Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • Ada Reuni PA 212 Hari Ini, Cek Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Kawasan Monas – Page 3

    Ada Reuni PA 212 Hari Ini, Cek Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Kawasan Monas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2024) menyusul adanya kegiatan Reuni Akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212.

    “Tujuan rekayasa lalu lintas di kawasan Monas untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas bagi warga masyarakat yang akan melintas dan yang mengikuti Reuni Akbar PA 212,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Latif Usman seperti dikutip dari Antara, Minggu (1/12/2024).

    Rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Monas ini bersifat situasional. Adapun kegiatan Reuni PA 212 ini rencananya digelar mulai pukul 02.00 WIB hingga 08:00 WIB. 

    Berikut rekayasa lalu lintas (lalin) di sekitar kawasan Monas selama kegiatan Reuni Akbar PA 212:

    Arus lalin dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jalan Veteran III diluruskan ke Traffic Light (TL) Harmoni;
    Arus lalin dari Jalan Merdeka Timur yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Utara dibelokkan ke kanan ke Jalan Perwira;
    Arus lalin dari Jalan Ridwan Rais yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur;
    Arus lalin dari Jalan MH. Thamrin yang akan menuju Bundaran patung kuda dibelokkan ke kiri atau ke kanan Jalan Kebon Sirih;
    Arus lalin dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kiri ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fachrudin dan arus lalin dari Jalan Fachrudin yang akan belok kanan ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muis;
    Arus lalin dari Jalan Hayam Wuruk yang lurus ke Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jalan Juanda dan arus lalin dari Jalan Suryo Pranoto yang akan menuju Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri Jalan Gajah Mada atau diluruskan ke Jalan Ir Juanda;
    Arus lalin dari Jalan Katedral yang akan menuju ke Jalan Veteran dibelokkan ke kanan arah Pasar Baru;
    Arus lalin dari Jalan Veteran Raya yang ajan menuju ke Jalan Veteran I diluruskan ke arah TL Harmoni; dan
    Arus lalin dari Jalan Veteran Raya yang ajan menuju ke Jalan Veteran II diluruskan ke arah TL Harmoni.

  • PDIP Yakin Airin-Ade Harusnya Menang di Banten, Bakal Bentuk Tim Khusus

    PDIP Yakin Airin-Ade Harusnya Menang di Banten, Bakal Bentuk Tim Khusus

    Jakarta –

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya membentuk tim khusus yang diketuai oleh mantan Menkumham RI, Yasonna Laoly, untuk mendalami perolehan suara Airin Rachmy dan Ade Sumardi di Pilgub Banten. Hasto menyebut kedua tokoh itu harusnya menang tanpa adanya intervensi pihak lain.

    “DPP PDI Perjuangan juga membentuk tim khusus di bawah Kepemimpinan Pak Laoly dan Pak Ronny untuk melakukan advokasi di Banten,” ujar Hasto dalam konferensi pers PDIP sikapi Pilkada 2024, Kantor DPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/12/2024).

    Ia menilai mestinya kedua pasangan ini unggul dari Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Hasto menyinggung soal instrumen dari ‘partai cokelat’.

    “Jadi kami percaya di Banten seharusnya Bu Airin dan Ade yang harusnya menang kalau tidak ada pengerahan berbagai instrumen dari Parcok tadi. Kami yakin Bu Airin dan Ade akan menang,” tambahnya.

    Hasto mengatakan hal serupa juga terjadi di Sulawesi Utara. Steven Kandouw-Alfred Denny yang diusung oleh pihaknya dianggap unggul jika tak ada tekanan ke gereja.

    “Di Sulut, kalau tidak ada mobilisasi, tekanan-tekanan sampai gereja-gereja, kepala-kepala desa, anggota DPRD. Kami meyakini saudara Steven yang akan menang,” tutur Hasto.

    Hasto juga menyinggung soal Pilkada Sumut yang dinilai ada upaya membentengi demokrasi. Hasto pun menduga hal yang sama dilakukan di Pilkada Jawa Timur.

