Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • Freeport Indonesia Target Tanam 10 Ribu Hektare Mangrove hingga 2041

    Freeport Indonesia Target Tanam 10 Ribu Hektare Mangrove hingga 2041

    Deli Serdang – PT Freeport Indonesia melakukan penanaman mangrove di lahan seluas 25 hektare di Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Penanaman ini merupakan bagian dari komitmen PT Freeport Indonesia untuk melakukan penanaman mangrove seluas 10 ribu hektar hingga 2041.

    “Ya hari ini tadi disampaikan Pak Menteri 25 hektare di Desa Percut, Deli Serdang, Freeport itu komitmen kita itu 10 ribu sampai 2041,” kata Director & EVP Sustainable Development PTFI Claus Wamafma usai melakukan penanaman di Desa Percut, Sabtu (30/11/2024).

    10 ribu hektare itu dibagi menjadi 8 ribu hektar di Papua dan 2 ribu hektar di luar Papua. Hingga saat ini, PT Freeport Indonesia telah melakukan penanaman mangrove di areal seluas 1.088 hektar.

    “Di luar areal Freeport di Papua itu, kita punya komitmen 2 ribu hektar dan di Freeport sendiri itu 8 ribu (hektaer) yang akan ditanam di daerah operasi kita, dan saat ini sud 1.088 hektar yang ditanam,” ucapnya.

    PT Freeport Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove telah mengidentifikasi lahan yang bakal ditanam di luar Papua. Lahan mangrove tersebut rencana bakal ditanam di sejumlah provinsi yang ada di Indonesia.

    “Bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Badan Restorasi Gambut dan Mangrove itu sudah kita identifikasi kira-kira ada potensi lagi di luar Papua itu ada 800 hektar yang akan ditanam dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, NTB, NTT, Bali, dan itu akan dilakukan, sehingga kita berharap kita bisa mencapai 2 ribu hektar secepatnya,” ujarnya.

    Claus Wamafma menjelaskan jika penanaman mangrove ini merupakan bagian dari partisipasi PT Freeport Indonesia untuk mitigasi perubahan iklim. Selain itu, mangrove dinilai kaya dengan spesies di laut maupun di darat, termasuk potensi ekonomi untuk masyarakat.

    “Tadi disampaikan Pak Menteri, pohon mangrove itu sama dengan tumbuhan lain, tetapi soil nya sangat kaya, mangrove juga bagian dari upaya dunia hari ini untuk mitigasi terkait dengan perubahan iklim, kemudian habitatnya juga kaya untuk spesies di laut maupun di darat, dan ini juga menjadi potensi ekonomi buat masyarakat,” jelasnya.

    Keterlibatan pihak swasta dan semua pihak dalam penanaman mangrove dinilai sangat penting. Sehingga gerakan sosial dalam rangka penanaman mangrove bakal lebih mempercepat tercapainya target pemerintah.

    “Tadi Pak Menteri sampaikan, kalau kemudian ini bisa menjadi gerakan sosial mungkin angkanya bisa menjadi lebih banyak seperti yang ditargetkan oleh pemerintah,” ucapnya.

    Selain melakukan penanaman, PT Freeport Indonesia juga bakal memonitoring pertumbuhan mangrove yang sudah ditanam. Hal itu untuk memastikan mempercepat proses penanaman mangrove.

    “Tentu ini kita menanam dan merawat, teman-teman yang bekerja di bidang lingkungan akan melakukan pemantauan, evaluasi, akan melakukan komunikasi dengan kelompok-kelompok yang menjadi mitra untuk terus mempercepat proses penanaman mangrove,” tutupnya.

    (akd/akd)

  • KPU Sumut gelar pemungutan suara susulan pada 1 Desember 2024

    KPU Sumut gelar pemungutan suara susulan pada 1 Desember 2024

    Medan (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menyatakan pelaksanaan pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan Pemilihan Kepala Daerah 2024 yang tersebar di sejumlah daerah di provinsi setempat dilaksanakan pada Minggu, 1 Desember 2024.

    Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Sumut Raja Ahab Damanik di Medan, Sabtu, mengatakan penetapan jadwal tersebut telah dikoordinasikan dengan sejumlah pemangku kebijakan, termasuk perwakilan tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

    “Jadwal pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan ini mengacu pada pedoman jadwal dan tahapan semua karena penghitungan suara di tingkat kecamatan harus sudah selesai pada 3 Desember 2024,” ujar Raja Ahab.

    Dia menjelaskan pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan itu dilaksanakan di sejumlah daerah yang sebelumnya terdampak bencana banjir pada hari pemungutan suara 27 November 2024.

    Raja menjelaskan proses pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan tersebut akan dimulai sejak 07.00 WIB hingga 13.00 WIB dan dilanjutkan penghitungan suara di tingkat kecamatan pada 2 dan 3 Desember 2024.

    Daerah yang akan melaksanakan pemungutan suara susulan meliputi Kota Medan ada 56 tempat pemungutan suara (TPS), Kabupaten Deli Serdang 30 TPS, Kota BInjai 20 TPS, Kabupaten Asahan dan Nias masing masing dua TPS.

    Kemudian daerah yang akan melaksanakan pemungutan suara lanjutan adalah Kota Medan 8 TPS dan Deli Serdang satu TPS.

    Raja memastikan seluruh logistik yang akan digunakan telah siap dan akan didistribusikan dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan gabungan.

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan ada sekitar 287 tempat pemungutan suara yang kembali melakukan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.

    Berdasarkan data KPU pada Jumat (29/11) pukul 10.00 WIB, ada sebanyak 46 TPS akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU), 231 TPS pemungutan suara susulan, dan 10 TPS pemungutan suara lanjutan.

    Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Freeport Indonesia Tanam Mangrove 25 Hektare di Sumut

    Freeport Indonesia Tanam Mangrove 25 Hektare di Sumut

    Deli Serdang – PT Freeport Indonesia melaksanakan penanaman mangrove seluas 25 hektare di Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Penanaman mangrove ini merupakan bentuk dukungan PT Freeport Indonesia dalam percepatan rehabilitasi mangrove di Indonesia.

    Penanaman mangrove itu dihadiri langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq bersama pejabat Kementerian Lingkungan Hidup. Dari pihak PT Freeport Indonesia dihadiri oleh Director & EVP Sustainable Development PTFI Claus Wamafma dan EVP Site Operation & KTT PTFI Carl Tauran bersama sejumlah masyarakat Desa Percut.

    Claus Wamafma mengatakan jika penanaman mangrove di lokasi ini seluas 25 hektar. Ini merupakan bagian dari komitmen PT Freeport Indonesia untuk melakukan penanaman 10 ribu hektar mangrove hingga 2041.

    “Ya hari ini tadi disampaikan Pak Menteri 25 hektare di Desa Percut, Deli Serdang, Freeport itu komitmen kita itu 10 ribu sampai 2041,” kata Claus Wamafma usai melakukan penanaman, Sabtu (30/11/2024).

    10 ribu hektare itu dibagi menjadi 8 ribu hektar di Papua dan 2 ribu hektar di luar Papua. Hingga saat ini, PT Freeport Indonesia telah melakukan penanaman mangrove di areal seluas 1.088 hektar.

    “Di luar areal Freeport di Papua itu, kita punya komitmen 2 ribu hektar dan di Freeport sendiri itu 8 ribu (hektar) yang akan ditanam di daerah operasi kita, dan saat ini sudah 1.088 hektar yang ditanam,” ucapnya.

    Untuk diketahui, PT Freeport Indonesia mendukung pemulihan ekosistem mangrove seluas 2 ribu hektar di berbagai wilayah di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK), Badan Restorasi Gambut & Mangrove (BRGM) dan PTFI tentang Pemulihan Ekosistem Mangrove untuk Mendukung Program Nasional Percepatan Rehabilitasi Mangrove di Republik Indonesia.

    Penanaman mangrove PT Freeport Indonesia sebanyak 25 hektare di Kecamatan Percut SeiTuan, Deli Serdang, Sumatera Utara merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tersebut. Sebelumnya, pada tahun 2023 PT Freeport Indonesia menanam mangrove di area seluas 5 hektare di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sebagai bagian dari upaya pemulihan area pesisir.

