulihkan fungsi ekosistem hutan.

    Kementerian Kehutanan akan menginstruksikan langkah-langkah teknis pemulihan hulu DAS bekerja sama dengan Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. 

    Menurut Dwi, program ini mencakup rehabilitasi vegetasi, penanganan pengendalian erosi, serta penataan kembali alur sungai yang tersumbat material.

    Kementerian Kehutanan menegaskan komitmennya untuk bekerja secara profesional, transparan, dan terpadu dengan semua pemangku kepentingan demi mengungkap akar penyebab kerusakan hulu dan memulihkan fungsi hidrologis DAS. 

    Dwi menambahkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran kehutanan yang berkontribusi pada bencana bukan sekadar tindakan administratif, melainkan upaya perlindungan terhadap keselamatan publik dan ketahanan ekologis bangsa.