Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • Bobby Tepis Keterlibatan Partai Coklat di Pilgub: Nanti Pembuktiannya

    Bobby Tepis Keterlibatan Partai Coklat di Pilgub: Nanti Pembuktiannya

    Medan, CNN Indonesia —

    Tim Edy Rahmayadi – Hasan menuding Partai Coklat atau Parcok terlibat untuk memenangkan Paslon Bobby Nasution – Surya di Pilgub Sumut 2024.

    Istilah Partai Coklat merujuk pada instansi Polri yang semakin disorot saat Pilkada 27 November 2024.

    Calon Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution ogah menanggapi tudingan itu. Menurutnya tudingan tersebut harusnya dibuktikan secara hukum.

    “Itukan sudah dilaporkan ya itu nantikan pembuktiannya di mekanisme hukum. Kalau kita saling menjawab di media saya rasa gak elok, karena inikan pasti kita jaga masyarakat,” ujar Bobby Nasution di Medan, Rabu (11/12).

    Menurut Bobby, Pilgub Sumut bukan hanya sebagai kontestasi memilih pemimpin, tapi jadi momentum memberikan wawasan bagi masyarakat untuk berpolitik.

    “Kita ingin tentunya sama sama pilkada ini bukan hanya memilih pemimpin, tapi juga mengajak dan mengajari masyarakat untuk berpolitik,” sebut menantu dari Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

    Sebelumnya KPU Sumut sudah menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, Bobby Nasution – Surya unggul dalam Pilgub Sumut 2024 pada Senin (9/12).

    Dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi pada Pilgub Sumut 2024, pasangan Bobby Nasution- Surya memperoleh 3.645.611 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2, Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala memperoleh 2.009.311 suara.

    Untuk surat suara sah 5.654.922 suara, surat suara tidak sah 298.754. Sehingga jumlah seluruh surat suara sah dan surat suara tidak sah 5.953.676. Hasil rekapitulasi ini dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Sumut Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pilgub Sumut.

    Sementara itu, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara (Sumut) 2024 mencapai 10.771.496 pemilih.

    Saksi dari paslon 2 Edy Rahmayadi – Hasan, Leonardo Marbun menyatakan menolak untuk menandatangani berita acara penetapan. Dia mengatakan proses Pilkada di Sumut tidak mencerminkan pesta demokrasi yang jujur dan adil.

    “Karena di tengah pesta tersebut ada warga yang menderita karena bencana banjir dan mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Kita juga prihatin dengan tingginya surat suara yang tidak sah. Itu sudah masuk dalam catatan keberatan kami, ” ujarnya.

    Bahkan dalam Pilgub 2024, Leonardo menilai keberpihakan pj kepala daerah dan Partai Coklat yang tak lain sebutan untuk instansi kepolisian terhadap paslon Bobby Nasution – Surya terjadi secara terang terangan.

    “Karena adanya keberpihakan pj kepala daerah kepada paslon 01 merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Kedua keberpihakan partai coklat kepada paslon Bobby. Kami tidak akan meneken berita acara,” tegasnya.

    (fnr/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Jenderal Pol. Hor. Purn. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. – Halaman all

    Jenderal Pol. Hor. Purn. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jenderal Polisi (Kehormatan) (Purnawirawan) atau Jenderal Pol. (Hor.) (Purn.) Drs. Agus Andrianto, SH., M.H. adalah pensiunan perwira tinggi (Pati) Polri yang menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Jenderal Agus Andrianto resmi dilantik oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 21 Oktober 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat.

    Ia menjadi salah satu dari 5 purnawirawan jenderal Polri yang ditugaskan Prabowo untuk mengemban jabatan sebagai Menteri, seperti Jenderal Tito Karnavian, Jenderal Budi Gunawan, Komjen Purwadi Arianto, dan Komjen Suntana.

    Jabatan terakhir Agus Andrianto di Polri sendiri yakni sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Wakapolri.

    Agus tercatat aktif menjabat sebagai Wakapolri selama 1 tahun pada 2023 hingga 2024.

    Pada Oktober 2024, Agus kemudian mundur sebagai Pati Polri karena mendapat amanah dari Prabowo untuk menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang pertama di Indonesia.

    Semasa dinasnya di Polri, Agus Andrianto juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim.

    Karier yang cemerlang dan berdedikasi tinggi dalam bertugas di Polri membuat Agus Andrianto mendapat kenaikan pangkat Jenderal Polisi Kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto.

    Kenaikan pangkat itu menjadikan Agus berhasil naik pangkat dari Komisaris Jenderal atau Komjen atau jenderal bintang 3 menjadi jenderal bintang 4.

    Nama Agus Andrianto sendiri sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat tanah air.

    Pelbagai kasus besar yang menyita perhatian publik pernah ditanganinya, salah satunya yakni kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J yang dilakukan oleh mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo pada 2022.

    Saat itu, Agus mengumumkan langsung penetapan tersangka terhadap Putri Candrawathi, hingga menjelaskan peran Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan itu.

    Menteri Agus Andrianto dalam Apel Besar Pengukuhan Petugas Imigrasi Pembina Desa, Jakarta, Senin, (4/11/2024). (HandOut/IST)

    Kehidupan pribadi dan pendidikan

    Agus Andrianto lahir di Mlangsen, Blora, Blora, Jawa Tengah, pada 16 Februari 1967.

    Istri Agus yakni bernama Evi Celiyanti dan menganut agama Islam.

    Agus Andrianto dan Eva memiliki 3 orang anak, satu laki-laki dan dua perempuan.

    Anak pertama Agus Andrianto bernama Andre Azhar yang mengikuti jejaknya sebagai anggota polisi.

    Anak keduanya bernama Starrisya Andhita.

    Sementara anak ketiga yaitu bernama Flowrenia Andhyta.