    “Sumut, Letjen purn Edy dan Hasan Basri kami meyakini akan mampu memenangkan kalau tidak ada instrumen negara dan sumber sumber negara yang dikerahkan. Tidak ada upaya-upaya di dalam membentengi ruang kebebasan demokrasi,” ujar Hasto.

    (dwr/maa)

  • Minibus Alami Kecelakaan di Puncak, 1 Warga Tambora Jakbar Tewas

    Minibus Alami Kecelakaan di Puncak, 1 Warga Tambora Jakbar Tewas

    Bogor, Beritasatu.com – Mini bus Isuzu Elf yang ditumpangi rombongan wisatawan asal Tambora, Jakarta Barat terguling di jalur alternatif Puncak, Jawa Barat, Minggu (1/12/2024). Diduga, kecelakaan itu akibat sopir tidak menguasai medan. Satu wisatawan tewas di lokasi kejadian.

    Detik-detik kecelakaan minibus itu terekam video amatir warga hingga viral. Pada video tersebut, terlihat sejumlah orang melakukan evakuasi terhadap belasan korban kecelakaan maut di jalur alternatif Puncak, Kampung Citamiang RT 03/05, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. 

    Warga di lokasi kejadian langsung bahu membahu menyelamatkan korban kecelakaan menuju rumah sakit.

    Kepala Unit Gakkum Polres Bogor Ipda Ferdhyan Mulya mengungkapkan, kecelakaan maut diduga akibat sopir tidak mampu mengendalikan kendaraan di turunan tajam Kampung Citamiang.

    Menurutnya kendaraan elf dengan Nopol B 0727 JDA yang dikemudikan Muhammad Djunaedi (33) membawa rombongan wisatawan pemuda dari Kelurahan Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat. Namun, setibanya di turunan Citamiang, kendaraan oleng hingga akhirnya terbalik.

    “Di turunan Citamiang kondisi jalan turun berbelok ke kanan, kendaraan oleng mengarah kiri sehingga terjadi kecelakaan,” ungkapnya.

    Akibat kejadian ini dari total 19 penumpang, satu orang dengan identitas MU (39) dinyatakan meninggal di lokasi, sedangkan dua penumpang mengalami luka berat dan 16 penumpang lainnya mengalami luka ringan.

    Dari 16 penumpang yang mengalami luka ringan, delapan orang masih dirawat di RSUD Ciawi. Sementara, delapan orang lainnya diperbolehkan pulang.

    “Untuk luka berat dan ringan dirawat di RSUD Ciawi,” papar Ipda Ferdhyan terkait korban kecelakaan di kawasan Puncak.

  • Golput Tinggi, Pakar Duga Banyak Pemilih Sengaja Bikin Suara Tak Sah sebab Tak Percaya Paslon

    Golput Tinggi, Pakar Duga Banyak Pemilih Sengaja Bikin Suara Tak Sah sebab Tak Percaya Paslon

    GELORA.CO – Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) sekaligus mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hadar Nafis Gumay menduga, banyak pemilih sengaja membuat suaranya tidak sah pada Pilkada 2024. 

    Pasalnya, partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 terbilang rendah, atau banyak pemilih golput. Pada Pilkada Jakarta 2024 misalnya, partisipasi pemilih hanya 57,5 persen.

    “Patut diduga banyak pemilih yang tetap hadir memilih, namun sengaja membuat surat suaranya tidak sah. Wujud protes mereka terhadap kondisi yang ada,” ujar Hadar kepada Kompas.com, Minggu (1/12/2024).

    Hadar menduga, pemilih melakukan hal tersebut lantaran tidak percaya dengan pilihan calon kepala daerah yang ada.

    “Saya kira wujud ketidakpercayaan kepada pilkada, khususnya terhadap paslon yang ada,” ucapnya.

