provinsi: Sumatera Utara

Begini Pembantaian 3 Bocah Abang Adik di Deliserdang Sumut, Pelaku Kejar dan Belah Perut Korban

ERA.id – Polisi memastikan pembantaian terhadap 3 bocah yang merupakan satu keluarga dilakukan seorang pria di di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut) dilatarbelakangi sakit hati. Aksi sadis pelaku itu, menewaskan dua korban dan 1 korban lagi masih dirawat di rumah sakit.

Korban tewas DS (2) dan OS (3th), keduanya mengalami luka tikam di perut dan dada. Sedangkan kakak mereka, NOS (7) masih dirawat di rumah sakit. Pelaku aksi sadis itu Rudi Sihaloho (41) sudah ditangkap polisi dan mengakui pembunuhan dan pembacokan yang dilakukannya.

“Motif diduga pelaku RS sakit hati karena sering diolok-olok atau diejek oleh anak korban,” ungkap Wakapolrestabes Medan AKBP Anhar Arlia Rangkuti dalam keterangan persnya di Mapolrestabes Medan, Selasa (10/12/2024).

Anhar menyebutkan, menjelaskan peristiwa pembantaian tiga balita itu terjadi pada Senin (9/12/2024) sekira pukul 11.00 WIB. Sebelum kejadian, sekira pukul 09.30 WIB tersangka sedang duduk-duduk di depan rumahnya.

“Tiba-tiba ketiga korban dari dalam rumahnya berteriak mengejek tersangka dengan mengatakan ‘kudis-kudis, orang gila’,” jelas Anhar.

Ejekan itu berulang kali diucapkan ketiga korban sehingga sehingga tersangka emosi lalu masuk ke dalam rumahnya mengambil pisau yang ada di dapur. Setelah itu tersangka mendatangi korban DS yang berada tepatnya di teras rumah dan langsung menusuk dan membelah perut korban.

Setelah itu tersangka menusuk dan membelah perut korban OS, kemudian tersangka yang emosi mengejar korban NOS di dalam rumahnya dan menyeretnya lalu menusuk perut dan membelahnya.

“Setelah melihat ketiga korban tergeletak, tersangka lalu pergi kembali ke rumahnya mengambil sepeda. Selanjutya dengan menaiki sepeda dan membawa pisau tersebut tersangka pergi,” jabar Anhar.

“Di pertengahan jalan tersangka membuang pisaunya, selanjutnya sekira pukul 17:00 WIB tersangka mendatangai Poslantas Aksara dan mengatakan kepada polisi satlantas bahwa dirinya telah membunuh anak-anak,” rinci Anhar menjelaskan kronologi.

Selanjutnya personel Poslantas Aksara menghubungi personel Reskrim Polsek Medan Tembung. Tak lama kemudian, personel Unit Reskrim Polsek Medan Tembung datang dan membawa tersangka untuk mencari dimana pisau dibuang.

“Setelah barang bukti pisau dapat ditemukan dan disita, tersangka berikut barang buktinya diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Satreskrim Polrestabes Medan,” papar Anhar.

Terhadap tersangka hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Ia dipersangkakan dengan Pasal 80 ayat (2), (3) Jo 76 C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ayat (2) dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00; ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak Rp3.000.000.000.

11/12/2024 00:30
Zhongtong, Bus TransJakarta yang Tak Belajar dari Kesalahan Masa Lalu

JAKARTA – Kasus penayangan video vulgar pada papan iklan elektronik bus TransJakarta merek Zhongtong beberapa hari lalu membuktikan bus asal Cina ini masih bermasalah.

Bus Zhongtong kembali dioperasikan untuk ke sekian kalinya oleh TransJakarta pada Oktober lalu. Saat itu, sempat timbul kekhawatiran atas kualitas Zhongtong yang melaju di Jakarta karena banyak masalah yang terjadi.

Awalnya, salah satu penyedia bus TransJakarta, Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) melakukan pengadaan 66 bus yang dibeli dari perusahaan Zhong Tong Bus Holding pada 2012.

Tahun 2015, rekam jejak Zhongtong mulai tercatat sebagai merek bus yang buruk. Zhongtong pernah terbakar saat sedang beroperasi di Jalan Gatot Subroto pada Maret 2015.

Sebelumnya, bus ini pernah terendam banjir selama lebih dari 30 jam di Sunter, Jakarta Utara sehingga harus dibongkar dan diperbaiki kembali oleh APM Zhong Tong.

Selama pengoperasian, Zhongtong dikabarkan sering mengalami mogok. Sampai akhirnya, Transjakarta menarik 30 unit Zhongtong untuk dikandangkan.

Bus ini juga menuai kontroversi karena sempat menjadi objek korupsi. Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono saat itu dihukum 13 tahun penjara dalam kasus pengadaan bus TransJakarta pada 2012 dan 2013.