    Agus Andrianto sendiri merupakan anak ke-11 dari 12 bersaudara.

    Ayahnya bernama Sukarsono, seorang PNS di Blora dengan jabatan terakhir camat di Kecamatan Banjarejo, Bloradan, sedangkan ibunya bernama Sri Sudaryati.

    Agus Andrianto adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989.

    Di Akpol, ia satu angkatan dengan Wakapolri Komjen Pol. Drs. H. Ahmad Dofiri, M.Si.

    Sederet pendidikan umum yang pernah ditempuh Agus di antaranya adalah SD Negeri 1 Tempelan, SMP Negeri 1 Blora, SMA Negeri 1 Blora, dan S2 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

    Sementara sederet pendidikan di kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah PTIK (1995), SESPIM, dan SESPIMTI (2012).

    Nama lengkap berikut dengan gelarnya adalah Jenderal Pol. (Hor.) (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.

    Perjalanan karier

    Jenderal Agus Andrianto telah malang melintang berkarier di dalam kepolisian tanah air.

    Beragam jabatan strategis di Korps Bhayangkara sudah pernah diembannya.

    Agus tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Tangerang (2007), Kapolres Metro Tangerang (2008), Dirreskrim Polda Sumut (2009), dan Kabagresmob Robinops Bareskrim Polri (2011).

    Jenderal asal Blora ini juga sempat menduduki posisi sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pidkor Bareskrim Polri (Dalam rangka Dik Sespimti), Kabagbinlatops Robinops Sops Polri (2013), dan Dir Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN (2015).

    Karier Agus makin cemerlang setelah didapuk menjadi Dirtipidum Bareskrim Polri pada tahun 2016.

    Pada 2017, Agus diamanahkan untuk menjabat sebagai Wakapolda Sumatra Utara (Sumut).

    Setelah itu, ia diangkat menjadi Kapolda Sumut pada 2018.

    Pada tahun 2019, Agus Andrianto naik pangkat menjadi polisi jenderal bintang tiga dan ditunjuk untuk menjabat sebagai Kabaharkam Polri.

    Setelah itu, ia dimutasi menjadi Kabareskrim Polri pada tahun 2021.

    Kala itu, ia menggantikan posisi Listyo Sigit Prabowo.

    Pada tahun 2023, Komjen Agus Andrianto kemudian diangkat menjadi Wakapolri.

    Kasus Agus Andrianto

    Agus Andrianto pernah diisukan terlibat dalam kasus tambang ilegal Ismail Bolong di Kalimantan Timur.

    Saat itu, Ismail Bolong memberikan pernyataan bahwa ada setoran Rp6 miliar yang mengalir kepada Kabareskrim Polri.

    Isu itu mencuat pasca Ferdy Sambo menjadi tersangka pembunuhan berencana.

    Namun, Agus Andrianto membantah tuduhan keterlibatannya dirinya dalam kasus tambang batu bara ilegal Ismail Bolong itu.

    Dalam kasus tersebut, Ismail Bolong juga telah memberikan klarifikasinya.

    Ismail Bolong mengklarifikasi bahwa tidak ada keterlibatan Agus Andrianto dengan tambang ilegal tersebut.

    Selain itu, Agus juga sempat menjadi sorotan karena tingkah laku istrinya yang kerap pamer harta di media sosial.

    Harta kekayaan

    Agus Andrianto tercatat memiliki harta kekayaan dengan total mencapai Rp24,1 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang dilaporkannya pada 20 November 2024.

    Harta terbanyak Agus berasal dari tanah dan bangunan yang ia miliki di wilayah Jakarta Selatan, Bandung, hingga Tangerang yang mencapai Rp21,6 miliar.

    Berikut daftar lengkap rincian harta kekayaan milik Agus Andrianto.

    I. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 21.689.684.446

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/306 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 1015 m2/280 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 805 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000.000

    4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

    5. Tanah Seluas 20 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

    6. Tanah Seluas 588 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN, HASIL SENDIRI Rp. 88.200.000

    7. Tanah Seluas 32 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

    8. Tanah Seluas 39 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 628.000.000

    9. Bangunan Seluas 142 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.747.134.446

    10. Tanah Seluas 3560 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 712.000.000

    11. Tanah Seluas 1674 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 418.500.000

    12. Tanah Seluas 128 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 44.800.000

    13. Tanah Seluas 7660 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 957.500.000

    14. Tanah Seluas 225 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 78.750.000

    15. Tanah Seluas 1591 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 556.850.000

    16. Tanah Seluas 729 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 255.150.000

    17. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000

    18. Tanah Seluas 888 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 310.800.000

    19. Tanah Seluas 420 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 147.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 650.000.000

    1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD 2.5 G AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

    2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 685.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. 900.000.000

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 193.754.152

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 24.118.438.598

    II. HUTANG Rp. —-

    III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-III) Rp. 24.118.438.598

    (Tribunnews.com/Rakli Almughni)

  • Saat Prabowo Minta Menterinya Hemat, Puluhan Kades di Deli Serdang ke Semarang, per Orang Rp18 Juta – Halaman all

    Saat Prabowo Minta Menterinya Hemat, Puluhan Kades di Deli Serdang ke Semarang, per Orang Rp18 Juta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajarannya mengurangi perjalanan dinas hingga kegiatan seminar yang bersifat seremonial, agar dananya bisa dialihkan ke program yang lebih berdampak besar ke masyarakat.

    Namun, di tengah seruan Prabowo, puluhan kepala desa (kades) di Deli Serdang, Sumatera Utara, terbang ke Semarang, Jawa Tengah, dengan biaya Rp18,5 juta per orang.

