Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • Perumnas Siap Dukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo

    Perumnas Siap Dukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Perum Perumnas siap mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tiga juta rumah per tahun. Perumnas akan memanfaatkan aset yang dimiliki untuk merealisasikan target tersebut.

    Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyatakan, pihaknya sebagai pengembang pemerintah harus siap.

    “Kami pengembang pemerintah harus siap dan kami memiliki banyak aset yang dapat diberdayakan. Apabila didukung penuh, kami siap membangun,” ujar Budi dikutip dari Antara, Rabu (27/11/2024).

    Dalam program pembangunan tersebut, sekitar 20 persen dari total rumah akan dialokasikan sebagai hunian bersubsidi, sementara sisanya berupa rumah komersial.

    Perumnas juga akan membangun rumah tapak di wilayah dengan lahan yang masih luas serta rumah vertikal, seperti apartemen atau rumah susun, untuk area perkotaan. Tujuannya, agar target tiga juta rumah tercapai.

    Budi menjelaskan, proyek pembangunan ini tidak terbatas di Pulau Jawa. Beberapa wilayah yang menjadi prioritas, antara lain Kota Bekala di Medan, Talang Keramat di Palembang, dan Bontoa di Makassar.

    “Di Kota Bekala, kami bekerja sama dengan PTPN. Dari total 800 hektare lahan milik PTPN, sekitar 241 hektare telah kami olah. Talang Keramat memiliki luas sekitar 100 hektare, sementara Bontoa mencakup 90 hektare,” jelasnya.

    Sementara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan, berbagai langkah yang diambil untuk mencapai target tiga juta rumah per tahun. Program ini terdiri atas pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan satu juta unit apartemen di perkotaan.

    Salah satu langkah utama adalah memanfaatkan tanah sitaan kasus korupsi untuk dijadikan perumahan rakyat. Selain itu, lahan eks-Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) juga akan digunakan untuk mendukung program ini.

    Pemerintah akan memanfaatkan lahan milik provinsi dan kabupaten/kota yang tidak terpakai, serta lahan idle yang berasal dari eks-Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

    Setelah pelantikannya sebagai menteri PKP, Maruarar mengungkapkan bahwa sekitar 1.200 hektare lahan telah dipersiapkan untuk pembangunan rumah. Dari jumlah tersebut, 1.000 hektare berasal dari Kejaksaan Agung dan 200 hektare dari Kementerian ATR/BPN.

    Program tiga juta rumah per tahun menjadi prioritas pemerintah untuk menyediakan hunian bagi masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah (MBR).

    Program ini melibatkan berbagai skema pembiayaan, dengan beberapa kategori rumah bahkan disediakan secara gratis bagi penerima tertentu. Dalam realisasinya, Perumnas sebagai pengembang pemerintah siap mewujudkan program 3 juta rumah.

  • Prajurit Kodim 1811/TW jalan kaki tiga hari kawal logistik Kampung Oya

    Prajurit Kodim 1811/TW jalan kaki tiga hari kawal logistik Kampung Oya

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prajurit Kodim 1811/TW jalan kaki tiga hari kawal logistik Kampung Oya
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 26 November 2024 – 19:10 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak tujuh prajurit Kodim 1811/Teluk Wondama harus berjalan kaki selama tiga hari untuk mengawal logistik ke Kampung Oya, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.

    Dandim 1811/Teluk Wondama Letkol Inf Budi Setiadi di Wasior, Selasa, mengatakan logistik dipastikan telah tiba di Kampung Oya pada Minggu (24/11) sore setelah sebelumnya berangkat pada Kamis (21/11).

    “Tim pembawa logistik ke Kampung Oya berjumlah 26 orang terdiri atas tujuh prajurit Kodim 1811/TW yang dipimpin Serda Fredy, dua personil Polres Teluk Wondama, tiga orang Panwas, satu petugas PPD, empat anggota PPS dan sembilan anggota KPPS,” ujarnya.

    Ia mengatakan, untuk membawa logistik ke Kampung Oya, petugas hanya bisa membawa logistik hingga batas akhir jalan darat di dekat Kampung Undurara.

    Setelah dari Kampung Undurara, petugas harus membawa logistik dengan berjalan kaki menuju Kampung Oya.