Banyaknya masalah pada bus asal Cina ini membuat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dibuat naik pitam. Sebanyak 30 bus Zhongtong dihentikan pengoperasionalnya. Ia kapok membeli bus Zhongtong untuk pengadaan di masa mendatang.

Tak disangka, bus Zhongtong kembali mengaspal pada Oktober lalu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bilang pengguna transportasi umum di Jakarta terus melonjak tiap tahunnya. Dengan munculnya TransJakarta Zhongtong membantu mengangkut warga DKI dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

“Tahun 2017 jumlah penumpang sistem transportasi darat kita itu 300 ribu penumpang per hari, didapat setelah berjalan 13 tahun,” kata Anies, Rabu, 16 Oktober.

Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Nadia Diposanjoyo menjelaskan, alasan dioperasikannya kembali bus ini karena merupakan bentuk pelaksanaan dari perjanjian kontrak tahun 2013 yang kemudian tiba di Jakarta pada 2016.

Operator dari Bus Zhongtong yakni Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) belum menyelesaikan kontraknya.

Terlebih, pada Juli 2018, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) mengeluarkan keputusan agar pihak Transjakarta dapat mengoperasikan bus Zhong Thong berdasarkan kontrak yang belum selesai tersebut. Berdasarkan kontrak yang ada seharusnya bus Zhong Thong yang dioperasikan sebanyak 59 buah.

“Ini ceritanya adalah pelaksanaan kontrak yang tidak dapat dipenuhi PPD pada waktu itu. Sehingga terbit penalti dan baru bisa dipenuhi sesuai kontraknya pun ini baru sebagian,” kata Nadia.

Baru mengaspal kembali selama satu bulan di tahun ini, Zhongtong kembali menoreh rekam jejak buruknya karena menayangkan video tak senonoh dan akhirnya dikandangkan.

“Bus ini sedang kami stop operasinya untuk kita lakukan pengecekan semuanya, kami investigasi kenapa itu bisa terjadi,” kata Dirut PT TransJakarta Agung Wicaksono di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 14 November.

Menurut penjelasan Agung, penayangan video vulgar pada bus Zhongtong dikelola oleh PPD sebagai salah satu operator TransJakarta.

Agung bilang, TransJakarta tidak hanya mengoperasikan bus sendiri. Ada bus yang dijalankan operator-operator yang dibayar dan harus memenuhi standar. Kalau tidak memenuhi standar, tentu ada sanksi.

“Satu, kalau memang katanya (video itu) iklan, enggak boleh iklan. Iklan harus satu pintu lewat TJ, di kontrak sudah jelas, tidak ada operator (menayangkan) iklan sendiri. Yang kedua, konten harus diperiksa. Harus disetujui,” jelas Agung.

“Yang ketiga, katanya bukan iklan. Ini video klip yang dipakai untuk mengecek layar monitor itu. Nah, ini juga jelas salah karena prosedurnya enggak boleh (layar monitor) itu dibiarkan dan diputar pengemudi,” tambah dia.

10/12/2024 23:26
Menyoal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang Akan Dihidupkan Lagi

JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan dia akan menghidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, khususnya di masa lalu.

Komisi yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 tahun 2004 ini sebenarnya bukan barang baru. Sebab pada 2006 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan perundangan tersebut. Saat itu di tangan Ketua MK Jimly Asshidiqie, UU KKR ini dibatalkan karena dianggap tak memiliki konsistensi sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Iya, dulu kan kita punya undang-undang KKR ya tapi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan catatan harus segera diperbaiki,” kata Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 14 November.

Setelah pembatalan tersebut diputuskan, sejumlah Menkopolhukam sebelum dirinya, disebut telah berupaya memperbaiki hal yang kurang dari komisi tersebut. Hanya saja, ada beberapa pandangan berbeda sehingga wacana penghidupan kembali KKR ini justru menguap.

Lebih lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan, komisi ini sedang dikoordinasikan lebih jauh supaya bisa segera menyelesaikan masalah HAM masa lalu. “Sekarang kita koordinasikan lagi,” tegasnya.

Mahfud tampak bersungguh-sungguh untuk penyelesaian kasus HAM berat ini. Sebab, dia telah menyarankan Presiden Joko Widodo untuk membentuk kembali komisi tersebut. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman.

“Dari perbincangan dengan usulan dari Menkopolhukam, Pak Mahfud MD, sebenarnya beliau menyarankan lagi untuk dibentuknya komisi kebenaran dan rekonsiliasi,” kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 13 November.

Presiden Jokowi juga tampak mendengarkan saran dari Mahfud. Menurut Fadjroel, jika kasus pelanggaran HAM berat khususnya di masa lalu bisa diungkap, maka pemerintah bisa memberikan hak para korban nantinya.