    Adapun puluhan kades ke Semarang untuk mengikuti kegiatan studi tiru bertemakan “Strategi pengembangan pertanian dan nelayan di desa menuju swasembada pangan”.

    Kegiatan tersebut merupakan undangan dari Lembaga Manajemen Indonesia (Lemindo) yang berkantor dan bersekretariat di Bandung, sejak tanggal 8 sampai 11 Desember 2024 di Hotel Ibis Simpang Lima Semarang. 

    Selain itu juga ada kunjungan ke 3 desa yakni Desa Kandri Kecamatan Gunungpati, Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat,dan Desa Tambak Lorok Kecamatan Semarang Utara.

    Mengutip TribunMedan, dalam undangan tercantum biaya yang harus dikeluarkan untuk masing-masing Pemerintah Desa mengikuti kegiatan study tiru ini sebesar Rp 18,5 juta perorangnya.

    Biaya ini sudah termasuk menginap selama 4 hari 3 malam, makan siang dan makan malam, coffe break, baju, modul pelatihan dan sertifikat serta tiket pesawat pulang pergi dan transport lokal di Semarang. 

    Dituliskan narasumber atau tenaga pengajar dalam study tiru ini hanya aparatur desa di masing-masing study tiru.

    Pemkab Deli Serdang Melarang

    Plt Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Deli Serdang, Ari Mulyawan menyatakan, dari 380 desa yang ada, hanya puluhan orang yang berangkat dan lainnya memilih untuk tidak ikut-ikutan. 

    “Kami dari Pemerintah Kabupaten sudah tegas dengan mengeluarkan surat edaran. Kami tidak ada mendukung kepergian itu karena bukan kita juga yang menyelenggarakannya. Silahkan saja tanya sama Kades-Kades yang pergi itu kenapa mereka pergi,” kata Ari dikutip dari TribunMedan, Kamis (12/11/2024).

    Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sampai saat ini tidak bisa berbuat banyak dengan banyaknya kegiatan-kegiatan termasuk Bimbingan Teknis (Bimtek) yang menguras banyak Dana Desa (DD) di wilayahnya.

    Meski kegiatan Bimtek banyak dikeluhkan oleh sebagian para Kepala Desa namun Pemkab tidak bisa banyak berkutik.

    Diduga hal ini lantaran ada bayang-bayang aparat khususnya penegak hukum di balik kegiatan Bimtek yang selama ini terlaksana dan bekerjasama dengan organisasi Pemerintah Desa. 

    Dari catatan www.tribun-medan.com Penjabat Bupati Deli Serdang, Wiriya Alrahman sempat angkat bicara soal banyaknya kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Desa dan muncul di Kabupaten Deli Serdang.

    Saat itu ia mengatakan para Kades mau untuk ikut lantaran dipaksa dan terpaksa.

    Dikatakan Pemkab melalui Sekda sudah mengeluarkan surat edaran perihal pemanfaatan dana desa. Surat edaran itu dikirimkan pada Camat dan seluruh Kades se Deli Serdang.

    Surat edaran berkaitan dengan pemanfaatan dana desa. Edaran yang dibuat dengan nomor 400-10/1958 dan diterbitkan pada 24 Juni 2024.

    Ada tiga poin penting yang dituliskan dalam edaran.

    Disebut dalam upaya pencapaian sasaran yang lebih efektif dan efisien dalam penggunaan dan pemanfaatan dana desa sejalan dengan visi misi Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026, maka diharapkan agar semua desa di Kabupaten Deli Serdang dapat mendayagunakan dana desa sesuai skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat desa setempat. 

    Kemudian disampaikan dalam hubungan ini maka para Kepala Desa dihimbau untuk sedapat mungkin meniadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pelatihan, bimbingan teknis dan bentuk kegiatan pembinaan lainnya dengan menggantikannya dalam bentuk lain yang mengutamakan pelaksanaan kegiatan secara swakelola untuk mewujudkan kemandirian desa sesuai Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

    Selain itu Kepada Para Camat se-Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan surat edaran ini dengan sebaik baiknya sekaligus melaporkan perkembangannya kepada Pj. Bupati Deli Serdang c/q Sekdakab Deli Serdang.

    Prabowo Minta Jajarannya Hemat Anggaran

    Presiden Prabowo Subianto mengimbau kepada pejabat seluruh Kementerian/Lembaga termasuk kepala daerah agar dapat menghemat biaya perjalanan dinas serta kegiatan-kegiatan seperti seminar dan lainnya.

    Hal itu disampaikan Prabowo di tengah-tengah menghadiri acara Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah bertajuk “Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua” di Universitas Muhammadiyah, Kupang, NTT, Rabu (4/12/2024).

    Prabowo menilai anggaran perjalan dinas ke luar negeri seharusnya dapat dipotong 50 persen. Saat ini, ia menghitung biaya perjalanan dinas bisa mencapai USD 3 miliar atau setara Rp47,8 triliun.

    “Tolonglah, ya, para menteri, puasa dulu, puasanya 5 tahun, kalau 5 tahun kita hemat 1,5 miliar dolar dari perjalanan saja,” ujar Prabowo.

    Dengan penghematan yang dilakukan Prabowo tersebut menghemat APBN dan nantinya bisa digunakan untuk membangun bendungan, memperbaiki sejumlah Sekolah hingga untuk program Makan Bergizi Gratis.

    “Kalau bisa dikurangi artinya bisa menghemat Rp 15 triliun. Rp 15 triliun itu berapa bendungan, berapa SD bisa kita perbaiki,” kata Prabowo.

    Lebih lanjut, Prabowo turut mengimbau pemimpin daerah di NTT agar bisa lebih ketat, efisien serta kritis untuk mengedepankan kepentingan negara.

    “Saya mohon bupati terpilih, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kristis. Kritis untuk kepentingan langsung,” kata Prabowo.