    Meski dari kampung terdekat berjarak sekitar 12 kilometer namun medan di kawasan itu cukup berat karena berupa perbukitan dengan lembah yang curam juga dipenuhi rawa-rawa dan banyak sungai besar.

    “Setelah tiba di Kampung Oya, seluruh logistik Pilkada langsung disimpan di Sekretariat PPS Kampung Oya,” ujarnya.

    Dia menjamin pengamanan terhadap logistik Pilkada 2024 di wilayah Teluk Wondama dilakukan dengan baik.

    Selain keamanan logistik, Kodim 1811 juga siap membantu Polres Teluk Wondama dalam menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Teluk Wobdama selama tahapan Pilkada berlangsung.

    “Sesuai dengan arahan dari komando atas, TNI bersama Polri juga menjamin keamanan selama Pilkada, baik melalui patroli, pengawalan logistik maupun keamanan setelah pemungutan dan penghitungan suara,” ujarnya.

    Ketua KPU Teluk Wondama Yustinus Rumabur di Wasior, Minggu mengatakan, sulitnya medan ke Kampung Oya membuat pihaknya harus melakukan distribusi logistik sejak Kamis (21/11) mendahului distribusi ke 74 kampung lainnya di Teluk Wondama.

    Kampung Oya didahulukan karena merupakan wilayah terjauh dengan kesulitan geografis yang cukup tinggi.

    Sampai saat ini kampung terisolir di perbatasan Teluk Wondama dan Kabupaten Kaimana itu belum bisa dijangkau dengan kendaraan darat. Akses menuju Kampung Oya hanya bisa dengan berjalan kaki atau menggunakan helikopter.

    Sumber : Antara

  • Natalius Pigai Sebut Komnas HAM Akan Bantu Selidiki Tewasnya Siswa Semarang di Tangan Polisi – Page 3

    Natalius Pigai Sebut Komnas HAM Akan Bantu Selidiki Tewasnya Siswa Semarang di Tangan Polisi – Page 3

    Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) serta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Mabes Polri langsung diterjunkan pasca insiden penembakan yang mengakibatkan seorang siswa SMKN 4 Kota Semarang meninggal dunia.

    Korban berinisial GRO, dilaporkan meninggal dunia akibat luka tembak senjata api, di mana diduga dilakukan aparat kepolisian, yang dalilnya GRO merupakan pelaku tawuran antargangster yang terjadi di sekitar wilayah Simongan Semarang. 

    “Terkait dengan kejadian di wilayah hukum Polrestabes Semarang, sudah dilakukan asistensi oleh Polda Jawa Tengah, kemudian juga asistensi dari Mabes Polri juga telah dilakukan dimana tim dari Itwasum Polri dan juga dari divisi Propam Polri telah turun,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di gedung TNCC Mabes Polri, Selasa 26 November 2024.

    Dia menuturkan, pihaknya belum bisa menjelaskan lebih jauh mengenai peristiwa ini, karena tim dari Itwasum dan Propam Polri masih terus bekerja mengungkapkan insiden penembakan terhadap siswa tersebut.

    “Tentunya hasil daripada proses asistensi ini kita berharap untuk menunggu dan kami yakinkan 2 asistensi ini tentu memberikan suatu kontribusi yang tentunya hasilnya akan menjadi lebih baik ataupun objektif,” kata Trunoyudo.

     

    Reporter: Nur Habibie/Merdeka.com

  • Kadiv Propam Sebut Polisi Penembak Siswa di Semarang Sudah Dipatsus – Page 3

    Kadiv Propam Sebut Polisi Penembak Siswa di Semarang Sudah Dipatsus – Page 3

    Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) serta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Mabes Polri langsung diterjunkan pasca insiden penembakan yang mengakibatkan seorang siswa SMKN 4 Kota Semarang meninggal dunia.

    Korban berinisial GRO, dilaporkan meninggal dunia akibat luka tembak senjata api, di mana diduga dilakukan aparat kepolisian, yang dalilnya GRO merupakan pelaku tawuran antargangster yang terjadi di sekitar wilayah Simongan Semarang. 