“Intinya itu adalah agar kebenaran diungkap, agar para korban diberikan apa yang memang menjadi haknya,” ujar Komisaris Utama PT Adhi Karya Persero itu.

Terkait wacana penghidupan KKR tersebut, Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar mengatakan penyelesaian kasus HAM berat di Indonesia diukur tak hanya dari dibentuk atau tidaknya komisi tersebut.

Menurut dia, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh pemerintah yaitu hak atas kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, jaminan tidak berulangnya kasus HAM, dan kepuasan Korban dan Masyarakat atas semua proses yang dilakukan untuk penuntasannya.

Sehingga, hal paling mendasar yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penyelesaian kasus tersebut adalah mengakui negara akan bertanggungjawab atas pelanggaran HAM berat terutama di masa lalu.

“Pengakuan ini bukan hanya lewat statement tapi melalui kebijakan resmi. Kedua, dalam kebijakan resmi tersebut, disusun sejumlah prinsip dasar upaya, cara menyelesaikannya, dan tidak bertentangan dengan sejumlah hak,” kata Haris saat dihubungi VOI lewat pesan singkat.

Setelah dua hal dasar ini dilakukan, Haris mengatakan barulah pemerintah membuat tim untuk melakukan kerjanya. Ini bisa diisi oleh KKR yang akan dibentuk Mahfud. Tak hanya itu, pegiat hak asasi manusia (HAM) ini juga meminta agar tim ini nantinya terus bekerja sebab penyelesaian kasus pelanggaran HAM tak bisa dengan mudah diselesaikan.

“Pemerintah hari ini harus memastikan tim di atas dan kebijakannya ada serta berjalan berjalan. Prosesnya bertahap dan panjang tapi jangan juga berdiam diri tidak berbuat apa-apa. Harus proporsional,” tegasnya.

Haris menilai, jika ingin cepat rampung, sebenarnya pemerintah bisa bekerja dengan beberapa pihak seperti Komnas HAM, LPSK, atau dengan melihat data dari laporan sejumlah tim independen yang sudah ada sebelumnya.

Selain itu, Haris juga ragu sebenarnya soal kinerja tim ini. Sebab, sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat khususnya di masa lalu juga kini berada di lingkar kekuasaan.

“Catatan lain adalah soal sejumah nama yang patut diduga bertanggung jawab, seperti Prabowo Subianto, Hendropriyono dan Wiranto, adalah orang-orang yang ada di lingkar kekuasaan,” ungkap dia.

“Apakah Jokowi berani meminta Komisi atau tim ini untuk bekerja memeriksa nama tersebut? Saya sih ragu ya,” tutupnya.

10/12/2024 22:15
Gelar Talenta Wirausaha 2024, BSI Targetkan 8.500 Peserta Dari Seluruh Indonesia – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) kembali mengadakan program Talenta Wirausaha BSI (TWB) 2024 sebagai bagian upaya mendorong ekonomi di sektor UMKM, melalui pengembangan para wirausaha muda dari seluruh Indonesia. TWB 2024 menargetkan sebanyak 8.500 pengusaha muda, dengan program pembeda dari dua acara serupa pada tahun-tahun sebelumnya yaitu bootcamp bagi 48 finalis agar lebih intensif dalam pelatihan dan pembinaan kepada peserta TWB.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, Talenta Wirausaha BSI (TWB) merupakan program kompetisi, pelatihan dan pembinaan wirausaha muda oleh perseroan, untuk membangun dan mengembangkan ekosistem wirausaha muslim di Indonesia. TWB telah diselenggarakan pada 2022 dan 2023. Dalam dua kali penyelenggaraanya, terdapat lebih dari 13.000 wirausaha muda yang mengikuti kegiatan TWB dan menghasilkan wirausaha muda yang go global.

Pada 2024 ini, Hery optimistis dapat mencapai target mengingat rekam jejak antusiasme peserta program tersebut yang selalu melampaui angka yang dipatok. Pada 2022, realisasinya mencapai 5.416 pendaftar dari 5.000 target peserta. Pada 2023 target peserta 7.500 pendaftar dengan realisasi 8.386 wirausaha yang mengikuti program TWB.

“Fokus BSI pada pemberdayaan UMKM mencerminkan komitmen kami untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai katalis utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan berbagai inisiatif strategis salah satunya TWB, BSI memastikan bahwa UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan. TWB adalah program kompetisi, pelatihan, pemberian penghargaan dan bantuan modal usaha bagi generasi muda yang baru memulai usaha (start up) dan bagi yang ingin meningkatkan kapasitas usaha (scale up) untuk mencapai kebangkitan ekonomi bagi generasi muda,” kata Hery menegaskan.