    Hadar lantas memberikan sejumlah catatan bagi pemerintah agar partisipasi pemilih kembali meningkat. Salah satunya, dengan membuat publik sadar betapa pentingnya partisipasi mereka dalam pemilihan umum.

    “Dua, permudah dan sederhanakan proses penggunaan hak pilih. Tiga, buat jarak waktu lebih panjang dari pelaksanaan pemilu. Empat, tata proses pencalonan yang lebih memungkinkan ada lebih banyak paslon,” imbuh Hadar.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 tak sampai 70 persen berdasarkan rata-rata nasional.

    “Dari data-data yang tersedia memang di bawah 70 persen, tapi tentu kalau di-zoom in, masing-masing provinsi dan kabupaten/kota beda-beda. Ada juga ya provinsi sudah 81 persen, ada yang 77 persen, ada yang memang 54 persen, itu masih ada,” kata anggota KPU RI Augus Mellaz dalam jumpa pers, Jumat (29/11/2024).

    Berdasarkan pemantauan via Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU RI pada Jumat sore, dari 98,5 persen data yang masuk, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 hanya 68,16 persen.

    Partisipasi pada Pilkada Sumatera Utara hanya 55,6 persen, sedangkan DKI Jakarta hanya 57,6 persen, terendah sepanjang sejarah.

    Secara nasional, tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada ini jauh lebih rendah ketimbang Pilpres 2024 Februari lalu yang mencapai 80 persen lebih.

    Mellaz berdalih, upaya-upaya sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 tidak berbeda dibandingkan Pilpres 2024.

    “Meskipun rata-rata nasional biasanya kalau dalam konteks pilkada dibandingkan pilpres, pileg, itu biasanya di bawah,” ucap Mellaz.

  • Disebut Bangga Sokong Kemenangan Dinasti Jokowi di Sumut, Tifatul Sembiring: PKS Punya Pilihan Taktis

    Disebut Bangga Sokong Kemenangan Dinasti Jokowi di Sumut, Tifatul Sembiring: PKS Punya Pilihan Taktis

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Anggota Majelis Syura PKS, Tifatul Sembiring angkat suara. Setelah disebut Muhammad Said Didu bangga menang di Pilgub Sumatera Utara (Sumut).

    “Sepertinya ada kebanggaan tersendiri atas kemenangan dinasti Jokowi di Sumut,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Minggu (1/12/2024).

    Didu pun mengucapkan selamat kepada Tifatul Sembiring. “Selamat ya Ustaz,” kata eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara itu.

    Di Pilgub Sumut, PKS diketahui mengusung Bobby Nasution. Menantu Jokowi yang dianggap bagian dari politik dinasti.

    Tifatul pun menjawab pernyataan Dudu. Menurutnya, PKS biasa saja menang di Pilgub Sumut. Tidak bangga, tidak juga sedih.

    “Biasa saja pak Said, bukan kebanggaan-kebanggan. Dan bukan kesedihan-kesedihan seperti yang Anda katakan,” ucapnya.

    Ia menegaskan, Pilkada digelar lima tahun sekali. Bagian dari proses demokrasi.

    “Yah pilkada 5 tahun sekali. Ikut demokrasi ya seperti itu,” ujarnya.

    Di lain sisi, ia menyebut PKS punya pilihan taktis. Ia menegaskan partainya tidak mengorbankan prinsip-prinsip yang dipegang selama ini.

    “PKS punya pilihan-pilihan taktis. Dan ini tidak mengubah aqidah, prinsip-prinsip dan tujuan PKS. Insya Allah kami tetap melayani rakyat,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Kelar Jalani Tes Pamungkas, Range Rover Electric Meluncur Tahun Depan!

    Kelar Jalani Tes Pamungkas, Range Rover Electric Meluncur Tahun Depan!

    Jakarta –

    Peluncuran Range Rover Electric semakin dekat. Mobil listrik mewah tersebut kini tengah menjalani pengujian tahap akhir. Mobil ini diharapkan dapat menjadi standar baru bagi SUV listrik mewah dengan kemampuan off-road dan ketahanan di berbagai kondisi ekstrem.