    “Terkait dengan kejadian di wilayah hukum Polrestabes Semarang, sudah dilakukan asistensi oleh Polda Jawa Tengah, kemudian juga asistensi dari Mabes Polri juga telah dilakukan dimana tim dari Itwasum Polri dan juga dari divisi Propam Polri telah turun,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di gedung TNCC Mabes Polri, Selasa 26 November 2024.

     

  • KPU RI Sebut Pilkada 2024 Berjalan Sukses Tanpa Kendala Berarti – Page 3

    KPU RI Sebut Pilkada 2024 Berjalan Sukses Tanpa Kendala Berarti – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Mochammad Afifuddin mengapresiasi puncak penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 pada hari ini.

    Dia menyebut, secara umum helatan Pilkada 2024 tidak ditemukan kendala berarti.

    “Secara umum pelaksanaan Pilkada berjalan dengan baik. Berdasarkan informasi dari jajaran kami distribusi logistik dan seterusnya juga maksimal tidak banyak kejadian yang terlalu mengganggu tahapan,” kata Afif saat jumpa pers di KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2024).

    Atas capaian tersebut, dia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh penyelenggara Pemilu yang terlibat. Termasuk para pemilih dan peserta Pemilu yang turut menyukseskan debut Pilkada serentak 2024 di 545 daerah yang terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    “Kami ucapkan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran, pemilih dan semua peserta semua pihak yang sudah membantu pelaksanaan dan menyukseskan gelarakan Pilkada 2024,” ungkap Afif.

    Meski demikian, dia mengakui memang masih ada kekurangan seperti gangguan keamanan dan peristiwa bencana yang mengganggu penyelenggaraan Pilkada.

    Namun Afif berjanji, kekurangan tersebut akan diperbaiki dan disampaikan perkembangannya secara berkala. 

    “Terkait dengan distribusi beberapa persoalan yang muncul karena gangguan keamanan, bencana terjadi di beberapa kabupaten misal di Mamberamo Tengah karena ada keributan, kemudian juga ada di distrik Kelila dan seterusnya. Kita juga melihat ada di tempat-tempat lain karena ada bencana banjir misalnya di Sumatera Utara di beberapa daerah, nanti yang lain (laporan) akan kami update,” kata dia.

     

  • Kotak Suara Dibakar di Jambi, KPU Sedang Dalami Kasus

    Kotak Suara Dibakar di Jambi, KPU Sedang Dalami Kasus

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan bahwa KPU Provinsi Jambi sedang menangani insiden kotak suara yang dibakar pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Jambi.

    “Di Jambi ini ada kotak suara yang dibakar oleh saksi dan kami masih mendalaminya,” ujar Idham dilansir dari Antara.

    Idham mengungkit perihal insiden kotak suara dibakar di Jambi ketika sedang membahas pemungutan suara ulang.

    Insiden tersebut, kata dia, terjadi akibat kesalahpahaman antara saksi dengan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

    “Saat ini sedang ditangani oleh KPU Provinsi Jambi,” ucap Idham.

    Dalam kesempatan tersebut, Idham juga mengatakan akan melakukan pemungutan suara ulang karena ditemukan pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu.

    Idham memaparkan data sementara jumlah TPS (tempat pemungutan suara) yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang, yakni dua TPS di Jawa Barat (Kabupaten Karawang dan Sukabumi), satu TPS di Kalimantan Tengah, dan satu TPS di Kalimantan Barat.

    “Secara umum, jumlahnya turun secara drastis,” kata dia.

    Selain pemungutan suara ulang, KPU juga akan menggelar pemungutan suara susulan sebab tahapan pemungutan suara tidak bisa dilaksanakan di beberapa daerah. Adapun kendala yang dihadapi meliputi faktor alam, seperti banjir.

    “Sumatra Utara pada umumnya kendalanya karena banjir, faktor alam,” kata Idham.

    Idham mengatakan bahwa berdasarkan data sementara, Sumatera Utara menjadi provinsi yang paling banyak melakukan pemungutan suara susulan, yakni sebanyak 110 TPS (tempat pemungutan suara).

    “Terus, selanjutnya, kalau mengenai pemungutan suara lanjutan karena ada tahapan yang terhenti dan dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan,” ucap Idham.