    “Kita sudah tahu kesulitan rakyat, Bapak, masalah Indonesia ini, ini, ini saya tahu, banyak Undang-Undang bertabrakan saya tau. Solusinya bagaimana? Menteri perumahan rakyat, rakyat miskin, rakyat yang masih muda butuh rumah yang terjangkau, nggak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, type berapa, dia butuh segera,” tegasnya.

    Perjalanan Luar Negeri Dikurangi

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan akan mengurangi perjalanan dinas luar negeri bagi para pejabat.

    Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, saat menghadiri acara di Indonesia Arena, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

    Awalnya, Prasetyo menyebut, Kemensetneg akan menjalankan fungsi koordinasi terkait penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri.

    “Kami menjalankan fungsi dan menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kerja sama pemerintah dengan Mitra Pembangunan Asing, Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri,” kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Kemudian, Prasetyo menyebut pihaknya mulai melakukan efisiensi anggaran, yang satu di antara caranya yakni mengurangi perjalanan dinas luar negeri.

    “Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kita ingin melakukan efisiensi dan kemarin juga sudah ditidaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk kita mau mulai mengefisienkan dan mengurangi perjalanan-perjalanan Dinas Luar Negeri,” ucapnya.

    Lantas, Prasetyo meminta maaf apabila ke depannya ada pengajuan perjalanan dinas yang tidak bisa dilakukan.

    “Kami mohon izin dalam forum terhormat ini ingin menyampaikan bahwa kami mohon maaf, dan mohon permakluman apabila dalam perjalanan ke depan ada beberapa pengajuan perjalanan-perjalanan dinas luar negeri yang sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden akan coba kita efisienkan,” pungkasnya.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian untuk mengurangi perjalanan ke luar negeri Intruksi itu, juga termasuk membatasi kegiatan seminar maupun studi banding di luar negeri. Kementerian diminta fokus urusi persoalan rakyat.

    “Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar negeri pakai uang sendiri boleh,” kata Prabowo, di Indonesia Arena, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

    Prabowo menilai, permasalahan yang dihadapi di Indonesia umumnya sudah cukup jelas, sehingga tidak memerlukan studi banding yang berlebihan.

    (TribunMedan/Indra Gunawan/Tribunnews)

  • Hutama Karya fungsikan empat ruas baru JTTS dukung Natal-Tahun Baru

    Hutama Karya fungsikan empat ruas baru JTTS dukung Natal-Tahun Baru

    Gerbang Tol Padang. ANTARA/HO-Hutama Karya

    Hutama Karya fungsikan empat ruas baru JTTS dukung Natal-Tahun Baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 10:29 WIB

    Elshinta.com – PT Hutama Karya (Persero) menambah ruas tol fungsional di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) guna mendukung arus lalu lintas pada masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto menyampaikan terdapat empat ruas tol yang difungsikan mulai 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025.

    “Fungsional keempat ruas tol ini rencananya akan dimulai pada 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025 dengan berkoordinasi dengan ditlantas terlebih dahulu terkait jam operasional,” ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Jalan tol yang akan difungsionalkan oleh Hutama Karya adalah ruas Sigli-Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum) sepanjang 24,67 kilometer (km). Kemudian, Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat sebagian Seksi 2 Kuala Tanjung-Indrapura yang membentang 10,15 km, yang dikelola oleh anak usaha Hutama Karya.

    Ketiga, Jalan Tol Binjai-Langsa Seksi 3 Tanjung Pura-Pangkalan Brandan sepanjang 19 km. Dan Keempat, Tol Pekanbaru-Padang Seksi Padang-Sicincin sepanjang 36,6 km. Selanjutnya, Jalan Tol Binjai-Langsa Seksi Tanjung Pura-Pangkalan Brandan telah dilakukan uji laik fungsi dan operasi (ULFO) pada akhir November lalu.

    Dengan skema indikator perhitungan baru pada rapat pleno ULFO Hutama Karya, ruas tersebut memperoleh hasil simulasi tindak lanjut rekomendasi ULFJ dengan Pemeringkatan Bintang, yaitu bintang 5.

    Dengan difungsikannya ruas-ruas ini, maka akan memangkas waktu tempuh cukup signifikan, yang mana Tol Pekanbaru-Padang Seksi Padang-Sicincin yang akan menjadi tol pertama di Provinsi Sumatera Barat, yang akan memangkas waktu tempuh sekitar 30 menit, sedangkan sebelumnya butuh lebih dari 1 jam.

    Sementara itu, waktu tempuh dari Binjai ke Brandan menjadi hanya 40 menit, padahal sebelumnya butuh dua jam. Waktu terpangkas karena fungsionalnya Jalan Tol Binjai-Langsa Seksi Tanjung Pura-Brandan. Keterhubungan jalan tol ini juga akan memudahkan konektivitas bagi wisatawan yang berasal dari Bandara Kualanamu Medan yang akan menuju Brandan hingga Langsa.

    Mendukung kelancaran fungsional ruas tol ini, kata Budi, Hutama Karya menegaskan komitmennya untuk menyediakan layanan pendukung yang lengkap selama periode fungsional, seperti posko dan personal dengan layanan medis, bantuan darurat, dan informasi perjalanan. Juga penempatan armada siaga, termasuk ambulans, mobil derek, dan patroli jalan raya.

    Melalui upaya ini, Hutama Karya tidak hanya mendukung kelancaran perjalanan masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru, tetapi juga berkontribusi pada percepatan distribusi barang melalui JTTS. Sementara itu dari sisi layanan transaksi, Hutama Karya akan melakukan penambahan 22 unit mobile reader, serta 21 ribu unit stok uang elektronik (UE).