    Melanjutkan upaya tersebut, PT Freeport Indonesia bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada (UGM) telah memverifikasi lokasi penanaman mangrove yang diusulkan Kementerian Lingkungan Hidup dan BRGM dan berhasil mengidentifikasi area seluas 834 hektare untuk dilakukan penanaman mulai tahun 2025. Lokasinya tersebar di provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali dan Kalimantan Timur.

    (akd/ega)

  • Pesawat Antariksa Aditya Berhasil Awasi Bahaya Matahari

    Pesawat Antariksa Aditya Berhasil Awasi Bahaya Matahari

    New Delhi –

    India punya program antariksa yang telah menggelar beragam misi, salah satunya Aditya-L1, pesawat yang mengamati Matahari. Para ilmuwan di India telah melaporkan hasil signifikan pertama dari Aditya-L1 yang diterbangkan pada tahun 2023 itu. Aditya pun disebut lebih unggul dari pesawat sejenis.

    Pengamatan Aditya-L1 terhadap aktivitas Matahari yang lebih presisi, dapat membantu menjaga jaringan listrik dan satelit komunikasi tidak rusak saat aktivitas Matahari mengancam infrastruktur di Bumi dan luar angkasa.

    Di 16 Juli, instrumen ilmiah terpenting Aditya-L1, yaitu Visible Emission Line Coronagraph, atau Velc, menangkap data yang membantu memperkirakan waktu yang tepat ejeksi massa koronal (CME) dimulai, pemicu Badai Matahari.

    Mempelajari CME, bola api besar yang keluar dari lapisan korona terluar Matahari, adalah tujuan penting misi surya perdana India ini. “CME bisa berbobot hingga setriliun kg dan bisa mencapai kecepatan 3.000 km per detik saat melaju. Ia dapat bergerak ke segala arah, termasuk ke Bumi,” kata Prof R Ramesh dari Institut Astrofisika India yang merancang Velc.

    “Sekarang bayangkan bola api besar ini melesat ke Bumi. Pada kecepatan tertingginya, perlu waktu sekitar 15 jam menempuh jarak Bumi-Matahari sejauh 150 juta km,” imbuhnya, dikutip detikINET dari BBC.

    Ejeksi koronal yang ditangkap Velc pada 16 Juli dimulai pada pukul 13:08 GMT. Namun dalam waktu setengah jam perjalanan, CME tersebut bergerak ke arah berbeda, menuju ke belakang Matahari. Karena terlalu jauh, CME tersebut tak mempengaruhi Bumi.

    Badai Matahari, Semburan Matahari, dan ejeksi massa koronal rutin mempengaruhi cuaca Bumi dan juga cuaca luar angkasa tempat hampir 7.800 satelit ditempatkan. Fenomena ini jarang menimbulkan ancaman langsung terhadap manusia, namun memicu kekacauan dengan mengganggu medan magnet Bumi.

    Dampak terjinak adalah aurora di tempat dekat Kutub Utara dan Selatan. Dampaknya bisa jauh lebih serius di luar angkasa, misalnya dapat membuat sistem elektronik satelit tak berfungsi. Bisa pula menumbangkan jaringan listrik dan memengaruhi satelit cuaca dan komunikasi.

    Badai Matahari terkuat dalam sejarah terjadi tahun 1859. Disebut Peristiwa Carrington, badai ini memicu pertunjukan cahaya aurora intens dan melumpuhkan saluran telegraf di seluruh dunia.

    Badan antariksa AS NASA, Badan Antariksa Eropa, Jepang, dan China telah mengamati Matahari dengan pesawat antariksa selama beberapa dekade. Kini dengan Aditya-L1, dinamai menurut dewa Matahari Hindu, badan antariksa India bergabung dengan kelompok terpilih itu.

    Dari sudut pandangnya, Aditya-L1 mampu konstan mengamati Matahari, bahkan selama gerhana. Menurut Prof Ramesh, wahananya sedikit unggul. “Alat kami berukuran sedemikian rupa sehingga dapat meniru peran Bulan, memberi Aditya-L1 pandangan korona tanpa gangguan 24 jam sehari dan 365 hari setahun,” katanya.