    Mengutip AutoCar, pengujian terbaru dilakukan di gurun Uni Emirat Arab dengan suhu mencapai 50°C dan kelembapan hingga 90%. Uji coba ini bertujuan untuk memastikan sistem manajemen termal terbaru yang dipasang pada Range Rover Electric dapat memberikan kenyamanan maksimal di dalam kabin.

    Range Rover Electric juga diuji mendaki Big Red, bukit pasir setinggi 300 kaki di Sharjah, Uni Emirat Arab. Pada pengujian ini, JLR menguji sistem Intelligent Torque Management terbaru. Sistem tersebut akan menggantikan sistem kontrol traksi berbasis ABS. Sistem ini mampu mendistribusikan tenaga ke motor listrik dengan waktu reaksi hanya satu milidetik, jauh lebih cepat dibandingkan teknologi sebelumnya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa mobil ini berhasil mendaki bukit pasir hingga lima kali berturut-turut tanpa penurunan performa. Hal tersebut membuktikan keandalannya di medan yang menantang.

    Range Rover Electric. Foto: Doc. Nick Dimbleby

    Beralih ke desainnya, Range Rover Electric tetap mempertahankan desain khas Range Rover. JLR menegaskan bahwa desain modernis mobil ini tetap setia pada warisan keluarga Range Rover. Secara visual, desain model listrik ini hampir sama dengan versi mesin pembakaran internal (ICE) yang diluncurkan pada 2022.

    Range Rover Electric akan dilengkapi sistem pengisian daya sebesar 800V untuk mendukung efisiensi pengisian daya. Selain itu, JLR juga menjanjikan kemampuan off-road yang setara dengan model ICE, termasuk kemampuan menerjang air hingga kedalaman 850 mm dan menarik beban berat.

    Menariknya, platform mobil ini juga dirancang untuk mendukung teknologi hidrogen. Hal tersebut membuka peluang bagi pengembangan kendaraan berbahan bakar hidrogen di masa depan.

    Range Rover Electric. Foto: Doc. Nick Dimbleby

    Range Rover Electric akan diproduksi di pabrik Solihull, Inggris, bersama dengan versi mild-hybrid dan plug-in hybrid. Pada tahap awal, baterai akan dipasok oleh pihak ketiga. Namun nantinya baterai tersebut akan digantikan oleh baterai yang dibuat di Gigafactory Somerset milik Tata selaku induk perusahaan JLR.

    Dengan serangkaian uji coba ketat dan teknologi inovatif, Range Rover Electric diprediksi menjadi SUV listrik mewah yang mampu bersaing di pasar global. Peluncurannya yang direncanakan tahun depan menjadi langkah penting bagi JLR dalam mencapai target nol emisi pada 2036.

    (sfn/lua)

  • BRGM Targetkan Rehabilitasi 6.000 Hektar Lahan Mangrove di Sumut Tuntas 2027

    BRGM Targetkan Rehabilitasi 6.000 Hektar Lahan Mangrove di Sumut Tuntas 2027

    Jakarta –

    Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menargetkan rehabilitasi lahan mangrove seluas 6.000 hektar di Sumatera Utara (Sumut) tuntas pada 2027. Percepatan rehabilitasi penanaman itu dilakukan melalui program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR).

    “Kalau 6.000 kita jenjang sampai tahun 2027 ya, jenjang daya manusia itu sendiri, dari tahun 2024,” kata Asisten Rehabilitasi Mangrove PPIU M4CR Sumatera Utara, Sigit Prasetyo di Swiss-Belinn Hotel, Medan, Sumatera Utara, Minggu (1/12/2024).

    Sigit mengatakan target rehabilitasi 6.000 hektar lahan mangrove itu merupakan data indikatif. Dia menuturkan pihaknya masih berupaya mencapai target tersebut hingga tahun 2027.