  • Megawati: Demokrasi Kini Terancam Mati

    Megawati: Demokrasi Kini Terancam Mati

    Jakarta (beritajatim.com) –  Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara.

    Menurut Megawati, hal ini nampak di beberapa wilayah yang diamati terus menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya.

    Di Jawa Tengah misalnya, Megawati mengaku mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral.

    “Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral, bisa dipidanakan,” kata Megawati saat menyampaikan sikap politik terkait dinamika Pilkada Serentak 2024 setelah melihat hasil quick count sementara, Rabu (27/11/2024) malam.

    Dia menyebut, dirinya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Megawati terpilih sebagai anggota DPR RI tiga kali. Megawati menegaskan, Jawa Tengah bukan hanya “kandang banteng”, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme.

    “Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan,” ujarnya.

    “Namun dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral dan hati nurani,” lanjut Megawati.

    Karena itulah, Megawati menyerukan kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta seluruh rakyat Indonesia agar terus menyuarakan kebenaran. “Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran,” tegasnya.

    Dia pun memastikan, PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. “Ingat, bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban, etika, moral, hari nurani harus jelas tergambarkan,” ujarnya. [hen/but]

  • Bawaslu Sumut petakan 25 indikator potensi TPS rawan pada pemungutan suara 

    Bawaslu Sumut petakan 25 indikator potensi TPS rawan pada pemungutan suara 

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    Bawaslu Sumut petakan 25 indikator potensi TPS rawan pada pemungutan suara 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 26 November 2024 – 22:27 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (Bawaslu Sumut) petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024 untuk mengantisipasi gangguan atau hambatan di TPS pada hari pemungutan suara.

    Hasilnya, terdapat  6 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 16 indikator yang banyak terjadi dan 3  indikator yang tidak banyak terjadi, tapi tetap perlu diantisipasi.

    “Identifikasi TPS rawan ini sebagai bentuk pencegahan pelanggaran di TPS,” kata Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Suhadi Sukendar Situmorang, Selasa (26/11).

    Pemetaan kerawanan ini dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator, diambil dari sedikitnya 5.620 Kelurahan/Desa di 33 Kabupaten/Kota yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 sampai 15 November 2024. 

    Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdata di DPT. Kedua, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelengaraan pemungutan suara). Ketiga, politik uang. Keempat, politisasi SARA. Kelima, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa).

    Keenam, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan,  dan/atau keterlambatan). Ketujuh, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). Kedelapan, jaringan listrik dan internet. 

    Pemetaan kerawanan sangat penting dalam menentukan langkah-langkah antisipasi. Dicontohkannya, ketika terdapat pemilih tidak memenuhi syarat dalam DPT, maka berbagai pihak akan mengawasi dan mengantisipasi nama yang TMS tersebut tidak disalahgunakan pada saat pemungutan suara. Contoh lain, ketika terdapat lonjakan pemilih pindahan, maka penyelenggara pemilihan harus menyiapkan langkah-langkah antisipasi.

    ”Misalkan dalam satu daerah terdapat pemilih pindahan yang besar, bagaimana skema penyebaran pemilh pindahan ke TPS-TPS terdekat. Bagaimana dengan ketersediaan surat suara,” ujarnya.

    Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Sumut ini menyatakan, data hasil pemetaan TPS rawan itu disampaikan ke berbagai pihak.

    Diharapkan semua pihak bersama sama fokus mencegah agar kerawanan itu tidak terjadi dan pelaksanaan pemilihan dapat berjalan aman, lancar sesuai peraturan perundang-undangan.

    Kesempatan itu disampaikanya, enam indikator potensi TPS rawan paling banyak terjadi yakni, terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat di  5.670 TPS, terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT di 4.592 TPS, terdapat pemilih pindahan di 2.802 TPS, terdapat Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas di 1.366 TPS. Selanjutnya terdapat potensi pemilih memenuhi syarat, tapi tidak terdaftar di DPT 1.229 TPS dan terdapat kendala jaringan internet di  1.176 TPS.

    Sedangkan untuk indikator potensi TPS rawan yang banyak terjadi yakni sebanyak 318 TPS didirikan di wilayah rawan bencana: banjir, tanah longsor, gempa, dan bencana alam lainnya. “Jika berpotensi terjadi gangguan alam, maka sebaiknya dipindahkan,” kata Suhadi Sukendar Situmorang seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Selasa (26/11). 