    Pesawat NASA-ESA lebih besar yang berarti tak dapat melihat asal mula CME jika berasal dari area tersembunyi. “Namun dengan Velc, kita dapat memperkirakan dengan tepat waktu lontaran massa koronal dimulai dan ke arah mana lontaran itu,” jelasnya.

    (fyk/fay)

  • Kemenlu Bawa Pulang 21 WNI Korban TPPO, Dipaksa Jadi Operator Judol di Myanmar

    Kemenlu Bawa Pulang 21 WNI Korban TPPO, Dipaksa Jadi Operator Judol di Myanmar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia telah membawa pulang 21 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban perdagangan orang (TPPO) di wilayah konflik Myawaddy, Myanmar. WNI tersebut dipaksa menjadi operator penipuan daring hingga judi online. 

    Adapun, para korban diketahui berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Barat.

    WNI tersebut difasilitasi pembebasannya oleh Kementerian Luar Negeri dan telah tiba di Indonesia pada Jumat, (30/11/2024) menggunakan penerbangan Air Asia QZ 257 rute Bangkok-Jakarta dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pukul 22.10 WIB. 

    Kemlu membeberkan, mula nya 21 WNI yang menjadi korban tersebut direkrut untuk bekerja di Thailand pada periode Maret-Juli 2024. Kendati demikian, korban justru sampai di lokasi yang berbeda dalam kondisi disekap dan dipaksa bekerja menjadi admin scam online dan judol. 

    “Dalam kurun waktu tersebut, mereka juga mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik,” kata Kemlu, dikutip dari siaran pers resminya, Sabtu (30/11/2024). 

    Sebelumnya, pihak Kemlu telah menerima pengaduan kasus 21 WNI pertama kali pada Agustus 2024. Dalam hal ini, Kemlu berkoordinasi dengan KBRI Yangon dan KBRI Bangkok untuk berupaya melakukan pembebasan melalui kerja sama erat dengan otoritas terkait di Myanmar dan Thailand. 

    Beberapa langkah yang ditempuh yakni pengiriman nota diplomatik kepada Pemerintah Myanmar, termasuk Kementerian Luar Negeri dan Kepolisian Myanmar, Pertemuan dengan otoritas setempat dan komunikasi intensif dengan jejaring lokal di Myawaddy. 

    “Kemlu juga mendorong kerja sama bilateral dan regional untuk memastikan keselamatan para korban,” lanjut keterangan Kemlu. 

    Pada 15 Oktober 2024 lalu, 21 WNI tersebut berhasil bebas dan dibawa ke Thailand melalui jalur darat. Setibanya di Thailand, mereka menjalani proses screening melalui National Referral Mechanism (NRM) yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Thailand. 

    Pada pertengahan November, hasil proses tersebut menyatakan bahwa mereka memenuhi kriteria sebagai korban TPPO, memungkinkan mereka untuk dipulangkan ke Indonesia dengan pembiayaan negara.

    Sebagai informasi, sejak 2020 hingga November 2024, Kemlu bersama Perwakilan RI telah menyelesaikan 5.118 kasus online scam yang tersebar di sembilan negara.

    Secara khusus untuk kasus di Myanmar, sejak 2023, Kemlu telah berhasil menyelesaikan 196 kasus WNI yang terjebak dalam perusahaan online scam di wilayah konflik Myawaddy. Namun, kasus baru terus bermunculan. Hingga saat ini, masih terdapat 129 kasus serupa yang tengah diupayakan penyelesaiannya.

  • Karier Politik Effendi Simbolon yang Disebut Dipecat PDIP karena Merapat ke Ridwan Kamil

    Karier Politik Effendi Simbolon yang Disebut Dipecat PDIP karena Merapat ke Ridwan Kamil

    Bisnis.com, JAKARTA – Effendi Simbolon dikabarkan dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Pemecatan tersebut dilakukan sebagai sanksi organisasi bahwa ia sebelumnya mengikuti kampanye pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono.

    Effendi saat itu menghadiri acara pertemuan antara Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi dengan Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil, di Kawasan Cempaka Putih, Jakarta, pada Senin (18/11/2024).