Adapun dalam TWB 2024 terdapat program pembeda dari TWB 2022 dan 2023 yaitu adanya bootcamp bagi 48 finalis. Program ini mengacu pada acara pemberdayaan UMKM tahunan lainnya yang juga diselenggarakan oleh BSI yaitu Aceh Muslimpreneur. Menurut Hery dengan adanya pelaksanaan bootcamp seperti yang dilaksanakan dalam Aceh Muslimpreneur, pelatihan akan lebih intensif dan peserta menjadi lebih fokus.

“Dengan demikian, pertama para peserta lebih fokus. Kedua, para finalis lebih banyak mendapatkan ilmu dari para expert yang bisa mereka serap. Ketiga, 48 orang pengusaha UMKM yang terbaik ini mereka akan lebih kuat jaringannya, saling mengenal satu sama lain, mungkin juga nanti akan terjadi business matching di antara mereka,” ujar Hery.

Hery lanjut menjelaskan, melalui program ini BSI tidak hanya mendukung wirausaha muda, tetapi juga memperkuat ekonomi syariah dan mendukung UMKM untuk naik kelas. Dengan mengusung tagline “Muda Bertalenta, Muda Berwirausaha”, program ini menjadi wujud nyata komitmen BSI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berbasis nilai syariah.

Gelaran TWB 2024 kembali menghadirkan empat kategori yaitu Pemula, Rintisan, Berdaya, dan Santri. Untuk penyelenggaraan TWB 2024, kategori wirausaha muda rintisan dinaikkan dengan syarat omzet mencapai Rp500 juta per tahun dari sebelumnya Rp200 juta. Sedangkan kategori berdaya dengan omzet di atas 500 juta per tahun. Dengan demikian pengusaha di kategori tersebut sudah lebih bankable jika ke depan akan dibantu dari segi pengucuran pembiayaan.

Adapun kategori pemula, adalah pelaku UMKM muda yang masih baru merintis yang diharapkan dapat membawa ide-ide usaha baru yang segar. Sedangkan kategori santri, TWB 2024 mengundang santri-santri yang ingin merintis usaha. Syarat ini menjadi lebih fair dibandingkan dengan TWB 2023, di mana kategori ini sebelumnya mencampurkan peserta santri baik pemula ataupun yang sudah mapan berwirausaha.

Dalam prosesnya, TWB 2024 pun diharapkan dapat diikuti oleh lebih banyak peserta di kategori rintisan dan berdaya. Sebab, proses scale up pelaku UMKM di kedua kategori tersebut bisa lebih cepat dan semakin berdampak terhadap pelaku usaha.

Sementara itu untuk apresiasi, total hadiah TWB 2024 mencapai Rp750 juta untuk 24 orang peserta terbaik. Angka itu naik dari TWB 2023 yang sebesar Rp675 juta untuk 24 orang peserta terbaik. Dalam prosesnya TWB 2024 akan menggelar roadshow di delapan kota untuk menyosialisasikan serta menjaring lebih banyak pengusaha muda yaitu Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Jakarta, Balikpapan, dan Makassar.

“Melalui program ini, kami berharap dapat terus berkontribusi positif memperkuat ekosistem wirausaha syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Kami juga berharap para entrepreneur muda Indonesia menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan menginspirasi lebih banyak generasi muda untuk berkarya,” ucap Hery.

TWB 2024 akan berlangsung kurang lebih selama 8 pekan hingga akhir Februari 2025, dimulai dari proses dari Kick Off, kemudian Onboarding dengan target 8.500 peserta, dilanjutkan Workshop yang nantinya akan dilakukan kurasi menjadi 1.000 peserta, Selection & Judging yang akan mengkurasi peserta menjadi 120 peserta, Bootcamp yang akan diikuti oleh 48 peserta, dan terakhir akan dipilih 24 pemenang pada Grand Final & Awarding.

Hery menegaskan, BSI secara berkelanjutan terus mendorong pemberdayaan sektor UMKM nasional, baik melalui program pembiayaan, digitalisasi layanan hingga pengembangan kewirausahaan. Hal ini sejalan dengan Asta Cita ke-3 dari pemerintahan Prabowo Subianto yakni meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

Melalui pendekatan berbasis nilai syariah, BSI mendorong inklusi keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan mendukung UMKM naik kelas, mulai dari pembinaan hingga memberikan akses ke pasar global.

“Fokus BSI pada pemberdayaan UMKM mencerminkan komitmen kami untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai katalis utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan berbagai inisiatif strategis, BSI memastikan bahwa UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan,” tuturnya.