    “Untuk target M4CR sendiri seperti yang kita tahu sejak awal, untuk di Sumatera Utara berdasarkan data indikatif di angka 6.000 (hektar). Perlu kita ketahui bersama juga bahwa data ini merupakan data indikatif sebelum dilakukan identifikasi dan inventarisasi sehingga untuk sampai detik ini, kita masih berprogres untuk menuju angka yang sudah ada,” ujarnya.

    Dia mengatakan percepatan rehabilitasi mangrove di Sumut dilakukan dengan penambahan kurikulum mangrove di tingkat SMA. Kemudian, peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi secara formal dan informal, serta kerja sama dengan perguruan tinggi dalam menyusun rancangan kegiatan.

    “Dan untuk progress tersebut kita melaksanakan beberapa strategi pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove di Sumut. Mulai dari peningkatan kesadaran masyarakat melalui penambahan kurikulum mangrove tingkat SMA, sosialisasi baik formal dan informal, kita juga melaksanakan kerja sama dengan universitas dalam rangka penyusunan rancangan kegiatan untuk pencapaian target kita, juga baru-baru ini coba membentuk tim rehabilitasi mangrove dengan rekan-rekan yang ada di BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) utamanya untuk wilayah konservasi,” tuturnya.

    “Kerusakan mangrove sendiri banyak mempengaruhi mulai dari mata pencarian dari nelayan dan yang lain, mempengaruhi juga kepada banjir rob karena seperti yang kita tahu mangrove sendiri menjadi benteng utama atau penahan dari arus-arus banjir rob. Apabila sistem mangrove itu hilang akan mempengaruhi permukiman yang berada di sekitar pesisir,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) adalah program konservasi yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan World Bank. Program ini bertujuan untuk merehabilitasi ribuan hektar mangrove yang terdegradasi di 4 fokus lokasi yakni Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

    Program ini juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam aksi iklim global. Tujuannya yakni untuk mengurangi kerentanan masyarakat pesisir terhadap bencana alam melalui pendekatan konservasi yang terpadu.

    (mib/idn)

  • Longsor Medan-Sibolangit: Jalur Ditutup, 10 Korban Tewas Teridentifikasi Medan 1 Desember 2024

    Longsor Medan-Sibolangit: Jalur Ditutup, 10 Korban Tewas Teridentifikasi Medan 1 Desember 2024

    Longsor Medan-Sibolangit: Jalur Ditutup, 10 Korban Tewas Teridentifikasi
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Jalur
    Medan-Sibolangit
    di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, masih ditutup hingga hari ini, Minggu (1/12/2024).
    Penutupan jalur
    tersebut telah berlangsung sejak terjadi
    longsor
    pada Selasa (26/11/2024).
    Kepala Satlantas Polrestabes Medan, Kompol Andika Temanta Purba, mengonfirmasi bahwa jalur Medan-Berastagi masih dalam kondisi ditutup.
    “Sampai saat ini jalur Medan-Berastagi masih ditutup,” ujarnya melalui telepon kepada Kompas.com.
    Andika menambahkan, petugas dari berbagai instansi, termasuk Basarnas, BPBD, dan pemerintah setempat, masih bekerja untuk membersihkan material longsor menggunakan alat berat.
    “Selain itu, ada satu unit mobil pribadi yang dievakuasi. Lalu, berdasarkan keterangan ahli, memang jalur itu masih cukup berbahaya untuk ditempuh, mengingat kondisi cuaca yang sering hujan,” ungkapnya.
    Di sisi lain, Kepala Polrestabes Medan, Kombes Gidion Arif Setyawan, menginformasikan bahwa sejauh ini total 10 orang telah ditemukan tewas akibat longsor tersebut.
    “Sudah ada 10 orang yang dievakuasi dari lokasi dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Untuk total yang terluka, saat ini tercatat 23 orang,” jelas Gidion dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com.
    Gidion menambahkan, saat ini tidak ada laporan mengenai orang hilang, sehingga pencarian korban telah dinyatakan berakhir.
    “Sampai saat ini sudah tidak ada laporan orang hilang sehingga pencarian korban sudah berakhir,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dicopot karena Kasus Sambo, Eks Kapolres Jaksel Budhi Herdi Susianto Naik Pangkat Jadi Brigjen