    Terhadap data TPS rawan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melakukan strategi pencegahan, di antaranya melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan, koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait, sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, kerjasama dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemiluan, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Prabowo Turunkan Harga Tiket Pesawat 10%, Berlaku di Semua Bandara RI

    Prabowo Turunkan Harga Tiket Pesawat 10%, Berlaku di Semua Bandara RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan dalam negeri selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Juru Bicara Kementerian Perhubungan Elba Damhuri menjelaskan, kebijakan terkait penurunan tarif pesawat angkutan udara merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat dalam rangka mengurangi beban harga tiket pada seluruh bandara di Indonesia.

    “Kemarin, Presiden Prabowo mengadakan ratas (rapat terbatas) dengan Menteri Perhubungan dan sejumlah menteri di Istana Merdeka untuk membahas penurunan harga tiket pesawat selama masa Nataru. Hasilnya, pemerintah sepakat menurunkan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik sebesar 10 persen saat Nataru, di seluruh bandara di Indonesia,” ujar Elba seperti dilansir situs resmi Kemenhub, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

    Elba menjelaskan untuk mengakomodasi penurunan tiket (tanpa pengurangan PPN) diperlukan peran maskapai, PT Angkasa Pura Indonesia, PT Pertamina (Persero) dan Airnav untuk menurunkan fuel surcharge, PJP2U dan avtur di beberapa bandara agar penurunan tarif secara keseluruhan dapat terlaksana dengan target penurunan harga tiket sebesar minimal 10%.

    Pemberlakuan penyesuaian tarif sendiri akan berlaku selama 16 hari pada masa periode Nataru 2024/2025, tanggal 19 Desember 2024 s.d 03 Januari 2025 untuk tiket yang belum terjual.

    “Bagi penumpang yang sudah membeli tiket untuk penerbangan pada periode tersebut, dapat diberikan insentif sesuai kebijakan masing-masing maskapai jika masih memungkinkan,” kata Elba.

    Elba berharap, keputusan penurunan harga tiket pesawat ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang saat masa Nataru nanti. Ia pun meyakini bahwa keputusan ini mampu mendongkrak perekonomian dan pariwisata dalam negeri di kuartal terakhir tahun 2024

    Penurunan Harga Avtur di 19 Bandara
    Lebih lanjut, Elba mengatakan Pertamina akan memberikan dukungan penurunan harga avtur pada periode Nataru 2024/2025 di 19 lokasi bandara (khususnya bandara Denpasar, Surabaya, Medan, Silangit, Lombok, Labuan Bajo, Manado, Yogyakarta Kulon Progo, Pontianak, Ambon, Makassar, Balikpapan, Kupang, Sorong, Timika, Jayapura, Maumere, Nabire, Biak). Pertamina akan memberikan dukungan di Nataru dengan penurunan harga jual avtur pada rentang 7,5% sampai dengan 10%.

    “Harga avtur setelah penurunan harga akan mendekati harga jual avtur di Bandara Soekarno-Hatta (CGK). Jika terdapat kenaikan harga jual avtur di Desember 2024, tidak akan berdampak pada maskapai yang melayani publik,” ujarnya.

    Kemudian terkait penurunan tarif jasa kebandaraudaraan, PT Angkasa Pura Indonesia dan seluruh UPBU (Unit Pelayanan Bandar Udara) yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan, akan memberikan dukungan penurunan tarif PJP2U menjadi sebesar 50% dan tarif PJP4U menjadi sebesar 50%.

    Namun PT Angkasa Pura Indonesia masih membutuhkan konfirmasi kepada Kementerian BUMN untuk dapat mengikutsertakan CGK dan DPS. Maskapai penerbangan sepakat untuk memberikan diskon fuel surcharge jet sebesar 8% (menjadi 2%) dan discount propeller 5% (menjadi 20%). Sedangkan AirNav akan memberikan layanan advance dan extend selama periode Nataru untuk mendukung operating hours yang lebih panjang sesuai kebutuhan maskapai.