Selain program TWB, BSI juga memiliki inisiatif strategis lainnya untuk pengembangan UMKM yakni BSI UMKM Center. Hingga 30 September 2024, BSI telah berhasil membina lebih dari 4.029 UMKM di berbagai wilayah, seperti Aceh, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar, dengan total pembiayaan mencapai Rp71,67 miliar.

BSI UMKM Center tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi juga program pelatihan, pendampingan bisnis, serta membantu proses pemasaran produk. “Kami juga memfasilitasi UMKM untuk business matching sehingga dapat memperluas jaringan bisnis dan mengembangkan skala usaha,” tutup Hery.

Wakil Menteri UMKM RI Helvi Moraza mengapresiasi program TWB BSI 2024 karena melakukan pembinaan dari hulu hingga hilir, mulai dari perekrutan, pembinaan dan pengembangan, sampai membuka akses pasar.

“Kita berharap dengan kehadiran BSI yang memfasilitasi dari hulu ke hilir akan menumbuhkembangkan UMKM ke depannya,” tutur Helvi.

Sementara Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata mengatakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan lebih besar adalah dengan cara leverage. Tedi menyebut setidaknya ada hal yang harus di leverage adalah finansial, teknologi, dan waktu. Menurutnya kehadiran TWB 2024 dapat menjawab hal-hal tersebut dengan memberikan banyak kesempatan pada pengusaha muda untuk bisa naik kelas

“Melalui program Talenta Wirausaha BSI, kami berharap akan terus melahirkan dan menciptakan UMKM baru yang berkualitas dan berdaya saing global,” katanya.

Sekilas BSI Talenta Wirausaha

Talenta Wirausaha BSI (TWB) merupakan program kompetisi dan pembinaan wirausaha muda oleh Bank Syariah Indonesia, untuk membangun dan mengembangkan ekosistem wirausaha muslim di Indonesia. TWB telah diselenggarakan pada tahun 2022 dan 2023.

Terdapat lebih dari 12.000 wirausaha muda yang mengikuti kegiatan TWB dan menghasilkan wirausaha muda yang go global. Pada tahun 2024 ini, TWB akan tetap diselenggarakan untuk menemukan dan mengembangkan para wirausaha muda di seluruh Indonesia.

Kategori wirausaha yang berhak mendaftar di BSI Talenta Wirausaha yakni kategori pemula, rintisan, berdaya dan santri. Kategori pemula yakni wirausaha muda yang sedang merintis ide bisnis,wirausaha rintisan yakni yang sudah mencapai omzet Rp500 juta/tahun, kategori berdaya yakni wirausaha yang sudah mencapai omzet Rp500juta/tahun dan memiliki masa usaha minimal 2 tahun serta kategori santri yakni wirausaha yang berasal dari santri di pesantren.

Jenis usaha yang diperlombakan diantaranya makanan & minuman, fesyen, teknologi, ekonomi kreatif & jasa dan agribisnis. Beberapa proses dalam program ini yakni kick off, onboarding, workshop, selection & judging, bootcamp dan grand final dan awarding.

Beberapa alumni BSI Talenta Wirausaha yang sukses bersaing di nasional dan luar negeri diantaranya Ulur wiji, Roti Ropi, Capli cabe hijau, Mocafine, Gulali Books dan lainnya. Pengusaha ini mampu bersaing di kancah internasional setelah dibina dan dikembangkan melalui BSI Talenta Wirausaha.

10/12/2024 21:16
BP Haji: Presiden Prabowo Inginkan Penyelengara Haji 2025 Transparan

ERA.id – Wakil Ketua Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan penyelenggaraan ibadah haji secara transparan.

“Bapak Presiden Prabowo ingin penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dilaksanakan secara akuntabel, transparan, aman, dan nyaman,” ucapnya dalam dialog kolaborasi perhajian di Medan, Senin (10/12/2024).

Oleh karena itu, BP Haji dibentuk setingkat kementerian dengan tujuan pelayanan ibadah haji bisa dikelola secara satu atap.

Ia mengatakan bahwa hal ini melibatkan berbagai instansi terkait untuk bisa terlibat langsung dalam pelaksanaan ibadah haji.

“Saat ini masyarakat hanya mengetahui bahwa penyelenggaraan ibadah haji hanya tanggung jawab Kementerian Agama,” katanya.

Padahal, katanya, banyak instansi yang terlibat, di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan.

Dia ke depan Presiden RI Prabowo Subianto juga menginginkan penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan di bawah BP Haji sehingga pelayanan lebih cepat dan lebih akselerasi.

“Nantinya struktur organisasi BP Haji akan diisi dari lintas institusi penyelenggaraan ibadah haji. Bahkan, BP Haji juga akan diisi beberapa orang jenderal bintang dua dari kejaksaan dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ucapnya.