    Terakhir, untuk memastikan rest area nyaman untuk disinggahi, Hutama Karya juga menambah 12 unit SPBU modular dan 1 unit SPBU reguler, hingga menyiapkan skema holding system. Hutama Karya juga memastikan kesiapan SPKLU bagi mobil listrik.

    Sumber : Antara

  • Mencari Cara Memekarkan Wilayah Papua Tanpa Kecemburuan

    Mencari Cara Memekarkan Wilayah Papua Tanpa Kecemburuan

    JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah akan mencari cara supaya pemekaran wilayah di Papua tak timbulkan kecemburuan di wilayah lain.

    “Pemekaran akan dilakukan tapi tentu dicari jalan-jalan proseduralnya agar tidak terjadi apa yang disebut kecemburuan dan sebagainya. Kalau Papua itu kan memang tampaknya alternatifnya dimekarkan,” kata Mahfud di kantornya usai rapat paripuna menteri di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (31/10/2019).

    Dia mengatakan, moratorium pemekaran wilayah memang tengah diberlakukan saat ini. Tapi, lain cerita untuk pemekaran wilayah Papua. Sebab, pemekaran ini secara politis, ekonomis, dan administratif memang diperlukan oleh Papua.

    “Secara umum ada moratorium. Tapi untuk Papua itu, baik secara politis, secara ekonomis, administratif memang diperlukan pemekaran,” ungkapnya.

    Sebagai menteri koordinator, Mahfud mengatakan dirinya telah berbicara dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait pemekaran tersebut. Sebab, nantinya, pihak Kemendagri yang mengurusi pemekaran wilayah Papua tersebut.

    “Ya itu kan penjurunya di Mendagri. Mendagri melakukan itu, kita enggak boleh intervensi,” tegasnya.

    Mahfud MD ditemui wartawan di Kemenkopolhukam (Tsa Tsia/VOI)

    Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Kabupaten Kaimana untuk meresmikan jalan antara Pegunungan Arfak dan Manokwari, Presiden Jokowi menjanjikan pemekaran untuk wilayah Pegunungan Tengah, Papua.

    Dia mengatakan ada 183 usulan pemekaran daerah di atas mejanya. Tak hanya itu, tokoh adat Papua juga pernah meminta Jokowi memberikan izin pemekaran wilayah Papua saat berkunjung ke Istana Kepresidenan.

    “Sebetulnya saya ngomong apa adanya. Sudah saya sampaikan sejak awal kita telah moratorium. Tidak ada pemekaran di seluruh Indonesia,” kata Jokowi saat itu di Papua, Senin (28/10/2019).

    “Begitu dibuka satu yang lain pasti ngantre di depan kantor setiap hari. Tapi khusus untuk Pegunungan Tengah… jangan tepuk tangan dulu… akan saya tindaklanjuti,” imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

    Setelah Jokowi bilang akan melakukan pemekaran di wilayah Papua, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan nantinya bakal ada dua provinsi baru di Papua. Hanya saja, pemerintah tengah memetakan masyarakat di wilayah tersebut agar asimilasi berjalan baik.

    “Mungkin dibuka provinsi baru di sana. Mungkin ditambah dua gitu ya, tapi nanti lah harus dianalisis dulu dilihat petanya,” jelas Mahfud di Jakarta, Selasa (29/10).

    Selain itu, pemerintah juga akan mencari cara agar masyarakat yang tinggal di gunung dengan masyarakat yang tinggal di pantai dapat berasimilasi. (Wardhany Tsa Tsia/VOI)

  • Jawa, Bali, dan Medan Jadi Daerah Favorit Masyarakat Saat Libur Nataru Nanti

    Jawa, Bali, dan Medan Jadi Daerah Favorit Masyarakat Saat Libur Nataru Nanti

    ERA.id – Korlantas Polri memperkirakan ada peningkatan jumlah kendaraan sebesar 2,80 persen saat libur Natal 2024 dan tahun baru (Nataru) 2025 jika dibandingkan tahun lalu.

    Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan menjelaskan akan banyak masyarakat yang melakukan perjalanan mudik, wisata, ataupun beribadah saat libur panjang nanti. Survei jalur hingga rapat koordinasi dengan stakeholder terkait telah dilakukan untuk pengamanan libur Nataru kali ini.

    Diperkirakan, daerah Jawa hingga Bali menjadi favorit masyarakat saat libur panjang nanti.

    “Ada tiga kluster yang kita harus perhatikan pertama jalan tol masih ada beberapa titik krusial yang menjadi titik kemacetan. Kemudian beberapa titik rawan kecelakaan, ini kita sudah siapkan personel dan CB-CB (cara bertindak) yang akan dilakukan,” kata Aan kepada wartawan, Selasa (10/12/2024).

    “Kemudian di jalur penyeberangan, kita sudah berkoordinasi dengan ASDP dan semua pemangku kepentingan di sana untuk mengelola arus lalu lintas. Ketiga ada di jalur arteri dan wisata, kita sudah mapping jalur-jalur wisata yang mungkin menjadi favorit masyarakat di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Medan,” tambahnya.

    Korlantas Polri nantinya akan melakukan simulasi hingga Tactical Floor Game (TFG) untuk mematangkan kesiapan pelayanan dalam pengamanan momen libur Nataru tahun ini. Aan pun mengimbau masyarakat agar menghubungi call center Korlantas pada nomor 1-500-669 apabila menemui kendala atau ingin membuat pengaduan saat libur Nataru nanti.

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Korlantas Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025. 

    Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani menjelaskan pada SKB tersebut memuat pengaturan lalu lintas saat libur Natal dan tahun baru mendatang. “Saat libur Nataru nanti akan ada pengaturan lalu lintas yang meliputi sistem satu arah (one way), dan sistem lajur pasang surut/tidal flow (contraflow),” kata Ahmad Yani kepada wartawan, Senin (9/12).