    Ternyata dukungan Effendi Simbolon ini sempat dikonfirmasi oleh RK. Ia mengatakan manuver politik adalah hal yang lumrah.

    “Bonus dukungan dari tokoh-tokoh kan. Yang paling utama kemarin Pak Jokowi. Pak Prabowo sudah, bahkan ada pak Effendi Simbolon kan sempat rame kan, yang namanya pergeseran dukungan itu adalah hal yang lumrah di dalam demokrasi. Dulu terpisah oleh Pilpres, bersatu dalam pilkada,” kata RK di DPP Gibran Center, Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

    Perjalanan Politik Effendi Simbolon

    Effendi diketahui merupakan kader PDIP yang dikenal sebagai anggota DPR RI.

    Perjalanan karier politik beliau dimulai saat menjabat sebagai anggota DPR RI pada 2004. Sejak itu ia telah menjadi anggota DPR selama empat periode.

    Di internal partai PDIP, Effendi pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Sumber Daya dan Dana PDIP, bahkan dia juga sempat diusung sebagai bakal calon sekretaris jenderal PDIP untuk periode tahun 2010 hingga 2015.

    Menilik ke belakang, pria kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini merupakan putra bungsu dari St. MM Simbolon dan Martha br. Tobing. Dia mengenyam pendidikan di SD Negeri Cendrawasih Banjarbaru (1969–1975), kemudian berpindah ke Jakarta.

    Di Jakarta, dirinya bersekolah di SMP Negeri 41 Jakarta (1975–1979) dan SMA Negeri 3 Jakarta (1979–1982). Dalam bangku pendidikannya, Effendi pernah ditunjuk menjadi Ketua Alumni SMA Negeri 3 Jakarta dengan anggota sekitar 600 orang yang terdiri dari berbagai kalangan.

    Selepas lulus SMA, Effendi mengemban studi S-1 Manajemen Perusahaan di Universitas Jayabaya dan meraih gelar Doktorandus pada 1988.

    Sambil berkursi di DPR, pada 2011 dia masih haus mengejar ilmu dengan menempuh studi S-2 Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran dan meraih gelar Magister Ilmu Politik pada 2013. Bahkan, dia langsung melanjutkan studi S-3 Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran dan meraih gelar Doktor pada 2015.

    Tak hanya mengenyam pendidikan, ternyata dia juga dipercaya dalam sejumlah bidang organisasi, salah satunya untuk menjabat sebagai Ketua Umum PB Lembaga Karate-Do Indonesia (PB Lemkari) hingga tahun 2012 menggantikan ketua lama periode 2004-2008, Doddy Susanto.

    Effendi juga merupakan salah satu penggagas terbentuknya Pusat Punguan Simbolon dohot Boruna se-Indonesia (PSBI), sebuah perkumpulan bagi marga Simbolon.

    Dirinya juga sempat ikut berpartisipasi sebagai calon gubernur pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2013 dan berpasangan dengan Jumiran Abdi.

    Dalam pemilihan ini, pasangan Effendi-Jumiran meraih posisi ke-2 dengan 24,34 persen suara, sementara posisi pertama diraih pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi dengan 33,00 persen suara.

  • 21 WNI Korban Perdagangan Orang Dipulangkan dari Myanmar Nasional 30 November 2024