Ia mengatakan saat ini BP Haji sedang fokus menata struktur organisasi sembari menunggu revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Ada tiga hal menjadi orientasi penting pelayanan haji yang disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, yakni pertama memberikan perhatian tugas dan teknis penyelenggaraan ibadah haji.

“Ibadah haji merupakan ritual tahunan dan pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan aman, nyaman dan efisien,” katanya.

Kedua, ekosistem ekonomi haji harus menjadi perhatian serius BP Haji karena penyelenggaraan ibadah haji memiliki dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

“Asrama haji bisa dikelola jadi pusat pengembangan ekonomi, dan klinik haji bisa difungsikan 24 jam tidak hanya di musim haji saja. Bahkan, bisa ditingkatkan menjadi klinik pratama atau utama, dan rumah sakit haji,” kata Danil.

Ketiga, sejarah Indonesia bahwa haji menjadi simbol kemajuan, peradaban, perjuangan, dan Indonesia berubah ketika tokoh besar KH Hasyim Asyari dan KH Ahmad Dahlan pulang menunaikan ibadah haji berjuang merebut kemerdekaan.

“Ibadah haji harus menjadi simbol kebudayaan Indonesia, tidak berhenti pada makna yang fana. Kemabruran haji harus memiliki manfaat luar biasa bagi masyarakat, dan menjadi teladan,” kata dia.

10/12/2024 21:01
Korlantas Fokus Tiga Klaster Perjalanan Saat Nataru 2024

Korlantas Fokus Tiga Klaster Perjalanan Saat Nataru 2024
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan ada tiga klaster persoalan yang menjadi fokus pada libur
Natal
2024 dan
Tahun Baru
(
Nataru
) 2025.
“Ada tiga klaster yang kita harus perhatikan. Pertama jalan tol masih ada beberapa titik krusial yang menjadi titik kemacetan,” kata Aan dalam keterangan resmi, Selasa (10/12/2024).
“Kemudian beberapa titik rawan kecelakaan, ini kita sudah siapkan personel dan cb cb (cara bertindak) yang akan dilakukan,” tambah dia.
Kemudian, di jalur penyeberangan, yang sudah dikordinasikan dengan ASDP Feri dan semua pemangku kepentingan di sana untuk mengelola arus lalu lintas.
“Ketiga ada di jalur arteri dan wisata, kita sudah mapping jalur-jalur wisata yang mungkin menjadi favorit masyarakat di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Medan,” tambahnya.
Aan bilang, dalam perayaan Natal dan Tahun Baru, Korlantas Polri akan melaksanakan operasi Lilin Pengamanan. Pihaknya juga telah melakukan survei jalur, hingga rapat koordinasi dengan para stakeholder guna meningkatkan pelayanan perjalanan Nataru kali ini.
Nantinya, Korlantas akan melakukan simulasi hingga Tactical Floor Game (TFG) untuk mematangkan kesiapan pelayanan dalam pengamanan momen libur Nataru tahun ini.
Berdasarkan prediksi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terjadi peningkatan jumlah kendaraan sebesar 2,80 persen ketimbang perjalanan Nataru tahun lalu.
“Dalam pengamanan Nataru kali ini ada peningkatan 2,80 persen dari tahun lalu masyarakat Indonesia akan melakukan perjalanan baik itu perjalanan wisata, kemudian mudik, beribadah maupun perjalanan rutin/ pekerjaan,” kata Aan.
Kakorlantas mengimbau masyarakat agar menghubungi call center Korlantas 1-500-669 apabila menemui kendala atau hendak melakukan pengaduan dalam perjalanan libur Nataru kali ini.
“Silakan untuk masyarakat yang melakukan pengaduan, mendapatkan informasi apa, untuk mengetahui situasi arus lalu lintas terutama selama libur
natal

tahun baru
silahkan di sampaikan di call center kita,” tegas dia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/12/2024 19:57
Dishub-BNN Gelar Ramp Check Jelang Nataru, 20 Pengemudi di Sumut Positif Narkoba

ERA.id – Dinas Perhubungan(Dishub) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi setempat dan pihak terkait lainnya menemukan 20 pengemudi dinyatakan positif narkoba saat melakukan inspeksi keselamatan (ramp check) dalam menyambut perjalanan mudik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) di wilayah ini.

Kepala Dishub Provinsi Sumatera Utara, Agustinus mengatakan puluhan supir yang terjaring dalam inspeksi keselamatan ditemukan di sejumlah terminal dalam inspeksi keselamatan yang dilakukan sejak 3-9 Desember 2024.

“Tes urine dilakukan terhadap 792 awak kendaraan, dan hasilnya menunjukkan 772 orang negatif narkoba. Namun, 20 sopir dinyatakan positif,” ujar Agustinus, di Medan, Selasa (10/12/2024).