    Dicopot karena Kasus Sambo, Eks Kapolres Jaksel Budhi Herdi Susianto Naik Pangkat Jadi Brigjen

    Dicopot karena Kasus Sambo, Eks Kapolres Jaksel Budhi Herdi Susianto Naik Pangkat Jadi Brigjen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) Kombes
    Budhi Herdi Susianto
    naik pangkat menjadi brigadir jenderal (brigjen) atau jenderal bintang 1.
    Dalam Surat Telegram bernomor ST/2517/XI/KEP./2024 yang diterbitkan pada 11 November 2024 lalu, Budhi tampak dipromosikan ke dalam jabatan baru. ST ini sudah dikonfirmasi oleh Kadiv Humas
    Polri
    Irjen Sandi Nugroho pada 12 November 2024 lalu.
    “Mutasi Pati dan Pamen Polri bulan November 2024. Terdapat 1 ST Mutasi pada tanggal 11-11-2024, ST/2517/XI/KEP./2024 sebanyak 55 personel,” ujar Sandi saat itu.
    Dalam surat mutasi tersebut, Budhi yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Pelayanan Hak (Kabagyanhak) Biro Perawatan Personel (Rowatpers) SSDM Polri naik jabatan menjadi Kepala Biro (Karo) Watpers SSDM Polri.
    Budhi menggeser posisi Brigjen Erthel Stephan yang dimutasi menjadi Karo Dalpers SSDM Polri.
    Itu artinya, Budhi pecah bintang menjadi jenderal bintang 1 karena mendapat kepercayaan untuk menjadi seorang kepala biro di lingkungan Mabes Polri.
    Budhi merupakan salah satu polisi yang pernah dicopot dari Kapolres Jaksel karena melanggar etik dalam penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang melibatkan eks Kadiv Propam Polri
    Ferdy Sambo
    .
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat itu menyebutkan bahwa Budhi Herdi terlalu cepat mengambil kesimpulan soal peristiwa penembakan Nofriansyah Yosua Hutabarat atau
    Brigadir J
    .
    Di awal mencuatnya kasus ini, Budhi menyampaikan bahwa Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan Bharada E di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/2022).
    Peristiwa itu disebut bermula dari dugaan pelecehan Brigadir J terhadap istri Sambo, Putri Candrawathi.
    “Apa yang disampaikan oleh Kapolres tersebut tentunya terlalu cepat mengambil kesimpulan,” kata Sigit dalam rapat berdama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022).
    Sigit menjelaskan, Kombes Budhi menggelar konferensi pers empat hari setelah kematian Brigadir J atau pada Selasa (12/7/2022).
    Saat itu, Budhi mengatakan pihaknya telah melakukan olah TKP dan memeriksa 4 saksi di lokasi penembakan Brigadir J.
    Padahal, proses pemeriksaan itu diintervensi oleh Ferdy Sambo sehingga penyidikan dan olah TKP menjadi tidak profesional.
    “Narasi yang disampaikan oleh Kapolres secara umum menjelaskan bahwa penanganan peristiwa di Duren Tiga telah sesuai dengan prosedur dan kronologis, diawali dengan peristiwa pelecehan terhadap Saudara P,” terang Sigit.
    Kapolri mengungkap, saat itu Budhi juga menyampaikan hasil otopsi sementara terhadap jenazah Brigadir J.
    Disebutkan bahwa ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar di tubuh Yosua
    “Kemudian didapati bahwa Kapolres datang terlambat pada saat datang ke TKP,” kata Sigit.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Potensi Politisasi Polri Sudah Diprediksi Sejak Lampau