    21 WNI Korban Perdagangan Orang Dipulangkan dari Myanmar Nasional 30 November 2024

    21 WNI Korban Perdagangan Orang Dipulangkan dari Myanmar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Luar Negeri kembali memulangkan sebanyak 21 warga negara Indonesia (
    WNI
    ) yang menjadi korban perdagangan orang (TPPO) di wilayah konflik Myawaddy, Myanmar.
    Pemulangan dilakukan bersama KBRI Yangon dan KBRI Bangkok.
    Dikutip dari siaran pers Kementerian Luar Negeri, 21 WNI tersebut tiba di Tanah Air pada Jumat malam (29/11/2024) menggunakan penerbangan Air Asia QZ 257 rute Bangkok–Jakarta. Mereka mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 22.10 WIB.
    Kemenlu
    menjelaskan, awalnya para korban direkrut dengan janji pekerjaan di Thailand antara Maret hingga Juli 2024.
    Namun, sesampainya di lokasi, mereka disekap dan dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring (online scammer) dan judi daring di Myawaddy.
    “Dalam kurun waktu tersebut, mereka juga mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik,” tulis Kemenlu dalam keterangan resmi, Sabtu (30/11/2024).
    Kemenlu menjelaskan, pihaknya menerima pengaduan kasus 21 WNI pertama kali pada Agustus 2024.
    Segera setelah itu, Kemenlu berkoordinasi dengan KBRI Yangon dan KBRI Bangkok untuk berbagai upaya pembebasan melalui kerja sama erat dengan otoritas terkait di Myanmar dan Thailand.
    Langkah-langkah yang ditempuh meliputi Pengiriman nota diplomatik kepada Pemerintah Myanmar, termasuk Kementerian Luar Negeri dan Kepolisian Myanmar, pertemuan dengan otoritas setempat dan komunikasi intensif dengan jejaring lokal di Myawaddy.
    “Kemenlu juga mendorong kerja sama bilateral dan regional untuk memastikan keselamatan para korban,” ucap dia.
    Akhirnya pada 15 Oktober 2024, 21 WNI ini berhasil bebas dan dibawa ke Thailand melalui jalur darat.
    Setibanya di Thailand, mereka menjalani proses screening melalui National Referral Mechanism (NRM) yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Thailand.
    “Pada pertengahan November, hasil proses tersebut menyatakan bahwa mereka memenuhi kriteria sebagai korban TPPO, memungkinkan mereka untuk dipulangkan ke Indonesia dengan pembiayaan negara,” jelas Kemenlu.
    Setibanya di Indonesia, para korban langsung diserahterimakan kepada Kementerian Sosial untuk mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi lebih lanjut.
    “Para korban diketahui berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Barat,” jelasnya.
    Sebagai informasi, Kemenlu bersama Perwakilan RI telah menyelesaikan 5.118 kasus online scam yang tersebar di sembilan negara sejak 2020 hingga November 2024.
    Secara khusus untuk kasus di Myanmar, Kemlu telah menyelesaikan 196 kasus WNI yang terjebak dalam perusahaan online scam di wilayah konflik Myawaddy sejak tahun 2023.
    Namun, kasus baru terus bermunculan. Hingga saat ini, masih terdapat 129 kasus serupa yang tengah diupayakan penyelesaiannya.
    Oleh karenanya, Kementerian Luar Negeri kembali mengimbau seluruh WNI untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama di kawasan Asia Tenggara.
    Selalu pastikan kebenaran lowongan pekerjaan yang diterima melalui instansi resmi dan hanya berangkat bekerja ke luar negeri sesuai prosedur yang berlaku untuk menghindari risiko menjadi korban TPPO atau kerja paksa.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kronologi Munculnya Isu Partai Cokelat di Pilkada Serentak 2024

    Kronologi Munculnya Isu Partai Cokelat di Pilkada Serentak 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Cokelat sedang menjadi pembicaraan ramai yang dikaitkan dengan jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Menurut sejumlah pihak, kehadiran Partai Cokelat diduga menjadi masalah yang menyebabkan adanya kasus penyimpangan jelang Pilkada dilaksanakan pada 27 November 2024.

    Hal ini pernah diungkapkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengatakan bahwa Partai Cokelat merujuk pada simpatisan Joko Widodo (Jokowi).

    “Pak Jokowi menempatkan keluarganya dan gerak membatasi lawan-lawan politiknya yang berbeda, yang harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi ada mobilisasi yang disebut sebagai Partai Cokelat,” ucap Hasto dalam video yang ditayangkan di YouTube Akbar Faizal Uncensored pada Jumat (22/11) lalu.

    Hasto menyebut bahwa Jokowi ingin membuat politik seperti kerajaan dengan menempatkan hulubalang yang mewakili kepentingan politiknya.

    Pernyataan Hasto mengenai Partai Coklat ini pun menjadi viral hingga ikut dibahas oleh anggota DPR RI Fraksi NasDem, Yoyok Riyo Sudibyo.