Agustinus menyebut kesehatan pengemudi yang akan mengangkut para pemudik merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam kegiatan ramp check tersebut.

Nantinya, kata dia, para pengemudi yang dinyatakan positif narkoba itu akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna melihat tingkat ketergantungan yang bersangkutan terhadap narkotika.

“Kami ingin memastikan kendaraan laik jalan dan pengemudi dalam kondisi prima dan bebas narkoba agar perjalanan pemudik aman dan lancar,” kata dia.

Dia mengatakan kegiatan yang melibatkan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut, Jasa Raharja, Dinas Kesehatan, UPTD Dishub Sumut, KSOP, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) akan menindak tegas kepada operator angkutan yang tidak memperhatikan kesehatan para pengemudi-nya dalam menyambut arus mudik perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Agustinus mengatakan bahawa operator yang tidak memperhatikan kesehatan para pengemudi-nya akan diberi teguran dan sanksi yang berlaku.

“Kalau dari sisi Pemerintah Provinsi Sumut, kita menyatakan khusus angkutan kota dalam provinsi (AKDP) akan diberikan teguran kepada operator untuk tidak mempekerjakan pengemudi atau awak yang bersangkutan, sampai dia dinyatakan sembuh oleh BNN yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan. Operator wajib menyediakan sopir atau awak pengganti untuk melanjutkan perjalanan,” sebut dia.

Dia mengatakan kegiatan inspeksi keselamatan itu dilakukan secara serentak dimulai sejak 3 – 9 Desember 2024 di sejumlah Terminal Tipe A dan Tipe B se-Sumut.

“Pemeriksaan meliputi kelengkapan administrasi, fisik kendaraan, serta kompetensi dan kesehatan awak angkutan,” ujarnya.

10/12/2024 19:47
Polres Probolinggo Pastikan Keselamatan Wisatawan di Gunung Bromo Jelang Nataru

Probolinggo (beritajatim.com) – Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Gunung Bromo diprediksi akan dipadati wisatawan. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para pengunjung, Polres Probolinggo bersama Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai persiapan, salah satunya adalah ramp check terhadap kendaraan wisata.

Kapolres Probolinggo, AKBP Wisnu Wardana, melalui Kasat Lantas AKP Anthonio Effan Sulaiman, menyampaikan bahwa seluruh kendaraan wisata, terutama jip yang menjadi transportasi utama di kawasan Bromo, telah menjalani pemeriksaan kelayakan. “Kami ingin memastikan seluruh kendaraan dalam kondisi prima dan aman untuk digunakan,” ujar AKP Anthonio.

Pemeriksaan meliputi berbagai aspek, mulai dari kondisi rem, lampu, hingga kelengkapan surat-surat kendaraan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan wisatawan.

“Keselamatan wisatawan adalah prioritas utama kami. Dengan memastikan kondisi kendaraan layak, kami berharap seluruh pengunjung dapat menikmati keindahan Gunung Bromo dengan aman dan nyaman,” tambahnya.

Selain melakukan pemeriksaan kendaraan, pihak kepolisian juga memberikan imbauan kepada para sopir jip untuk selalu mengutamakan keselamatan penumpang. Sopir diminta untuk mengemudi dengan hati-hati, mematuhi rambu lalu lintas, dan tidak memaksakan kendaraan melewati medan yang berbahaya.

Bagi wisatawan yang berencana mengunjungi Gunung Bromo, diharapkan untuk selalu berhati-hati dan mengikuti anjuran dari petugas. Selain itu, wisatawan juga diimbau untuk membawa perlengkapan yang memadai, seperti jaket tebal, sarung tangan, dan sepatu yang nyaman. (ada/kun)

10/12/2024 18:52
Kemendagri Terima Usulan Penambahan 42 Provinsi Baru, Sumut Bakal Dipecah Jadi 8 Provinsi – Halaman all

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima usulan agar adanya 337 daerah otonomi baru (DOB) di Indonesia. Dari jumlah itu, setidaknya ada usulan penambahan 42 provinsi baru di Indonesia.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya saat mengikuti rapat kerja bersama Komite I DPD RI di Kompleks DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (10/12/2024).

“Pembahasan tentang daerah otonomi baru banyak usulan ya, kami sendiri sudah ada 337 ya, tapi tentunya perlu pertimbangan yang matang dan kehati-hatian untuk membuka moratorium itu,” kata Bima.

Dari usulan 337 DOB, setidaknya ada 42 provinsi, 248 kabupaten, 36 kota, 6 daerah istimewa dan 5 otonom khusus. Adapun provinsi yang paling banyak ingin dipecah adalah Sumut menjadi 8 provinsi baru.