    Dia menerangkan skema pengaturan arus lalu lintas dilakukan karena diprediksi akan ada 110 juta orang yang akan berlibur. Rekayasa lalu lintas ini diterapkan untuk mencegah kemacetan. Berikut pemberlakuan sistem jalur/lajur pasang surut/tidal flow (contraflow).

    1. Jakarta – Cikampek (Japek):

    a) Arah Cikampek (KM 47 – KM 70) berlaku pada tanggal 21, 24, 26, 27, 28, 29 Desember 2024 masing – masing mulai pukul 06.00 sampai dengan 10.00 WIB dan berlanjut di tanggal 1 Januari 2025 mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB.

    b) Arah Jakarta (KM 70 – KM 47) berlaku pada tanggal 26 hingga 28 Desember 2024 mulai pukul 14.00 hingga 22.00 WIB dan berlanjut pada tanggal 29 Desember 2024 pada pukul 12.00 hingga 24.00 WIB serta tanggal 1 Januari 2025 mulai pukul 06.00 – 12.00 WIB.

    2. Jakarta – Bogor – Ciawi (Jagorawi):

    a) Arah Ciawi (KM 44 – KM 46) berlaku pada tanggal 21, 22, 24, 26, 27, 28, dan 29 Desember 2024 mulai pukul 06.00 hingga 13.00 WIB serta berlanjut pada 1 Januari 2025 mulak pukul 06.00 hingga 13.00 WIB.

    b) arah Jakarta (KM 21 – KM 8) berlaku pada tanggal 21, 22, 24, 26, 27, 28, dan 29 Desember 2024 mulai pukul 15.00 hingga 23.00 WIB serta berlanjut pada tanggal 1 Januari 2025 mulai pukul 15.00 sampai 23.00 WIB.

    “Untuk sistem satu arah atau one way dilakukan berdasarkan kebutuhan kondisi lalu lintas per jam, indikator rekayasa lalu lintas, evaluasi dan pertimbangan – pertimbangan lainnya yang dilakukan berdasarkan diskresi kepolisian,” imbuhnya.

  • Kodam Bukit Barisan Uji Coba Makan Bergizi Gratis

    Kodam Bukit Barisan Uji Coba Makan Bergizi Gratis

    Deli Serdang: Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan (BB) melaksanakan uji coba makan bergizi gratis. Uji coba dilakukan di SDN Jati Sari Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, kemarin. 

    Sebanyak 296 siswa mendapat paket makan sehat bergizi yang disiapkan Kodam I/BB melalui Dapur Lapangan Mobile Bekangdam I/BB. Panglima Kodam I/BB (Pangdam) Mayjen TNI Rio Firdianto menjelaskan uji coba ini untuk melihat apa kekurangan dari menu yang disediakan.

    “Sehingga, saat pelaksanaan pada 2 Januari 2025 nanti, sudah siap semuanya,” kata Rio melalui keterangan tertulis yang diterima, Rabu, 11 Desember 2024. 

    Menurut dia, program pemerintahan Prabowo Subianto ini sangat membantu pertumbuhan dan kecerdasan para siswa di usia emas. “Saya juga sudah perintahkan seluruh satuan jajaran untuk mendukung penuh program ini,” kata Rio.
     

    Rio bersama Penjabat (Pj) Bupati Deli Serdang Wirya Alrahman meninjau langsung uji coba ini. Kepada beberapa siswa, Pangdam menyempatkan bertanya. “Enak gak makanannya?” Spontan dijawab enak oleh para siswa.

    Hadir di acara meliputi Aspers Kasdam I/BB, Aster Kasdam I/BB, Aslog Kasdam I/BB, Danpomdam I/BB, Kabekangdam I/BB, Kakudam I/BB, Kapendam I/BB, Waasops Kasdam I/BB, Dandeninteldam I/BB, Pabandya Lid Sinteldam I/BB, Dandim 0204/DS, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah I/BB, dan pengurus jajaran.

    Deli Serdang: Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan (BB) melaksanakan uji coba makan bergizi gratis. Uji coba dilakukan di SDN Jati Sari Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, kemarin. 
     
    Sebanyak 296 siswa mendapat paket makan sehat bergizi yang disiapkan Kodam I/BB melalui Dapur Lapangan Mobile Bekangdam I/BB. Panglima Kodam I/BB (Pangdam) Mayjen TNI Rio Firdianto menjelaskan uji coba ini untuk melihat apa kekurangan dari menu yang disediakan.
     
    “Sehingga, saat pelaksanaan pada 2 Januari 2025 nanti, sudah siap semuanya,” kata Rio melalui keterangan tertulis yang diterima, Rabu, 11 Desember 2024. 
    Menurut dia, program pemerintahan Prabowo Subianto ini sangat membantu pertumbuhan dan kecerdasan para siswa di usia emas. “Saya juga sudah perintahkan seluruh satuan jajaran untuk mendukung penuh program ini,” kata Rio.
     

    Rio bersama Penjabat (Pj) Bupati Deli Serdang Wirya Alrahman meninjau langsung uji coba ini. Kepada beberapa siswa, Pangdam menyempatkan bertanya. “Enak gak makanannya?” Spontan dijawab enak oleh para siswa.
     
    Hadir di acara meliputi Aspers Kasdam I/BB, Aster Kasdam I/BB, Aslog Kasdam I/BB, Danpomdam I/BB, Kabekangdam I/BB, Kakudam I/BB, Kapendam I/BB, Waasops Kasdam I/BB, Dandeninteldam I/BB, Pabandya Lid Sinteldam I/BB, Dandim 0204/DS, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah I/BB, dan pengurus jajaran.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Sambut Nataru 2025, Pelaku Industri Pariwisata Apresiasi Maskapai Udara Buka Rute Baru

    Sambut Nataru 2025, Pelaku Industri Pariwisata Apresiasi Maskapai Udara Buka Rute Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam rangka menyambut libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), para pelaku industri pariwisata mengapresiasi maskapai udara yang membuka rute baru. Diketahui, maskapai Pelita Air membuka rute ke-16, yaitu Jakarta-Medan-Jakarta pada 16 Desember mendatang dan menjadi destinasi kota ke-15.