    Berdasarkan analisis dan perhitungan yang dilakukan, dalam hal terdapat pengenaan discount fuel surcharge jet sebesar 8% (menjadi 2%) dan discount propeller 5% (menjadi 20%), discount PJP2U 50% dan PJP4U 50%, serta turut mempertimbangkan rute dan volume penerbangan maka secara rata-rata tertimbang (weighted average) akan terdapat penurunan tarif tiket pesawat sekitar 10%.

    “Perlu dicatat, analisa dan perhitungan penurunan harga tiket belum menyertakan insentif PPN, mengingat hal ini merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan,” kata Elba.

    (miq/miq)

  • Forkopimda Langkat patroli cek logistik Pilkada di Kecamatan Secanggang

    Forkopimda Langkat patroli cek logistik Pilkada di Kecamatan Secanggang

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Forkopimda Langkat patroli cek logistik Pilkada di Kecamatan Secanggang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 26 November 2024 – 22:56 WIB

    Elshinta.com – H-1 pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, Kapolres Langkat, Polda Sumatera Utara, melaksanakan patroli keamanan guna memastikan pendistribusian logistik Pilkada di Kecamatan sampai ke desa/kelurahan terdistribusi dengan baik. Hal itu disampaikan Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, usai menyaksikan pendistribusian logistik Pilkada dari Kantor Camat Secanggang menuju ke desa/kelurahan, Selasa (26/11)

    Patroli bertujuan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dalam rangka menjaga kelancaran dan ketertiban Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati-Wakil Bupati Langkat. Pelaksanaan patroli melibatkan gabungan personel dari Polres Langkat, Kodim 0203/Langkat, Pj Bupati Langkat M. Faisal Hasrimy, Kadis Kominfo Wahyudiharto, Camat Secanggang Persadanta Sembiring, Kapolsek Secanggang AKP Rinaldi P Simamora serta Danramil 08/Secanggang Kapten Inf Asman Riadi. 

    Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi antara Polres Langkat dan Kodim 0203/Langkat dalam menjaga stabilitas daerah. “Patroli ini adalah bukti nyata dari komitmen bersama untuk memastikan distribusi logistik  Pilkada 2024 dari KPU Kabupaten Langkat ke PPK ke PPS sampai dengan ke TPS kami harus memastikan logistik ini terdistribusi dan memastikan Pilkada besok berjalan dengan baik aman, tertib, dan damai,” ujarnya.

    Selanjutnya Kapolres patroli dari Kelurahan Hinai Kiri sampai ke Desa Kebun Kelapa dan berakhir di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura. Kapolres juga menyempatkan diri berdialog dengan petugas PPK di wilayah yang dilalui, mendengarkan aspirasi mereka terkait kesiapan logistik Pilkada. Para petugas PPK mengapresiasi perhatian langsung forkopimda dan berharap situasi keamanan tetap kondusif hingga tahapan Pilkada selesai.

    Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo menegaskan bahwa patroli ini adalah bagian dari strategi untuk menjaga suasana Pilkada yang damai dan bermartabat. “Kami berkomitmen memastikan Pilkada berjalan tanpa gangguan, dengan mengedepankan keamanan dan ketertiban. Mari kita wujudkan Pilkada yang aman, damai, dan menjadi contoh demokrasi yang baik,” tegasnya.

    Dandim 0203/Langkat, Letkol Arh FX Ibnu Hardiyanto mengatakan, TNI siap bersama Polri terlibat dalam pengamanan jalannya Pilkada, mulai dari tingkat KPU Kabupaten Langkat hingga sampai ke TPS.

    “Kami TNI siap bersinergi dengan Polri dan Pemda, kami patroli bersama di Kecamatan Secanggang, untuk mensukseskan Pilkada dalam hal pengamanan hingga ke TPS,” kata Ibn seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Selasa (26/11). 

    Sementara itu Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Secanggang Kusmiono mengatakan di wilayah kecamatan Secanggang terdiri dari 16 desa dan 1 kelurahan, jumlah TPS 103. “Hari ini kami mendistribusikan logistik Pilkada ke PPS di desa/kelurahan, kami pastikan hari ini pendistribusian logistik selesai,” kata Kusmiono.

    Sumber : Radio Elshinta