Menurut Bima Arya, pemecahan ini lantaran desakan dari sejumlah tokoh daerah yang meminta agar moratorium pemekaran daerah untuk dicabut oleh pemerintah.

“Banyak sekali usulan yang juga meminta agar moratorium DOB dihentikan gitu, karena cukup banyak permintaan. Beberapa kali memang terjadi pembicaraan atau diskusi apakah sudah waktunya kita membuka keran DOB tadi,” jelasnya.

Dijelaskan Bima, apabila kebijakan moratorium dicabut, maka disepakati pembentukan daerah dilakukan secara terbatas. Pemecahan itu harus berlaitan dengan kepentingan strategis nasional.

“Jadi kita masih berpegang pada kesepakatan ini, mengingat juga banyak DOB yang bisa dikatakan tidak memenuhi target, karena pembiayaannya besar, ketergantungan pada pusat, tetapi tidak berkembangan sesuai dengan target. Ada DOB yang baik, tetapi banyak juga catatan DOB yang bisa dikatakan tidak maksimal,” jelasnya.

Ia menegaskan, usulan DON ini nantinya akan memperhatikan kapasitas fiskal negara, kemampuan perencanaan hingga pendanaan. Sebab, pemerintah juga sedang memprioritaskan pembiayaan program prioritas nasional.

“Saat ini kita membutuhkan banyak amggaram untuk membiayai program-program prioritas nasional, banyak sekali kedaualatan pangan dan lain-lain. Dan tentunya pembiayaan DOB itu juga harus kita hitung sejauh mana itu bisa tetap mendukung kebijakan nasional tadi,” pungkasnya.

4 Provinsi Baru di Indonesia

Jumlah provinsi di Indonesia tahun 2024 saat ini berjumlah 38 yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Adapun empat provinsi yang terbaru di Indonesia adalah hasil pemekaran dari Provinsi Papua.

Provinsi Papua Selatan dimekarkan dari Provinsi Papua pada 30 Juni 2022, bersama dengan dua provinsi lainnya, yaitu Papua Pegunungan dan Papua Tengah.

Ibu kota Provinsi Papua Selatan adalah Kabupten Merauke.

Provinsi ini terdiri dari empat kabupaten, yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat.

Provinsi Papua Tengah terbentuk pada tanggal 30 Juni 2022 sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Papua.

Wilayahnya meliputi Kabupaten Nabire, Paniai, Mimika, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai serta Puncak dan Puncak Jaya. Ibu kota provinsi berada di Kabupaten Nabire.

Provinsi Papua Tengah memiliki ibu kota Kabupaten Nabire.

Provinsi Papua Pegunungan terbentuk bersamaan dengan Papua Tengah dan Papua Selatan pada 30 Juni 2022. Wilayah ini menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak memiliki akses laut.

Provinsi ini terdiri dari delapan kabupaten yakni Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, dan Nduga. Ibukota provinsi terletak di Kabupaten Jayawijaya.

Ibu kota Papua Pegunungan adalah Kabupaten Jayawijaya.

Provinsi Papua Barat Daya resmi menjadi provinsi ke-38 di Indonesia sejak 8 Desember 2022.

Wilayahnya meliputi Sorong Raya, yang terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw, dan Raja Ampat.

Ibu kota provinsi berada di Kota Sorong.

Meskipun disebut Papua Barat Daya, wilayah ini sebenarnya lebih tepat disebut sebagai Barat Laut, mengingat lokasinya di ujung barat laut Semenanjung Doberai.

10/12/2024 18:15
Pilkada Sumut, Bobby-Surya Menang Raih 3,6 Juta Suara

GELORA.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatra Utara (Sumut) menetapkan pasangan Bobby Nasution-Surya unggul pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut di Pilkada 2024. Pasangan calon nomor urut 1 ini memeroleh 3.645.611 suara.

Pasangan Bobby-Surya berhasil unggul dari rivalnya pasangan nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala di Pilgub Sumut 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU Sumut, Bobby-Surya unggul di 30 dari 33 kabupaten kota.

“Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Muhammad Bobby Afif Nasution-Surya dengan perolehan suara sah sebanyak 3.645.611,” ujar Ketua KPU Sumut Agus Arifin saat membacakan surat keputusan seusai pleno perhitungan suara tingkat provinsi, Senin (9/12/2024).

Sementara pasangan Edy-Hasan memeroleh 2.009.311 suara. Edy-Hasan unggul di 3 dari 33 kabupaten kota di Sumut.

“Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala dengan perolehan suara sah sebanyak 2.009.311,” katanya.

Diketahui, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Sumut mencapai 10.771.496 orang. DPT itu tersebar di 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut. Jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya 5.953.676 orang. Perinciannya 5.654.922 suara sah dan 298.754 suara tidak sah

10/12/2024 17:05