    Medan termasuk salah satu kota terbesar urutan ketiga setelah Jakarta dan Surabaya, sehingga tidak heran apabila antusiasme masyarakat terhadap pembukaan rute ini sangat tinggi dan paling dinantikan oleh masyarakat. Tidak hanya itu saja rute terbaru Pelita Air ini menjadi sorotan bagi industri hospitality atau perhotelan di Kota Medan Sumatera Utara, seperti Hotel Santika Premiere Dyandra Medan.

    “Sebagai pelaku industri pariwisata, kami manajemen Hotel Santika Premiere Dyandra Medan mengucapkan selamat untuk pembukaan rute Jakarta-Medan. Tentunya sangat berharap hal ini dapat meningkatkan pariwisata di kota Medan,” kata General Manager Hotel Santika, Sarmad kepada awak media pada Rabu (11/12/2024).

    Pembukaan rute Pelita Air ke Medan menjadi kesempatan besar bagi Medan dalam memperkenalkan pariwisata dan budayanya kepada turis, baik dari mancanegara maupun internasional.

    “Dengan adanya alternatif maskapai dari Pelita Air dengan rute ke Medan, tentunya akan menjadi kesempatan bagi pelancong untuk berkunjung dan mengenal kota kami dengan lebih baik,” ujar Sarmad.

    Ia sendiri sangat menyarankan para turis untuk berwisata kuliner khas selama berada di Medan mulai dari mie gomak, lontong Medan hingga makanan penutup seperti bika Ambon dan kopi khas Medan, yaitu kopi Sidikalang.

    “Medan terkenal dengan kulinernya. Rasanya enak-enak sekali, jadi kalau ke Medan silahkan berwisata kuliner. Kedua adalah heritage. Ada banyak sekali heritage yang ada di Kota Medan memberikan warna tersendiri bagi kota Medan seperti misalnya adanya bangunan bersejarah yang bisa kita kunjungi,” ucapnya.

    Menjelang akhir 2024, Sarmad menyebutkan bahwa saat ini ketersediaan hotel untuk beberapa tanggal sudah cukup penuh. “Tapi overall kami siap menyambut tamu-tamu dari seluruh Indonesia untuk melewati tahun baru di Medan,” lanjutnya.

    Bagi para wisatawan yang ingin berwisata ke Kota Medan, saat ini Bandara Kualanamu memiliki moda transportasi yaitu kereta api yang dapat digunakan untuk pergi dan menuju bandara Kualanamu.

    “Kebanyakan turis lebih nyaman menggunakan Railink. Karena hanya 20 menit dari Bandara ke stasiun, kemudian dari Hotel Santika Premiere Dyandra Medan ke stasiun hanya 3 menit perjalanan. Selain itu juga ada free shuttle dari hotel ke stasiun Railink,” ungkap Sarmad.

    Dengan adanya pembukaan rute masakapai Pelita Air ke Medan pada momen Nataru, Sarmad berharap dapat memperkenalkan serta meningkatkan pariwisata di Kota Medan kepara para turis baik mancanegara maupun internasional.

  • Cara Musim Mas Berdayakan Pekebun Swadaya Melalui Program BIPOSC

    Cara Musim Mas Berdayakan Pekebun Swadaya Melalui Program BIPOSC

    Jakarta: Perusahaan kelapa sawit Musim Mas turut memberdayakan pekebun swadaya melalui program Biodiverse & Inclusive Palm Oil Supply Chain (BIPOSC). Program ini merupakan komitmen Musim Mas untuk meningkatkan kapasitas pekebun swadaya.
     
    BIPOSC merupakan kolaborasi Musim Mas Group dengan Livelihoods Fund for Family Farming (L3F), SNV Indonesia, dan ICRAF. Melalui program ini Musim Mas sebagai pelaku industri  memberikan pendampingan kepada para pekebun swadaya. Harapannya program ini dalam jangka panjang  dapat meningkatkan hasil panen pekebun dan meningkatkan kesehatan tanah melalui pengaplikasian model perkebunan regeneratif.
     
    Program BIPOSC ini yang dimulai pada 2021 ini telah diimplementasikan pada pekebun swadaya yang bernaung di bawah Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Labuhanbatu (APSKS LB), Sumatera Utara. 
    APSKS LB merupakan salah satu asosiasi yang dibina oleh Musim Mas dengan tujuan mendorong pekebun mendapatkan akses pasar dan sertifikasi dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
     
    Dalam pendampingan ini para pekebun dilatih untuk menerapkan praktik Best Management Practices (BMP) pertanian regeneratif. Di antaranya pengaplikasian pupuk kompos, pengaplikasian bio input (penggunaan bahan organic untuk kesuburan tanah) hingga pengendalian hama terpadu.
     
    Project Manager BIPOSC, Bharaty Sai, menjelaskan bahwa perkebunan regeneratif ini dilakukan untuk memperbaiki struktur dan kesuburan tanah. Penerapan perkebunan regeneratif ini juga bekerja sama dengan akademisi dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN), salah satunya Universitas Sumatera Utara (USU). 
     
    Bharaty  mengungkapkan bahwa selama 2,5 tahun program ini bekerja sama dengan Profesor Sabrina yang merupakan ahli dalam ilmu tanah untuk riset kondisi top soil atau lapisan tanah paling atas. Riset ini dilakukan di demonstration plot (Demplot) yang mengaplikasikan model perkebunan regeneratif.
     