    Yoyok menyinggung mengenai kehadiran Partai Cokelat saat melakukan rapat kerja Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/11).

    “Di media ini, yang lagi kenceng-kencengnya ini Pak, katanya ada partai baru, Partai Coklat,” ucap Yoyok.

    Menurutnya, Partai Cokelat juga diduga memiliki hubungan erat dengan netralitas institusi kepolisian dalam kondisi politik saat ini.

    Tanggapan Jokowi

    Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kemudian memberikan tanggapan mengenai tudingan bahwa ia mengerahkan Partai Cokelat untuk memenangkan paslon-paslon yang di-endorse oleh dirinya.

    Ia meminta semua pihak bisa membuktikan tudingan mengenai hubungan Partai Cokelat dengan dirinya.

    “Itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan. Dilaporkan ke Bawaslu atau dibawa ke MK,” ucapnya kepada wartawan saat hadir di Masjid Raya Medan pada Jumat (29/11).

    DPR Sebut Partai Cokelat Hoaks

  • Pengembang Usul Lahan Bekas Sawit Milik PTPN Dipakai Bangun Rumah Subsidi

    Pengembang Usul Lahan Bekas Sawit Milik PTPN Dipakai Bangun Rumah Subsidi

    Bisnis.com, JAKARTA – Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera) mengusulkan agar lahan-lahan bekas perkebunan sawit yang dikelola holding perkebunan nusantara atau PTPN dapat digunakan untuk membangun rumah bersubsidi. 

    Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Priyono mengatakan tanah yang dapat dikerjasamakan dengan swasta jangan hanya lahan milik PT KAI maupun PT Pos Indonesia saja. 

    “Tapi juga PTPN [PT Perkebunan Nusantara]. Beberapa tanahnya PTPN kadangkala malah sawitnya sudah tidak berbuah lagi, itu kayaknya cocok juga untuk rumah-rumah FLPP [Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan] kita,” ujar Ari, dikutip Sabtu (30/11/2024). 

    Untuk itu, dia meminta agar pemerintah dapat mendukung agar pihak pengembang swasta, khususnya yang membangun rumah subsidi dapat bekerjasama dengan aman dan legal di lahan tersebut. 

    Terlebih, Ari menerangkan usulan tersebut penting untuk mendorong program pemerintah membangun 3 juta rumah per tahun dapat terwujud. Sebab, salah satu tantangan besar selama ini yakni penyediaan dan perizinan lahan yang berbelit-belit. 

    Menanggapi hal ini, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan penggunaan lahan bekas perkebunan untuk pembangunan realestat telah dilakukan di beberapa daerah. 

    “PTPN saat ini di Medan itu ada area di Deli Serdang dan di dekat Kualanamu (KNO) kita mulai konsentrasikan untuk jadi real estate karena sudah terlalu dekat sama kota,” ujar pria yang kerap disapa Tiko. 

    Tiko pun memastikan akan melakukan pemetaan terhadap lahan-lahan PTPN yang tidak lagi layak menjadi kebin dan dekat dengan perkotaan untuk dikonversikan menjadi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

    “Kayak di Jakarta itu dekat PTPN IX dan X itu ada tanah di Serpong, di Jawa Tengah ada di Banaran. Nanti kita petakan,” jelasnya. 

    Selain Medan, Tiko menerangkan pihaknya mulai mengidentifikask sejumlah lahan PTPN yang jaraknya terlu dekat dengan kota seperti di Jakarta, Bogor dan Bandung untuk dijadikan tanah permukiman. 

    “Nanti kita petakan lah, yang memang dekat kota dan layak jadi hunian kita bisa mulai konversi juga, Jawa-Sumatera khususnya,” pungkasnya. 

  • Video: Korban Tewas Longsor Deli Serdang Jadi 9 Orang, 20 Luka-luka

    Video: Korban Tewas Longsor Deli Serdang Jadi 9 Orang, 20 Luka-luka

    Video

    Video: Korban Tewas Longsor Deli Serdang Jadi 9 Orang, 20 Luka-luka

    News

    1 jam yang lalu