    Potensi Politisasi Polri Sudah Diprediksi Sejak Lampau

    Potensi Politisasi Polri Sudah Diprediksi Sejak Lampau
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kekhawatiran tentang dugaan politisasi Kepolisian Republik Indonesia (
    Polri
    ) kembali menjadi isu yang hangat diperbincangkan.
    Sorotan ini mengemuka di tengah tudingan netralitas Polri dalam pesta demokrasi seperti
    Pemilu
    , Pilpres, Pileg, dan Pilkada.
    Sejarah mencatat, pada 1959, Kapolri pertama, Jenderal Raden Said Soekanto, memilih mundur dari jabatannya saat Polri dimasukkan ke dalam struktur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
    “RS Soekanto sangat menyadari potensi besar kepolisian untuk dijadikan alat politik kekuasaan saat itu,” kata pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, saat dihubungi
    Kompas.com
    , Minggu (1/12/2024).
    Era reformasi, kata Bambang, membawa harapan besar terhadap netralitas dan profesionalisme Polri. Setelah pemisahan TNI dan Polri serta pencabutan Dwi Fungsi ABRI, Polri diharapkan semakin profesional dan menjauh dari
    politik praktis
    .

    Polri, sebagai institusi sipil, seharusnya tunduk pada aturan hukum yang berlaku, berbeda dengan militer yang memiliki kultur dan fungsi yang berbeda.
    Bambang menilai, gagasan menempatkan Polri di bawah Panglima TNI justru merupakan langkah mundur dari semangat reformasi.
    “Sebaliknya menempatkan kepolisian di bawah panglima TNI, itu kemunduran dari semangat reformasi.
    Polisi
    bukan militer, dia harus tunduk pada aturan hukum sipil,” ujar Bambang.
    Akan tetapi, justru menjadi ironi ketika peran Polri dalam politik dirasakan semakin signifikan selepas reformasi.
    Menurut Bambang, keberadaan Polri yang langsung berada di bawah presiden memberikan ruang lebih besar bagi politisasi kekuasaan. Wacana menempatkan Polri di bawah kementerian dianggap menjadi salah satu langkah untuk membatasi keterlibatan Polri dalam politik praktis.
    “Wacana penempatan Polri di bawah kementerian adalah upaya membatasi kepolisian secara langsung dari upaya politisasi kekuasaan,” ucap Bambang.
    Sebelumnya diberitakan, isu politisasi Polri semakin memanas setelah tudingan Polri disebut sebagai ”
    Partai Coklat
    ” atau “Parcok.” Istilah ini pertama kali diungkapkan Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menyoroti dugaan pengerahan aparat dalam Pilkada Serentak 2024.
    “Di Jawa Timur relatif kondusif, tetapi tetap kami mewaspadai pergerakan
    partai coklat
    ya, sama dengan di Sumatera Utara juga,” ujar Hasto di kediaman Megawati Soekarnoputri, Rabu (27/11/2024).
    Pernyataan ini kemudian menyudutkan Polri yang dianggap tidak netral dalam pelaksanaan
    pemilu
    .
    Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menanggapi tudingan ini dengan menyebutnya sebagai kabar bohong atau hoaks.
    “Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok dan lain sebagainya itu, kami kategorikan sebagai hoaks,” ujar Habiburokhman dalam rapat Komisi III DPR RI, Jumat (29/11/2024).
    Ia juga menambahkan, anggota DPR yang melontarkan tuduhan serupa telah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
    Wacana ini membawa kembali usulan untuk menempatkan Polri di bawah kementerian atau bahkan TNI.
    Ketua DPP PDI-P, Deddy Yevri Sitorus, mengusulkan Polri ditempatkan di bawah Panglima TNI atau Kementerian Dalam Negeri. Menurut Deddy, kekalahan PDI-P di sejumlah wilayah dalam Pilkada Serentak 2024 diduga dipengaruhi oleh pengerahan aparat kepolisian.
    “Kami sedang mendalami kemungkinan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Deddy dalam konferensi pers, Kamis (28/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.