    “Beliau soil expert untuk riset  langsung ke lapangan bagaimana kondisi top soil setelah implementasi dua setengah tahun ” kata Bharaty di Labuhanbatu, Sumatera Utara, Selasa, 10 Desember 2024.
     
    Bharaty juga menjelaskan selama tiga pertama penerapan program BIPOSC kesadaran petani perkebunan regeneratif, agroforestry, dan pengembangan unit bisnis mengalami peningkatan. Bahkan sebanyak 1.000 petani swadaya telah menerapkan regeneratif agriculture.
     
    “1.000 petani swadaya telah menerapkan regeneratif agriculture, dan mereka sudah belajar kurangi pupuk kimia. Tak kurangi 100 persen, tapi step by step, kurangi 10 persen, 20 persen, 30 persen,” tutur dia
     

     

    Petani Unggulan Sebagai Role Model

    BIPOSC Project Field Officer, Abdi Dhani menyebutkan saat ini ada 40 farmer champion atau petani unggulan. Petani unggulan ini menjadi role model bagi pekebun lainnya seiring komitmen untuk menerapkan program BIPOSC dengan pendekatan perkebunan regeneratif. 
     
    “Jadi biasanya petani ini kalau melihat tetangganya sukses akan ngikut. Pendekatan kami nggak hanya bisa ngomong, hanya demplot semua kamu usahakan,” ujarnya.
    Dampak Mengikuti Pelatihan BIPOSC 
    Sejumlah petani sawit swadaya Labuanbatu, Sumatera Utara (Sumut) mengaku memperoleh manfaat yang signifikan dari program pelatihan BIPOSC. Mereka mengaku tercerahkan terkait praktek berkebun dengan lebih baik. 
     

    (Petani swadaya mendapat pelatihan dari fasilitator desa program BIPOSC di Labuanbatu, Sumatera Utara. Foto: Medcom.id/Syahrul Ramadhan)
     
    Ini seperti yang dirasakan oleh petani Labuanbatu, Jansen Parte. Ia mengaku selama ini hanya asal tanam bibit sawit.
     
    “Setelah pelatihan itu harus 40X40 cm lubang tanamnya. Hasilnya lebih bagus ternyata. Kemudian, jarak tanam juga ternyata idealnya 9×9, agar cahaya matahari bisa tetap menjangkau pohon, bukan 8X8 seperti biasa kami lakukan,” ujarnya.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Klaim Temukan 83 Pelanggaran, Edy Rahmayadi Duga Kemenangan Bobby Nasution di Pilgub Sumut Berkat Dukungan ‘Partai Cokelat’

    Klaim Temukan 83 Pelanggaran, Edy Rahmayadi Duga Kemenangan Bobby Nasution di Pilgub Sumut Berkat Dukungan ‘Partai Cokelat’

    GELORA.CO  – Pasangan calon (Paslon) nomor urut 02 pemilihan gubernur (pilgub) Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, mengklaim menemukan 83 pelanggaran yang diduga dilakukan paslon 01 Bobby Nasution-H Surya. Kuasa hukum Yance Aswin mengatakan, ada banyak kecurangan yang terjadi dalam Pilgub Sumut.

    Kecurangan tersebut secara garis besar terdiri dari tiga klaster. Pertama, kecurangan yang melibatkan oknum ‘parcok’ (partai cokelat) atau polisi.

    Kedua, pelaksanaan coblosan yang dinilai melanggar karena digelar saat banjir melanda empat kabupaten/kota di Sumut. Ketiga, adanya dugaan pemilih ganda di sejumlah daerah.

    Atas dasar banyaknya kecurangan tersebut, pihaknya meminta agar Bobby Nasution didiskualifikasi, dan kemenangan menantu mantan Presiden Joko Widodo tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). “Petitum yang pertama secara jujur kita katakan tolong MK diskualifikasi pasangan 01 (Bobby-Surya),” ujarnya di Gedung MK Jakarta, Rabu (11/12).

    Permintaan itu disampaikan dalam petitum permohonan sengketa pemilihan (PHP) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Kalaupun MK menolak mendiskualifikasi, Yance meminta sekurang-kurangnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di empat kabupaten/kota yang terjadi banjir pada 27 November 2024. Yakni Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, dan Kabupaten Deli Serdang

    “Kalau PSU kami yakin masyarakat sumut pasti akan memilih Edy Rahmayadi dan Hasan Basri sagala,” imbuhnya.

    Yance mengaku heran dengan keputusan KPU yang tetap menggelar pilkada. Padahal, saat itu, masyarakat tengah dalam musibah. Imbasnya, banyak pemilih yang kesulitan hadir di TPS.

    “Saya juga heran bagaimana napsu seorang pemimpin itu mengabaikan hak-hak tentang bagaimana sisi-sisi kemanusiaannya dihilangkan,” tuturnya.

    Oleh karenanya, pihaknya berharap MK memperhatikan hal tersebut. Yance menegaskan, gugatan ini bukan dilakukan karena kliennya kalah, melainkan karena kekalahan itu diwarnai kecurangan.

    Jika berlangsung adil, pihaknya menegaskan akan menerima secara terbuka. “Karena memang situasinya tidak baik-baik saja, dan banyak hal-hal yang dilanggar dan tidak adanya kejujuran dalam proses pelaksanaan ini, ya saya pikir inilah (gugat) MK kita,” jelasnya.

    Untuk diketahui, KPU Provinsi Sumut sudah menetapkan suara hasil Pilkada. Hasilnya, pasangan Bobby-Surya unggul dengan perolehan 3.645.611 suara. Sementara itu, paslon nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala hanya memperoleh 2.009.311 suara